PEMBERIAN UANG KOMPENSASI/PENGHARGAAN BAGI KETUA DAN
Pasal 1
Kepada:
- Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum;
- Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh; dan
- Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2009 diberikan uang kompensasi/penghargaan pada akhir masa jabatannya.
Pasal 2
Besarnya uang kompensasi/penghargaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 adalah:
- Bagi Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum sebesar:
- Ketua : Rp 51.750.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Anggota : Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bagi Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh sebesar:
- Ketua : Rp 21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Anggota : Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bagi Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota sebesar:
- Ketua : Rp 14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Anggota : Rp 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).
Pasal 3
(1) Uang kompensasi/penghargaan diberikan pada saat purnabakti
penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009.
(2) Besaran uang kompensasi/penghargaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan berdasarkan masa kerja jabatan.
www.peraturan.go.id
2015, No.27 4
Pasal 4
Perhitungan masa kerja jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah sebagai berikut:
- sampai dengan 1 tahun : 0,2 x uang kompensasi/penghargaan;
- lebih dari 1 tahun sampai : 0,4 x uang kompensasi/dengan 2 tahun penghargaan;
- lebih dari 2 tahun sampai : 0,6 x uang kompensasi/dengan 3 tahun penghargaan;
- lebih dari 3 tahun sampai : 0,8 x uang kompensasi/dengan 4 tahun penghargaan; dan
- lebih dari 4 tahun sampai : 1 x uang kompensasi/dengan 5 tahun penghargaan.
Pasal 5
Uang kompensasi/penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan dalam hal Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2009:
- dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilihan umum; dan/atau
- melakukan perbuatan yang terbukti menghambat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 6
Dalam hal Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2009 meninggal dunia, uang
www.peraturan.go.id
2015, No.27 5
kompensasi/ penghargaan diberikan kepada Janda/Duda atau ahli warisnya.
Pasal 7
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan/atau Ketua Komisi Pemilihan Umum baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.
Pasal 8
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2015
INDONESIA,
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Februari 2015
,
www.peraturan.go.id
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 telah terselenggara dengan lancar;
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2003 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Beserta Perangkat Penyelenggara Pemilihan Umum Serta Pimpinan dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum, kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
www.peraturan.go.id
2015, No.27 2
diberikan uang kompensasi/penghargaan pada akhir masa jabatannya;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
- Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2003 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Beserta Perangkat Penyelenggara Pemilihan Umum Serta Pimpinan dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 143);