Peraturan Menteri Nomor 14-m-ind-per-2-2012 Tahun 2012 tentang KETENTUAN PEMBERIAN REKOMENDASI ATAS IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan rekondisi adalah perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Industri rekondisi untuk memproses Barang modal bukan baru menjadi produk akhir untuk tujuan ekspor dan/atau memenuhi pesanan Perusahaan pemakai langsung dalam negeri.
2. Perusahaan remanufakturing adalah perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Industri remanufakturing (termasuk dalam KBLI 28240) untuk memproses komponen alat berat bukan baru menjadi produk

akhir yang sesuai dengan spesifikasi teknis setara produk baru dan digaransi oleh pemegang merek untuk tujuan ekspor dan/atau memenuhi pesanan Perusahaan pemakai langsung dalam negeri. 3. Perusahaan pemakai langsung adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha yang mengimpor Barang modal bukan baru untuk keperluan proses produksinya atau digunakan sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan untuk keperluan lainnya, tidak untuk diperdagangkan. 4. Barang modal bukan baru adalah barang, mesin, dan/atau alat yang digunakan sebagai modal usaha atau untuk menghasilkan sesuatu, yang masih layak pakai, atau untuk direkondisi, remanufakturing, digunafungsikan kembali dan bukan skrap. 5. Izin Usaha Industri adalah izin yang diberikan kepada industri/perusahaan untuk melakukan kegiatan industri, yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 6. Rekomendasi adalah surat yang menjelaskan bahwa: a. Perusahaan rekondisi dan Perusahaan remanufakturing mampu untuk memproses Barang modal bukan baru menjadi produk akhir untuk tujuan ekspor dan/atau untuk memenuhi pesanan Perusahaan pemakai langsung dalam negeri; b. Perusahaan pemakai langsung yang mengimpor Barang modal bukan baru dengan Pos Tarif 8901, 8902, 8903, 8904, dan 8905 yang usianya di atas 20 tahun, layak menggunakan/mengimpor barang tersebut untuk kegiatan usahanya; atau c. Perusahaan pemakai langsung yang mengimpor Barang modal bukan baru dalam rangka pengembangan ekspor dan investasi, kegiatan

(bedol pabrik), pembangunan infrastruktur, dan untuk tujuan ekspor. d. Perusahaan rekondisi yang mengimpor barang modal bukan baru dengan pos tarif 8408, 8511, 8701.20, 8704, 8705, 8706, 8707, 8708, 8716 untuk keperluan otomotif dalam rangka tujuan ekspor, pengembangan investasi dan pembangunan infrastruktur. 7. Pengembangan ekspor adalah peningkatan kemampuan perusahaan industri untuk mengekspor hasil produksinya. 8. Investasi adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal oleh investor dalam negeri dan/atau asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

9. Relokasi industri adalah pemindahan sebagian atau seluruh mesin dan peralatan dari pabrik di luar negeri ke wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA untuk difungsikan kembali dalam kegiatan produksi.
10. Pembangunan infrastruktur adalah pembangunan sistem fisik yang terkait dengan penyediaan transportasi, air, bangunan, dan fasilitas publik lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara ekonomi dan sosial.
11. Kemampuan rekondisi adalah kapasitas produksi Perusahaan rekondisi, termasuk fasilitas mesin dan peralatannya sesuai dengan hasil penilaian teknis layak dan mampu untuk melakukan usaha jasa pemulihan dan perbaikan serta dapat memproses Barang modal bukan baru menjadi produk akhir, termasuk kemampuan pelayanan purna jual.
12. Kemampuan remanufakturing adalah kapasitas produksi Perusahaan remanufakturing, termasuk fasilitas mesin dan peralatannya sesuai dengan hasil penilaian teknis layak dan mampu untuk melakukan usaha jasa pemulihan dan perbaikan serta dapat memproses komponen alat berat bukan baru menjadi produk akhir yang sesuai dengan spesifikasi teknis setara produk baru dan digaransi oleh pemegang merek, termasuk kemampuan pelayanan purna jual.
13. Kemampuan Pelayanan Purna Jual adalah kemampuan Perusahaan rekondisi atau Perusahaan remanufakturing untuk memberikan: a. Pelayanan purna jual masa garansi berupa jaminan pemeriksaan, perbaikan dan/atau penggantian bila barang hasil rekondisi/remanufakturing tidak berfungsi; dan b. Pelayanan purna jual pasca garansi berupa jaminan perawatan berkala, perbaikan, penggantian dan ketersediaan komponen dari barang hasil rekondisi/remanufakturing.
14. Survey Kemampuan Perusahaan rekondisi dan Perusahaan remanufakturing adalah kegiatan penilaian terhadap kemampuan Perusahaan rekondisi dan Perusahaan remanufakturing, termasuk kemampuan pelayanan purna jual.
15. Direktur Jenderal IUBTT adalah Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi.
16. Direktorat/Direktur pembina industri adalah Direktorat/Direktur Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian, Direktorat/Direktur Industri Elektronika dan Telematika, Direktorat/Direktur Industri Maritim Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan, dan Direktorat/Direktur Industri Alat Transportasi Darat.

(1) Perusahaan yang dapat mengimpor Barang modal bukan baru dengan Rekomendasi meliputi: a. Perusahaan rekondisi dan Perusahaan remanufakturing, yang mengimpor Barang modal bukan baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M- DAG/PER/12/2011, yang bukan merupakan Pos Tarif/HS 8901, 8902, 8903, 8904, dan 8905; b. Perusahaan pemakai langsung yang bergerak di bidang usaha angkutan dan/atau usaha lainnya di perairan yang mengimpor Barang modal bukan baru dengan Pos Tarif/HS 8901, 8902, 8903, 8904, dan 8905 yang berusia di atas 20 (dua puluh) tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2011; c. Perusahaan pemakai langsung yang mengimpor Barang modal bukan baru yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2011 dengan tujuan:

1. pengembangan ekspor dan investasi;
2. relokasi industri (bedol pabrik);
3. pembangunan infrastruktur; atau
4. untuk re-ekspor; atau d. Perusahaan rekondisi yang mengimpor Barang modal bukan baru dengan Pos Tarif 8701.20, 8704, 8705, 8706, 8707, 8708, 8716 untuk keperluan otomotif yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M- DAG/PER/12/2011 dengan tujuan untuk re-ekspor. (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal IUBTT.

Barang modal bukan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dengan Pos Tarif/HS 84 dan 85, huruf c, dan huruf d harus berusia maksimal 20 (dua puluh) tahun, kecuali untuk Pos Tarif/HS 8471.41.10.00 dan 8531.20.00.00 berusia maksimal 5 (lima) tahun dengan spesifikasi minimum Pentium 4 dan di kawasan berikat.

(1) Setiap Perusahaan rekondisi, Perusahaan remanufakturing atau Perusahaan pemakai langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

yang akan melakukan impor Barang modal bukan baru wajib memiliki Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. Perusahaan rekondisi dan Perusahaan remanufakturing yang mengimpor Barang modal bukan baru dengan mempertimbangkan kemampuan rekondisi, kemampuan remanufakturing, dan pelayanan purna jual dikaitkan dengan aspek pengembangan industri yang mencakup kemampuan atau kondisi dalam negeri; b. Perusahaan pemakai langsung yang mengimpor Barang modal bukan baru dengan Pos Tarif/HS 8901, 8902, 8903, 8904, dan 8905 yang berusia lebih dari 20 (dua puluh) tahun, dengan mempertimbangkan kemampuan produksi dalam negeri; c. Perusahaan pemakai langsung yang mengimpor Barang modal bukan baru yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/ PER/12/2011 dengan mempertimbangkan kemampuan produksi dalam negeri; dan d. Perusahaan rekondisi yang mengimpor Barang modal bukan baru dengan pos tarif 8701.20, 8704, 8705, 8706, 8707, 8708, 8716 untuk keperluan otomotif yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M- DAG/PER/12/2011 dengan memper-timbangkan kemampuan produksi dalam negeri. (3) Penilaian kemampuan rekondisi dan kemampuan remanufakturing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf d dilakukan oleh surveyor independen yang memiliki surat izin usaha jasa survey dan menjadi anggota IFIA (International Federation of Inspection Agency). (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh: a. Direktur Pembina industri bagi Perusahaan rekondisi dan Perusahaan remanufakturing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; dan b. Direktur Jenderal IUBTT bagi:

1. Perusahaan pemakai langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c; serta

2. Perusahaan rekondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.

Permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan kepada Direktur Pembina industri atau Direktur Jenderal IUBTT melalui Unit Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian dengan ketentuan bagi: a. Perusahaan rekondisi dan Perusahaan remanufakturing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melampirkan dokumen sebagai berikut:

1. Copy Izin Usaha Industri yang kegiatan usahanya melakukan rekondisi atau remanufakturing;
2. Rencana impor Barang modal bukan baru yang meliputi jumlah, jenis, spesifikasi teknis, nomor Pos Tarif/HS sepuluh digit, dan tahun pembuatan;
3. Hasil Survey kemampuan Perusahaan rekondisi atau Perusahaan remanufakturing yang diterbitkan oleh Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3);
4. Bukti surat permintaan dan/atau surat pernyataan bermaterai cukup dari Perusahaan pemakai langsung dalam negeri; dan
5. Bukti kemampuan pelayanan purna jual. b. Perusahaan pemakai langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yang mengimpor Barang modal bukan baru dengan Pos Tarif/HS 8901, 8902, 8903, 8904, dan 8905 yang berusia lebih dari 20 (dua puluh) tahun melampirkan dokumen sebagai berikut:
6. Copy izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan;
7. Copy Angka Pengenal Impor (API);
8. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
9. Rencana impor Barang modal bukan baru yang meliputi jumlah, jenis, spesifikasi teknis, nomor Pos Tarif/HS sepuluh digit, dan tahun pembuatan; dan
10. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa Barang modal bukan baru yang akan diimpor untuk salah satu tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dan tidak untuk dijadikan barang skrap (scrap).

c. Perusahaan pemakai langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan/atau Perusahaan rekondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yang mengimpor Barang modal bukan baru yang tidak tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M- DAG/PER/12/2011 melampirkan dokumen sebagai berikut:

1. Copy izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Copy Angka Pengenal Impor (API);
3. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. Rencana impor Barang modal bukan baru yang meliputi jumlah, jenis, spesifikasi teknis, nomor Pos Tarif/HS sepuluh digit, dan tahun pembuatan; dan
5. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa Barang modal bukan baru yang akan diimpor untuk salah satu tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dan tidak untuk dijadikan barang skrap (scrap) yang dilengkapi dengan dokumen pendukung.

Paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 secara lengkap dan benar, Direktur Jenderal IUBTT atau Direktur Pembina industri menerbitkan Rekomendasi atau menolak permohonan Rekomendasi.

Perusahaan yang tidak memiliki Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilarang untuk diberikan persetujuan impor Barang modal bukan baru.

Direktorat Pembina industri melakukan monitoring dan evaluasi kemampuan Perusahaan rekondisi yang telah memperoleh Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf d.

Ketentuan dan pedoman teknis pelaksanaan survey kemampuan rekondisi dan kemampuan remanufakturing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal IUBTT.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 09 Februari 2012 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN