Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERPRES Berlaku

HONORARIUM BAGI ANGGOTA DAN BADAN PEKERJA KOMISI NASIONAL

Pasal 1

Anggota dan Badan Pekerja Komisi Nasional Anti

Kekerasan Terhadap Perempuan diberikan honorarium setiap bulan.

Pasal 2

Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1, yaitu sebagai berikut:

  1. Ketua sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

  2. Wakil Ketua sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

  3. Anggota sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima

ratus ribu rupiah);

  1. Badan Pekerja:
  • Sekretaris Jenderal sebesar Rp15.500.000,00

(lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

  • Koordinator Bidang sebesar Rp8.800.000,00

(delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

  • Koordinator Subkomisi sebesar Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

  • Asisten Koordinator Bidang sebesar

Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu

rupiah);

  • Asisten Koordinator Subkomisi sebesar

Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);

  • Staf Divisi sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

  • Staf Pendukung sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta

sembilan ratus ribu rupiah);

www.peraturan.go.id

2017, No.276 -3-

  • Staf Pembantu Umum sebesar Rp3.356.000,00

(tiga juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Pasal 3

Honorarium Bagi Anggota dan Badan Pekerja Komisi

Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua

peraturan perundang-undangan yang merupakan

peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2011 tentang Honorarium Bagi Anggota dan Badan

Pekerja Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang

tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan

Presiden ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2011 tentang Honorarium Bagi

Anggota dan Badan Pekerja Komisi Nasional Anti

Kekerasan Terhadap Perempuan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

www.peraturan.go.id

2017, No.276 -4-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Desember 2017

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2017

,

ttd

www.peraturan.go.id

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan kinerja bagi Anggota dan Badan Pekerja

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, perlu

MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang

Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala

Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against

Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

  1. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan;

www.peraturan.go.id

2017, No.276 -2-

Referensi Silang (3)
UU 7/1984 — PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK
PERPRES 65/2005 — Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang...
PERPRES 2/2011 — Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2011 tentang...