Pasal 5

Permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan kepada Direktur Pembina industri atau Direktur Jenderal IUBTT melalui Unit Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian dengan ketentuan bagi: a. Perusahaan rekondisi dan Perusahaan remanufakturing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melampirkan dokumen sebagai berikut:

1. Copy Izin Usaha Industri yang kegiatan usahanya melakukan rekondisi atau remanufakturing;
2. Rencana impor Barang modal bukan baru yang meliputi jumlah, jenis, spesifikasi teknis, nomor Pos Tarif/HS sepuluh digit, dan tahun pembuatan;
3. Hasil Survey kemampuan Perusahaan rekondisi atau Perusahaan remanufakturing yang diterbitkan oleh Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3);
4. Bukti surat permintaan dan/atau surat pernyataan bermaterai cukup dari Perusahaan pemakai langsung dalam negeri; dan
5. Bukti kemampuan pelayanan purna jual. b. Perusahaan pemakai langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yang mengimpor Barang modal bukan baru dengan Pos Tarif/HS 8901, 8902, 8903, 8904, dan 8905 yang berusia lebih dari 20 (dua puluh) tahun melampirkan dokumen sebagai berikut:
6. Copy izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan;
7. Copy Angka Pengenal Impor (API);
8. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
9. Rencana impor Barang modal bukan baru yang meliputi jumlah, jenis, spesifikasi teknis, nomor Pos Tarif/HS sepuluh digit, dan tahun pembuatan; dan
10. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa Barang modal bukan baru yang akan diimpor untuk salah satu tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dan tidak untuk dijadikan barang skrap (scrap).

c. Perusahaan pemakai langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan/atau Perusahaan rekondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yang mengimpor Barang modal bukan baru yang tidak tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M- DAG/PER/12/2011 melampirkan dokumen sebagai berikut:

1. Copy izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Copy Angka Pengenal Impor (API);
3. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. Rencana impor Barang modal bukan baru yang meliputi jumlah, jenis, spesifikasi teknis, nomor Pos Tarif/HS sepuluh digit, dan tahun pembuatan; dan
5. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa Barang modal bukan baru yang akan diimpor untuk salah satu tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dan tidak untuk dijadikan barang skrap (scrap) yang dilengkapi dengan dokumen pendukung.