Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERPRES Berlaku

HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAIN BAGI KETUA, WAKIL KETUA,

Pasal 1

Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia diberikan hak keuangan

setiap bulan dan fasilitas lain.

Pasal 2

Besaran hak keuangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 yaitu:

  • Ketua, sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta

rupiah);

  • Wakil Ketua, sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas

juta rupiah);

  • Sekretaris, sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta

rupiah); dan

  • Anggota, sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta

rupiah).

Pasal 3

Pajak penghasilan atas hak keuangan bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Kejaksaan Republik

Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia yang berstatus sebagai

Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan gaji sebagai Pegawai

Negeri Sipil maka hak keuangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 dibayarkan sebesar selisih antara hak

keuangan dengan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5

Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia diberikan fasilitas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa biaya

perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

www.peraturan.go.id

2020, No.118 -3-

Pasal 6

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 April 2020

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2020

,

ttd.

www.peraturan.go.id

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1)

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, perlu

MENGINGAT

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang

Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5);

Referensi Silang (2)
PERPRES 18/2011 — Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang...
UU 18/2011 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 [Pasal 41 ayat (1)]