Peraturan Menteri Nomor 5-prt-m-2013 Tahun 2013 tentang PEDOMAN PEMETAAN SOSIAL, EKONOMI, DAN LINGKUNGAN BIDANG PEKERJAAN UMUM

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Bidang Pekerjaan Umum adalah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan sumber daya air, bina marga, cipta karya, dan penataan ruang.

2. Pemangku Kepentingan adalah pihak, kelompok maupun individual yang terpengaruh atau berpotensi terpengaruh, atau terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengelolaan bidang pekerjaan umum.

3. Pemetaan adalah suatu proses penggambaran secara sistematis mengenai kondisi dan potensi sosial, ekonomi, dan lingkungan di suatu wilayah untuk menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan dalam setiap tahapan pembangunan bidang pekerjaan umum.

4. Masalah Ekonomi adalah kondisi yang mengakibatkan kemiskinan, keterbelakangan, pengangguran/minimnya kesempatan kerja, serta belum optimalnya berbagai potensi ekonomi sumber daya. www.djpp.kemenkumham.go.id

5. Masalah Lingkungan adalah kondisi penurunan kualitas lingkungan akibat adanya aktivitas masyarakat yang menganggu dan/atau merusak daya dukung dan daya tampung beban lingkungan.

6. Masalah Sosial adalah kondisi yang tidak sesuai antara harapan sebagian masyarakat dengan realitas yang terjadi akibat ada atau tidak adanya pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum, yang memerlukan pemecahan melalui kebijakan atau tindakan bersama untuk mengatasinya.

7. Potensi Ekonomi adalah faktor yang berperan dan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan, aset/modal, dan nilai tambah produksi dalam mendorong peningkatan kesejahteraan suatu wilayah dan masyarakat.

8. Potensi Lingkungan adalah faktor perilaku masyarakat yang berperan dan berpengaruh terhadap lingkungan alam, sosial, dan binaan.

9. Potensi Sosial adalah faktor sosial yang berperan dan berpengaruh dalam masyarakat yang dapat dilibatkan, difungsikan, dan dikembangkan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan bidang pekerjaan umum.

10. Menteri adalah Menteri yang melaksanakan urusan pemeritahan di bidang pekerjaan umum.

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pemetaan potensi dan masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan di suatu wilayah untuk menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan dalam setiap penyelenggaraan infrastruktur bidang pekerjaan umum, khususnya dalam tahap perencanaan. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar pemangku kepentingan mengoptimalkan kinerja pembangunan bidang pekerjaan umum dengan meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan baik secara lokal maupun regional.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi metode, teknik, dan tahapan (prosedur) yang digunakan dalam pemetaan, mulai dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, memformulasi, serta menyajikan data dan informasi sosial, ekonomi, dan lingkungan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Skala pemetaan sosial, ekonomi, dan lingkungan terbagi atas: a. Pemetaan regional, hasilnya dalam bentuk peta regional; dan b. Pemetaan lokal/spesifik, hasilnya dalam bentuk peta lokal/spesifik. (2) Pemetaan regional sebagaimana pada ayat (1) terbagi atas: a. Aspek sosial yang meliputi hubungan antara pemerintah, korporasi, komunitas, dan kelembagaan sosial; b. Aspek ekonomi yang meliputi ekonomi regional dan ekonomi sumber daya; dan c. Aspek lingkungan yang meliputi rona lingkungan dalam skala kawasan. (3) Pemetaan lokal/spesifik sebagaimana pada ayat (1) terbagi atas: a. Aspek sosial yang meliputi hubungan antara individu dan rumah tangga; b. Aspek ekonomi yang meliputi ekonomi rumah tangga; dan c. Aspek lingkungan yang meliputi rona lingkungan dalam skala hunian. (4) Peta regional diutamakan menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dan/atau instansi, lembaga, serta dinas terkait. (5) Peta lokal/spesifik, dapat menggunakan data sekunder dan data primer yang diperoleh melalui kuisioner, observasi lapangan, diskusi kelompok terfokus, dan wawancara mendalam.

(1) Seluruh proses kegiatan pemetaan harus memenuhi kaidah-kaidah dan etika ilmiah. (2) Metode dan teknik yang digunakan dalam setiap tahapan pemetaan harus memiliki tingkat keterandalan (reliabilitas) yang tinggi. (3) Hasil pemetaan yang diperoleh harus jelas sumbernya dan dapat dipertanggungjawabkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Kegiatan pemetaan sosial, ekonomi, dan lingkungan terdiri dari persiapan pemetaan, pelaksanaan pemetaan, dan penyajian peta. (2) Persiapan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Penetapan tujuan; b. Penetapan Wilayah; c. Pengenalan karakteristik wilayah; d. Penyusunan konsep, variabel, indikator, dan satuan; e. Penentuan metode pemetaan; f. Penyusunan instrumen; dan g. Pengujian dan penyesuaian instrumen. (3) Pelaksanaan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Pengumpulan data; b. Inventarisasi kelengkapan data; dan c. Pengolahan data. (4) Penyajian peta sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Ketentuan lebih rinci mengenai tahapan pemetaaan sosial, ekonomi, dan lingkungan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 2013 MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

DJOKO KIRMANTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id