Peraturan Menteri Nomor 39-prt-m-2015 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 06 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

1. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah fasilitasi pemerintah berupa bantuan stimulan untuk pembangunan/peningkatan kualitas rumah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
2. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
3. Pembangunan rumah baru yang selanjutnya disingkat PB atau Perbaikan Total yang selanjutnya disingkat PT adalah kegiatan pembuatan bangunan rumah layak huni di atas tanah matang.
4. Peningkatan Kualitas rumah yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki komponen rumah dan/atau memperluas rumah untuk meningkatkan dan/atau memenuhi syarat rumah layak huni.
5. Perumahan swadaya adalah rumah-rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan.
6. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelengkapan dasar dan fasilitas yang dibutuhkan agar rumah dan lingkungan dapat berfungsi secara sehat dan aman.
7. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah himpunan MBR penerima BSPS.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang selanjutnya disingkat SKPD kabupaten/kota adalah unit kerja pemerintah kabupaten/kota yang membidangi perumahan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa

Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN. 12. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 13. Dihapus. 14. Rencana Penggunaan Dana yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen yang memuat informasi jenis pekerjaan/bahan bagunan; volume per jenis bahan bangunan; harga satuan dan jumlah biaya per jenis bahan bangunan; total biaya membangun dan sumber dana yang berfungsi bagi KPB dalam penggunaan dana BSPS dan swadaya penerima bantuan. 15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan. 16. Satuan kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah Satuan Kerja yang menangani bantuan stimulan perumahan swadaya. 17. Fasilitator adalah tenaga profesional lokal pemberdayaan yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya. 18. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Satker untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar. 19. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah suatu dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/PPK dan disampaikan kepada PP-SPM. 20. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan yang selanjutnya disingkat DRPB2 adalah dokumen yang memuat informasi daftar rencana pembelian bahan bangunan yang dibuat oleh penerima bantuan sebelum menarik dana bantuan dari rekening tabungan guna mengendalikan penggunaan dana BSPS. 21. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM- LS adalah surat perintah yang diterbitkan oleh PP-SPM kepada pihak ketiga atas dasar perikatan atau suatu surat keputusan. 22. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan

pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. 23. Bank/pos penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung dana bantuan stimulan yang akan disalurkan kepada penerima bantuan stimulan. 24. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan kecukupan minimal luas, kualitas, dan kesehatan bangunan. 25. Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) atau pejabat yang ditunjuk untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan/atau membayar seluruh pengeluaran Negara pada Bank/Sentral Giro yang ditunjuk. 26. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. 26A.Pihak ketiga adalah unsur pemerintah dan/atau badan usaha/badan hukum yang ditetapkan oleh Kepala Satker atau PPK untuk melaksanakan sebagian tugas dan tanggung jawab Satker atau PPK. 2. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf b, ayat (2) huruf b angka 7, ayat (2) huruf f, dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

(1) MBR yang memohon BSPS harus memenuhi persyaratan administrasi. (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. surat permohonan dari MBR; b. surat pernyataan di atas materai secukupnya yang menyatakan:

1. belum pernah menerima bantuan rumah berupa dana maupun barang yang bersumber dari APBN dan/atau APBD provinsi/kabupaten/kota;

2. tanah merupakan milik sendiri dan bukan tanah warisan yang belum dibagi;

3. satu-satunya rumah yang dimiliki untuk ditingkatkan kualitasnya atau belum memiliki rumah;

4. akan menghuni sendiri rumah yang mendapat BSPS;

5. tidak memberikan dana BSPS kepada pihak lain dengan dalih apapun;

6. bersungguh-sungguh mengikuti program BSPS dan melaksanakan semua peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan BSPS; dan

7. memberi kuasa kepada bank/pos penyalur untuk menyampaikan informasi isi rekening tabungan kepada PPK dan melakukan pendebetan rekening penerima bantuan atas perintah PPK. c. fotokopi sertifikat hak atas tanah; fotokopi surat bukti menguasai tanah; atau surat keterangan menguasai tanah dari kepala desa/lurah; d. fotokopi KTP nasional, atau KTP seumur hidup; dan fotokopi kartu keluarga; e. surat keterangan penghasilan dari tempat kerja bagi yang berpenghasilan tetap, atau dari kepala desa/lurah bagi yang berpenghasilan tidak tetap; dan f. RPD BSPS. (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf f sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

8. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a, dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

(1) Direktur Jenderal melaksanakan tugas dan tanggung jawab: a. merumuskan dan MENETAPKAN kebijakan dan strategi pencapaian BSPS; b. koordinasi pelaksanaan BSPS kepada kementerian/lembaga yang tugas dan fungsinya terkait dengan pelaksanaan kegiatan BSPS di tingkat pusat dan daerah; c. sosialisasi kebijakan BSPS; d. MENETAPKAN lokasi desa/kelurahan, atau kecamatan di setiap kabupaten/kota sebagai lokasi BSPS; dan e. pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan BSPS. (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dibantu oleh Direktur Rumah Swadaya, Kepala SKPD Provinsi dan/atau Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi perumahan.

4. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a, huruf d, huruf g, huruf i, dan huruf j dihapus, serta ayat (1) huruf f, huruf h, dan huruf k diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

(1) Kepala Satker melaksanakan tugas dan tanggung jawab: a. dihapus; b. MENETAPKAN tata kelola pencairan dana BSPS; c. mengesahkan surat keputusan penerima bantuan; d. dihapus; e. membuka rekening penampungan pada bank/pos penyalur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; f. membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban BSPS kepada Menteri melalui Direktur Jenderal; g. dihapus; h. MENETAPKAN tim koordinasi provinsi dan tim teknis kabupaten/kota; i. dihapus; j. dihapus; k. MENETAPKAN bank/pos penyalur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satker dibantu oleh PPK dan PP-SPM. 5. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf g, huruf h dan ayat (2) diubah serta ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf i dan huruf j dihapus, serta setelah ayat (2) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

(1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) melaksanakan tugas dan tanggung jawab : a. melakukan seleksi calon penerima bantuan; b. MENETAPKAN keputusan penerima bantuan; c. melakukan perikatan perjanjian dengan pihak ketiga; d. dihapus; e. dihapus; f. dihapus;

g. melakukan penyaluran bantuan; h. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pihak ketiga; i. dihapus; j. dihapus; (2) PPK dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf g dapat menunjuk pihak ketiga. (2a) Keputusan PPK tentang penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IIIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 6. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2) huruf b diubah, dan ayat (2) sebelum huruf a ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf a1, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

(1) Fasilitator dilakukan oleh perorangan. (2) Fasilitator melaksanakan tugas dan tanggung jawab : a1. menyiapkan calon penerima bantuan dan mendampingi dalam menyusun proposal BSPS; a. memberikan bimbingan teknis kepada KPB dalam melaksanakan pembelian bahan bangunan dan pelaksanaan pembangunan; dan b. mendampingi penerima bantuan dalam menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan 30% (tiga puluh persen) dan 100% (seratus persen). 7. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, serta setelah ayat (2) ditambahkan 4 (empat) ayat yakni ayat (2a), ayat (2b), ayat (2c), dan ayat (2d) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

(1) Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat diangkat dan ditetapkan oleh PPK. (2) Dihapus. (2a) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki kepedulian terhadap MBR dalam menghuni rumah yang layak;

b. mampu memberikan pemahaman dan pendampingan dalam pelaksanaan BSPS; c. berpengalaman dalam pemberdayaan masyarakat; dan d. mengikuti pelatihan dalam pelaksanaan BSPS. (2b) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Menengah Umum atau sederajat; b. sehat jasmani dan rohani; dan c. berdomisili pada lokasi. (2c) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada PPK berdasarkan persyaratan dan kriteria fasilitator. (2d) Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota tidak mengusulkan fasilitator maka PPK dapat MENETAPKAN fasilitator berdasarkan persyaratan dan kriteria. 8. Ketentuan Pasal 19 sebelum ayat (1) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan ayat (2) diubah, di antara huruf b dan huruf c disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf b1, dan diantara huruf c dan huruf d disisipkan 2 (dua) huruf yakni huruf c1 dan huruf c2, serta setelah ayat (2) ditambahkan 5 (lima) ayat yakni ayat (2a), ayat (2b), ayat (2c), ayat (2d), dan ayat (2e) sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

(1a) Penerima bantuan harus membentuk KPB. (1) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat melaksanakan tugas dan tanggung jawab: a. menunjuk toko/penyedia bahan bangunan; b. menyusun RPD untuk setiap anggota kelompok/penerima bantuan berdasarkan tingkat kerusakan rumah; b1. menyusun DRPB2 berdasarkan RPD; c. membuat perjanjian tertulis dengan toko/penyedia bahan bangunan yang ditunjuk sekurang-kurangnya meliputi:

1. identitas para pihak;

2. spesifikasi dan harga satuan bahan bangunan yang tidak melebihi harga satuan yang ditetapkan oleh pemda setempat;

3. jenis, volume dan harga bahan bangunan yang akan dikirim dalam bentuk DRPB2;

4. waktu pengiriman bahan bangunan; dan

5. waktu pembayaran; c1. menyusun proposal BSPS; c2. memeriksa jenis dan volume bahan bangunan yang dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan sesuai dengan DRPB2; d. melakukan pembangunan atau peningkatan kualitas rumah sesuai dengan RPD dalam waktu yang ditetapkan; dan e. menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada PPK. (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPB didampingi oleh fasilitator serta dikendalikan oleh tim teknis kabupaten/kota. (2a) Toko/penyedia bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya mempunyai: a. legalitas badan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; b. tempat usaha; c. bahan bangunan dan/atau mampu menyediakan bahan bangunan yang dibutuhkan KPB; dan d. rekening pada bank yang sama dengan bank/pos penyalur; (2b) Toko/penyedia bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) ditunjuk oleh KPB berdasarkan hasil musyawarah. (2c) Musyawarah penunjukan toko/penyedia bahan bangunan berdasarkan hasil penilaian penawaran harga terendah sekurang- kurangnya dari 3 (tiga) toko/penyedia bahan bangunan. (2d) Penunjukan toko/penyedia bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk format survey, berita acara, dan kontrak sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2e) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c1 sebagaimana tercantum pada Lampiran IIIC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

6. Ketentuan Pasal 20 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah serta ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

(1) KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat beranggotakan MBR penerima BSPS. (2) Jumlah anggota KPB paling banyak 15 (lima belas) orang. (3) Dalam hal terdapat jumlah KPB di suatu desa/kelurahan lebih dari 1 (satu), diberikan penamaan dengan romawi sesuai jumlah KPB. (4) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk kepengurusan yang sekurang-kurangnya terdiri dari ketua dan sekretaris. (5) Pengurus KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan keanggotaan KPB ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah. (6) Dihapus. 10. Ketentuan Pasal 21 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

(1) Bank/pos penyalur melaksanakan tugas dan tanggung jawab: a. menampung dana BSPS yang akan disalurkan kepada penerima BSPS; b. menyalurkan dana BSPS kepada penerima BSPS; c. menyampaikan informasi kepada kepala SKPD kabupaten/kota atas telah disalurkan dana BSPS tahap I dan tahap II ke rekening penerima BSPS; d. menerbitkan tabungan atas nama penerima BSPS di tiap desa/kelurahan; e. melayani penarikan tabungan oleh penerima BSPS di tiap desa/kelurahan; f. melakukan transfer/mengirim dana penerima BSPS ke rekening tempat pembelian bahan bangunan atas permintaan KPB; dan g. menyampaikan laporan penyaluran dan penarikan tabungan kepada PPK. (2) Dalam melayani penarikan tabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, bank/pos penyalur harus melakukan hal-hal : a. mencocokkan nama penerima, alamat dan nomor KTP yang tertera dalam buku tabungan dengan nama penerima, alamat dan nomor KTP yang tertera pada KTP asli; dan b. melihat DRPB2 yang sah dalam melakukan transfer/mengirim dana penerima BSPS ke rekening tempat pembelian bahan

bangunan atas permintaan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e. (3) Dihapus. 11. Ketentuan Pasal 24 dihapus. 12. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, serta setelah ayat (2) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

(1) Penggunaan dana BSPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat harus dituangkan dalam bentuk RPD. (2) Dihapus. (2a) Bentuk RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai format yang tercantum dalam Lampiran IVA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 13. Ketentuan Pasal 27 dihapus. 14. Ketentuan Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah serta ayat (4), dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

(1) Direktur Jenderal MENETAPKAN lokasi dan alokasi BSPS pada kabupaten/kota. (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan pemerintah daerah yang memenuhi kriteria umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan kriteria khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. (3) Setelah penetapan lokasi, Satker dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan penyiapan calon penerima bantun melalui pemberdayaan. (4) Dihapus. (5) Dihapus. 15. Ketentuan Pasal 29 dihapus 16. Diantara Pasal 29 dengan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 29A yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemberdayaan calon penerima bantuan oleh Satker dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota antara lain melalui : a. sosialisasi;

b. seleksi calon penerima bantuan; dan c. pendampingan. (2) Pemberdayaan calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan fasilitator. (3) Pemerintah daerah kabupaten/kota mengusulkan calon penerima bantuan hasil penyiapan masyarakat melalui pemberdayaan kepada PPK. (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) MENETAPKAN penerima bantuan atas usulan pemerintah daerah kabupaten/kota. (5) Pemberdayaan calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 tercantum pada Lampiran IVB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 17. Ketentuan Pasal 30 dihapus. 18. Ketentuan Pasal 33 dihapus. 19. Ketentuan Pasal 35 dihapus. 20. Ketentuan Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) diubah, dan ayat (6) dihapus, serta setelah ayat (6) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6a) sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

(1) Penarikan dana tabungan dilakukan setelah pembelian bahan bangunan oleh penerima bantuan. (2) Pembayaran pembelian bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara transfer langsung ke rekening tempat pembelian bahan bangunan yang ditunjuk oleh KPB setelah menerima bahan bangunan. (3) Penerima bantuan menarik dana pada tabungannya dalam 2 (dua) tahap. (4) Penarikan dana tahap I dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak diterimanya buku tabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2). (5) Penarikan dana tahap II dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterimanya buku tabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan sudah menyelesaikan pembangunan dengan progress paling sedikit 30% (tiga puluh persen) atau sudah membelanjakan dana BSPS tahap I sebesar 100% (seratus persen) dan sudah mulai membangun. (6) Dihapus.

(6a) Daftar rencana pembelian bahan bangunan oleh penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai format yang tercantum dalam Lampiran VA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 21. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) diubah dan setelah ayat (2) ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2a), dan ayat (2b), sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

(1) Tim Teknis kabupaten/kota melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penarikan dana dan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh KPB. (2) PPK melakukan pengawasan terhadap pengadaan barang BSPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat yang dilakukan oleh penyedia barang. (2a) Dalam pengawasan dan pengendalian Tim Teknis dan/atau PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melakukan pengelolaan pengaduan masyarakat. (2b) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) sesuai format yang tercantum dalam Lampiran VB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 22. Ketentuan Pasal 49 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

(1) Bank/pos penyalur dan penyedia barang wajib menyampaikan laporan berkala setiap bulan terhadap pelaksanaan penyaluran dana/barang kepada PPK paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. (2) KPB wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan kepada PPK untuk progres 30% (tiga puluh persen) dan progres 100% (seratus persen). (3) PPK melaporkan pelaksanaan BSPS setiap bulan kepada Kepala Satker dengan tembusan kepada Direktur Jenderal. (4) Kepala Satker wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (5) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) sesuai format yang tercantum dalam Lampiran VC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 23. Ketentuan BAB IX dihapus.

Pasal II

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan terkait pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 September 2015 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 September 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY