Pasal 2

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pemetaan potensi dan masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan di suatu wilayah untuk menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan dalam setiap penyelenggaraan infrastruktur bidang pekerjaan umum, khususnya dalam tahap perencanaan. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar pemangku kepentingan mengoptimalkan kinerja pembangunan bidang pekerjaan umum dengan meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan baik secara lokal maupun regional.