Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERPRES Berlaku

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan

Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan,

yang selanjutnya disebut Tunjangan Pengawas Ketenagakerjaan adalah tunjangan jabatan yang diberikan

kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan

secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas

Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas

Ketenagakerjaan, diberikan Tunjangan Pengawas

Ketenagakerjaan setiap bulan.

Pasal 3

Besaran Tunjangan Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa untuk meningkatkan mutu, prestasi,

pengabdian, dan produktivitas kinerja Pegawai Negeri

Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan,

perlu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional

Pengawas Ketenagakerjaan yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaan;

  • bahwa Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas

Ketenagakerjaan sudah tidak sesuai lagi dengan

perkembangan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan mutu, prestasi, pengabdian, dan

produktivitas kinerja, sehingga perlu diganti;

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019

tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6477);

  1. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden

Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);

www.peraturan.go.id

2021, No.258 -3-

Rantai Perubahan
MENGUBAH / MENCABUT
amendment PP 11/2017 — MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Referensi Silang (8)
UU 5/2014 — Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang...
PP 7/1977 — Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977...
PP 15/2019 — PERUBAHAN KEDELAPAN BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH
PP 11/2017 — MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PP 17/2020 — PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017
PERPRES 51/2007 — Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2007 tentang...
PERPRES 116/2014 — PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR...
KEPPRES 87/1999 — Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang...