Permen UMKM No. 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan dan Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik - JDIH BPK
Dep.2.1 SM.2 Dep.2 SAM.3 SM WM
RANCANGAN PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR.3 TAHUN 2026... TENTANG PELINDUNGAN DAN PENINGKATAN DAYA SAING USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL DALAM PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a.
bahwa usaha mikro dan usaha kecil memiliki peran
strategis dalam pemerataan ekonomi masyarakat;
b.
bahwa dalam praktik perdagangan melalui sistem
elektronik usaha mikro dan usaha kecil menghadapi
tantangan persaingan yang tidak seimbang, sehingga
diperlukan
pengaturan
untuk
memberikan
pelindungan
peningkatan
daya
saing
melalui
perdagangan sistem elektronik;
c.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan,
Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha
Kecil,
dan
Menengah,
Pemerintah
Pusat
dan
Pemerintah
Daerah
aktif
dalam
memberikan
pelindungan dan pengamanan untuk menjaga daya
saing produk usaha mikro dan usaha kecil di pasar
domestik;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Pelindungan dan Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik;
Mengingat
: 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro,
Kecil,
dan
Menengah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
HASIL HARMONISASI_
dengan PENYESUAIAN
MASUKAN SETNEG
Dep.2.1 SM.2 Dep.2 SAM.3 SM WM
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619); 6. Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 393); 7. Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1008);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TENTANG PELINDUNGAN DAN PENINGKATAN DAYA SAING USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL DALAM PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.
Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat
dengan UMK adalah usaha produktif milik perorangan
dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai
usaha mikro dan usaha kecil, sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha
mikro, kecil, dan menengah.
2.
Perdagangan
Melalui
Sistem
Elektronik
yang
selanjutnya disingkat PMSE adalah Perdagangan yang
Dep.2.1 SM.2 Dep.2 SAM.3 SM WM
transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat
dan prosedur elektronik.
3.
Penyelenggara
PMSE
yang
selanjutnya
disingkat
PPMSE
adalah
Pelaku
Usaha
penyedia
sarana
Komunikasi
Elektronik
yang
digunakan
untuk
transaksi Perdagangan.
4.
Kemitraan Berbasis Digital yang selanjutnya disingkat
KBD adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha
antara UMK dan PPMSE baik langsung maupun tidak
langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan,
mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.
5.
Produk Dalam Negeri adalah barang dan/atau jasa,
termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang
diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang
berinvestasi
dan
berproduksi
di
Indonesia,
menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja
warga negara Indonesia, dan prosesnya menggunakan
bahan baku atau komponen yang seluruh atau
sebagian berasal dari dalam negeri.
6.
Biaya Layanan adalah biaya administrasi, biaya komisi,
atau biaya jasa aplikasi lainnya yang dikenakan kepada
UMK atas pemanfaatan aplikasi, sistem, atau layanan
dasar platform PMSE untuk setiap transaksi.
7.
Sistem Aplikasi Pelayanan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah yang selanjutnya disebut SAPA UMKM
adalah platform pusat informasi, verifikasi, dan layanan
bagi pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah
yang mengintegrasikan berbagai program kemudahan,
pelindungan, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil,
dan
menengah
dari
pemerintah
maupun
non
pemerintah.
8.
Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang
mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental,
dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang
dalam
berinteraksi
dengan
lingkungan
dapat
mengalami
hambatan
dan
kesulitan
untuk
berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga
negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
9.
Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah dan
suburusan
pemerintahan
usaha
mikro
yang
merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang
usaha kecil dan menengah.
12. Kementerian
adalah
kementerian
yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
usaha
kecil
dan
menengah
dan
suburusan
Dep.2.1 SM.2 Dep.2 SAM.3 SM WM
pemerintahan usaha mikro yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah.
Pasal 2 Peraturan Menteri ini merupakan acuan bagi: a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melakukan pelindungan dan peningkatan daya saing bagi UMK dalam PMSE; b. PPMSE dalam melakukan kemitraan dengan UMK; dan c. UMK dalam mendapatkan pelindungan dan peningkatan daya saing dalam PMSE.
BAB II PELINDUNGAN UMK DALAM PMSE
Pasal 3
(1)
Dalam memberikan pelindungan terhadap UMK dalam
PMSE, UMK berhak atas:
a.
perjanjian KBD yang adil, transparan, dan tidak
merugikan;
b.
jaminan keamanan data dan transaksi;
c.
terhindar dari praktik monopoli dan persaingan
usaha tidak sehat;
d.
penyuluhan,
konsultasi,
bantuan,
dan
pendampingan hukum serta mediasi;
e.
informasi yang jelas sebelum melakukan KBD
dengan PPMSE, termasuk skema Biaya Layanan,
potongan, dan mekanisme kerja;
f.
jaminan
tidak
diputus
kemitraannya
secara
sepihak tanpa alasan yang sah;
g.
terhindar
dari
diskriminasi
algoritma
atau
kebijakan promosi yang menghambat akses pasar;
h.
jaminan terbebas dari potongan atau biaya
tambahan yang tidak disepakati;
i.
kepastian mendapatkan pelindungan jaminan
sosial bagi pegawai/pekerjanya; dan
j.
mendapatkan insentif sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2)
Dalam upaya mendapat hak sebagaimana pada ayat (1),
UMK harus:
a.
memiliki nomor induk berusaha;
b.
mematuhi perjanjian KBD yang telah dibuat secara
konsisten;
c.
memberikan informasi yang benar, jelas, serta
tidak menyesatkan bagi PPMSE dan konsumen;
d.
mengutamakan menjual Produk Dalam Negeri
yang telah memenuhi standar mutu, keamanan,
dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.
memiliki rekam jejak yang baik dalam menjalin
kemitraan usaha dan mampu menyelesaikan
pesanan atau layanan sesuai waktu serta kualitas
yang telah disepakati;
f.
terdaftar dalam SAPA UMKM;
Dep.2.1 SM.2 Dep.2 SAM.3 SM WM
g.
memastikan pegawai/pekerja ikut serta secara
aktif dalam program jaminan sosial, meliputi
jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian
yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan jaminan
kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
h.
tidak melakukan manipulasi transaksi;
i.
tidak menyalahgunakan fasilitas platform; dan
j.
berpartisipasi aktif dalam program peningkatan
kapasitas yang diselenggarakan oleh pemerintah
dan/atau PPMSE.
(3)
Dalam upaya pelindungan terhadap UMK, PPMSE
memberikan dukungan dalam bentuk:
a.
memfasilitasi UMK untuk mendapatkan nomor
induk berusaha;
b.
terhubung dalam SAPA UMKM;
c.
mematuhi perjanjian KBD yang telah dibuat secara
konsisten;
d.
memberikan informasi yang benar, jelas, serta
tidak menyesatkan bagi UMK maupun konsumen;
e.
mengutamakan penjualan Produk Dalam Negeri
yang telah memenuhi standar mutu, keamanan,
dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.
menyelesaikan pesanan atau layanan sesuai
waktu serta kualitas yang telah disepakati;
g.
melindungi akun dan sistem yang digunakan
dalam transaksi digital;
h.
menjaga
kerahasiaan
informasi
dan
tidak
menyalahgunakan data konsumen;
i.
tidak
melakukan
manipulasi
transaksi
dan
pembayaran;
j.
tidak menyalahgunakan fasilitas platform;
k.
berpartisipasi aktif dalam program peningkatan
kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah
berbasis digital;
l.
tidak memutus KBD secara sepihak tanpa alasan
yang sah;
m.
tidak melakukan potongan atau biaya tambahan
yang tidak disepakati; dan
n.
memberikan insentif sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
BAB III PELINDUNGAN UMK DALAM KEMITRAAN DENGAN PPMSE
Pasal 4
(1)
Kemitraan UMK dengan PPMSE berbentuk KBD
dituangkan dalam perjanjian secara tertulis dalam
bahasa Indonesia.
(2)
Kemitraan UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan prinsip saling:
a.
memerlukan;
b.
mempercayai;
c.
memperkuat; dan
Dep.2.1 SM.2 Dep.2 SAM.3 SM WM
d. menguntungkan. (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip: a. kesetaraan dalam bentuk kedudukan yang seimbang dengan kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat kemitraan; b. transparan dalam bentuk keterbukaan dan kejelasan informasi mengenai syarat dan ketentuan, biaya, algoritma, dan kebijakan yang mempengaruhi UMK dalam kemitraan; c. keadilan dalam bentuk perlakuan proporsional, dan tidak diskriminatif dalam pelaksanaan kemitraan; dan d. keberlanjutan dalam bentuk berorientasi pada pertumbuhan usaha, peningkatan daya saing, dan keberlangsungan ekosistem ekonomi digital nasional.
Pasal 5
(1)
Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling
sedikit memuat standar klausul minimal berupa:
a.
identitas para pihak;
b.
ruang lingkup kemitraan;
c.
hak dan kewajiban para pihak;
d.
jangka waktu KBD;
e.
jenis dan besaran biaya;
f.
mekanisme dan jangka waktu pembayaran;
g.
mekanisme pengakhiran perjanjian;
h.
mekanisme penyelesaian perselisihan;
i.
mekanisme penanganan dalam hal terjadi keadaan
kahar; dan
j.
bentuk pengembangan usaha bagi UMK.
(2)
Standar klausul minimal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 6
(1)
Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
dibuat dalam bentuk:
a.
dokumen fisik yang ditandatangani secara fisik
oleh para pihak; dan/atau
b.
dokumen elektronik yang ditandatangani secara
elektronik,
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.
(2)
Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dituangkan dalam format digital, yang
meliputi:
a.
perjanjian dalam bentuk syarat dan ketentuan
yang ditampilkan pada platform PMSE;
b.
perjanjian dalam bentuk dokumen elektronik yang
ditandatangani
menggunakan
tanda
tangan
elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; atau
Dep.2.1 SM.2 Dep.2 SAM.3 SM WM
c. perjanjian melalui mekanisme persetujuan elektronik yang dapat dibuktikan keabsahannya. (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara jelas, terbuka, dan dapat diakses kembali oleh UMK.
Pasal 7 Jenis dan besaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e ditetapkan berdasarkan prinsip: a. transparan, yaitu penyampaian informasi secara jelas, lengkap, dan mudah diakses oleh UMK; b. wajar, yaitu sebanding dengan layanan dan fasilitas, serta manfaat yang diterima oleh UMK; c. pasti, yaitu tidak berubah secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu; dan d. layak, yaitu tidak menimbulkan beban berlebihan yang dapat menghambat keberlangsungan usaha.
Pasal 8 (1) Jenis biaya KBD dapat terdiri dari: a. biaya pendaftaran yang dikenakan satu kali pada saat UMK pertama kali bergabung sebagai mitra PPMSE; b. Biaya Layanan; dan/atau c. biaya promosi, iklan, atau layanan tambahan yang dikenakan dalam hal UMK memilih menggunakan fitur khusus untuk meningkatkan visibilitas produk/jasa, memperoleh analitik tambahan, dan/atau mendapatkan layanan penunjang lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Setiap jenis biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam perjanjian, termasuk mekanisme perhitungan, besaran, dan tata cara pembayarannya. (3) Perubahan jenis dan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum jangka waktu perjanjian KBD berakhir, hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara PPMSE dan UMK.
Pasal 9 (1) Dalam hal PPMSE akan melakukan perubahan jenis dan besaran biaya KBD, PPMSE wajib menginformasikan perubahan tersebut kepada UMK paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum berlakunya perubahan jenis dan biaya. (2) Dalam hal terdapat keberatan dari UMK terhadap perubahan jenis dan besaran biaya KBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UMK dapat mengajukan permohonan fasilitasi negosiasi kepada Menteri.
Dep.2.1 SM.2 Dep.2 SAM.3 SM WM
(3)
Fasilitasi negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dilakukan untuk mencapai kesepakatan antara
UMK dengan PPMSE mengenai biaya KBD.
(4)
Hasil fasilitasi negosiasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dimuat di dalam perjanjian dan bersifat
mengikat bagi UMK dan PPMSE.
(5)
Pengajuan
permohonan
fasilitasi
negosiasi
disampaikan melalui SAPA UMKM.
BAB IV PENINGKATAN DAYA SAING UMK DALAM PMSE
Pasal 10 (1) Menteri menetapkan bentuk fasilitasi untuk peningkatan daya saing dan pengembangan UMK dalam PMSE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman klasifikasi dan tingkat perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. (2) PPMSE berperan serta secara aktif dalam menyediakan fasilitasi berupa: a. peningkatan literasi dan keterampilan digital; b. promosi dan pemasaran digital; c. peningkatan kualitas produk; d. perluasan akses pembiayaan; dan/atau e. bentuk fasilitasi lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan. (3) Dalam memberikan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPMSE dapat bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan. (4) Dalam rangka mendorong inklusivitas dan pemerataan kesempatan berusaha, fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan UMK yang dikelola oleh Penyandang Disabilitas dan/atau UMK yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.
Pasal 11
(1)
Bentuk fasilitasi peningkatan literasi dan keterampilan
digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)
huruf a, dilaksanakan melalui:
a.
pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan;
b.
penyediaan
modul,
panduan,
atau
aplikasi
pembelajaran digital;
c.
seminar dan sosialisasi melalui forum dalam
komunitas digital; dan/atau
d.
fasilitasi peningkatan literasi dan keterampilan
digital lain.
(2)
Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan secara luring dan/atau daring.
Pasal 12 (1) Bentuk fasilitasi promosi dan pemasaran digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, dilaksanakan melalui:
Dep.2.1 SM.2 Dep.2 SAM.3 SM WM
a. kampanye promosi bersama; b. pameran produk secara digital; c. penempatan produk melalui fitur unggulan dalam platform PPMSE; d. kolaborasi dengan pemengaruh (influencer) atau duta digital; dan/atau e. pemberian insentif promosi dan pemasaran Produk Dalam Negeri. (2) Dalam upaya pemberian insentif promosi dan pemasaran Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, PPMSE menyediakan ruang promosi yang adil dan proporsional bagi UMK.
Pasal 13 (1) Bentuk fasilitasi peningkatan kualitas produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, dilaksanakan melalui: a. fasilitasi legalitas usaha; dan/atau b. fasilitasi standardisasi produk. (2) Dalam upaya peningkatan kualitas produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPMSE dapat menyediakan ruang kurasi produk dan tempat produksi bersama bagi UMK.
Pasal 14 Bentuk fasilitasi perluasan akses pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, dilaksanakan melalui: a. fasilitasi penerapan manajemen keuangan digital untuk kemudahan akses pembiayaan; dan/atau b. fasilitasi penyediaan akses pembiayaan berbasis teknologi.
BAB V INSENTIF
Pasal 15 (1) Dalam pemberian insentif promosi dan pemasaran Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e, PPMSE non- usaha mikro, kecil, dan menengah wajib memberikan potongan Biaya Layanan paling sedikit 50% (lima puluh persen) kepada UMK yang terverifikasi hanya menjual Produk Dalam Negeri. (2) Pemotongan Biaya Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk setiap transaksi penjualan Produk Dalam Negeri. (3) Pemotongan Biaya Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk UMK yang menjual: a. produk pangan olahan siap saji; dan/atau b. produk elektronik yang diproduksi oleh industri besar dalam negeri.
Dep.2.1 SM.2 Dep.2 SAM.3 SM WM
Pasal 16
(1)
PPMSE memberikan potongan Biaya Layanan kepada
UMK yang telah terverifikasi hanya menjual Produk
Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (1) berdasarkan permohonan UMK melalui SAPA
UMKM.
(2)
Verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)
dilakukan oleh Menteri melalui unit kerja yang
menangani data dan informasi.
(3)
Ketentuan
mengenai
prosedur
permohonan
dan
verifikasi melalui SAPA UMKM sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 17 (1) Pemberian insentif potongan Biaya Layanan kepada UMK dapat ditolak atau dihentikan oleh PPMSE dalam hal UMK menjual produk selain Produk Dalam Negeri. (2) UMK yang mendapat penolakan atau penghentian pemberian insentif pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan klarifikasi atau keberatan kepada PPMSE. (3) Ketentuan mengenai prosedur pengajuan klarifikasi atau keberatan kepada PPMSE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 18 (1) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelindungan dan peningkatan daya saing UMK dalam PMSE. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkelanjutan. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan tujuan untuk: a. mengidentifikasi hambatan dan kendala dalam implementasi; b. mengukur dampak kebijakan terhadap perkembangan ekosistem ekonomi digital; dan c. memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan.
Pasal 19 (1) Menteri dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat melibatkan: a. kementerian/lembaga; b. Pemerintah Daerah; c. asosiasi usaha mikro, kecil, dan menengah; d. asosiasi PPMSE; e. lembaga pendidikan; f. masyarakat; dan/atau
Dep.2.1 SM.2 Dep.2 SAM.3 SM WM
g. pihak lain yang terkait. (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melakukan pemantauan dan evaluasi, sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 20
Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, Menteri
berwenang:
a.
memberikan surat peringatan atau teguran tertulis;
b.
memberikan rekomendasi pengawasan kepada lembaga
yang bertugas untuk mengawasi persaingan usaha
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan;
c.
melakukan pengumuman secara terbuka; dan/atau
d.
memberikan rekomendasi pencabutan izin usaha
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Pasal 21 (1) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, Menteri dapat memberikan apresiasi kepada PPMSE yang melaksanakan pelindungan dan peningkatan daya saing UMK. (2) Apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk: a. piagam penghargaan; b. publikasi dan promosi oleh Kementerian; dan/atau c. bentuk apresiasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17, mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.
Pasal 23 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Dep.2.1 SM.2 Dep.2 SAM.3 SM WM
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2026
MENTERI
USAHA
MIKRO,
KECIL,
DAN
MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,
Œ
MAMAN ABDURRAHMAN
Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
Dep.2.1 SM.2 Dep.2 SAM.3 SM WM
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PELINDUNGAN DAN PENINGKATAN DAYA SAING USAHA MIKRO DAN
USAHA
KECIL
DALAM
PERDAGANGAN
MELALUI
SISTEM
ELEKTRONIK
Tabel Standar Klausul Minimal dalam Perjanjian Kemitraan antara UMK dan PPMSE
No.
Klausul
Klausul Minimal yang Harus
Dicantumkan
Contoh Redaksi Klausul
1 Identitas Para
Pihak
● Nama dan alamat UMK
● Legalitas usaha (izin, NIB, dsb.)
● Nama dan alamat PPMSE
● Legalitas badan usaha/platform
“Pasal 1
Perjanjian Kemitraan ini dibuat dan ditandatangani oleh dan antara:
(1) [Nama UMK], suatu usaha [mikro/kecil] yang berkedudukan di [alamat
lengkap], memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) [nomor], dalam hal ini
diwakili oleh [nama], selaku [jabatan/kedudukan dalam usaha], yang
bertindak untuk dan atas nama usaha tersebut, selanjutnya disebut
sebagai UMK; dan
(2) [Nama Platform], suatu badan usaha berbadan hukum [Perseroan
Terbatas/koperasi/dll] yang berkedudukan di [alamat lengkap], memiliki
Nomor Induk Berusaha (NIB) [nomor] dan izin sebagai Penyelenggara
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dalam hal ini diwakili oleh
[nama], selaku [jabatan], yang bertindak untuk dan atas nama badan
usaha tersebut, selanjutnya disebut sebagai PPMSE.
UMK dan PPMSE selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para
Pihak, dan masing-masing disebut sebagai Pihak.”
2 Ruang Lingkup Kemitraan
● Kegiatan usaha ● Jenis barang/jasa yang dipasarkan ● Mekanisme distribusi/pemasaran “Pasal 2 Ruang lingkup kemitraan antara UMK dan PPMSE meliputi: a. kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh UMK melalui platform PPMSE;
Dep.2.1 SM.2 Dep.2 SAM.3 SM WM
No. Klausul Klausul Minimal yang Harus Dicantumkan Contoh Redaksi Klausul
● Wilayah layanan atau cakupan pasar
b. jenis barang dan/atau jasa yang dipasarkan oleh UMK; c. mekanisme distribusi dan/atau pemasaran produk melalui PMSE; dan d. wilayah layanan atau cakupan pasar dari kegiatan kemitraan.
- Hak dan Kewajiban Para Pihak
• UMK ● Hak akses pasar dan informasi transaksi ● Hak atas perlindungan usaha ● Kewajiban menjaga kualitas barang/jasa ● Kewajiban mematuhi peraturan hukum “Pasal 3 Hak dan Kewajiban UMK (1) UMK berhak: a. memperoleh akses pasar melalui platform PPMSE; b. memperoleh informasi terkait transaksi dan kinerja penjualan secara jelas dan transparan; dan c. memperoleh perlindungan usaha dalam pelaksanaan kemitraan. (2) UMK berkewajiban: a. menjaga kualitas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan penggunaan platform PPMSE.”
• PPMSE
● Hak menerima biaya layanan sesuai
dengan kesepakatan
● Kewajiban memberikan perlakuan
adil dan transparan
● Kewajiban menyediakan data
transaksi yang relevan
● Kewajiban melindungi UMK dari
praktik merugikan
“Pasal 4
Hak dan Kewajiban PPMSE
(1) PPMSE berhak menerima biaya KBD sesuai dengan kesepakatan.
(2) PPMSE berkewajiban:
a. memberikan perlakuan yang adil dan transparan kepada UMK;
b. menyediakan data dan informasi transaksi yang relevan kepada UMK;
c. melindungi UMK dari praktik yang merugikan dalam pelaksanaan
kemitraan.”
Dep.2.1 SM.2 Dep.2 SAM.3 SM WM
No. Klausul Klausul Minimal yang Harus Dicantumkan Contoh Redaksi Klausul 4. Jangka Waktu KBD ● Masa berlaku perjanjian ● Mekanisme perpanjangan “Pasal 5 Jangka Waktu Perjanjian Kemitraan ini berlaku untuk jangka waktu [x] tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang dituangkan secara tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kemitraan.”
- Jenis dan Besaran Biaya ● Jenis biaya layanan
“Pasal 6 Biaya Layanan Jenis dan besaran biaya KBD yang dapat dikenakan oleh PPMSE kepada UMK meliputi: a. biaya pendaftaran sebesar Rp [_______] yang dikenakan satu kali pada saat UMK pertama kali bergabung sebagai mitra PPMSE; b. biaya layanan sebesar Rp [____] atau [__] % dari nilai transaksi; dan/atau c. biaya promosi, iklan, atau layanan tambahan yang dikenakan jika UMK memilih menggunakan fitur khusus untuk meningkatkan visibilitas produk/jasa, memperoleh analitik tambahan, dan/atau mendapatkan layanan penunjang lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
- [____]
- [____]”
- Mekanisme dan
Jangka Waktu
Pembayaran
● Mekanisme pembayaran hasil transaksi ● Waktu pembayaran dan pelaporan
“Pasal 7 Jangka Waktu dan Mekanisme Pembayaran (1) Pembayaran hasil transaksi penjualan produk UMK dilakukan oleh PPMSE kepada UMK melalui mekanisme pembayaran yang disediakan atau ditunjuk oleh PPMSE. (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama [___] hari sejak transaksi dinyatakan selesai.
Dep.2.1 SM.2 Dep.2 SAM.3 SM WM
No. Klausul Klausul Minimal yang Harus Dicantumkan Contoh Redaksi Klausul (3) PPMSE wajib menyampaikan laporan transaksi dan pembayaran kepada UMK secara berkala dan transparan.” 7. Mekanisme Pengakhiran Perjanjian ● Ketentuan perubahan perjanjian ● Ketentuan pengakhiran (oleh UMK atau platform PPMSE) “Pasal 8 Perubahan dan Pengakhiran Perjanjian (1) Perubahan Perjanjian hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan Para Pihak dan dituangkan dalam perjanjian. (2) Setiap perubahan yang berdampak pada hak dan kewajiban UMK wajib disampaikan oleh PPMSE secara jelas dan dalam jangka waktu yang wajar sebelum diberlakukan. (3) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum jangka waktu berakhir dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat [] hari sebelumnya. (4) Dalam hal salah satu Pihak melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian dan tidak memperbaiki dalam jangka waktu [] hari sejak diberikan peringatan tertulis, Pihak lainnya berhak mengakhiri Perjanjian. (5) Dalam hal pengakhiran dilakukan oleh PPMSE, PPMSE wajib tetap memenuhi seluruh hak UMK, termasuk penyelesaian pembayaran yang masih tertunda.”
8 Mekanisme Penyelesaian Perselisihan ● Penyelesaian musyawarah mufakat ● Mediasi/Alternatif Penyelesaian Sengketa ● Pilihan hukum dan yurisdiksi jika diperlukan “Pasal 9 Penyelesaian Perselisihan (1) Setiap perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat. (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, Para Pihak dapat menyelesaikan perselisihan melalui mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dep.2.1 SM.2 Dep.2 SAM.3 SM WM
No. Klausul Klausul Minimal yang Harus Dicantumkan Contoh Redaksi Klausul (3) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui pengadilan yang berwenang. (4) Perjanjian ini tunduk pada hukum Republik Indonesia dan dilaksanakan dalam yurisdiksi pengadilan Republik Indonesia.”
Mekanisme Penanganan Dalam Hal Terjadi Keadaan Kahar ● Ruang lingkup keadaan kahar ● Pemberitahuan keadaan kahar ● Penanganan keadaan kahar “Pasal 10 Keadaan Kahar (1) Keadaan kahar adalah setiap peristiwa di luar kemampuan dan kendali Para Pihak yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya sebagian atau seluruh kewajiban dalam Perjanjian ini. (2) Keadaan kahar meliputi antara lain bencana alam, kebakaran, perang, kerusuhan, gangguan sistem elektronik, kebijakan pemerintah, dan/atau peristiwa lain yang sejenis. (3) Pihak yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat [___] hari sejak terjadinya keadaan kahar. (4) Selama berlangsungnya keadaan kahar, kewajiban Para Pihak yang terdampak ditangguhkan sampai keadaan kahar berakhir. (5) Setelah keadaan kahar berakhir, Para Pihak sepakat untuk melanjutkan pelaksanaan Perjanjian sesuai dengan ketentuan yang disepakati.”
Bentuk Pengembangan Usaha Bagi UMK Pembinaan dan Fasilitasi Pengembangan Usaha “Pasal 11 Pembinaan dan Fasilitasi Pengembangan Usaha (1) PPMSE memberikan pembinaan dan fasilitasi pengembangan usaha kepada UMK dalam rangka meningkatkan kapasitas dan daya saing. (2) Pembinaan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. peningkatan literasi dan keterampilan digital;
Dep.2.1 SM.2 Dep.2 SAM.3 SM WM
No. Klausul Klausul Minimal yang Harus Dicantumkan Contoh Redaksi Klausul b. promosi dan pemasaran digital; c. peningkatan kualitas produk; d. perluasan akses pembiayaan; dan/atau e. bentuk fasilitasi lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan UMK. (3) Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi dilakukan berdasarkan kemampuan PPMSE dan/atau kesepakatan Para Pihak.”
MENTERI
USAHA
MIKRO,
KECIL,
DAN
MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MAMAN ABDURRAHMAN
Dep.2.1 SM.2 Dep.2 SAM.3 SM WM
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a.
bahwa usaha mikro dan usaha kecil memiliki peran
strategis dalam pemerataan ekonomi masyarakat;
b.
bahwa dalam praktik perdagangan melalui sistem
elektronik usaha mikro dan usaha kecil menghadapi
tantangan persaingan yang tidak seimbang, sehingga
diperlukan
pengaturan
untuk
memberikan
pelindungan
peningkatan
daya
saing
melalui
perdagangan sistem elektronik;
c.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan,
Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha
Kecil,
dan
Menengah,
Pemerintah
Pusat
dan
Pemerintah
Daerah
aktif
dalam
memberikan
pelindungan dan pengamanan untuk menjaga daya
saing produk usaha mikro dan usaha kecil di pasar
domestik;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang HASIL HARMONISASI_ dengan PENYESUAIAN MASUKAN SETNEG
Dep.2.1 SM.2 Dep.2 SAM.3 SM WM
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619); 6. Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 393); 7. Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1008);
