Permenperin No. 8 Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian - JDIH BPK
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja wajib mematuhi disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Menteri Perindustrian selaku pejabat pembina kepegawaian diberikan kewenangan menetapkan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
- Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 363);
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 3. Disiplin PPPK adalah kesanggupan PPPK untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan Menteri ini. 4. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PPPK yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PPPK, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar Jam Kerja Pegawai. 5. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor. 6. Jam Kerja Pegawai adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan di tempat yang ditugaskan bagi PPPK. 7. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada PPPK karena melanggar peraturan Disiplin PPPK. 8. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya. 9. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- Pejabat yang Berwenang Menghukum yang selanjutnya disingkat PyBM adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 2 PPPK wajib: a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah; b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; d. melaksanakan nilai dasar ASN, kode etik, dan kode perilaku ASN; e. menjaga netralitas; f. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia; g. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang; h. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab; i. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; dan j. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 3
Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, PPPK wajib:
a.
menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan
untuk jabatan pimpinan tinggi;
b.
mengutamakan
kepentingan
negara
daripada
kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
c.
melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila
mengetahui
ada
hal
yang
dapat
membahayakan
keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
d.
melaporkan
harta
kekayaan
kepada
pejabat
yang
berwenang
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan;
e.
Masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja Pegawai;
f.
menggunakan dan memelihara barang milik negara
dengan sebaik-baiknya;
g.
memberikan
kesempatan
kepada
bawahan
untuk
mengembangkan kompetensi;
h.
menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan
tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi; dan j. mengikuti orientasi PPPK bagi yang tidak menduduki jabatan pimpinan tinggi.
Pasal 4 PPPK dilarang: a. menyalahgunakan wewenang; b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan; c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Menteri; d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Menteri; e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing, kecuali ditugaskan oleh Menteri; f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah; g. melakukan pungutan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan; h. melakukan kegiatan yang merugikan negara; i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan; j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan; k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan; l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan; m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; n. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; o. memberikan atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan; p. memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, calon anggota dewan perwakilan daerah, atau calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah dengan cara: 1. ikut serta sebagai pelaksana kampanye; 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN; 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain; dan/atau
- sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara; q. memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden dengan cara:
- membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
- mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan/atau sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; r. memberikan dukungan kepada calon anggota dewan perwakilan daerah atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan s. memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/wakil kepala daerah, dengan cara:
- terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
- menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
- membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
- mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan/atau sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
Pasal 5 Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 serta larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dicantumkan dalam perjanjian kerja bagi PPPK.
BAB III
HUKUMAN DISIPLIN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6 PPPK yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dijatuhi Hukuman Disiplin.
Bagian Kedua Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin
Pasal 7 (1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri dari: a. Hukuman Disiplin ringan; b. Hukuman Disiplin sedang; dan c. Hukuman Disiplin berat. (2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan c. pernyataan tidak puas secara tertulis. (3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan; b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan. (4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan b. pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat. (5) Format surat keputusan Hukuman Disiplin tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Bagian Ketiga Jenis Pelanggaran dan Hukuman
Paragraf 1 Pelanggaran Terhadap Kewajiban
Pasal 8 Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dijatuhkan kepada PPPK yang melakukan pelanggaran atas kewajiban: a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja; b. melaksanakan nilai dasar ASN, kode etik, dan kode perilaku ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja; c. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
d.
melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat
pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf g apabila pelanggaran berdampak
negatif pada unit kerja;
e.
melaksanakan
tugas
kedinasan
dengan
penuh
pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h apabila
pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
f.
menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap,
perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik
di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf i apabila pelanggaran
berdampak negatif pada unit kerja;
g.
menyimpan
rahasia
jabatan
dan
hanya
dapat
mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf j apabila pelanggaran berdampak
negatif pada unit kerja;
h.
mengutamakan
kepentingan
negara
daripada
kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b apabila
pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
i.
Masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja Pegawai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e yang
berdampak pada unit kerja berupa:
1.
teguran lisan bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja
tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3
(tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
2.
teguran tertulis bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja
tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4
(empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1
(satu) tahun; dan
3.
pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PPPK yang
tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara
kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10
(sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
j.
menggunakan dan memelihara barang milik negara
dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf f apabila pelanggaran berdampak negatif
pada unit kerja;
k.
memberikan
kesempatan
kepada
bawahan
untuk
mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf g apabila pelanggaran berdampak
negatif pada unit kerja; dan
l.
bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar
pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan
kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan
status sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf i yang dilakukan terhadap pegawai pada
satu unit kerja.
Pasal 9
Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (3) dijatuhkan kepada PPPK yang melakukan
pelanggaran atas kewajiban:
a.
menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf b apabila pelanggaran
berdampak negatif pada unit kerja dan/atau instansi yang
bersangkutan;
b.
menaati
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c apabila
pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang
bersangkutan;
c.
melaksanakan nilai dasar ASN, kode etik, dan kode
perilaku ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf
d apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi
yang bersangkutan;
d.
bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan perwakilan Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang berkedudukan di luar wilayah
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f
apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi
yang bersangkutan;
e.
melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat
pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf g apabila pelanggaran berdampak
negatif pada instansi yang bersangkutan;
f.
melaksanakan
tugas
kedinasan
dengan
penuh
pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h apabila
pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang
bersangkutan;
g.
menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap,
perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik
di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf i apabila pelanggaran
berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
h.
menyimpan
rahasia
jabatan
dan
hanya
dapat
mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf j apabila pelanggaran berdampak
negatif pada instansi yang bersangkutan;
i.
menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan
untuk jabatan pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf a;
j.
mengutamakan
kepentingan
negara
daripada
kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b apabila
pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang
bersangkutan;
k.
melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila
mengetahui
ada
hal
yang
dapat
membahayakan
keamanan negara atau merugikan keuangan negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c apabila
pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang
bersangkutan;
l. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d yang dilakukan pejabat administrasi dan pejabat fungsional; m. Masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e berupa: 1. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; 2. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan 3. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; n. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; o. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; p. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i terhadap pegawai di luar unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian; dan q. mengikuti orientasi PPPK bagi yang tidak menduduki jabatan pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j.
Pasal 10 Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan kepada PPPK yang melakukan pelanggaran atas kewajiban: a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemutusan hubungan kerja tidak dengan hormat; b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
c.
menaati
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c apabila
pelanggaran berdampak negatif pada negara;
d.
melaksanakan nilai dasar ASN, kode etik, dan kode
perilaku ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf
d apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara
dan/atau pemerintah;
e.
menjaga netralitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf e;
f.
bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan perwakilan Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang berkedudukan di luar wilayah
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f
apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
g.
melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat
pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud
Pasal 2 huruf g apabila pelanggaran berdampak negatif
pada negara;
h.
melaksanakan
tugas
kedinasan
dengan
penuh
pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h apabila
pelanggaran berdampak negatif pada negara;
i.
menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap,
perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik
di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana
dimaksud Pasal 2 huruf i apabila pelanggaran berdampak
negatif pada negara;
j.
menyimpan
rahasia
jabatan
dan
hanya
dapat
mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf j apabila pelanggaran berdampak
negatif pada negara;
k.
mengutamakan
kepentingan
negara
daripada
kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b apabila
pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau
pemerintah;
l.
melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila
mengetahui
ada
hal
yang
dapat
membahayakan
keamanan negara atau merugikan keuangan negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c apabila
pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau
pemerintah;
m.
melaporkan
harta
kekayaan
kepada
pejabat
yang
berwenang
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf d yang dilakukan pejabat pimpinan tinggi
dan pejabat lainnya;
n.
Masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja Pegawai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e berupa:
pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun; dan
pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja; o. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h; dan p. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i terhadap masyarakat di luar lingkungan Kementerian Perindustrian.
Paragraf 2 Pelanggaran Terhadap Larangan
Pasal 11 Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dijatuhkan kepada PPPK yang melanggar ketentuan larangan: a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja; b. melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja; c. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja; d. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja; dan e. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf n apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.
Pasal 12 Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan kepada PPPK yang melanggar ketentuan larangan: a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
b. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja dan/atau instansi yang bersangkutan; c. melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; d. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; e. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; f. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf m apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; dan g. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf n apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
Pasal 13 Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan kepada PPPK yang melanggar ketentuan larangan: a. menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a; b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b; c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c; d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d; e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e; f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f apabila pelanggaran berdampak negatif
pada negara dan/atau pemerintah; g. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah; h. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k; i. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l; j. memberikan atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf o; k. memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, calon anggota dewan perwakilan daerah, atau calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah dengan cara: 1. ikut serta sebagai pelaksana kampanye; 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN; 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain; dan/atau 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf p; l. memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden dengan cara: 1. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau 2. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan/atau sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf q; m. memberikan dukungan kepada calon anggota dewan perwakilan daerah atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf r; dan n. memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/ wakil kepala daerah, dengan cara: 1. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah/wakil kepala daerah; 2. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; 3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
- mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan/atau sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf s.
BAB IV PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM
Pasal 14
PyBM di tingkat pusat terdiri atas:
a.
presiden;
b.
Menteri;
c.
sekretaris jenderal;
d.
pejabat pimpinan tinggi madya;
e.
pejabat pimpinan tinggi pratama;
f.
pejabat administrator; dan
g.
pejabat pengawas.
Pasal 15 PyBM di tingkat unit pelaksana teknis merupakan kepala unit pelaksana teknis di daerah yang terdiri atas: a. pejabat pimpinan tinggi pratama; b. direktur perguruan tinggi; c. kepala sekolah; d. pejabat administrator; dan e. pejabat pengawas.
Pasal 16 Presiden berwenang menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PPPK yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan fungsional jenjang ahli utama, untuk Hukuman Disiplin berat.
Pasal 17
Menteri
berwenang
menetapkan
penjatuhan
Hukuman
Disiplin bagi:
a.
PPPK yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya,
dan jabatan fungsional ahli utama, untuk Hukuman
Disiplin ringan;
b.
PPPK yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya,
jabatan fungsional ahli utama, dan jabatan pimpinan
tinggi pratama, untuk Hukuman Disiplin sedang; dan
c.
PPPK yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama,
jabatan administrator, jabatan fungsional selain jabatan
fungsional
ahli
utama
di
lingkungannya,
jabatan
pengawas, dan jabatan pelaksana, untuk Hukuman
Disiplin berat.
Pasal 18 Pejabat pimpinan tinggi madya berwenang menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi: a. PPPK yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, untuk Hukuman Disiplin ringan; dan b. PPPK yang menduduki jabatan administrator di lingkungannya, untuk Hukuman Disiplin sedang.
Pasal 19 Pejabat pimpinan tinggi pratama berwenang menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi: a. PPPK yang menduduki jabatan administrator dan pejabat fungsional di lingkungannya, untuk Hukuman Disiplin ringan; dan b. PPPK yang menduduki jabatan pengawas, pejabat fungsional, dan pejabat pelaksana di lingkungannya, untuk Hukuman Disiplin sedang.
Pasal 20 Kepala unit pelaksana teknis berwenang menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi: a. PPPK yang menduduki jabatan administrator yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional di lingkungannya, untuk Hukuman Disiplin ringan; dan b. PPPK yang menduduki jabatan pengawas yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya, pejabat fungsional, dan pejabat pelaksana di lingkungannya, untuk Hukuman Disiplin sedang.
Pasal 21 Pejabat administrator atau pejabat pengawas menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PPPK yang menduduki jabatan pelaksana di lingkungannya, untuk Hukuman Disiplin ringan.
Pasal 22 Dalam hal tidak terdapat PyBM, kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.
BAB V TATA CARA PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN
Pasal 23 (1) PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 13 dilakukan pemeriksaan oleh atasan langsung atau tim pemeriksa yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. (2) Berdasarkan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atasan langsung atau tim pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan paling sedikit memuat bentuk pelanggaran, dampak negatif
Pelanggaran Disiplin, dan rekomendasi penjatuhan Hukuman Disiplin untuk disampaikan kepada PyBM. (3) Format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 24 (1) Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan/atau tidak melaporkan hasil pemeriksaan kepada PyBM dijatuhi Hukuman Disiplin. (2) PyBM menjatuhkan Hukuman Disiplin yang lebih berat kepada atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melalui proses pemeriksaan.
Pasal 25
(1)
Tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, dan
penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilaksanakan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.
(2)
Format panggilan penyampaian keputusan Hukuman
Disiplin dan tanda terima penyampaian keputusan
Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB VI BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN, PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN, DAN UPAYA ADMINISTRATIF
Bagian Kesatu Berlakunya Hukuman Disiplin
Pasal 26 (1) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari ke-15 (lima belas) sejak diterima oleh PPPK yang bersangkutan. (2) Dalam hal PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
Bagian Kedua Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin
Pasal 27
(1)
Keputusan Hukuman Disiplin wajib didokumentasikan
oleh pejabat pengelola kepegawaian dan disampaikan
kepada unit organisasi yang mempunyai tugas di bidang
pembinaan dan pengelolaan manajemen sumber daya
manusia.
(2) Dokumen keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PPPK yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin diunggah dalam sistem yang terintegrasi dengan sistem ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Bagian Ketiga Upaya Administratif
Pasal 28 (1) Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya Administratif berlaku sesuai dengan keputusan upaya administratifnya. (2) PPPK yang tidak puas terhadap keputusan Hukuman Disiplin dapat mengajukan Upaya Administratif. (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. keberatan; atau b. banding administratif. (4) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Upaya Administratif.
BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 29 (1) Ketentuan mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi PPPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. (2) PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi Hukuman Disiplin berat berdasarkan Peraturan Menteri ini.
Pasal 30 PPPK yang sedang menjalani Hukuman Disiplin, kemudian melakukan: a. Pelanggaran Disiplin dan dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat, Hukuman Disiplin yang dijalani sebelumnya dianggap selesai dan PPPK yang bersangkutan hanya menjalani Hukuman Disiplin yang terakhir dijatuhkan kepadanya; atau b. Pelanggaran Disiplin dan dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih ringan, PPPK yang bersangkutan harus menjalani Hukuman Disiplin yang pertama kali dijatuhkan sampai dengan selesai dilanjutkan dengan Hukuman Disiplin yang terakhir dijatuhkan kepadanya.
Pasal 31 (1) Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau unit yang mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pertimbangan untuk melengkapi berita acara pemeriksaan atau menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin. (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, atasan langsung atau tim pemeriksa berkoordinasi dengan inspektorat jenderal dan melaporkan kepada Menteri.
Pasal 32 (1) Terhadap PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin yang terindikasi merupakan tindak pidana, tetap dapat dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, dan penjatuhan Hukuman Disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini. (2) Dalam hal PPPK melakukan Pelanggaran Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, penjatuhan Hukuman Disiplin dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33 (1) Pelanggaran Disiplin yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum dilakukan pemeriksaan, berlaku ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. (2) Pelanggaran Disiplin yang telah dilakukan pemeriksaan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. (3) Perjanjian kerja yang dibuat sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2026
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
Œ
AGUS GUMIWANG KARTASASMITA
Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
DISIPLIN
PEGAWAI
PEMERINTAH
DENGAN
PERJANJIAN
KERJA
DI
LINGKUNGAN
KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN
A. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN
RAHASIA BERITA ACARA PEMERIKSAAN
Pada hari ini, ………. tanggal …………… bulan ………….. tahun ....................,
bertempat di Ruang Rapat ………………….., saya: Nama
: (nama atasan langsung) NIP
: ……………………………… Pangkat Gol./Ruang : ……………………………… Jabatan
: ………………………………
Unit Kerja
: ………………………………
Berdasarkan wewenang yang ada pada saya telah melakukan pemeriksaan terhadap Saudara: Nama : (nama pegawai yang diperiksa) NIP
: ……………………………… Pangkat Gol./Ruang : ……………………………… Jabatan
: ……………………………… Unit Kerja
: ……………………………… guna didengar keterangan sehubungan dengan dugaan telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal .............................. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ....... Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian. 1. Pertanyaan : Apakah Saudara hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan jawaban / keterangan yang sebenar-benarnya? Jawaban : ........................
Pertanyaan : Apakah Saudara mengetahui alasan kenapa Saudara kami panggil? Jawaban : .........................
Pertanyaan : Saat ini Saudara bekerja dimana dan di bagian apa? Jawaban : .........................
Pertanyaan : Apakah Saudara bersedia mempertanggungjawabkan atas jawaban-jawaban Saudara sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku? Jawaban : .........
Pertanyaan :
Jawaban :
6
Pertanyaan
:
Jawaban
:
Pertanyaan :
Jawaban :Pertanyaan : Apakah Saudara merasa ditekan/diintimidasi dalam menjalani pemeriksaan ini? Jawaban : ...........................
Pertanyaan : Apakah ada keterangan lain yang akan Saudara sampaikan? Jawaban : ...........................
Pertanyaan : Apakah Saudara bersedia hadir kembali ketika dipanggil untuk memberikan keterangan kembali? Jawaban : ...........................
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
(nama kota), ………………………. Yang diperiksa: Pejabat Pemeriksa: Nama : ….……………………. Nama : .................................. NIP : ………………………. NIP : .................................. Tanda Tangan : ................................. Tanda Tangan : ..................................
B. FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
(nama kota), (tanggal) (bulan) (tahun)
Yth. ……………………………. di
Jakarta
RAHASIA
Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada
hari …….., tanggal …………., bulan …….., tahun ……………, Atasan Langsung telah
melakukan pemeriksaan terhadap:
Nama
: (nama pegawai yang diperiksa)
NIP
: …………………………………………………
Pangkat
: …………………………………………………
Jabatan
: …………………………………………………
Unit Kerja
: …………………………………………………
Berdasarkan hasil pemeriksaan, dapat kami laporkan sebagai berikut:
BENTUK PELANGGARAN WAKTU TEMPAT FAKTOR YANG MEMBERATKAN FAKTOR YANG MERINGANKAN DAMPAK PERBUATAN
- Yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran disiplin ringan/sedang/berat*, sehingga direkomendasikan untuk dijatuhi Hukuman Disiplin Berupa …………………………………………..
- Kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PPPK tersebut diatas merupakan kewenangan ………………………….
Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap
PPPK yang bersangkutan untuk digunakan dalam penetapan keputusan penjatuhan
Hukuman Disiplin.
Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Yang melaporkan Atasan Langsung
(………………………………) NIP……………………………
- coret salah satu
C. FORMAT SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR...............TAHUN..............03 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATAN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Saudara ………….., NIP. ………………., (jabatan) pada (unit kerja) atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap Pasal ………. huruf ………….. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor …… Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian yang ancamannya berupa hukuman disiplin tingkat berat, perlu dibebaskan sementara dari tugas jabatan. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Perindustrian tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34);
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ........ Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor .......).
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
KESATU
:
Membebaskan sementara dari tugas jabatan kepada Saudara:
Nama
: ………………………….
NIP
: ....................................
Pangkat/Gol.Ruang/TMT
: ....................................
Jabatan
: ....................................
Unit Kerja
: ....................................
terhitung mulai tanggal ...................., sampai ditetapkannya keputusan hukuman
disiplin, karena yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang melanggar
ketentuan Pasal …., ayat .…, huruf ...., angka ...., Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor ........... Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian.
KEDUA : Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, kepada Saudara ..................................., tersebut tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
KEEMPAT : Keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
- Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
- Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian;
- Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
- (Pejabat lain yang dianggap perlu).
Ditetapkan di …………………. pada tanggal……………………
…………………………………….,
………………………………………
Diterima di ………………….....
Pada tanggal…………………….
…………………………………….,
..............................................
D. FORMAT SURAT KEPUTUSAN TENTANG HUKUMAN DISIPLIN RINGAN BERUPA TEGURAN LISAN
KEPUTUSAN..............................................
NOMOR............................03 TAHUN 2022
TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN RINGAN BERUPA TEGURAN LISAN KEPADA
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
…………………………………….,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Saudara ………….., NIP. ………………., (jabatan) pada (unit kerja), telah terbukti melakukan perbuatan……………………; b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ………. huruf ………….. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor …… Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian; c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan …… tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan Berupa Teguran Lisan Kepada Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34); 3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ........ Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor .......);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN ……… TENTANG PENJATUHAN DISIPLIN BERUPA TEGURAN LISAN KEPADA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.
KESATU
:
Menjatuhkan hukuman disiplin ringan berupa Teguran Lisan kepada:
Nama
: ………………………….
NIP
: ....................................
Pangkat/Gol.Ruang/TMT
: ....................................
Jabatan
Unit Kerja
:
:
....................................
....................................
karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ........ huruf ........ Peraturan Menteri Perindustrian Nomor …… Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian.
KEDUA : Keputusan ....... ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan.
KETIGA : Keputusan ........ ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
SALINAN Keputusan ..... ini disampaikan kepada: 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian; 2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara; 3. Kepala Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian; dan 4. (pejabat lain yang dianggap perlu).
Ditetapkan di …………………. ada tanggal……………………
(Jabatan),
…………………………………......
NIP.
E. FORMAT SURAT KEPUTUSAN TENTANG HUKUMAN DISIPLIN RINGAN
BERUPA TEGURAN TERTULIS
KEPUTUSAN ..............................................
NOMOR.............................03 TAHUN 2022
TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN RINGAN BERUPA TEGURAN TERTULIS KEPADA
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
…………………………………,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Saudara ………….., NIP. ………………., (jabatan) pada (unit kerja), telah terbukti melakukan perbuatan……………………; b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ………. huruf ………….. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor …… Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian; c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan …… tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan Berupa Teguran Tertulis Kepada Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34); 3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ........ Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor .......);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: KEPUTUSAN ……… TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN RINGAN BERUPA
TEGURAN TERTULIS KEPADA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA.
KESATU
: Menjatuhkan hukuman disiplin ringan berupa Teguran Tertulis kepada:
Nama
: ………………………….
NIP
: ....................................
Pangkat/Gol.Ruang/TMT
: ....................................
Jabatan
: ....................................
Unit Kerja
: ....................................
karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ........ huruf ........ Peraturan Menteri Perindustrian Nomor …… Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian. KEDUA : Keputusan ...... ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan. KETIGA : Keputusan ....... ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. SALINAN Keputusan ..... ini disampaikan kepada:
- Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
- Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
- Kepala Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian; dan
- (pejabat lain yang dianggap perlu)
Ditetapkan di …………………. pada tanggal…………………… (Jabatan), ......................................... NIP
F. FORMAT SURAT KEPUTUSAN TENTANG HUKUMAN DISIPLIN RINGAN BERUPA PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS
KEPUTUSAN .............................................
NOMOR.............................03 TAHUN 2022
TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN RINGAN BERUPA PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA
TERTULIS KEPADA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
......................................,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Saudara ………….., NIP. ………………., (jabatan) pada (unit kerja), telah terbukti melakukan perbuatan……………………; b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ………. huruf ………….. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor …… Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian; c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan ….. tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan Berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis Kepada Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34); 3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ........ Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor .......).
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN ……. TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN RINGAN BERUPA PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS KEPADA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.
KESATU
:
Menjatuhkan hukuman disiplin ringan berupa Teguran Tertulis kepada:
Nama
: ……………………..….
NIP
: ...................................
Pangkat/Gol.Ruang/TMT
: ...................................
Jabatan
Unit Kerja
:
:
...................................
...................................
karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ........ huruf ........ Peraturan Menteri Perindustrian Nomor …… Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian.
KEDUA : Keputusan ..... ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan.
KETIGA : Keputusan ...... ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
SALINAN Keputusan ...... ini disampaikan kepada:
- Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
- Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
- Kepala Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian; dan
- (pejabat lain yang dianggap perlu).
Ditetapkan di …………………. Pada tanggal……………………
(Jabatan),
……………………………………… NIP.
G. FORMAT SURAT KEPUTUSAN TENTANG HUKUMAN DISIPLIN SEDANG BERUPA PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA SEBESAR 25% (DUA PULUH LIMA PERSEN) SELAMA 6 (ENAM) BULAN
KEPUTUSAN ...........................................
NOMOR.............................03 TAHUN 2022
TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN SEDANG BERUPA PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA
SEBESAR 25% (DUA PULUH LIMA PERSEN) SELAMA 6 (ENAM) BULAN KEPADA
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
................................,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Saudara ………….., NIP. ………………., (jabatan) pada (unit kerja), telah terbukti melakukan perbuatan……………………; b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ………. huruf ………….. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor …… Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian; c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan …… tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang Berupa Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% Selama 6 (Enam) Bulan Kepada Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34); 3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ........ Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor .......).
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN ….. TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN SEDANG BERUPA PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA SEBESAR 25 % (DUA PULUH LIMA PERSEN) SELAMA 6 (ENAM) BULAN KEPADA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.
KESATU
:
Menjatuhkan hukuman disiplin sedang berupa Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar
25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan kepada:
Nama
: ………………………….
NIP
: ....................................
Pangkat/Gol.Ruang/TMT
: ....................................
Jabatan
: ....................................
Unit Kerja
: ....................................
karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan
Pasal ........ huruf ........ Peraturan Menteri Perindustrian Nomor …… Tahun 2026
tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan
Kementerian Perindustrian.
KEDUA
:
Terhitung mulai tanggal ….., bulan ....., tahun ....., tunjangan kinerja Saudara .................., dipotong sebesar Rp..................... (................................), menjadi Rp….......................... (...................................), dan terhitung mulai tanggal ….., bulan ........, tahun ......, tunjangan kinerjanya dikembalikan pada tunjangan kinerja semula.
KETIGA
:
Keputusan ...... ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan.
KEEMPAT : Keputusan ...... ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
SALINAN Keputusan ...... ini disampaikan kepada: 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian; 2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara; 3. Kepala Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian; dan 4. (Pejabat lain yang dianggap perlu).
Ditetapkan di …………………. Pada tanggal……………………
(Jabatan),
……………………………………… NIP.
H. FORMAT SURAT KEPUTUSAN TENTANG HUKUMAN DISIPLIN SEDANG BERUPA PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA SEBESAR 25% (DUA PULUH LIMA PERSEN) SELAMA 9 (SEMBILAN) BULAN
KEPUTUSAN ...............................................
NOMOR.............................03 TAHUN 2022
TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN SEDANG BERUPA PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA
SEBESAR 25% (DUA PULUH LIMA PERSEN) SELAMA 9 (SEMBILAN) BULAN KEPADA
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
……………………….,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Saudara ………….., NIP. ………………., (jabatan) pada (unit kerja), telah terbukti melakukan perbuatan……………………; b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ………. huruf ………….. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor …… Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian; c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan …… tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang Berupa Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% Selama 9 (Sembilan) Bulan Kepada Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34); 3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ........ Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor .......).
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN ……. TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN SEDANG BERUPA PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA SEBESAR 25% (DUA PULUH LIMA PERSEN) SELAMA 9 (SEMBILAN) BULAN KEPADA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.
KESATU
:
Menjatuhkan hukuman disiplin sedang berupa Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar
25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan kepada:
Nama
: ………………………….
NIP
: ....................................
Pangkat/Gol.Ruang/TMT
: ....................................
Jabatan
: ....................................
Unit Kerja
: ....................................
karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan
Pasal ........ huruf ........ Peraturan Menteri Perindustrian Nomor …… Tahun 2026
tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan
Kementerian Perindustrian.
KEDUA
:
Terhitung mulai tanggal ….., bulan ....., tahun ....., tunjangan kinerja Saudara .................., dipotong sebesar Rp..................... (................................), menjadi Rp….......................... (...................................), dan terhitung mulai tanggal ….., bulan ........, tahun ......, tunjangan kinerjanya dikembalikan pada tunjangan kinerja semula.
KETIGA
:
Keputusan ...... ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan.
KEEMPAT : Keputusan ....... ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
SALINAN Keputusan .... ini disampaikan kepada: 1. Sekretaris Jenderal; 2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara; 3. Kepala Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian; dan 4. (Pejabat lain yang dianggap perlu).
Ditetapkan di …………………. Pada tanggal……………………
(Jabatan),
……………………………………… NIP.
I. FORMAT SURAT KEPUTUSAN TENTANG HUKUMAN DISIPLIN SEDANG BERUPA PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA SEBESAR 25% (DUA PULUH LIMA PERSEN) SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN
KEPUTUSAN ..........................................................
NOMOR.............................03 TAHUN 2022
TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN SEDANG BERUPA PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA
SEBESAR 25% (DUA PULUH LIMA PERSEN) SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN KEPADA
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
……………………………,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Saudara .……….., NIP. ………………., (jabatan) pada (unit kerja), telah terbukti melakukan perbuatan……………………; b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ………. huruf ………….. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor …… Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian; c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan …. tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang Berupa Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% Selama 12 (Dua Belas) Bulan Kepada Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34); 3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ........ Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor .......).
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN …… TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN SEDANG BERUPA PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA SEBESAR 25% (DUA PULUH LIMA PERSEN) SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN KEPADA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.
KESATU
:
Menjatuhkan hukuman disiplin sedang berupa Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar
25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan kepada:
Nama
: ………………………….
NIP
: ....................................
Pangkat/Gol.Ruang/TMT
: ....................................
Jabatan
: ....................................
Unit Kerja
: ....................................
karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan
Pasal ........ huruf ........ Peraturan Menteri Perindustrian Nomor …… Tahun 2026
tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan
Kementerian Perindustrian.
KEDUA
:
Terhitung mulai tanggal ….., bulan ....., tahun ....., tunjangan kinerja Saudara .................., dipotong sebesar Rp..................... (................................), menjadi Rp….......................... (...................................), dan terhitung mulai tanggal ….., bulan ........, tahun ......, tunjangan kinerjanya dikembalikan pada tunjangan kinerja semula.
KETIGA
:
Keputusan ...... ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan.
KEEMPAT : Keputusan ........ ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
SALINAN Keputusan ...... ini disampaikan kepada: 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian; 2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara; 3. Kepala Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian; dan 4. (Pejabat lain yang dianggap perlu).
Ditetapkan di …………………. Pada tanggal……………………
(Jabatan),
……………………………………… NIP.
J. FORMAT SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG HUKUMAN DISIPLIN BERAT BERUPA PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR...............TAHUN..............03 TAHUN 2022
TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERAT BERUPA PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN
KERJA DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRISEBAGAI PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa, Saudara ………….., NIP. ………………., (jabatan) pada (unit kerja), telah terbukti melakukan perbuatan……………………; b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ……… huruf …... Peraturan Menteri Perindustrian Nomor …… Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian; c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan ….. tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34); 3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ........ Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor .......).
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERAT BERUPA PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.
KESATU
:
Menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja
dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja kepada:
Nama
: ………………………….
NIP
: ....................................
Pangkat/Gol.Ruang/TMT
: ....................................
Jabatan
: ....................................
Unit Kerja
: ....................................
karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan
Pasal ........ huruf ........ Peraturan Menteri Perindustrian Nomor …… Tahun 2026
tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan
Kementerian Perindustrian.
KEDUA
:
Kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tersebut dalam Diktum KESATU diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
KETIGA
:
Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan.
KEEMPAT : Keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada: 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian; 2. Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian; 3. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Jakarta; 4. Kepala Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian; dan 5. (Pejabat lain yang dianggap perlu).
Ditetapkan di …………………. Pada tanggal……………………
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
………………………………………
K. FORMAT SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG HUKUMAN DISIPLIN BERAT BERUPA PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA TIDAK DENGAN HORMAT
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR...............TAHUN..............03 TAHUN 2022
TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERAT BERUPA PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN
KERJA DENGAN TIDAK HORMAT SEBAGAI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa, Saudara ……....., NIP. ………., jabatan) pada (unit kerja), telah terbukti melakukan perbuatan……………………; b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ……… huruf …... Peraturan Menteri Perindustrian Nomor …… Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian; c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan ….. tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan Hormat Tidak Hormat Sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34); 3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ........ Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor .......).
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERAT BERUPA PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.
KESATU
:
Menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja
dengan Hormat Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja kepada:
Nama
: ………………………….
NIP
: ....................................
Pangkat/Gol.Ruang/TMT
: ....................................
Jabatan
: ....................................
Unit Kerja
: ....................................
karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan
Pasal ........ huruf ........ Peraturan Menteri Perindustrian Nomor …… Tahun 2026
tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan
Kementerian Perindustrian.
KEDUA
:
Kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tersebut dalam Diktum KESATU diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
KETIGA
:
Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan.
KEEMPAT : Keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada: 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian; 2. Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian; 3. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Jakarta; 4. Kepala Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian; dan 5. (Pejabat lain yang dianggap perlu).
Ditetapkan di …………………. Pada tanggal……………………
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
………………………………………
L. FORMAT SURAT PANGGILAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN
KOP UNIT KERJA
...............,.............................
Yth. ........................... di- .....................
- Bersama ini diminta kehadiran Saudara: N a m a : ……………………………………. N I P : …………………………………….. Gol/Pangkat : …………………………………….. Jabatan : …………………………………….. Untuk menghadap kepada: N a m a : (nama atasan langsung) N I P : …………………………………….. Gol/Pangkat : …………………………………….. Jabatan : …………………………………….. Pada:
Hari : …………………………………….. Tanggal : …………………………………….. Jam : …………………………………….. Tempat : …………………………………….. untuk menerima Keputusan Menteri Perindustrian Nomor ……Tahun....., tanggal ………., tentang penjatuhan hukuman disiplin .........................................................
- Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.
(nama kota), …………………………
(jabatan atasan langsung)
(nama atasan langsung)
NIP. ………………………………
M. FORMAT TANDA TERIMA PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AGUS GUMIWANG KARTASASMITA
KOP UNIT KERJA
TANDA TERIMA
Dengan ini saya: Nama
: ......................................................... Status
: Yang bersangkutan / keluarga *
Menyatakan bahwa pada hari ini saya telah menerima Surat Keputusan Nomor ......... Tahun ............ tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan/Sedang/Berat Berupa................................................... atas nama........................................
Tanggal Terima SK
: ...........................................
TTD Penerima
: ............................................
- pilih salah satu
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja wajib mematuhi disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Menteri Perindustrian selaku pejabat pembina kepegawaian diberikan kewenangan
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 363);
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34);
