Pasal 7

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.kemenkumham.go.id

2014, No.195 4

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 85 TAHUN 2014

TENTANG HAK KEUANGAN BAGI DEPUTI DAN TENAGA

PROFESIONAL PADA UNIT KERJA PRESIDEN BIDANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

HAK KEUANGAN DEPUTI DAN TENAGA PROFESIONAL UNIT KERJA PRESIDEN

BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

No. Jabatan Kelas Jabatan Hak Keuangan

1. Deputi 18 Rp 47.065.090,00

17 Rp 42.835.090,00

16 Rp 31.625.090,00

1. Asisten Ahli 16 Rp 30.218.790,00

15 Rp 27.768.790,00

14 Rp 25.588.790,00

1. Asisten 14 Rp 23.943.870,00

13 Rp 19.613.870,00

12 Rp 17.603.870,00

1. Asisten Muda dan Tenaga 11 Rp 14.340.130,00 Terampil 10 Rp 11.910.130,00

9 Rp 11.010.130,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

www.djpp.kemenkumham.go.id