Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERPRES Berlaku

HAK KEUANGAN DAN FASILITAS I,,AINN"A BAGI KEPAI..A, SEKRETARIS

Pasal 1

Kepa1a, Sekretaris Badan, Deputi, Kelompok Kerja, dan Kelompok Ahli Badan Restorasi Gambut diberikan hak keuangan setiap bulan dan fasilitas lainnya.

Pasal 2...

PRESIDEN

REPU BLIK INDONESIA

Pasal 2

(1) Besarnya hak keuangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 adalah sebagai berikut:

  • Kepala sebesar Rp 39.375.000,00 (tiga puluh sembiLan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  • Sekretaris Badan Rp 3O.34S.OOO,OO (tiga puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiahh
  • Deputi Rp 30.345.000,00 puluh juta tiga ratus ltiga empat puluh lima ribu rupiah);
  • IGlompok lGrja setingi-tinginya Rp 18.045.000,0O (delapan belas juta empat puluh lima ribu rupiah); dan
  • Kelompok Ahli setinggi-tingginya Rp 18.O45.000,00 (detapan belas juta empat puluh lima ribu rupiah).

(2) Hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi

Kepala, Sekretaris Badan, Deputi, Kelompok Kerja, dan Kelompok Ahli yang berasal dari pegawai Negeri Sipil, dibayarkan sebesar selisih antara hak keuangan sebagai Kepala, Sekretaris Badan, Deputi, Kelompok Kerja, dan Kelompok Ahli Badan Restorasi Gambut dengan penghasilan yang telah diterima sebagai pegawai Negeri Sipil.

Pasal 3

Pajak penghasilan atas hak keuangan Kepala, Sekretaris Badan, Deputi, Kelompok Kerja, dan Kelompok Ahli Badan Restorasi Gambut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Hak keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, diberikan sejak Kepala, Sekretaris Badan, Deputi, Kelompok Kerja, dan Kelompok Ahli Badan Restorasi Gambut dilantik/diangkat.

Pasal 5...

PRESIOEN

REPUELIK INDONESIA

Pasal 5

(l) Fasilitas lainnya bagi Kepala, Sekretaris Badan, Deputi, Kelompok Keq'a, dan Kelompok Ahli Badan Restorasi Gambut diberikan dalam bentuk biaya perjalanan dinas.

(2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada

ayat (l), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

  • Kepala Badan Restorasi Gambut diberikan biaya perjalanan dinas setingkat dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama;
  • Sekretaris Badan dan Deputi diberikan biaya pe{alanan dinas setingkat dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;
  • Kelompok Kerja diberikan biaya perjalanan dinas setinggi-tingginya setingkat dengan Jabatan Pimpinan finggi pratama; dan
  • Kelompok Ahli diberikan biaya perjalanan dinas setinggi-tingginya setingkat dengan Jabatan ' Pimpinan Tinggi pratama.

(3) Biaya perjalanan dinas seb"gaimana dimaksud pada

ayat (21 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Besaran hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Kelompok Kerja dan Kelompok Ahli sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) huruf d dan huruf e, dan pasal S ayat (2)

huruf c dan huruf d ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Restorasi Gambut setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 7

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. .

PRESIDEN

REPUBLIK INOONESIA

Agar sgtiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Juli 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2OIz MENTERi HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. I,AOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIKINDONESI.ATAHUN 20T7 NOMOR 162

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMEI'ITERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang politik, Hukum, dan Deputi Bidang Hukum dan undangan,

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Kepala, Sekretaris Badan, Deputi, Kelompok Kerja, dan Kelompok Ahli Badan Restorasi Gambut perlu

MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Peraturan presiden Nomor I Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1);