Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERPRES Berlaku

HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA

Pasal 1

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Informasi Pusat diberikan honorarium setiap bulan.

Pasal 2

(1) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 yaitu:

  • Ketua, sebesar Rp25.200.000,00 (dua puluh lima

juta dua ratus ribu rupiah);

  • Wakil Ketua, sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah); dan

  • Anggota, sebesar Rp23.950.000,00 (dua puluh tiga

juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

(2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

belum termasuk pajak penghasilan.

Pasal 3

Honorarium bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Informasi Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

diberikan terhitung sejak Peraturan Presiden ini

diundangkan.

Pasal 4

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Informasi Pusat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan

mendapatkan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil maka

honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan sebesar selisih antara Honorarium dengan gaji

sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan

Presiden ini diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan dan/atau peraturan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, sesuai dengan bidang tugas

masing-masing.

www.peraturan.go.id

2019, No.16 -3-

Pasal 6

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2011 tentang Honorarium Bagi

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Informasi Pusat,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Januari 2019

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 28 Januari 2019

,

ttd

www.peraturan.go.id

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan kinerja bagi Ketua, Wakil Ketua, dan

Anggota Komisi Informasi Pusat, perlu

MENGINGAT

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Referensi Silang (2)
UU 14/2008 — Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik
PERPRES 21/2011 — Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2011 tentang...