Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR

(1) Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan :

a. Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu untuk

memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya pulau-pulau kecil terluar dari wilayah Republik INDONESIA untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

b. Pulau Kecil Terluar adalah pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2000 km2 (dua ribu kilometer persegi) yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional. (2) Pulau . . .

(2) Pulau-pulau kecil terluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan koordinat titik terluarnya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan PRESIDEN ini.

Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dilakukan dengan tujuan:

a. menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA, keamanan nasional, pertahanan negara dan bangsa serta menciptakan stabilitas kawasan;

b. memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan;

c. memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

Prinsip pengelolaan pulau-pulau kecil terluar adalah :

a. Wawasan Nusantara;

b. berkelanjutan;

c. berbasis masyarakat.

Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah.

BAB III . . .

(1) Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dilakukan secara terpadu antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang- bidang:

a. sumberdaya alam dan lingkungan hidup;

b. infrastruktur dan perhubungan;

c. pembinaan wilayah;

d. pertahanan dan keamanan;

e. ekonomi, sosial, dan budaya.

(3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar, yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi.

(2) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

b. Wakil Ketua merangkap anggota :

1. Wakil Ketua I : Menteri Kelautan dan Perikanan

2. Wakil Ketua II : Menteri Dalam Negeri c. Anggota . . .

c. Anggota :

1. Menteri Pertahanan

2. Menteri Luar Negeri

3. Menteri Perhubungan

4. Menteri Pekerjaan Umum

5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

6. Menteri Kesehatan

7. Menteri Pendidikan Nasional

8. Menteri Keuangan

9. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

10. Menteri Kehutanan

11. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS

12. Menteri Negara Lingkungan Hidup

13. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal

14. Sekretaris Kabinet

15. Panglima Tentara Nasional INDONESIA

16. Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA

17. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN)

d. Sekretaris : Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

(1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan wadah koordinasi non-struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN.

(2) Tim Koordinasi mengadakan rapat koordinasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap 6 (enam) bulan. (3) Dalam . . .

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi dapat mengundang dan atau meminta pendapat dari instansi-instansi pemerintah terkait dan atau pihak lain yang dianggap perlu.

(4) Tim Koordinasi menyampaikan laporan kepada PRESIDEN setiap 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas:

a. mengkoordinasikan dan merekomendasikan penetapan rencana dan pelaksanaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar;

b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar.

(1) Penyelenggaraan tugas Tim Koordinasi sehari-hari dibantu oleh Tim Kerja yang dikoordinasikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

(2) Tim Kerja terdiri dari 2 (dua) tim, yaitu:

i. Tim Kerja I membidangi sumber daya alam, lingkungan hidup, infrastruktur dan perhubungan, ekonomi, sosial, dan budaya;

ii. Tim Kerja II membidangi pembinaan wilayah, pertahanan dan keamanan.

(3) Tim Kerja I diketuai oleh Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan.

(4) Tim . . .

(4) Tim Kerja II diketuai oleh Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Departemen Dalam Negeri.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas, dan tata kerja Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Menteri Kelautan dan Perikanan dibantu oleh Sekretariat.

(2) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif.

(3) Sekretariat secara ex-officio dilaksanakan oleh unit kerja struktural di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan yang menangani pengelolaan pulau-pulau kecil terluar.

(4) Ketua Sekretariat ditunjuk oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI . . .

Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2005 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum,

ttd.

Lambock V. Nahattands