Perpres No. 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah - JDIH BPK
PRESIDEN REPUELIK INDONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAKTIDAK SEKOLAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. Mengingat b bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib untuk mengupayakan pemenuhan hak pendidikan warga negara sebagaimsn4 diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa pemerintah telah melaksanakan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun sebagai upaya untuk pemerataan pendidikan berkualitas, ncrmun masih terdapat anak tidak sekolah; bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan wajib belajar 13 (tiga belas) tahun dan memastikan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan, perlu mengatur pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah secara menyeluruh, terstruktur, terpadu, dan berkesinambungan yang dilakukan secara terkoordinasi; bahwa berdasarkan pertimbcmgan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah; Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O03 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43O1); c d 1 2 SK No267455A 3. Undang-Undang. . .
REPUELIK INDONESIA
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2O24 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2O25- 2045 (Lembaran Negara Repubtk Indonesia Taht:n 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987); Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O18 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
- Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- Anak Tidak Sekolah adalah Anak usia 6 (enam) sampai 18 (delapan belas) tahun yang tidak pernah bersekolah, putus sekolah tanpa jenjang pendidikan, atau putus sekolah tanpa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- Anak Berisiko Putus Sekolah adalah anak yang masih bersekolah narnun berpotensi untuk tidak sekolah karena berbagai faktor kerentanan atau faktor dominan yang bersumber dari sekolah, keluarga, ataupun masyarakat. 3 4 5
- Strategi. . . SK No267455A
EII+YFT{N BLIK I -3 IFIEN;FINI 4. Strategi Nasional Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah yang selanjutnya disebut Stranas PP ATS adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai maksud dan tujuan pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah hingga tahun 2O45. 5. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, media massa, dunia usaha, mitra pembangunan, organisasi sosial atau organisb.si kemasyarakatan. 6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. 7. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 9. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urus€rn pemerintahan di bidang perlencrnaan pembangunan nasional. Pasal 2 Peraturan Presiden ini bertqiuan agar: a. Satuan Pendidikan mampu mengidentifikasi dan mencegah Anak Berisiko Putus Sekolah agar tidak putus sekolah; b. kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten / kota, dan Pemerintah Desa mampu melaksanakan pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah secara menyeluruh, terstruktur, serta terpadu dalam pemenuhan standar pelayanan minimal; dan c. Masyarakat mampu dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam mendukung pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah. Pasal 3... SK No267457A
FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Pasal 3 (l) Pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah dilakukan kepada: a. Anak di daerah khusus; b. pekefaAnak; c. Anak penyandang disabilitas; d. Anak jalanan; e. Anak terlantar; f. Anak korban kekerasan; C. Anak yang berhadapan dengan hukum dan Anak binaan; h. Anak korban perkawinan Anak; dan i. Anak dengan kondisi rentan lainnya. (21 Kategori Anak Tidak Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. BAB II PELAKSANA DI TINGKAT PUSAT DAN DAERAH Pasal 4 (1) Pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah dilaksanakan oleh tim koordinasi pusat dan tim koordinasi daerah. l2l Tim koordinasi pusat dan tim koordinasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memperkuat koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah. Pasal 5 (1) Tim koordinasi pusat sebagairnan4 dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat ad hoc. (21 Tim koordinasi pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: SK No267458A Pengarah:
INDONESIA 5- Pengarah Ketua a. menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; b. menteri yang sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggarEran pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di c bidang perekonomian d. menteri yang sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan; dan e. menteri yang sinkronisasi dan koordinasi serta pelalsanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat. menteri yang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional/ kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. SK No267459A WakilKetua:...
PNESIDEN REPI.JBLIK INDONESIA
Wakil Ketua menteri yang Anggota suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusErn pemerintahan di bidang pendidikan. a. menteri yang urusan pemerintahan di bidang dalam negeri; b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; c. menteri yang urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan anak yang merupakan lingkup uruszrn pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan; d. menteri yang urusan pemerintahan di bidang sosial; e. menteri yang urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; f. menteri yang suburusan pemerintahan imigrasi dan pemasyarakatan yang merupalan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum; g. menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupal<an lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal; h. menteri . . . SK No267460A
ELIK INDONESIA
h. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan suburusan pemerintahan pembangunan keluarga dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana; i. menteri yang urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum; j. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; dan k. menteri yang urusan pemerintahan di bidang keuangan. (3) Mekanisme dan tata kerja tim koordinasi pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri. Pasal 6 (1) Tim koordinasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan penguatan fungsi tim penerapan standar pelayanan minimal yang tersedia di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota sesuai kewenangannya untuk pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah dengan melibatkan perangkat daerah, perangkat desa, dan instansi vertikal kementerian terkait sesuai kebutuhan. l2l Mekanisme dan tat:- kerja tim koordinasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan BABIII ... SK No 267,161 A
(1) (2t (3) (4) PRESIOEN BLIK INDONESIA
BAB III STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH Bagran Kesatu Umum Pasal 7 Dengan Peraturan Presiden ini ditetapkan Stranas PP ATS. Stranas PP ATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. urgensi dan dasar kebijakan; b. sasaran nasional dan daerah; c. arah keb[iakan, strategi, fokus pelaksanaan, dan penahapan pelaksanaan; d. intervensi prioritas; dan e. kerangkapelaksanaan. Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf c mencakup kebljakan: a. pencegahan Anak Tidak Sekolah; b. pen€rnganan AnakTidak Sekolah; dan c. penguatan tata kelola dan mekanisme koordinasi lintas sektor. Stranas PP ATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. Pasal 8 Stranas PP ATS berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan: a. rencana pembangunan jangka menengah nasional; b. rencana strategis kementerian/lembaga; c. rencana kerja pemerintah; d. rencana kerja dan anggaran kementerian / lembaga; e. rencana aksi nasional pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah; f. rencana aksi daerah pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah; C. dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah provinsi; dan SK No267462A h. dokumen . . .
PRESIDEN REFI.IEUK INDONESIA
h. dokumen perrencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah kabupaten/ kota. Pasal 9 (1) Stranas PP ATS dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap rencana aksi yang meliputi: a. tahap kesatu tahun 2O26-2029; b. tahap kedua tahun 2030-2034; c. tahap ketiga tahun 20312039; dan d. tahap keempat tahun 2O4O-2O45. (21 Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. isu strategis; b. sasaran, indikator, dan target; c. strategi, program, dan kegiatan; d. instansi pelaksana; dan e. anggaran. (3) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Pasal 10 (l) Rencana aksi di tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) ditetapkan melalui Peraturan Presiden. (21 Rencana aksi di tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) ditetapkan melalui Peraturan Gubernur. (3) Rencana aksi di tingkat kabupaten / kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) ditetapkan melalui Peraturan Bupati/Wali Kota. Pasal 11 (1) Rencana aksi di tingkat kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) mencakup dukungan Pemerintah Desa dalam pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah. (21 Dukungan Pemerintah Desa dalam pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: SK No 267463 A a. pemutakhiran . . .
PRESIOEN NEFUBLIK INDONESIA,
a. pemutakhiran data Anak Tidak Sekolah melalui proses verifikasi dan validasi data yang berasal dari kementerian yang suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan; b. pemanfaatan data Anak Tidak Sekolah sebagai dasar dalam melakukan identilikasi faktor penyebab, melakukan pencegahan Anak Tidak Sekolah sesuai dengan kewenangan desa, fasilitasi penanganan Anak Tidak Sekolah untuk kembali ke sekolah formal, informal, atau nonformal sesuai dengan kewenangan desa; dan/ atau c. kegiatan lain yang mendukung pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah di desa sesuai kewenangan desa. Bagian Kedua Pencegahan Anak Tidak Sekolah Paragraf 1 Umum PasaT 12 Pencegahan Anak Tidak Sekolah dilalsanakan melalui: a. penguatan layanan pendidikan; b. penguatan Satuan Pendidikan; dan c. penguatan edukasi. Paragral 2 Penguatan Layanan Pendidikan Pasal 13 Pencegahan Anak Tidak Sekolah melalui penguatan layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan melalui: a. perluasan serta peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan formal, nonformal, dan informal sesuai dengan kebutuhan Anak; dan SK No267464A b. penguatan . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
b penguatan mutu dan relevansi layanan pendidikan serta standar kompetensi sebagai upaya pengukuhan rekognisi peserta didik setelah lulus. Paragraf 3 Penguatan Satuan Pendidikan (1) Pasal 14 Anak Tidak Sekolah melalui penguatan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi: a. merencanakan dan melaksanakan pendataan Anak Berisiko Putus Sekolah dan memetakan kebutuhan khususnya; b. merencanakan dan melaksanakan penjangkauan, pendampingan, dan pemantauan terhadap Anak Berisiko Putus Sekolah; c. memfasilitasi percepatan penyelesaian tantangan, hambatan, dan masalah yang dihadapi oleh Anak Berisiko Putus Sekolah; dan d. memastikErn terciptanya lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan nyaman bagi anak. (21 Dalam melakukan pencegahan Anak Tidak Sekolah, Satuan Pendidikan melalui perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait lainnya untuk mengatasi faktor risiko Anak Tidak Sekolah. Paragraf 4 Penguatan Edukasi Pasal 15 Pencegahan Anak Tidak Sekolah melalui penguatan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi: a. sosialisasi urgensi, kebijakan, peraturan, program, dan kegiatan pencegahan Anak Tidak Sekolah kepada keluarga, Masyarakat, dan Satuan Pendidikan; b. kampanye sosial pencegahan Anak Tidak Sekolah; SK No267455A c.pelatihan...
PRESIDEN REPUEUK INDONESIA -t2- c. pelatihan untuk instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi terkait pencegahan Anak Tidak Sekolah; dan d. optimalisasi pelaksanaan partisipasi Masyarakat dalam melakukan edukasi pencegahan Anak Tidak Sekolah. Bagian Ketiga Penanganan Anak Tidak Sekolah Paragraf 1 Umum Pasal 16 (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten / kota, dan Pemerintah Desa melaksanakan penanganan Anak Tidak Sekolah melalui tim koordinasi sesuai dengan kewenangannya. (21 Penanganan Anak Tidak Sekolah dilaksanakan melalui tahapan: a. pendataan; b. penjangkauan; c. pengembalian; dan d. pendampingan. Paragraf 2 Pendataan Pasal 17 (1) Pemerintah melalui tim koordinasi pusat melakukan pendataan untuk mengidentifikasi Anak Tidak Sekolah. l2l Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan dengan menggunakan mekanisme pendataan dan pemanfaatan data yang sudah tersedia secara lintas sektor di tingkat pusat. (3) Mekanisme pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 mencakup verifikasi, validasi, dan sinkronisasi dengan memperhatikan keamanan pemanfaatan data. Pasal 18. . . SK No 267,t66 A
IIEPUELIK INDONESIA
Pasal 18 (1) Tim koordinasi daerah melakukan verifikasi dan validasi daftar Anak Tidak Sekolah berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (21 sesuai dengan kewenangannya. (2) Dalam hal terjadi data, tim koordinasi daerah melakukan perbaikan data dan memberikan hasil sinkronisasi data kepada tim koordinasi pusat. (3) Tim koordinasi daerah menggunakan data hasil sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menetapkan daftar Anak Tidak Sekolah pada wilayahnya masing-masing. (4) Daftar Anak Tidak Sekolah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai acuan dalam melalsanakan penjangkauan. Paragraf 3 Penjangkauan Pasal 19 (1) Tim koordinasi daerah melaksanakan penjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) kepada Anak Tidak Sekolah untuk memetakan situasi khusus Anak. l2l Penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. pemetaan profil Anak Tidak Sekolah, identifikasi faktor risiko, tantangan, serta kebutuhan dukungan untuk dapat bersekolah atau kembali bersekolah; b. penguatan kerja sama dengan perangkat daerah terkait untuk memperluas jaringan penjangkauan; dan c. pengembangan dan pengimplementasian strategi inovatif melalui skema insentif partisipasi pendidikan. (3) Berdasarkan hasil penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim koordinasi daerah menJrusun rencana pengembalian dan rencana pendampingan Anak Tidak Sekolah. SK No267467A (4) Rencana.. .
PRESIDEN REPUEUK INDONESIA
(4) Rencana pengembalian 5slagaimarr4 dimaksud pada ayat (3) dapat berupa pengembalian ke layanan pendidikan formal dan pendidikan nonformal. Paragraf 4 Pengembalian Pasal 20 (1) Tim koordinasi daerah melakukan pengembalian Anak Tidak Sekolah sesuai dengan kewenangannya. (21 Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada rencana pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3). (3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan pada Anak yang tidak pernah bersekolah, putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikan, atau putus sekolah tanpa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. (4) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau layanan lain yang diselenggaralan oleh Masyarakat. (5) Untuk mendukung upaya pengembalian, tim koordinasi daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan: a. diversifikasi layanan pendidikan dan pelatihan; b. perluasan akses dan keterjangkauan layanan pendidikan dan pelatihan yang fleksibel dan adaptif sesuai kebutuhan tiap kelompok Anak Tidak Sekolah; c. revitalisasi Satuan Pendidikan formal dan nonformal; d. distribusi bantuan pembiayaan kepada lembaga pendidikan dan pelatihan untuk mengurangi beban biaya operasional dan menjamin kualitas lembaga dan layanan; dan e. penyediaan bantuan administratif dan perlengkapan untuk mendukung pengembalian Anak Tidak Sekolah ke layanan pendidikan atau layanan pelatihan. SK No267468A Paragraf 5 . . .
l:I*TItI{l REPUBLIK INDONESIA
Paragraf 5 Pendampingan Pasal 21 (1) Tim koordinasi daerah melakukan pendampingan kepada Anak Tidak Sekolah. l2l Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan Anak kembali ke sekolah dan menghindari risiko kembali putus sekolah. (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada rencana pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3). (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pendampingan komprehensif secara berkala sesuai dengan kebutuhan tiap kelompok Anak Tidak Sekolah; dan b. peningkatan keterlibatan dan peran pendidik, keluarga, serta kelompok Masyarakat. (5) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan perangkat daerah terkait atau layanan lain yang diselenggarakan oleh Masyarakat. Bagian Keempat Penguatan Tata Kelola dan Mekanisme Koordinasi Paragraf I Umum Pasal 22 (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota bertanggung jawab memperkuat tata kelola dan mekanisme koordinasi lintas sektor untuk mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah. (21 Penguatan tata kelola dan mekanisme koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tim koordinasi pusat dan tim koordinasi daerah sesuai dengan kewenangannya. SK No267469A (3) Penguatan...
NEPUBUK INDONESIA
(3) Penguatan tata kelola dan mekanisme koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. sinkronisasi kebijakan, peraturan, program, dan kegiatan; b. penyediaan sumber daya; dan c. penguatan kerangka pengendalian dan evaluasi. Paragraf 2 Sinkronisasi Kebiiakan, Peraturan, Program, dan Kegiatan Pasal 23 (1) Tim koordinasi pusat dan tim koordinasi daerah melakukan sinkronisasi kebijakan, peraturan, program, dan kegiatan instansi pemerintah yang terkait dalam pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah. (21 Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. menyusun, mengusulkan, dan/ atau menetapkan kebijakan, peraturan, program, kegiatan, dan penyediaan alokasi anggaran untuk pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah sesuai dengan melibatkan partisipasi Masyarakat; b. melakukan pemetaan kebijakan, peraturan, program, dan kegiatan instansi pemerintah dan/ atau Masyarakat yang memiliki keterkaitan dalam pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah; dan c. mengembangkan mekanisme koordinasi antara kementerian/lembaga lintas sektor, Pemerintah Daerah, mitra pembangunan, dan lembaga Masyarakat dalam upaya pencegahan dan penangErnan Anak Tidak Sekolah. (3) Sinkronisasi di tingkat pusat dengan daerah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri. SK No267470A Paragraf 3 . . .
PRESIDEN REPUBUK INDONESIA
Paragraf 3 Penyediaan Sumber Daya Pasal 24 Tim koordinasi pusat dan tim koordinasi daerah sumber daya yang memadai dengan: a. mengoptimalkan pelaksanaan partisipasi Masyarakat dalam penyusunan kebiiakan, peraturan, program, dan kegiatan terkait pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah; b. memperkuat kapasitas sumber daya manusia baik di tingkat pusat maupun daerah pada tiap rangkaian upaya pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah; dan c. mengoptimalkan perencanaan dan pemanflaatan anggaran dalam tiap rangkaian upaya pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah, Paragraf 4 Penguatan Kerangka Pengendalian dan Evaluasi Pasal 25 Penguatan kerangka pengendalian dan evaluasi dilakukan dengan: a. mengembangkan sistem pengendalian dan evaluasi yang efektif untuk mendukung keberhasilan pencegahan dan penang€rnan Anak Tidak Sekolah; dan b. merencanakan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan kebljakan, peraturan, program, dan kegiatan pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah. BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT Pasal 26 (1) Dalam melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah, Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan Masyarakat. (21 Pelibatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. pelaporan . . . dan SK No267471A
PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA
pelaporan keberadaan Anak Berisiko Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah; pen5rusunan kebijakan, peraturan, program, kegiatan, dan rencana aksi pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah di tingkat nasional dan daerah; penyelenggaraan program dan kegiatan pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah; edukasi pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah; penjangkauan dan pemetaan kebutuhan untuk melakukan pengembalian Anak ke layanan pendidikan; penyediaan layanan pendukung untuk Anak kembali bersekolah; kepada Anak Tidak Sekolah untuk memastikan Anak kembali ke sekolah dan menghindari risiko kembali putus sekolah; dan bentuk partisipasi lainnya yang mendukung pelaksanaan pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah. BAB V PENDANAAN Pasal27 (1) Pendanaan pelaksanaan pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah bersumber dari: a. €rnggaran pendapatan dan belanja negara; dan b. anggaran pendapatan dan belanja daerah. (21 Pendanaan pelaksanaan pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah di tingkat desa dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai dengan kewenangan desa. (3) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pelaksanaan pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah dapat bersumber dari pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. a. b. c. d. e. f. c. h. BABVI ... SK No267472 A
PRESIDEN REPUBUK INDONESIA
BAB VI PEI.AKSANAAN PENGENDALIAN, EVALUASI, DAN PEI,APORAN Bagran Kesatu Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pasal 28 (1) Menteri melalui tim koordinasi pusat melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah di tingkat nasional paling sedikit 1 (satu) kali dalam I (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan. (21 Gubernur, bupati/wali kota, dan Pemerintah Desa melalui tim koordinasi daerah melakukan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah di tingkat daerah paling sedikit I (satu) kali dalam 1 (sahr) tahun atau sewaktu- waktu jika diperlukan. (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhadap pelaksanaan Stranas PP ATS, rencana aksi, serta pelaksanaan program, kegiatan, dan/atau tindakan pencegahan dan penang€rnan Anak Tidak Sekolah di tingkat nasional dan tingkat daerah. Bagian Kedua Pelaksanaan Pelaporan Pasal 29 (1) Gubernur dan bupati/wali kota melaporkan hasil pelaksanaan pencegah€rn dan penanganan Anak Tidak Sekolah kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan. l2l Menteri melaporkan hasil pelaksanaan pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu- waktu jika diperlukan. SK No 257473 A BABVII ...
PRESIDEN REFUELIK INDONESIA
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 Pada saat Peraturan Presiden ini berlaku, kebijakan, peraturan, program, dan kegiatan kementerian/ lembaga dan Pemerintah Daerah terkait pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini. Pasal 31 Dalam hal kementerian / lembaga dan Pemerintah Daerah telah memiliki keb|akan, peraturan, program, dan/ atau kegiatan, terkait Anak Tidak Sekolah, tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini. Pasal 32 Menteri menJrusun rencana aksi nasional tahap kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Presiden ini diundangkan. Pasal 33 Menteri menyusun mekanisme dan tata kerja tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Presiden ini diundangkan. Pasal 34 Gubernur dan bupati/wali kota menJrusun Peraturan Kepala Daerah pelaksanaan Peraturan Presiden ini paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Presiden ini diundangkan. Pasal 35 Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. SK No257474A Agar
NEPUBLIK INDONESIA -2t- Agar setiap orang memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Jaruari2026 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd PRABOWO SUBIANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari2026 MENTEzu SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRASETYO HADI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIATAHUN 2026 NOMOR 8 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARI.AT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Perundang-undangan dan ttd SK No267476A sil Djaman
PRESIDEN REPUBLII( INDONESIA l.A,MPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOt,AH STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOI,AH BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam satu dekade terakhir, pembangunan pendidikan di Indonesia mengalami kemajuan signifikan. Partisipasi pendidikan terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Bahkan pada tahun 2024 APK Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) / Sederajat telah mencap at 97,84 persen, Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/ Sederajat mencapai 9 1, I 5 persen, sementara Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) /Madrasah Aliyah (MA) / Sederajat sebesar 67,O7 persen. Meskipun APK terus mengalami peningkatan, upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa masih menghadapi tantangan tingginya angka Anak Tidak Sekolah. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan terdapat 3,78 juta anak usia 6-18 tahun yang tidak bersekolah. Sebagian besar Anak Tidak Sekolah merupakan Anak usia sekolah menengah (16-18 tahun) yakni 2,4a ju1a Anak. Berdasarkan persebarannya, dapat diketahui bahwa jumlah Anak Tidak Sekolah terkonsentrasi di Provinsi Sumatera Utara, Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta), Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua. Persebaran Anak Tidak Sekolah dapat dilihat melalui peta berikut. SK No 275033 A Terdapat
K INDONESIA
Gambar 1 . 1 Peta Persebaran Jumlah Anak Tidak Sekolah Usia 6- l8 Tahun Sumber: BPS, 2024 (Diolah) Terdapat 4 (empat) faktor utama penyebab Anak Tidak Sekolah, yaitu: (1) hambatan ekonomi dan kemiskinan; (2) hambatan sosial budaya dan persepsi negatif terhadap pendidikan; (3) keterbatasan akses dan jangkauan layanan pendidikan; dan (4) kurangnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Keempat faktor tersebut berhubungan dengan aspek kemampuan dan kemauan Masyarakat untuk mengakses layanan pendidikan (demand side), serta aspek penyediaan layanan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah (sapplg side). Keempat faktor ini saling berkaitan dan berpotensi menjadi kendala dalam upaya pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah. Selain 4 (empat) faktor tersebut, Anak yang masuk dalam kategori Anak yang memerlukan perlindungan khusus menjadi faktor risiko meningkatnya kecenderungan Anak Tidak Sekolah. Keempat faktor ini secara lebih lanjut dapat mendorong terciptanya berbagai kategori Anak Tidak Sekolah, di antaranya meliputi: (1) Anak di daerah khusus; (2) pekerja Anak; (3) Anak penyandang disabilitas; (4) Anak jalanan; (5) Anak terlantar; (6) Anak korban kekerasan; (7) Anak yang berhadapan dengan hukum dan Anak binaan; (S) Anak korban perkawinan Anak; dan (9) Anak dengan kondisi rentan lainnya. Adapun keterkaitan antara faktor penyebab utama Anak Tidak Sekolah dengan kategori Anak Tidak Sekolah dapat digambarkan melalui gambar berikut. SK No275034A Di
FTIIFItrtrN NEFUBUK INDONESIA
Gambar 1. 2 Keterkaitan Faktor Utama Penyebab dan Kategori Anak fidak Sekolah Sumber: Bappenas dan UNICEF, 2020 (Diolah) Di samping keempat faktor penyebab utama, terdapat tantangan keterbatasan anggErr.rn, sinkronisasi program dan kegiatan, serta kendala regulasi yang menjadi dasar hukum bagr Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten / kota, dan Pemerintah Desa dalam upaya pencegahErn dan penanganan Anak Tidak Sekolah. Stranas PP ATS memuat arah kebijakan, strategi, fokus pelaksanaan, dan tahapan pelaksanaan yang dapat menjadi pedoman dan landasan regulasi bogi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah. Stranas PP ATS menjadi kerangka untuk menumbuhkan ekosistem dan memperkuat inisiatif para pemangku kepentingan untuk memastikan setiap Anak Indonesia memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas. Dengan demikian, Stranas PP ATS memiliki peran penting dalam membangun manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing guna mewujudkan Indonesia Emas 2045. B. Dasar Kebijakan Pemerintah terus berkomitmen meningkatkan partisipasi pendidikan sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menerapkan kebijakan wajib belajar, yakni program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh setiap warga negara Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional SK No275035A memandatkan . . .
FRESIDEN REPUELIK INDONESIA memandatkan wajib belajar 9 (sembilan) Tahun (Wajar 9 Tahun). Kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2O2O tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2O2O-2O24, Pemerintah menerapkan kebi'lakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun (Wajar 12 Tahun). Kebljakan Wajar 12 Tahun mencakup seluruh warga negara Indonesia terutama Anak usia 7- 18 tahun agar dapat mengenyam dan menuntaskan pendidikan dasar dan pendidikcrn menengah. Dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 teniarlg Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, Pemerintah memperkuat Wajar 12 Tahun dengan menetapkan kebijakan wajib belajar 13 (tiga belas) Tahun (Wajar 13 Tahun), yakni I (satu) tahun pendidikan prasekolah sefia 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Kebijakan Wajar 13 Tahun merupakan salah satu dari 20 (dua puluh) Upaya Transformatif Super Prioritas (Game Chnnger$ Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025- 2045 sebagai bagran dari transformasi Indonesia.
Gambar 1. 3 Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun sebagai Salah Satu Upaya Transformatif Super Prioritas Sumber: Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2045 Pada tahap pertama pelaksanaan RPJPN Tahun 2025-2045, kebijakan Wajar 13 Tahun dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 melalui beberapa Kegiatan Prioritas (KP) yakni: (1) KP pencegahan dan SK No275036A penanganan
.[tlEIEtrN REFUBLIK INDONESIA
C penang.rnan Anak Tidak Sekolah; (2) KP perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); (3) KP revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas; (4) KP penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran. Hal ini menegaskan bahwa pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah memiliki kedudukan sentral dan peran penting dalam mewujudkan keberhasilan kebijakan Wajar 13 Tahun. Adapun kinerja kebijakan Wajar 13 Tahun dan KP pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah diukur melalui indikator antara lain: (1) Tingkat penyele saian jenjang SMA/ SMK/ MA/ sederajat; (2) Jumlah anak tidak sekolah usia 6-18 tahun; dan (3) Persentase anak kelas 1 (satu) SD/MI/SDLB/sederajat yang pernah mengikuti PAUD. Keterkaitan antara KP pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah dengan pencapaian kinerja Wajar 13 Tahun dapat dijelaskan melalui gambar berikut. Gambar 1. 4 Keterkaitan RPJMN 2025-2029 dan Perpres PP ATS Sumber: RPJMN 2025-2029 Ruang Lingkup dan Tujuan Stranas PP ATS memuat arah kebijakan, strategi, fokus pelaksanaan, dan tahapan pelaksanaan. Pelaksanaan Stranas PP ATS dibagi ke dalam 4 (empat) tahapan rencana aksi sebagai berikut:
- Tahap
BUK INDONESIA
- Tahap I Tahun 2026-2029 Tahap penguatan fondasi pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah untuk memperkuat pemanfaatan basis data Anak Tidak Sekolah, memperluas layanan pendidikan di semua jenjang, memperkuat koordinasi pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah, dan pengembangan mekanisme.
- Tahap II Tahun 2O3O-2O34 Tahap akselerasi pencegahan dan penang.rn€rn Anak Tidak Sekolah dengan memperkuat diversifikasi layanan pendidikan dan pelatihan, serta mengembangkan skema alternatif pendanaan pendidikan untuk pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah.
- Tahap III Tahun 2035-2039 Tahap pemantapan pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah dengan memperkuat tata kelola dan penyelenggaraan pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah secara sistemik.
- Tahap IVTahun 2O4O-2O45 Tahap penuntasan Anak Tidak Sekolah dengan memastikan seluruh Anak usia 6-18 tahun memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas. Seluruh upaya pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah dilaksanakan sejak tahun 2025, namun terdapat penekanan rencana aksi pada masing-masing tahap pelaksanaan, dengan tidai< mengesampingkan upaya penuntasan pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah dalam tiap tahapnya. Stranas PP ATS bertujuan agar:
- Satuan Pendidikan mampu mengidentifikasi dan mencegah Anak Berisiko Putus Sekolah agar tidak putus sekolah;
- Kementerian / lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa mampu melaksanakan pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah secara menyeluruh, terstruktur, serta terpadu dalam pemenuhan standar pelayanan minimal; dan
- Masyarakat mampu dan dapat secara aktif dalam mendukung pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah. D.Faktor... SK No 275038 A
PRESIDEN NEFUBUK INDONESIA
D. Faktor Utama Penyebab Anak Tidak Sekolah Secara garis besar terdapat 4 (empat) faktor utama penyebab Anak Tidak Sekolah yaitu:
- Hambatan ekonomi dan kemiskinan. Latar belakang sosial ekonomi keluarga sangat menentukan partisipasi dan hasil pendidikan seorang Anak. Kondisi ekonomi dan kemiskinan menjadi penyebab utama Anak Tidak Sekolah, serta memicu praktik pekerja Anak dan perkawinan Anak. Anak penyandang disabilitas dari keluarga kurang mampu juga mengalami kesulitan untuk mengakses pendidikan.
- Hambatan sosial budaya dan persepsi negatif terhadap pendidikan. Pandangan negatif Masyarakat tentang pendidikan serta pranata sosial budaya yang kontra produktif dengan kemajuan dan melanggengkan ketimpangan gender menjadi penyebab Anak Tidak Sekolah. Hambatan sosial budaya ini menyebabkan sebagian Masyarakat memandang pendidikan tidak penting, lebih baik bekerja daripada sekolah, atau lebih baik menikah daripada sekolah bagi Anak perempuan.
- Keterbatasan akses dan jangkauan layanan pendidikan. Meskipun partisipasi pendidikan terus mengalami peningkatan, masih terdapat kesenjangan partisipasi antarstatus sosial ekonomi dan antarwilayah. Kesenjangan partisipasi pendidikan ini disebabkan keterbatasan akses dan jangkauan layanan pendidikan, terutama bagi Anak penyandang disabilitas dan Anak di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Saat ini masih terdapat 29.830 (dua puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh) desa tanpa layanan PAUD, 302 (tiga ratus dua) kecamatan tanpa SMP/MTs, dan 727 (tujuh ratus dua puluh tqluh) kecamatan tanpa SMA/SMK/MA.
- Kurangnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Kesenjangan kompetensi dan keterampilan hidup yang diperoleh para peserta didik dengan kebutuhan dunia kerja menghambat lulusan mendapatkan pekerjaan. Rendahnya relevansi pendidikan dengan dunia kerja ini berdampak pada persepsi negatif Masyarakat terhadap pendidikan, bahwa pendidikan hanya akan melahirkan pengangguran. E. Kategori Anak Tidak Sekolah Kategori Anak Tidak Sekolah didasarkan pada konteks kerentanan yang bersifat multidimensi dan kebutuhan khusus dari masing-masing kategori untuk dapat menerima layanan pendidikan yang berkualitas dan relevan. Stranas PP ATS mengelompokkan Anak Tidak Sekolah menjadi 9 (sembilan) kategori sebagai berikut:
- Anak. . . SK No275039A
1 ETT{f.Till K INDONESIA
Anak di daerah khusus, yakni anak-anak yang berada di daerah terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi Masyarakat adat terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, daerah dengan keadaan darurat lainnya, atau Anak di daerah yang tertinggal, terdepan, dan terluar dalam lingkungan yang berbeda budaya, tradisi, suku, ras, egama dengan anak-anak lain yang jumlahnya lebih sedikit dari Anak golongan lain. Anak-anak yang tinggal di daerah seperti ini umumnya menghadapi berbagai ketertinggalan dalam pendidikan seiring dengan permasalahan yang sering dihadapi seperti keterbatasan guru dan tenaga kependidikan, tingginya tingkat ketidakhadiran guru, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, serta belum adanya sistem pengawasan yang memadai. Selain itu, sebagian Masyarakat di daerah khusus juga memilih untuk tidak menyekolahkan anak-anak mereka karena alasan ekonomi dan kesulitan akses menuju sekolah. Pekerja Anak, meliputi anak-anak yang tidak bersekolah karena bekerja, yang dipekerjakan oleh sebuah badan usaha dan menerima upah, maupun Anak yang terlibat dalam kegiatan produktif lainnya. Yang dimaksud dengan Anak yang terlibat dalam kegiatan produktif adalah mereka yang terlibat dalam kegiatan produksi yang menghasilkan barang atau jasa untuk dijual, atau yang membantu pekerjaan rumah tangga atau kegiatan produktif non-komersial untuk kebutuhan keluarga. Anak-anak ini meninggalkan pendidikan untuk bekerja karena berbagai motivasi yang pada umumnya berakar pada isu kemiskinan, seperti kebutuhan untuk membantu ekonomi keluarga, beban orang tua, serta untuk memiliki pendapatan sendiri. Anak penyandang disabilitas, yakni Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap Masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Fasilitas pendidikan untuk memenuhi kebutuhan Anak penyandang disabilitas masih sangat terbatas dan membutuhkan sumber daya yang lebih besar. Situasi ini semakin menyulitkan Anak penyandang disabilitas, terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu. 2 3 4. Anak. . . SK No275040A
4 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Anak jalanan, yakni Anak yang rentan bekerja di jalanan, Anak yang bekerja di jalanan, dan/atau Anak yang seb"gtan besar waktunya di jalanan maupun di tempat-tempat umum, atau mencari nafkah dan/ atau berkeliaran di jalanan maupun di tempat-tempat umum. Kelompok Anak ini juga memiliki faktor risiko yang berlapis, seperti kemiskinan, stigma, dan diskriminasi. 5. Anak terlantar, yakni Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik frsik, mental, spiritual, maupun sosial. 6. Anak korban kekerasan, meliputi Anak yang telah menerima perbuatan dan/ atau keputusan terhadap seseorang yang berdampak menimbulkan rasa sakit, luka, penderitaan seksual/reproduksi, berkurang atau tidak berfungsinya anggota tubuh secara fisik, intelektual, mental, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kesempatan untuk pemenuhan hak asasi manusia, rasa tidak berdaya, kerugian ekonomi, hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan/ atau bentuk kerugian lain yang sejenis. 7. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dan Anak binaan. ABH meliputi Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sedangkan Anak binaan meliputi anak yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) atau Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) serta Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS). Anak yang berhadapan dengan hukum dan Anak binaan, terutama yang berada di LPKA, LPAS, dan LPKS mengalami hambatan dalam pendidikan mereka sehingga banyak dari mereka yang akhirnya tidak bersekolah. 8. Anak korban perkawinan Anak, yaitu Anak dan remaja di bawah usia 18 (delapan belas) tahun yang sudah menikah dan tidak bersekolah, atau masih bersekolah tetapi berisiko putus sekolah karena menikah. Anak perempuan di bawah usia 18 (delapan belas) tahun yang sudah hamil atau menjadi ibu remaja, baik dalam pernikahan maupun di luar pernikahan juga termasuk dalam kategori ini. Hambatan pendidikan yang dialami oleh Anak dalam kategori ini umumnya disebabkan oleh lingkungan keluarga dan Masyarakat serta Satuan Pendidikan yang memberi stigma negatif dan penolakan pihak Satuan Pendidikan untuk memberikan layanan pendidikan. 9. Anak . . . SK No 275041A
PRESIDEN REPUELIK INDONESIA
- Anak dengan kondisi rentan lainnya, antara lain Anak yang berada dalam kondisi terhambat/terkendala suatu faktor lainnya sehingga kesulitan mendapatkan akses pendidikan, termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) lainnya, Anak yang tidak memiliki kelengkapan dokumen administratif kependudukan sebagai prasyarat untuk mendapat intervensi Pemerintah, anak dalam lingkungan yang berbeda budaya, tradisi, serta Anak dalam Satuan Pendidikan yang belum direkognisi kesetaraannya. Kategori Anak Tidak Sekolah ini juga mencakup Anak yang memiliki kemampuan untuk mengakses layanan pendidikan, namun memilih untuk tidak sekolah atau mengikuti layanan pendidikan. BABII ... SK No275042A
FRESIDEN REPUEUK INDONESTA
A BAB II STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH Sasaran Nasional Untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan kebijakan pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah dalam mendukung transformasi sosial menuju Indonesia Emas 2045, diperlukan indikator sebagai tolok ukur nasional. Dengan adanya indikator yang jelas dan terukur, diharapkan kebljakan pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah dapat dijalankan secara konsisten dan memberikan dampak signilikan secara berkelanjutan. Indikator-indikator yang digunakan dalam Stranas PP ATS menggunakan indikator yang terfuang dalam dokumen RPJPN Tahun 2025-2045 untuk memastikan adanya keterkaitan dan sinkronisasi antara kedua dokumen perencanaan ini. Indikator-indikator yang dimaksud dijelaskan dalam tabel berikut. Sasaran-Indikator Baselinerl Target Pencapaian 2024 2029 2034 2039 2045 Indikator Outame 1 Persentase Anak Kelas 1 SD yang Pernah Mengikuti PAUD ffi,8r 65,13 72,41 75,96 ao,2t 2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) a.7-l2Tahwrr 99,t9 99,41 99,62 99,44 100 SK No l2l3l2c b. 13-15.. .
PRESIDEN REPUBUK INDONESIA
Tabel 2. 1 Target Pencapaian Sasaran Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah Sumber: 1) Susenas BPS Tahun 2024 (diolahl Sasaran-Indikator Boselinetl Target Pencapaian 2024 2029 2034 2039 2045 Indikator Outame b. 13-15 Tahun 96,17 97,O4 97 99 98,91 100 3 APK SMA/ SMK/MA/ Sederajat a7,29 88,63 44,76 49,76 90,44 Indikator Imme diate Outame 4 Jumlah Anak Tidak Sekolah 3.777.202 2.395.931 1.541.514 424.5t3 0 a. 6 tahun 257.417 196.t27 134.838 73.544 0 b. 7-12 tahun ta6.26a 67.555 23.330 9.158 0 c. 13- 15 tahun 851.695 241.336 83.344 32.7L5 0 d. 16- l8 tahun 2.441.422 1.890.912 1.300.002 709.O92 0 SK No l2l313 C B. Sasaran . . .
REPUBUK INDONESIA
B Sasaran Daerah Untuk memberikan pedoman dan tolok ukur keberhasilan bagi Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah, target pencapaian sasaran immediate outame disusun secara komprehensif dan spesifik untuk masing- masing provinsi. Hal ini bertujuan agar setiap daerah memiliki parameter yang jelas dalam mengukur efektivitas program yang diterapkan, serta memastikan bahwa intervensi yang dilakukan memberikan hasil yang nyata dan terukur. Sasaran-Indikator Baseline 2024rt Target Pencapaian 2029 2o34 2039 2045 Jumlah Anak Tidak Sekolah Usia 6- 18 tahun I Aceh 48.732 30.or 1 19.745 to.67t o 2 Sumatera Utara 13l.94l 77 .47 | 51.466 27.720 0 3 Sumatera Barat 57.935 34.542 21.993 11.727 0 4 Riau 100.o80 62.333 39.499 21.333 0 SK No l2l3l4c 5. Jambi. . .
PRESIDEN REPUSUK INDONESIA
Sasaran-Indikator Baselirrc 2024lt Tarset Pencapaian 2029 2034 2039 2045 5 6 7 8 9 10. 11. t2. Jambi 47.762 30.21 I 74.232 20.110 10.966 o Sumatera Selatan 126.593 44.421 25.096 o 5.643 o 26.853 o 4.375 o 4.964 0 18.059 0 o 170.339 Bengkulu 23.OO7 15.790 to-740 Lampung t25.74t 81.640 51.193 Kepulauan Bangka Belitung 22.525 12.950 4.224 Kepulauan Riau 22.429 13.693 9.162 DKI Jakarta 49.447 56.361 33.975 Jawa Barat 810. 166 492.447 313.774 13.Jawa... SK No 12l3l5 C
FR,ESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Sasaran-Indikator Baseline 2o24r) Target Pencapaian 2029 2034 2039 2045 13. Jawa Tengah 481.833 3tt.287 200.425 to8.947 0 14. DI Yogakarta 17.974 to.927 7.231 3.944 0 15. Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalirnantan Barat 427-416 27A370 1a2.450 97.AO9 o 16. 194.472 118.590 75.399 40342 0 L7. 34.989 24.O6t r6.336 a.712 0 18. 64.466 43.526 24.272 14.463 o 19. r09.089 7t.562 46.583 24.O29 0 20 to2.a23 60.660 37.368 19.921 o SK No l2l3l6G 21. Kalimantan. . .
FRESIDEN R,EPUEUK INDONESTA
Sasaran-Indikator Baseline 2024tt Target Pencapaian 2029 2034 2039 2045 21. Kalimantan Tengah 44.614 24.273 t7.470 9.249 o 22. Kalimantan Selatan 65.169 40.891 23.595 12.244 0 23. Kalimantan Timur 33.762 22.539 15.150 8.110 0 24. Kalimantan Utara 9.274 5.659 3.343 1.815 0 25. Sulawesi Utara 273A4 L7.462 11.305 5.801 0 26. Sulawesi Tengah 61.602 38.135 22.674 12.o57 0 27. Sulawesi Selatan 135.910 43.206 49.494 26.745 o 24. Sulawesi Tenggara 42.447 26.tO6 L6.t62 8.450 0 SK No l2l3l7 C 29.Gorontalo...
FRESIDEN REPUELIK INOONESTA
Sasaran-Indikator Baseline 2024r) 24.O44 30.791 t9.78,3 Target Pencapaian 2029 2034 2039 2045 29. Gorontalo 15.388 9.777 5.284 o 30. Sulawesi Barat 19.898 12.272 6.393 o 31. Maluku 13.569 8.857 4.639 o 32. Maluku Utara 17.133 1 1.9 10 7.374 3.807 o 33 Papua Barat a.729 5.569 3.O39 4.439 2.474 r.657 o 34 Papua Barat Daya 6.908 1.349 0 35. Papua 11.742 7.494 4.424 2.407 0 36 Papua Selatan 2t-405 16.148 7-A22 3.362 o 37. Papua. . . SK No 12l3l8 C
FRESIDEN REFUBUK INDONESTA
Sasaran-Indikator Baseline 2024r) Target Pencapaian 2029 2034 2039 2045 37. Papua Tengah 473347 7t.o96 53.889 24.239 0 38. Papua Pegunungan 49.292 63.447 49.2L5 26.904 o Tabel 2. 2 Target Pencapaian Sasaran Immediate Outcome Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak SekoLah Per Provinsi Sumber: 1) Susenas BPS Tahun 2O2a (diolahl SK No 121319 C C. Arah
c r[trEIEtrN K INDONESIA
Arah Kebijakan, Strategi, dan Fokus Pelaksanaan
- Arah Kebijakan 1: Pencegahan Anak Tidak Sekolah Arah kebljakan ini memiliki strategi pelaksanaan sebagai berikut: a. Menguatkan Layanan Pendidikan sebagai Upaya untuk Mencegah Anak Tidak Sekolah, melalui:
- perluasan serta akses dan kualitas layanan pendidikan formal, nonformal, dan informal sesuai dengan kebutuhan Anak; dan
- penguatan mutu dan relevansi layanan pendidikan serta standar kompetensi sebagai upaya pengukuhan rekognisi peserta didik setelah lulus. b. Menguatkan Satuan Pendidikan sebagai Upaya untuk Mencegah Anak Tidak Sekolah, melalui:
- perencanaan dan pelaksanaan pendataan Anak Berisiko Putus Sekolah serta memetakan kebutuhan khususnya;
- perencanaan dan pelaksanaan penjangkauan, pendampingan, dan pemantauan terhadap Anak Berisiko Putus Sekolah;
- fasilitasi percepatan penyelesaian tantangan, hambatan, dan masalah yang dihadapi oleh Anak Berisiko Putus Sekolah; dan
- pemastian terciptanya lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan nyaman bagi Anak. c. Melaksanakan Penguatan Edukasi Terkait Kebijakan dan Program Pencegahan Anak Tidak Sekolah, melalui:
- sosialisasi urgensi kebijakan, peraturan, program, dan kegiatan pencegahan Anak Tidak Sekolah kepada keluarga, Masyarakat, dan Satuan Pendidikan; Zl kampanye sosial pencegahan Anak Tidak Sekolah;
- pelatihan untuk instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi terkait pencegahan Anak Tidak Sekolah; dan
- optimalisasi pelaksanaan partisipasi Masyarakat dalam melakukan edukasi pencegahan Anak Tidak Sekolah.
- Arah Kebijakan 2: Penanganan Anak Tidak Sekolah Arah kebijakan ini memiliki strategi pelaksanaan sebagai berikut: a. Memperkuat Mekanisme Pendataan Anak Tidak Sekolah, melalui: SK No 275043 A l) pemanfaatan . . .
b PRESIDEN IIEFT'BLIK INDONESIA
- pemanfaatan data lintas sektor, khususnya antara sektor pendidikan, sosial, dan administrasi kependudukan, sebagai data awal untuk mengidentifikasi Anak Tidak Sekolah;
- penguatan mekanisme verifikasi, validasi, dan sinkronisasi data berdasarkan data awal yang telah tersedia di tingkat daerah dengan melibatkan desa; dan
- pemastian sistem keamanan pemanfaatan data Anak Tidak Sekolah. Mengembangkan dan Melaksanakan Penjangkauan Anak Tidak Sekolah, melalui:
- pemetaan profil Anak Tidak Sekolah, identifikasi faktor risiko, tantangan, serta kebutuhan dukungan untuk dapat bersekolah atau kembali bersekolah;
- penguatan kerja sama dengan perangkat daerah terkait untuk memperluas jaringan penjangkauan; dan
- pengembangan dan pengimplementasian strategi inovatif melalui skema insentif partisipasi pendidikan. Melaksanakan Pengembalian Anak Tidak Sekolah ke Layanan Pendidikan atau Pelatihan, melalui:
- diversifikasi layanan pendidikan dan pelatihan;
- perluasan akses dan keterjangkauan layanan pendidikan dan pelatihan yang fleksibel dan adaptif sesuai kebutuhan tiap kelompok Anak Tidak Sekolah;
- revitalisasi Satuan Pendidikan formal dan nonformal;
- distribusi bantuan pembiayaan kepada lembaga pendidikan dan pelatihan untuk mengurangi beban biaya operasional dan menjamin kualitas lembaga dan layanan; dan
- penyediaan bantuan administratif dan perlengkapan untuk mendukung pengembalian Anak Tidak Sekolah ke layanan pendidikan atau layanan pelatihan. Memperkuat Pendampingan Anak Tidak Sekolah, melalui:
- pendampingan komprehensif secara berkala sesuai dengan kebutuhan tiap kelompok Anak Tidak Sekolah; dan
- peningkatan keterlibatan dan peran pendidik, keluarga, serta kelompok Masyarakat dalam pendampingan Anak Tidak Sekolah. c d SK No275044A
- Arah
PRESIDEN REPIJEUK INDONESIA -2t- 3 Arah Kebijakan 3: Penguatan Tata Kelola dan Mekanisme Koordinasi Lintas Sektor Arah kebiiakan ini memiliki strategi pelaksanaan sebagai berikut: a. Melakukan Sinkronisasi Kebijakan, Peraturan, Program, dan Kegiatan Instansi Pemerintah yang Memiliki Keterkaitan dalam Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah, melalui: 1 ) penyusunan, pengusulan, dan/atau penetapan kebijakan, peraturan, program, kegiatan, dan penyediaan alokasi anggaran untuk pencegahan dan pen€rnganan Anak Tidak Sekolah sesuai kewenangannya dengan melibatkan partisipasi Masyarakat; 2) pemetaan kebljakan, peraturan, program, dan kegiatan instansi pemerintah dan/ atau Masyarakat yang memiliki keterkaitan dalam pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah; dan 3) pengembangan mekanisme koordinasi antara kementerian/ lembaga lintas sektor, Pemerintah Daerah, mitra pembangunan, dan lembaga Masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah. b. Menyediakan Sumber Daya yang Memadai untuk Mendukung Upaya Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah, melalui: pelaksanaan partisipasi Masyarakat dalam penJrusunern kebijakan, peraturan, program, dan kegiatan terkait pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah; 2) penguatan kapasitas sumber daya manusia baik di tingkat pusat maupun daerah pada tiap rangkaian upaya pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah; dan 3) pengoptimalan perencanaan dan pemanfaatan anggaran dalam tiap rangkaian upaya pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah. Menguatkan Kerangka Pengendalian dan Evaluasi Upaya Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah, melalui:
- pengembangan sistem pengendalian dan evaluasi yang efektif untuk mendukung keberhasilan pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah; dan
- c
- perencanaan... SK No 275045 A
FRESIDEN REPUELIK INDONESIA
- perencanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, peraturan, program, dan kegiatan pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah. D. Penahapan . . . SK No275046A
PRESIDEN R,EFUEUK INDONESIA
SK No l2l3200 3.Fasilitasi... D. Penahapan Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah
No Arah Kebijakan/Strategi/ Fokus Pelaksanaan Tahapan Pelaksanaan 2026-2029 2030-2034 2035-2040 2041-2045 Arah Kebijakan 1: Pencegahan Anak Tidak Sekolah Strategi 1.1 Menguatkan Layanan Pendidikan Sebagai Upaya untuk Mencegah Anak Tidak Sekolah 1. Perluasan serta peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan formal, nonformal, dan informal sesuai dengan kebutuhan Anak
- Penguatan mutu dan relevansi layanan pendidikan serta standar kompetensi sebagai upaya pengukuhan rekognisi peserta didik setelah lulus
Strategi 1.2 Menguatkan Satuan Pendidikan sebagai upaya untuk mencegah Anak Tidak Sekolah 1. Perencanaan dan pelaksanaan pendataan Anak Berisiko Putus Sekolah serta memetakan kebutuhan khususnya
- Perencanaan dan pelaksanaan penjangkauan, pendampingan, dan pemantauan terhadap Anak Berisiko Putus Sekolah
FRESIDEN R,EPUEUK INOONESIA SK No 121321 C Arah
No Arah Kebijakan/Strategi/ Fokus Pelaksanaan Tahapan Pelaksanaan 2026-2029 2030-2034 2035-2040 2041-2045 3. Fasilitasi percepatan penyelesaian tantangan, hambatan, dan masalah yang dihadapi oleh Anak Berisiko Putus Sekolah
- Pemastian terciptanya lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan nyaman bagi Anak
Strategi 1.3 Melaksanakan Penguatan Edukasi Terkait Kebijakan dan Program Pencegahan Anak Tidak Sekolah 1. Sosialisasi urgensi kebijakan, peraturan, program, dan kegiatan pencegahan Anak Tidak Sekolah kepada keluarga, Masyarakat, dan Satuan Pendidikan
Kampanye sosial pencegahan Anak Tidak Sekolah
Pelatihan untuk instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi terkait pencegahan Anak Tidak Sekolah
Optimalisasi pelaksanaan partisipasi Masyarakat dalam melakukan edukasi pencegahan Anak Tidak Sekolah
PF,ESIOEN R.EPUBUK INDONESIA SK No 121322 C 3. Pengembangan . . .
No Arah Kebijakan/Strategi/ Fokus Pelaksanaan Tahapan Pelaksanaan 2026-2029 2030-2034 2035-2040 2041-2045 Arah Kebijakan 2: Penanganan Anak Tidak Sekolah Strategi 2.1 Memperkuat Mekanisme Pendataan Anak Tidak Sekolah 1. Pemanfaatan data lintas sektor, khususnya antara sektor pendidikan, sosial, dan administrasi kependudukan, sebagai data awal untuk mengidentifikasi Anak Tidak Sekolah
Penguatan mekanisme verifikasi, validasi, dan sinkronisasi data berdasarkan data awal yang telah tersedia di tingkat daerah dengan melibatkan Desa
Pemastian sistem keamanan pemanfaatan data Anak Tidak Sekolah
Strategi 2.2 Mengembangkan dan Melaksanakan Penjangkauan Anak Tidak Sekolah 1. Pemetaan profil Anak Tidak Sekolah, identifikasi faktor risiko, tantangan, serta kebutuhan dukungan untuk dapat bersekolah atau kembali bersekolah
- Penguatan kerja sama dengan perangkat daerah terkait untuk memperluas jaringan penjangkauan
FRESIDEN REPUBUK INDONESIA SK No l2l323C Strategi . . .
No Arah Kebijakan/Strategi/ Fokus Pelaksanaan Tahapan Pelaksanaan 2026-2029 2030-2034 2035-2040 2041-2045 3. Pengembangan dan pengimplementasian strategi inovatif melalui skema insentif partisipasi pendidikan
Strategi 2.3 Melaksanakan Pengembalian Anak Tidak Sekolah ke Layanan Pendidikan atau Pelatihan 1. Diversifikasi layanan pendidikan dan pelatihan
Perluasan akses dan keterjangkauan layanan pendidikan dan pelatihan yang fleksibel dan adaptif sesuai kebutuhan tiap kelompok Anak Tidak Sekolah
Revitalisasi Satuan Pendidikan formal dan nonformal
Distribusi bantuan pembiayaan kepada lembaga pendidikan dan pelatihan untuk mengurangi beban biaya operasional dan menjamin kualitas lembaga dan layanan
Penyediaan bantuan administratif dan perlengkapan untuk mendukung pengembalian Anak Tidak Sekolah ke layanan pendidikan atau layanan pelatihan
FHESIDEN REFUBUK INDONESIA SK No l2l324C 3. Pengembangan . . .
No Arah Kebijakan/Strategi/ Fokus Pelaksanaan Tahapan Pelaksanaan 2026-2029 2030-2034 2035-2040 2041-2045 Strategi 2.4 Memperkuat Pendampingan Anak Tidak Sekolah 1. Pendampingan komprehensif secara berkala sesuai dengan kebutuhan tiap kelompok Anak Tidak Sekolah
- Peningkatan keterlibatan dan peran pendidik, keluarga, serta kelompok Masyarakat dalam pendampingan Anak Tidak Sekolah
Arah Kebijakan 3: Penguatan Tata Kelola dan Mekanisme Koordinasi Lintas Sektor
Strategi 3.1 Melakukan Sinkronisasi Kebijakan, Peraturan, Program, dan Kegiatan Instansi Pemerintahan yang Memiliki Keterkaitan dalam
Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah
1.
Penyusunan, pengusulan, dan/atau penetapan kebijakan, peraturan,
program, kegiatan, dan penyediaan alokasi anggaran untuk pencegahan
dan penanganan Anak Tidak Sekolah sesuai kewenangannya dengan
melibatkan partisipasi Masyarakat
- Pemetaan kebijakan, peraturan, program, dan kegiatan instansi pemerintah dan/atau Masyarakat yang memiliki keterkaitan dalam pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah
FRESIDEN REPUELIK INDONESIA SK No 121325 C Strategi . . .
No Arah Kebijakan/Strategi/ Fokus Pelaksanaan Tahapan Pelaksanaan 2026-2029 2030-2034 2035-2040 2041-2045 3. Pengembangan mekanisme koordinasi antara kementerian/lembaga lintas sektor, Pemerintah Daerah, mitra pembangunan, dan lembaga Masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah
Strategi 3.2 Menyediakan Sumber Daya yang Memadai untuk Mendukung Upaya Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah 1. Pengoptimalan pelaksanaan partisipasi Masyarakat dalam penyusunan kebijakan, peraturan, program, dan kegiatan terkait pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah
Penguatan kapasitas sumber daya manusia baik di tingkat pusat maupun daerah pada tiap rangkaian upaya pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah
Pengoptimalan perencanaan dan pemanfaatan anggaran dalam tiap rangkaian upaya pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah
FR,ESIDEN REPUELIK INDONES'A SK No 1213260 E. Intervensi...
No Arah Kebijakan/Strategi/ Fokus Pelaksanaan Tahapan Pelaksanaan 2026-2029 2030-2034 2035-2040 2041-2045 Strategi 3.3 Menguatkan Kerangka Pengendalian dan Evaluasi Upaya Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah 1. Pengembangan sistem pengendalian dan evaluasi yang efektif untuk mendukung keberhasilan pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah
- Perencanaan dan pelaksanaan pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, peraturan, program, dan kegiatan pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah
Tabel 2.3 Arah Kebijakan, Strategi, dan Fokus Pelaksanaan
FEESIDEN REFUEUK INDONESIA
E. Intervensi Prioritas tiap Kelompok Anak Tidal Sekolah Kategori AnakTidak Sekolah Hambatan yang Dialami Intervensi Prioritas yang Akan Diberikan Penanggung Jawab Anak Daerah Ktrusus di Kategori Anak ini belum dapat mengakses layanan pendidikan formal dan nonformal akibat tantangan geografis dan keterpencilan daerah tempat tinggal mereka, atau karena tidak adanya Satuan Pendidikan atau layanan pendidikan dan/atau pelatihan di daerah tersebut. Anak-anak yang tinggal di daerah seperti ini umumnya menglradapi berbagai ketertinggalan dalam pendidikan, seperti keterbatasan jumlah guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, tingginya tingkat ketidalrtradiran l. Penguatan dan perluasan layanan pendidikan melalui Sekolah Terbuka, Sekolah Satu Atap (SATAP), Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), sekolah berasrarna, pembangunan unit sekolah baru dan ruang kelas baru, serta pendidikan kesetaraan melalui pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). 2. Penguatan layanan pendidikan meliputi penanganan kemangkiran guru di daerah terpencil, adaptasi kurikulum berbasis kearifan lokal serta metode pembelajaran yang sensitif terhadap budaya, dan pelibatan Masyarakat dalam pengembangan program pendidikan dan proses pengawasan. l. Kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan linglup urusan pemerintahan di bidang pendidikan 2. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama 3. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri 4. Kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan linglup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangu.nan daerah tertingqal SK No 121327 C guru
PRESIDEIS REFUELIK INDONESIA
Kategori Anak Tidak Sekolah Hambatan yang Dialami Intervensi Prioritas yang Akan Diberikan Penanggung Jawab guru, keterbatasan sumber daya di Satuan Pendidikan, serta belum adanya sistem pengawasan yang memadai. 3. penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan di daerah khusus. 4. Pengembangan pustaka bergerak Indonesia sebagai j aringan Masyarakat madani yang bekerja sukarela untuk menyebarkan bacaan bermutu dan membangun budaya ilmiah, terutama di wilayah dengan sarana perhubungan terbatas. 5. Pengembangan inovasi pembelajaran untuk konteks wilayah khusus, seperti sekolah perahu atau sekolah apung yang ditujukan bagi peserta didik yang melaut, dengan sistem belajar mandiri yang didukung oleh keluarga dan menggunakan Lembar Kerja Siswa (LKS) sebagai media belajar utama. 5. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pernerintahan di bidang sosial 6. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan SK No l2l3280 6. meningkatkan . . .
PRESIDEN HEPUBUK INDONESIA
Kategori Anak Tidak Sekolah Hambatan yang Dialami Intervensi Prioritas yang Akan Diberikan Penanggung Jawab 6. meningkatkan peran Pemerintah Desa melalui: (1) rekonfirmasi data anak berisiko putus sekolah dan kebutuhan khusus mereka; (21 memfasilitasi percepatan penyelesaian tantangan, hambatan, dan r,nasalah yang dihadapi Anak Berisiko Putus Sekolah (ABPS) meliputi masalah ekonomi dan kemiskinan, sosial budaya, keterbatasan akses, dan lain sebagainya sesuai kewenangan Desa; dan (3) mendorong partisipasi Masyarakat dalam pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah. Pekerja Anak Anak-anak irri meninggalkan pendidikan untuk bekerja karena berbagai alasan, seperti membantu ekonomi keluarga, meringankan beban orang tua, l. Penyusunan, implementasi perlindungan Anak. advokasi regulasi khusus bagi dan terkait pekerj a
- Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan SK No 121329 C dan
REPUBUK INDONESIA iJTfd{tI{Il
Kategori Anak Tidak Sekolah Hambatan yang Dialami Intervensi Prioritas yang Akan Diberikan Penanggung Jawab dan memiliki sendiri. pendapatan 2. Penguatan dan perluasan fasilitas dan/atau layanan pendidikan yang adaptif dan fleksibel. Selain itu, untuk mengurangi hambatan ekonomi bagi keluarga, dilakukan pengu.atan sistem identifikasi penerima manfaat serta pening[atan efrsiensi dalam distribusi bantuan sosial. 3. Penegakan peraturan perundang- undalgan dalam mengurangi kasus peke{a Anak dalam memastikan Anak mendapatkan hak pendidikan. 2. Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan di bidang perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan 3. Kementerian yang suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan 4. Kernenterian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial 5. Kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan tingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menvelenEgarakan urusan pemerintahan . . . SK No 121330 C
PRESIDEN R.EPUBUK INDONESIA
Kategori AnakTidak Sekolah Hambatan yang Dialami Intervensi Prioritas yang Akan Diberikan Penanggung Jawab pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal 6. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri Anak Penyandang Disabilitas Anak penyandang disabilitas berpotensi menjadi Anak Tidak Sekolah karena menghadapi berbagai hambatan yang kompleks. Hambatan fisik dan aksesibilitas sering kali menjadi kendala utama, seperti fasilitas Satuan Pendidikan yang tidak ramah disabilitas atau kurangnya transportasi yang sesuai. Selain itu, anak-anak dengan disabilitas seringkali menghadapi stigma sosial dan diskriminasi dari linglrungan
- Memastikan ketersediaan dan keterjangkauan Sekolah Luar Biasa (SLB) atau sekolah inklusif serta layanan pendidikan alternatif lainnya untuk semua Anak penyandang disabilitas melalui kebijakan daerah. Kebijakan tersebut dapat mencakup penetapan satu SLB atau sekolah inklusif per kecamatan, serta perluasan kabupaten/kota inklusif dan penambahan jumlah SLB atau sekolah inklusif per kabupaten / kota.
- Kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan
- Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial
- Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama
- Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan SK No l2l33l C sekitar . . .
PRESIDEN REPUBUK INOONESIA
Kategori Anak Tidak Sekolah Hambatan yang Dialami Intervensi Prioritas yang Akan Diberikan Penanggung Jawab sekitar maupun rekan sebayanya, yang dapat mengurangi motivasi mereka untuk bersekolah. Hambatan lainnya termasuk kurangnya sumber daya dan dukungan khusus di Satuan Pendidikan, seperti guru yang terlatih untuk menangani kebutuhan khusus mereka, serta keterbatasan kurikulum yang tidak inklusif. 2. Memperkuat kapasitas sekolah umum dalam menerapkan pendidikan inklusif untuk Anak penyandang disabilitas dengan membangun hubungan koordinasi dan kerja sarna dengan SLB sebagai resource center, mengembangkan kemampuan guru dan kepala sekolah melalui sistem pelatihan yang efektif, serta menyediakan fasilitas gedung sekolah yang aksesibel dan inklusif. 3. Memperkuat keterj angkauan sekolah inklusif atau SLB bag Anak penyandang disabilitas dan kemampuan mereka menerima layanan melalui bantuan layanan transportasi dan alat bantu (assristrue dea't'ces) untuk keluarga tidak mampu dengan Anak 5. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusarr pemerintahan di bidang perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan 6. Kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal 7. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri SK No l2l3320 penyandang . . .
FRESIDEN REPUBLIK INDONESTA
Kategori Anak Tidak Sekolah Hambatan yang Dialami Intervensi Prioritas yang Akan Diberikan Penanggung Jawab penyandang disabilitas agar dapat bersekolah. 4. meningkatkan peran Pemerintah Desa melalui: (1) Rekonfirmasi data ABPS dan kebutuhan khusus mereka; (2) Memfasilitasi percepatan penyelesaian tarrtangan, hambatan, dan masalah yang dihadapi ABPS meliputi masalah ekonomi dan kemiskinan, sosial budaya, keterbatasan akses, dan lain sebagainya sesuai kewenangan Desa; dan (3) Mendorong partisipasi Masyarakat dalam pencegahan dan penanganan Anak fidak Sekolah. Anak Jalanan Kondisi kehidupan yang tidak stabil dan sering berpindah- pindah membuat Anak jalanan sulit untuk mendapatkan pendidikan formal secara
- Penguatan dan perluasan aktivitas penj angkauan Anak jalanan.
- Penguatan koordinasi dan kerja sama dengan Lembaga Kesej ahteraan Sosial Anak (LKSA).
- Kementerian yang menyelenggarakarr urusan pemerintahan di bidang sosial
- Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan SK No 121333 C konsisten . . .
PEESIOEN REPUEUK INDONESIA
Kategori Anak Tidak Sekolah Hambatan yang Dialami Intervensi Prioritas yang Akan Diberikan Penanggung Jawab konsisten. Banyak dari mereka yang harus bekerja atau mengemis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga tidak memiliki waktu atau energi untuk bersekolah. Selain itu, Anak jalanan sering kali tidak memiliki dokumen identitas resmi, seperti akta kelahiran atau kartu keluarga yang diperlukan untuk mendaftar di sekolah. Hambatan lainnya meliputi stigma sosial dan diskriminasi dari Masyarakat dan lingkungan Satuan Pendidikan yang dapat mengurangi rasa percaya diri dan motivasi mereka untuk belajar. 3. Penguatan LKSA yang melakukan pendampingan terhadap Anak Jalanan. 4. Perluasan dan revitalisasi LKSA di seluruh Indonesia serta Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) bagi Anak jalanan yang membutuhkan perlindungan khusus. 5. Program Kesejahteraan Sosial (PKS) Anak jalanan dan pemenuhan kebutuhan pendidikannya. 6. Kegiatan rehabilitasi sosial yang termasuk pendidikan keterampilan yang dilaksanakan di LKSA. 7. Penguatan sistem identifikasi dan pemetaan Anak jalanan (untuk mengetahui kebutuhan layanan dasar terrnasuk pendidikan serta lokasi keberadaan mereka). suburusan pemerintahan di bidang perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan 3. Kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikarr menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan 4. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama 5. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan 6. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri SK No l2l3340 8.Penguatan...
.( PRESIDEN REPUEUK INDONESIA
Kategori AnakTidak Sekolah Hambatan yang Dialami Intervensi Prioritas yang Akan Diberikan Penanggung Jawab 8. Penguatan dan perluasan aktivitas pendampingan Anak jalanan sampai kembali ke jalur pendidikan dan/atau pelatihan yang sesuai, dan meneruskan pembelajaran dan tidak lagi putus sekolah. Anak Terlantar Anak terlantar berpotensi besar menjadi Anak Tidak Sekolah karena sering kali tidak memiliki akses ke kebutuhan mendasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, yang mengakibatkan kurangnya stabilitas dalam kehidupan mereka. Tanpa dukungan keluarga atau orang dewasa yang peduli, mereka kesulitan mendapatkan perhatian dan bimbingan yang diperlukan
- Penguatan dan perluasan aktivitas penj angkauan Anak terlantar.
- Penguatan koordinasi dan kerja sama dengan LKSA.
- Pemberian pendampingan khusus agar Anak terlantar mendapatkan layanan pencatatan sipil.
- Penguatan dan perluasan aktivitas pendampingan Anak terlantar sampai kembali ke jalur pendidikan dan/atau pelatihan yang sesuai, dan meneruskan pembelajaran dan tidak lagi putus sekolah.
- Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial
- Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri
- Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan SK No 121335 C untuk . . .
FEESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Kategori Anak Tidak Sekolah Hambatan yang Dialami Intervensi Prioritas yang Akan Diberikan Penanggung Jawab untuk bersekolah. Hambatan yang dihadapi anak-anak terlantar meliputi mencakup keterbatasan finansial, kurangnya akses transportasi ke Satuan Pendidikan, dan minimnya dukungan emosional serta psikologis. Anak Korban Kekerasan Anak yang mengalami kekerasan dalam Satuan Pendidikan berpotensi untuk mengalami rasa sakit baik frsik maupun psikis yang dapat menjadi trauma dan membuatnya enggan untuk bersekolah.
- Perluasan program pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis Satuan Pendidikan termasuk pesantren.
- Perlindungan terhadap Anak korban kekerasan.
- Meningkatkan kapasitas pendidik, tenaga kependidikan, kepala sekolah, komite sekolah, pejabat dinas yang menangani bidang pendidikan, serta ketua dan pengurus yayasan
- Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan anak yang merupakan linglup urusan pemerinta-han di bidang pemberdayaan perempuan
- Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial SK No 1213360 pendidikan, . . .
FNESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Kategori Anak Tidak Sekolah Hambatan yang Dialami Intervensi Prioritas yang Akan Diberikan Penanggung Jawab pendidikan, agar dalam penanganan anak korban kekerasan mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak. 4. Memastikan Anak korban kekerasan mendapat rehabilitasi medis dan rehabilitasi psikososial serta pendampingan hukum sebelum dan selama Anak kembali belajar di Satuan Pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. 3. Kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan 4. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama 5. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan Anak Binaan Ketika Anak terlibat dalam kasus hukum, mereka sering kali harus menghadapi proses peradilan yang panjang dan melelahkan, yang dapat menyebabkan ketidakhadiran sekolah yang berkepanjangan. Selain itu, stigma sosial dan label negatif yang melekat
- Memastikan setiap ABH dan Anak Binaan mendapatlan layanan pendidikan yang menjadi halmya di setiap LPKA, LPAS, dan LPKS melalui penyediaan sarana/prasarana pendidikan, penyediaan pendidik, serta koordinasi dan kerja sama antara sekolah induk dan LPKA/ LPAS/ LPKS untuk pendidikan formal dan l. Kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan imigrasi dan pemasyarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum
- Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial SK No 121337 C setelah
PRESIDEN REPUELIK INOONESIA -4L- Kategori Anak Tidak Sekolah Hambatan yang Dialami Intervensi Prioritas yang Akan Diberikan Penanggung Jawab setelah terlibat dalam kasus hukum dapat menyebabkan mereka merasa terasing dari lingkungan Satuan Pendidikan dan teman-temannya, sehingga menurunkan motivasi untuk melanjutkan pendidikan. Hambatan lainnya meliputi kurangnya dukungan dari keluarga, yang mungkin juga terlibat dalam masalah hukum atau mengalami tekanan ekonomi, serta keterbatasan akses terhadap program rehabilitasi atau pendidikan alternatif yang dapat membantu mereka kembali ke jalur pendidikan. keterampilan, serta penguatan pendidikan kesetaraan oleh PKBM. 2. Memastikan setiap ABH dan Anak Binaan tidak lagi ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan dewasa karena tidak tersedianya layanan pendidikan di sana. 3. Kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan; 4. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan anak yang merupa-kan lingkup urusan pernerintahan di bidang pemberdayaan perempuan; 5. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri SK No 121338 C Anak.
FRESIDEN REFUEUK INDONESIA
Kategori Anak Tidak Sekolah Hqtnbatan yang Dialami Intervensi Prioritas yang Akan Diberikan Penanggung Jawab Anak Korban Perkawinan Anak Hambatan pendidikan yang dialami oleh Anak dalam kelompok ini umumnya disebabkan oleh stigma negatif yang diberikan oleh Masyarakat terhadap kondisi mereka. Dalam beberapa kasus, hambatan tersebut berasal dari tekanan yang ditimbulkan oleh orang tua dan Masyarakat, rasa malu yang dialami Anak, serta juga penolakan pihak Satuan Pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan.
- Menyusun regulasi atau instrumen hukum untuk mencegah te{adinya pernikahan Anak.
- Memastikan Anak yang sudah menikah tetap dapat mengakses pendidikan atau pelatihan serta menciptakan lingkungan Satuan Pendidikan yang inklusif dan mendukung.
- Melakukan advokasi dan kampanye sosial tingkat nasional, daerah, dan desa tentang pentingnya menunda pemikahan hingga usia di atas 18 tahun dan melanjutkan pendidikan atau pelatihan, termasuk bagi Anak yang sudah menikah atau remaja perempuan yang sudah memiliki Anak.
- Mencegah perkawinan Anak dengan mendorong satuan pendidikan, penyuluh agama dan Keluarga
- Kementerian yang menyelenggaralan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan
- Kementerian yang menyelenggarakan subumsan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan
- Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama
- Kementerian yang menyelenggaralan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri SK No 121339 C Berencana . . .
PR,ESIDEN REFUBLIK INDONESIA
Kategori Anak Tidak Sekolah Hambatan yang Dialami Intervensi Prioritas yang Akan Diberikan Penanggung Jawab Berencana melakukan sosialisasi mengenai pentingnya menunda pernikahan hingga usia di atas 18 tahun dan melanjutkan pendidikan atau pelatihan bagi sernua Anak. 5. Memperkuat koordinasi dengan pihak terkait mengenai implementasi kebijakan pemberian dispensasi kawin berdasarkan kepentingan terbaik bagi Anak. Anak dengan Kondisi Rentan lainnya Anak-anak dengan kondisi rentan menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses pendidikan. Hambatan ini termasuk keterbatasan akses fisik ke Satuan Pendidikan di daerah terpencil, kendala ekonomi seperti biaya sekolah
- Mengembangkan program perlindungan khusus untuk anak-anak yang membutuhkan, termasuk layanan psikososial dan dukungan bagi anak- anak dalam perlindungan khusus.
- Menyediakan bantuan pendanaan, beasiswa, atau program subsidi untuk membantu meringankan beban l. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan SK No l2l3409 dan
FF,ESIDEN N,EPUBLIK TNDONESIA
Kategori Anak Tidak Sekolah Hambatan yang Dialami dan transportasi, serta kekurangan dokumen administratif yang diperlukan untuk pendaftaran. Selain itu, diskriminasi sosial, kondisi kesehatan, dan kebutuhan pendidikan khusus juga menjadi tantangan, disertai dengan infrastruktur pendidikan yang tidak memadai di beberapa area. Anak-anak yang mengalami trauma atau ketidakstabilan keluarga sering kali kesulitan untuk fokus pada pendidikan. Beberapa Anak mungkin memilih untuk tidak bersekolah meskipun akses tersedia, dan masalah dalam sistem Intervensi Prioritas yang Akan Diberikan Penanggung Jawab ekonomi keluarga dalam menyekolahlan analmya. 3. Mernfasilitasi keluarga dan Anak dalam memperoleh kelengkapan dokumen administratif kependudukan dan pendidikan. 4. Mendorong perluasan rekognisi terhadap Satuan Pendidikan nonformal lain, seperti pesantren salafi. 5. Meningkatkan kesadaran kepada Anak dan keluarga tentang pentingnya menernpuh pendidikan. 6. tasikan pendidikan inklusif yang mernperhatikan kebutuhan khusus anak-anak, serta menyediakan layanan khusus seperti guru pendamping atau program remedial. 2. Kementerian yang urusan pemerintah di bidang sosial 3. Kementerian yang suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan tingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan 4. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama 5. Kementerian yang menyelenggaralan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri 6. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum SK No l2l34l C pengakuan
FRESIDEN REPUELIK INDONESIA
Tabel 2. 4 Matriks Intervensi Prioritas pada Tiap Kategori Anak Tidak Sekolah BABIII ... Kategori Anak Tidak Sekolah Hambatan yang Dialami Intervensi Prioritas yang Akan Diberikan Penanggung Jawab pengakuan kesetaraan juga turut menghambat mereka. Hambatan-hambatan ini sering saling terkait dan memerlukan pendekatan menyeluruh untuk diatasi. 7. Penyediaan layanan pendidikan bagi Anak yang berasal dari keluarga miskin ekstrem, miskin, dan/atau orang tidak mampu, SK No 121342 C
EtrEIEtrN BUK IN -46 BAB III KERANGKA PELAKSANAAN A. MekanismeKoordinasi
- Mekanisme Koordinasi Tingkat Pusat Pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah secara nasional dilaksanakan oleh tim koordinasi pusat, yang keseluruhan prosesnya oleh Menteri. a. Perencanaan Koordinasi dalam hal perencanaan kebijakan di tingkat nasional dipimpin oleh Menteri dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait untuk memastikan sinkronisasi kebijakan pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekotah di tingkat nasional secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Perencanaan tersebut tertuang dalam rencana aksi nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden. b. Pelal<sanaan Pelaksanaan pencegahan diarahkan pada Anak Berisiko Putus Sekolah, sementara pelalsanaan penanganan diarahkan pada Anak putus sekolah dan Anak yang tidak pernah bersekolah.
- Pencegahan Dikoordinasikan oleh menteri yang suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dengan melibatkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ^grlrrla, dan menteri yang suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal untuk melalrukan intervensi pada Anak Berisiko Putus Sekolah dalam Satuan Pendidikan agar tidak menjadi Anak Tidak Sekolah. 2l Penanganan a) Pendataan Dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang dalam negeri dan SK No275047A pendidikan
2 FRESIDEN REPUELIK INDONESIA
pendidikan dengan melibatkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, menteri yang urusan pemerintahan di bidang agama, dan menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal, dengan memanfaatkan sistem pendataan yang sudah dilakukan secara lintas sektor di tingkat pusat. b) Penjangkauan, Pengembalian, dan Pendampingan Dikoordinasikan oleh Menteri melalui tim koordinasi pusat dengan membentuk pokja berdasarkan 9 (sembilan) kategori Anak Tidak Sekolah. Masing- masing pokja proses penjangkauan, pengembalian, dan pendampingan Anak Tidak Sekolah. Pelaksanaan penjangkauan, pengembalian, dan pendampingan mengacu pada rencana aksi nasional yang telah disusun dan tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini. c. Pengendalian dan Evaluasi Dikoordinasikan oleh Menteri dengan melibatkan tim koordinasi pusat. Mekanisme Koordinasi Tingkat Daerah Secara umum, proses pelaksanaan pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah tingkat daerah dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang pembangunan daerah. a. Perencanaan Koordinasi dalam hal perencanaan kebijakan di tingkat daerah dipimpin oleh perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan organisasi perangkat daerah terkait dan instansi vertikal kementerian yang membidangi urusan terkait untuk memastikan sinkronisasi kebijakan pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah di tingkat daerah secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Perencanaan tersebut tertuang dalam rencana aksi daerah yang akan ditetapkan melalui peraturan kepala daerah. urusan perencanaan SK No275048A b.Pelaksanaan...
INDONESIA
3 b. Pelaksanaan
- Pencegahan Dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan dan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Proses koordinasi dilakukan dengan melibatlan perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, perangkat daerah terkait lain sesuai dan Satuan Pendidikan untuk melakukan intervensi Anak Berisiko Putus Sekolah. 2l Penanganan a) Pendataan Pendataan di tingkat daerah dilakukan melalui verifikasi dan validasi data oleh Pemerintah Desa dan Satuan Pendidikan di bawah koordinasi perangkat daerah yang urusan perencanaan pembangunan sebagai tindak lanjut dari hasil pendataan di tingkat pusat. b) Penjangkauan, Pengembalian, dan Pendampingan Penjangkauan, , dan pendampingan Anak Tidak Sekolah dapat dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah atau perangkat daerah lainnya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai penjangkauan, pengembalian, dan pendampingan Anak Tidak Sekolah di tingkat daerah diatur dalam peraturan kepala daerah sesuai kewenangannya dengan tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini. c. Pengendalian dan Evaluasi Dikoordinasikan oleh gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan tim koordinasi daerah. Mekanisme Koordinasi Pusat dengan Daerah Koordinasi antara pusat dan daerah dapat berjalan secara dua arah, antara pusat dengan daerah, maupun sebaliknya. Konsultasi dan pendampingan teknis dikoordinasikan oleh Menteri atau SK No275049A perangkatdaerah...
FRESIDEN REPUEUK INDONESIA
4 perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan, dengan difasilitasi oleh menteri y€rng menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri. Koordinasi antara pusat dan daerah dapat melalui: a. Koordinasi perumusan kebljal<an berupa sinkronisasi antara rencana aksi nasional dengan rencana aksi daerah; b. Integrasi program dan kegiatan pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten / kota, dan Pemerintah Desa; c. Koordinasi peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/ kota, dan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah; d. Koordinasi pengendalian dan evaluasi pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten / kota, dan Pemerintah Desa; dan e. Hal-hal lain sesuai kebutuhan, nermun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme Koordinasi dengan Masyarakat Koordinasi dengan Masyarakat bisa dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat. Konsultasi dan teknis dikoordinasikan perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan. Adapun koordinasi dengan Masyarakat dapat dilakukan dalam hal: a. pembentukan forum peduli pendidikan di tingkat desa yang melibatkan Masyarakat dalam membantu pelaksanaan verifikasi dan validasi data serta pendampingan Anak Tidak Sekolah; b. penguatan peran serta dalam pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah, termasuk dalam pemantauan program dan perluasan edukasi terkait pentingnya pendidikan; c. pengembangan sumber pendanaan inovatif dalam pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah; dan d.hal-hal ... SK No275050A
iIil;FIT'tiN REPUBLIK INDONESIA
hat-hal lain sesuai kebutuhan, narnun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendanaan Pendanaan atas pelaksanaan pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah bersumber dari:
- Skema Pendanaan Belanja Pemerintah Pusat Pendanaan dalam pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah dalam Belanja Pemerintah Pusat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yakni Anggaran Belanja Pemerintah Pusat bagian anggaran kementerian / lembaga. Dalam anggaran kementerian/lembaga ini, program dan kegiatan yang secara lebih detail akan tertuang dalam berbagai Rincian Output (RO), yang menjadi kerangka pendanaan untuk intervensi- intervensi kementerian / lemb" ga berkaitan dengan pencegahan dan penangan€rn Anak Tidak Sekolah. Penyusunan APBN diawali dengan penJrusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-KL) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang telah disepakati antara pemerintah dengan DPR serta disinergikan dengan Rencana Kerja Kementerian/ L€mb"ga (Renja K/L). Untuk memastikan bahwa pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah menjadi prioritas, penting untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen perencanaan sebelumnya, mulai dari RKP dan Renja K/L telah memuat intervensi-intervensi yang ditunjukkan kepada Anak Tidak Sekolah yang menjadi kewenangan masing-masing kementerian / lembaga, sebelum diproses lebih lanjut dalam RKA- KL.
- Skema Pendanaan di Tingkat Daerah Pendanaan dalam pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah di tingkat daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah. APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Proses pendanaan pencegahan dan penanganan Anak fidak Sekolah melalui APBD dimulai dengan penJrusunan Kebijakan Umum APBD (KUA). Penyusunan KUA disertai dengan penetapan d B SK No275051A Prioritas
3 PRESIDEN REPUBUK INDONESIA
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang berisikan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai acuan dalam penJmsunan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA OPD). Pada prinsipnya, pen5rusunan anggaran, termasuk dalam RKA OPD merupakan tindaklanjut dari kesepakatan integrasi nomenklatur program dan kegiatan pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah yang telah disepakati pada tahap pen5rusunan dokumen perencanaan daerah sebelumnya, yakni RPJMD, RKPD, Renstra OPD dan Renja OPD. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa program dan kegiatan terkait pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah yang akan dilakukan oleh masing-masing OPD sesuai kewenangan, maupun yang akan dilakukan secara terintegrasi lintas OPD untuk dapat termuat sebagai prioritas dalam dokumen-dokumen perencanaan daerah yang dimaksud. Skema pendanaan lain Se1ain melalui APBN dan APBD, pendanaan dalam pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah di tingkat desa dapat menggunalan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa, APBDes berpedoman pada Rencana Pembangunan Desa, yang disusun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa), dan dalam prosesnya menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh APBDes. Dalam penetapan prioritas, program, dan kegiatan, acuan y€rng dapat digunakan adalah 17 (tujuh belas) tujuan Sustainable Deuelopment Goals (SDGs) Desa yang menjadi arah kebljakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam 17 (tujuh belas) tujuan SDGs tersebut, memuat tujuan terkait pendidikan desa berkualitas, yang dapat menjadi payung dalam penJrusunarn rencana intervensi berkaitan dengan pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah pada tingkat desa sesuai dengan Skema pendanaan lain, antara lain melalui pendanaan berbasis Masyarakat, pendanaan swasta, pendanaan di bawah skema kerja sama pemerintah dan badan usaha, pendanaan mitra pembangunan internasional, serta pendanaan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Skema-skema SK No275052A pendanaan
4 riIiTiEIIitrN INDONESIA 52- pendanaan altematif ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah, terutama di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan anggaran dari Pemerintah Daerah atau desa. Hal yang perlu menjadi perhatian dalam mendorong skema pendanaan alternatif ini adalah memastikan adanya sinergi antara Stranas PP ATS dengan program dan kegiatan yang akan diinisiasi oleh swasta, badan usaha, maupun mitra pembangunan internasional yang dimaksud, dimulai dari tahap perencanaan program dan kegiatan tersebut. Rujukan kegiatan Narasi dalam keempat skema pendanaan di atas menegaskan pentingnya perenca.naan sebagai acuan dalam penyusunan rencana €rnggaran atau pendanaan dalam pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah. Dalam menyusun dokumen penganggaran di tingkat pusat, daerah, maupun desa, perlu adanya rujukan atau contoh praktik yang dapat digunakan oleh kementerian/lembaga, organisasi perangkat daerah, maupun Pemerintah Desa dalam menyusun program dan kegiatan untuk dituangkan dalam dokumen perencanaan, untuk selanjutnya menjadi wadah dalam anggaran. Beberapa contoh praktik tersebut meliputi, namun tidak terbatas pada: a. pelaksanaan forum koordinasi dalam hal perumusan kebijakan, sinkronisasi program, kegiatan dan basis data, serta pengendalian dan evaluasi dalam pencegahan dan p€nanganan Anak Tidak Sekolah; b. penyediaan bantuan pendanaan pendidikan, baik yang menyasar Satuan Pendidikan, peserta didik, maupun keluarga dari peserta didik; c. penyediaan sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan akses dan partisipasi pendidikan; d. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi terkait pentingnya pendidikan kepada Masyarakat, khususnya pada keluarga yang memiliki Anak usia sekolah; e. peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam hal pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah; f. penyediaan sumberdaya berkualitas dalam pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah di lapangan; dan SK No 275053 A g. kegiatan. . .
c PRESIDEN REPUEUK INDONESIA
g. kegiatan lainnya yang dapat mendukung pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. dan Evaluasi Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan nasional perlu dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Dalam rangka memastikan hal tersebut, salah satu tahapan yang perlu dilakukan adalah pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan yang telah disusun. Pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah sebagai bagian dari pembangunan nasional bidang pendidikan perlu melalui proses pengendalian dan evaluasi untuk memastikan setiap tahapannya berjalan efektif, efisien, dan berdampak optimal, sehingga berkontribusi pada tercapainya pendidikan berkualitas dan merata.
- Pengendalian Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 20O6 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan mendefinisikan pengendaliEul sebagai serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu
- program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. ini dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana yang dimaksud. Untuk memastikan pelaksanaan pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah berjalan secara optimal, proses pemantauan dan pengawasan dilakukan dengan: a. secara internal oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, serta Pemerintah Desa sebagaimana diatur dalam peraturan terkait pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan yang berlaku. b. secara holistik oleh tim koordinasi pusat dan tim koordinasi daerah, dengan ketentuan lebih lanjut diatur melalui Keputusan Menteri tentang mekanisme dan tata kerja tim koordinasi. SK No275054A c. Masyarakat . . .
PRESIDEN REPUBUK INDONESIA
2 c. Masyarakat dalam bentuk kritik dan sErr€rn yang disampaikan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku. Evaluasi Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO5 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, evaluasi merupakan rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (inpul, keluaran (outpufl, dan hasil (outamel terhadap rencana dan standar. Evaluasi pelal<sanaan pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah dilakukan sebagai mekanisme umpan balik atas intervensi terhadap Anak Berisiko Putus Sekolah melalui tindakan pencegahan dan terhadap Anak Tidak Sekolah melalui tindakan penang€man. Secara teknis, tim koordinasi evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah secara periodik dengan mengacu pada rencana aksi yang disusun. Hasil evaluasi kemudian dirumuskan menjadi rekomendasi tindak lanjut untuk ditetapkan sebagai kebijakan perbaikan untuk periode perencanaan dan penganggaran berikutnya. Secara lebih rinci, evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah dilalrukan melalui: a. Evaluasi Tahunan, dilakukan secara periodik minimal satu tahun sekali paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun ajaran baru dimulai; b. Evaluasi Jangka Menengah, dilakukan secara periodik minimal 5 (lima) tahun sekali paling lambat 1 (satu) tahun sebelum rencana aksi berakhir; dan c. Evaluasi Tematik, bersifat opsional dengan waktu pelaksanaan yang tidak terikat dengan siklus perencanaan dan peng€rnggaran. Dapat dilakukan untuk mendalami isu Anak Tidak Sekolah tertentu. BAB IV. . . SK No275055A
BLIK INDONESIA
PENUTUP Dokumen Stranas PP ATS merupakan bagran penting dari Peraturan Presiden tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah, yang menjadi acuan bag Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah. Dokumen ini perlu dilaksanakan melalui arah kebijakan, strategi, dan fokus pelaksanaan pada lingkup pencegahan dan penanganan. Peraturan Presiden tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah memiliki keterkaitan yang saling mengisi kekurangan dengan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029. Dengan adanya Peraturan Presiden tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah, diharapkan terjalin komitmen bersama antara pemangku kepentingan dan lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah yang lebih teknis dan komprehensif, sehingga pelaksanaannya dapat be{alan secara lebih optimal hingga ke tingkat daerah. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, PRABOWO SUBIANTO Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA -undangan dan trasi Hukum, Iv ttd S SK No275057A Djaman
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a.
b bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib untuk mengupayakan pemenuhan hak pendidikan warga negara sebagaimsn4 diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa pemerintah telah melaksanakan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun sebagai upaya untuk pemerataan pendidikan berkualitas, ncrmun masih terdapat anak tidak sekolah; bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan wajib belajar 13 (tiga belas) tahun dan memastikan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan, perlu mengatur pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah secara menyeluruh, terstruktur, terpadu, dan berkesinambungan yang dilakukan secara terkoordinasi; bahwa berdasarkan pertimbcmgan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
