Pasal 6

(1) Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar, yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi.

(2) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

b. Wakil Ketua merangkap anggota :

1. Wakil Ketua I : Menteri Kelautan dan Perikanan

2. Wakil Ketua II : Menteri Dalam Negeri c. Anggota . . .

c. Anggota :

1. Menteri Pertahanan

2. Menteri Luar Negeri

3. Menteri Perhubungan

4. Menteri Pekerjaan Umum

5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

6. Menteri Kesehatan

7. Menteri Pendidikan Nasional

8. Menteri Keuangan

9. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

10. Menteri Kehutanan

11. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS

12. Menteri Negara Lingkungan Hidup

13. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal

14. Sekretaris Kabinet

15. Panglima Tentara Nasional INDONESIA

16. Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA

17. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN)

d. Sekretaris : Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.