Peraturan Menteri Nomor 2-permen-m-2010 Tahun 2010 tentang RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2010-2014

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : (1) Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat tahun 2010-2014, yang selanjutnya disebut Renstra Kementerian adalah dokumen perencanaan Kementerian Perumahan Rakyat untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan 20l4; (2) Rencana Kerja Kementerian Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut dengan Renja Kementerian adalah dokumen perencanaan Kementerian
Perumahan Rakyat untuk periode 1(satu) tahun; (3) Menteri adalah Menteri Perumahan Rakyat.

(1) Rencana Strategis Kementerian meliputi uraian tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Perumahan Rakyat, Lingkungan Strategis, Visi dan Misi, Tujuan, Arah Kebijakan, Program, serta Sasaran dan Indikator Kinerja; (2) Rencana Strategis Kementerian merupakan arahan bagi setiap Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat dalam penyusunan Program 5 (lima) tahun pada masing-masing Satuan Kerja.

(1) Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat melaksanakan Program dalam Renstra Kementerian yang dituangkan dalam Renja Kementerian; (2) Dalam melaksanakan Renstra Kementerian, Satuan Kerja sebagaimana
dimaksud dalam ayat 1 pasal ini perlu berkoordinasi dengan Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten /Kota dan Pemangku Kepentingan lainnya.

Menteri melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Renstra dan Renja Kementerian.

Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010-2014 sebagaimana terdapat dalam lampiran peraturan ini merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari peratuan ini. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.61

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka semua proses penyusunan Renja Kementerian dan Program 5 (lima) tahun masing-masing Satuan Kerja harus mengacu pada Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan menempatkan dalan Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2010 MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

SUHARSO MONOARFA

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 2 Februari 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.61

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Perumahan dan permukiman merupakan hak dasar bagi setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) bahwa: setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 40 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.
Sebagai hak dasar yang fundamental dan sekaligus menjadi prasyarat bagi setiap orang untuk bertahan hidup dan menikmati kehidupan yang bermartabat, damai, aman dan nyaman maka penyediaan perumahan dan permukiman yang memenuhi prinsip- prinsip layak dan terjangkau bagi semua orang telah menjadi komitmen global sebagaimana dituangkan dalam Agenda Habitat (The Habitat Agenda, Istanbul Declaration on Human Settlements) dan Millenium Development Goals (MDGs). Untuk itu, Pemerintah bertanggungjawab untuk membantu masyarakat agar dapat bertempat tinggal serta melindungi dan meningkatkan kualitas permukiman dan lingkungannya.
Sejalan dengan amanat di atas, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 menetapkan bahwa sasaran pokok pembangunan perumahan dan permukiman jangka panjang adalah terpenuhi rumah layak huni dan terjangkau yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan yang memadai yang didukung oleh sistem pembiayaan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel untuk mewujudkan kota tanpa kumuh.
Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, selama periode tahun 2005–2009 Kementerian Perumahan Rakyat telah melaksanakan berbagai program pembangunan perumahan dan permukiman sesuai arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004–2009 yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kemenpera 2005– 2009. Pencapaian program pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara Perumahan Rakyat selama tahun 2005–2009 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Iklim yang Kondusif dalam Pembangunan Perumahan dan Permukiman melalui: (i) Penyiapan Draft Rancangan Perubahan UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman dan UU No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun serta penyiapan Revisi PP No. 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun (KASIBA) dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri (LISIBA BS); (ii) Pengembangan Norma, Standar, Peraturan dan Manual sebanyak 76 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat; (iii) Pengembangan kebijakan percepatan RENCANA STRATEGIS

KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2010–2014

www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.61 pembangunan rumah susun sederhana melalui Keppres No. 22 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan (PPRSKP) yang ditindaklanjuti dengan Pembentukan Tim Pelaksana dan Pokja di tingkat Pusat serta Tim Koordinasi Daerah di berbagai Provinsi dan Kabupaten/Kota; (iv) Pengembangan insentif fiskal dan kemudahan dalam pembangunan perumahan antara lain berupa pembebasan PPN dan penetapan PPH Final 1% untuk pembangunan RsH dan Rusuna, pedoman pengadaan tanah dan penetapan nilai jual tanah Negara untuk pembangunan Rusuna, serta pedoman bagi Pemerintah Daerah tentang kemudahan perijinan dan insentif dalam pembangunan rusuna; dan (v) pengembangan pembiayaan sekunder perumahan. 2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan dan Para Pelaku Pembangunan Perumahan dan Permukiman melalui: (i) Pengembangan kerjasama kelembagaan dengan berbagai pemangku kepentingan di bidang perumahan dan permukiman melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) serta penyiapan revitalisasi Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional (BKP4N); dan (ii) pemberdayaan pelaku pembangunan perumahan swadaya serta Bimbingan Teknik/Bantuan Teknik, pendampingan dan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan di bidang perumahan, baik kepada Pemda, masyarakat, dan lembaga keuangan bank dan non bank. 3. Meningkatkan Pendayagunaan Sumberdaya Perumahan dan Permukiman melalui: (i) standarisasi dan pengembangan sistem modular untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas bangunan; (ii) pemanfaatan lahan, khususnya tanah Pemerintah/BUMN/BUMD untuk pembangunan Rumah Susun Sederhana; dan
(iii) Penerapan teknologi tepat guna dalam rangka mendorong pemanfaatan bahan dan produksi bahan bangunan lokal yang murah serta konstruksi bangunan tahan gempa. 4. Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Rumah yang Layak Huni serta Meningkatkan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui:
(i) pembangunan rumah baru layak huni yang terdiri dari RSH Bersubsidi, RSH dan RS Non Subsidi, Rumah Khusus, serta Rumah Pasca Bencana sebanyak 1.241.118 unit; (ii) pembangunan Rusunawa sebanyak 37.709 unit; (iii) pembangunan Rusunami dengan peran serta swasta sebanyak 6.716 unit; (iv) pembangunan perumahan swadaya sebanyak 3.659.037 unit; dan (v) penataan kawasan skala besar dan kawasan khusus sebanyak 8.182 Ha.
Dalam rangka identifikasi kebutuhan dan pengembangan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman, Kementerian Perumahan Rakyat juga memperhatikan aspirasi masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya. Untuk itu, Kementerian Perumahan Rakyat telah menyelenggarakan berbagai kegiatan yang melibatkan partisipasi berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat dan dunia usaha, antara lain berupa Focused Group www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.61 Discussion (FGD), Workshop, Serial Diskusi serta Kongres Perumahan dan Permukiman II Tahun 2009. Kongres tersebut dihadiri oleh 1.645 peserta dari unsur Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, Bank, LKnB, LKM, Koperasi, BUMN, BUMD, LSM, Perguruan Tinggi, Pengembang, Asosiasi/Organisasi di bidang pembangunan perumahan dan permukiman serta pemangku kepentingan lainnya. Hasil kongres telah dituangkan dalam Deklarasi dan Agenda Menyongsong Era Baru Pembangunan Perumahan dan Permukiman Indonesia yang ditandatangani oleh 44 orang perwakilan Pemerintah Provinsi, pemangku kepentingan dan Kementerian Perumahan Rakyat. Hal-hal penting yang dihasilkan dalam Kongres tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan sebagian APBN dan APBD untuk memberikan bantuan, stimulan bidang perumahan bagi masyarakat yang lemah dan tidak mampu;
2. Mengupayakan kartu keluarga miskin berlaku untuk memberikan kemudahan keluarga miskin mendapatkan IMB, atau hal yang terkait dengan administrasi pembangunan rumahnya;
3. Mengupayakan peningkatan penyelenggaraan urusan perumahan dan permukiman ditingkat daerah;
4. Mendorong pengembangan sarana dan prasarana permukiman untuk memfasilitasi interaksi sosial bagi terwujudnya komunitas yang sehat;
5. Mengembangkan dan memobilisasi sumber-sumber pembiayaan bagi pengembangan perumahan dan permukiman;
6. Mengalokasikan minimum 1% APBN/APBD yang dapat menjadi pengungkit perwujudan hunian yang layak;
7. Mengupayakan pemupukan dana dari berbagai sumber penyediaan anggaran bagi percepatan pembangunan perumahan (baik dari APBN/D, bantuan luar negeri, dan pihak swasta);
8. Pelembagaan Dana Alokasi Khusus Perumahan;
9. Peningkatan subsidi dan insentif dalam pembangunan perumahan bagi MBR yang tepat sasaran;
10. Pemberian prasarana, sarana dan utilitas (PSU) pada kawasan yang membangun rumah MBR;
11. Pengoptimalan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dalam pembangunan perumahan dan permukiman bagi MBR;
12. Meningkatkan peran pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan perumahan dan permukiman bagi MBR;
13. Pengembangan prinsip kemitraan dan meningkatkan peran Corporate Social Responsibility (CSR) dalam pengembangan perumahan dan permukiman bagi masyarakat;
14. Mengembangkan perusahaan-perusahaan publik dan badan-badan di daerah, termasuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk pembangunan perumahan dan permukiman.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Selain merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, rumah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sehingga perlu dibina serta dikembangkan demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan dan www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.61 penghidupan masyarakat. Perumahan dan permukiman tidak hanya dilihat sebagai sarana kebutuhan kehidupan semata-mata, tetapi lebih dari itu merupakan proses bermukim manusia dalam menciptakan ruang kehidupan untuk memasyarakatkan dirinya, dan menampakkan jati diri. Disamping itu, pembangunan perumahan juga akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan karena memiliki multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi dan wilayah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah, serta penciptaan lapangan kerja.
Penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman baik di perkotaan maupun pedesaan untuk mendorong dan memperkukuh demokrasi ekonomi serta memberikan kesempatan yang sama dan saling menunjang antara badan usaha negara, koperasi, dan swasta berdasarkan asas kekeluargaan. Pembangunan di bidang perumahan dan permukiman yang bertumpu pada masyarakat memberikan hak dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berperan serta. Disamping itu, upaya peningkatan pembangunan perumahan dan permukiman juga perlu didukung dengan ketertiban dan kepastian hukum dalam pemanfaatan dan pengelolaannya. Sejalan dengan peran serta masyarakat di dalam pembangunan perumahan dan permukiman, Pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dalam wujud pengaturan dan pembimbingan, pendidikan dan pelatihan, pemberian bantuan dan kemudahan, penelitian dan pengembangan yang meliputi berbagai aspek yang terkait antara lain tata ruang, pertanahan, prasarana lingkungan, industri bahan dan komponen, jasa konstruksi dan rancang bangun, pembiayaan, kelembagaan, sumber daya manusia serta peraturan perundang- undangan.
Namun demikian, pembangunan perumahan dan permukiman masih dihadapkan pada tiga permasalahan pokok yaitu keterbatasan penyediaan rumah, meningkatnya jumlah rumah tangga yang menempati rumah yang tidak layak huni dan tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai, serta permukiman kumuh yang semakin meluas. Berikut, uraian permasalahan pokok yang dihadapi dalam pembangunan perumahan dan permukiman.

1. Keterbatasan penyediaan rumah. Pesatnya pertumbuhan penduduk dan rumah tangga menyebabkan kebutuhan akan perumahan baru semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sementara itu, dari sisi penyediaan, jumlah rumah yang terbangun belum mampu memenuhi pertumbuhan itu sendiri. Sepanjang periode 2005–2009, pertambahan rumah tangga baru mencapai 3,6 juta. Hal ini tidak mampu diikuti dengan pembangunan rumah baru yang mencapai 2,5 juta unit. Kondisi tersebut masih ditambah dengan adanya 555.000 unit rumah dengan kondisi rusak berat yang tidak dapat dihuni, sehingga kekurangan rumah (backlog) diperkirakan meningkat dari 5,8 juta unit pada tahun 2004 menjadi 7,4 juta pada akhir tahun 2009. Peningkatan jumlah backlog tersebut masih lebih rendah dibandingkan prediksi pada RPJMN tahap pertama yang memperkirakan pertumbuhan backlog akan mencapai 11,6 juta pada akhir 2009 apabila tidak dilakukan penanganan.
2. Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah yang tidak layak huni dan tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai. Pada tahun 2009, 4,8 juta unit rumah diperkirakan dalam kondisi rusak yakni rumah dengan dua dari tiga struktur dasarnya (dinding, lantai, dan atap) memerlukan perbaikan. Selain itu, menurut Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2008, sebanyak 13,8% rumah tangga masih menghuni rumah dengan lantai tanah, 12,4 % dengan dinding www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.61 belum permanen, dan 1,2 % tinggal di rumah yang beratapkan daun. Selain masalah kondisi rumah, kualitas suatu rumah juga diukur dengan tingkat aksesibilitas terhadap prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), seperti ketersediaan air bersih, listrik dan jamban. Pada tahun 2007, Badan Pusat Statistik mencatat bahwa sebanyak 21,1% rumah tangga di Indonesia belum dapat mengakses air bersih, sebanyak 8,54% rumah tangga masih belum mendapatkan sambungan listrik dan sebanyak 22,85% rumah tangga tidak memiliki akses terhadap jamban. Tingginya jumlah masyarakat yang tinggal di rumah yang belum memenuhi standar layak huni menjadi indikasi mengenai kondisi perekonomian masyarakat yang masih lemah, sehingga tidak mampu secara swadaya melakukan perbaikan ataupun peningkatan kualitas atas kondisi rumah tempat tinggalnya. Oleh karena itu, diperlukan intervensi dari pemerintah dalam upaya peningkatan kondisi perumahan dengan mengintegrasikan aspek fisik bangunan, lingkungan dan fasilitas pendukungnya.
3. Permukiman kumuh yang semakin meluas. Tekanan kebutuhan pembangunan perumahan telah bergeser ke wilayah perkotaan sebagai dampak dari urbanisasi. Jumlah penduduk perkotaan sudah mencapai lebih dari 50% dari total penduduk nasional dengan konsentrasi pertumbuhan di kota-kota besar dan metropolitan. Luas lahan perkotaan yang terbatas tidak mampu menampung desakan pertumbuhan penduduk dan pada akhirnya kerap memunculkan permukiman yang tidak teratur, kumuh, dan tidak layak huni. Penanganan permukiman kumuh yang belum holistik menyebabkan kondisi kekumuhan tidak dapat diatasi bahkan cenderung mengalami peningkatan luas. Hasil penelitian United Nation Development Programme (UNDP) mengindikasikan terjadinya perluasan permukiman kumuh mencapai 1,37% setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2009 luas permukiman kumuh diperkirakan menjadi 57.800 ha dari kondisi sebelumnya yakni 54.000 ha pada akhir tahun 2004. Permasalahan pokok di atas disebabkan oleh berbagai faktor sebagai berikut: Regulasi dan kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung terciptanya iklim yang kondusif dalam pembangunan perumahan dan permukiman. Sampai saat ini masih banyak regulasi dan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman yang perlu direvisi dan dilengkapi agar selaras dengan perkembangan lingkungan strategis dan kebijakan pembangunan nasional, antara lain UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, UU No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, PP No. 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri (KASIBA/LISIBA BS), PP No. 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Bagi Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia, PP No. 31 Tahun 2007 tentang tentang Perubahan Keempat Atas PP No. 12 Tahun 2001 tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan PP No. 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas).
   Khususnya yang terkait dengan kebijakan otonomi daerah, masih banyak NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) yang perlu dilengkapi dalam rangka penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat sesuai Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Di samping itu, regulasi dan kebijakan yang diterbitkan oleh instansi yang berbeda www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.61 masih belum terintegrasi dengan baik untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman secara terpadu. Keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan menengah-bawah terhadap lahan. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di perkotaan, keterbatasan lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman serta meningkatnya harga lahan telah mempersulit akses masyarakat untuk menempati hunian yang layak dan terjangkau di perkotaan. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan menengah-bawah, cenderung menempati hunian di pinggiran kota yang jauh dari lokasi pekerjaan serta menimbulkan permukiman liar di daerah perkotaan. Lemahnya kepastian bermukim (secure tenure). Pada akhir tahun 2007 masih terdapat 22,06% rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri namun belum didukung oleh bukti hukum berupa sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), girik, maupun akta jual beli. Tingginya biaya proses pengurusan di lapangan serta keterbatasan informasi terhadap prosedur sertifikasi dan rencana tata ruang mengakibatkan sebagian masyarakat menempati rumah tanpa memiliki bukti legalitas pemanfaatan lahan dan bangunan. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan ketidaksesuaian terhadap rencana tata ruang sehingga rawan mengalami penggusuran. Belum tersedia dana murah jangka panjang untuk meningkatkan akses dan daya beli masyarakat berpenghasilan menengah-bawah. Menurut data BPS tahun 2007, sebanyak 98% rumah tangga di Indonesia merupakan kelompok masyarakat berpenghasilan menengah-bawah, dimana sebanyak 91% merupakan masyarakat berpenghasilan rendah, yang memiliki keterbatasan daya beli. Selain itu, sebagian besar masyarakat bekerja di sektor informal dan tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga kesulitan untuk mengakses kredit perumahan yang disediakan oleh perbankan. Di sisi lain, sumber pendanaannya pun sangat terbatas karena hanya mengandalkan dana yang bersumber dari bank dan pemerintah. Padahal masih banyak alternatif sumber pembiayaan yang dapat dikembangkan, antara lain melalui tabungan perumahan nasional, kerjasama pemerintah-swasta dan sumber-sumber dana jangka panjang seperti jamsostek, taspen, dana pensiun dan tabungan perumahan lainnya yang sejenis. Namun, sampai saat ini sumber-sumber dana jangka panjang tersebut belum dapat dimobilisasi untuk pembiayaan perumahan bagi masyarakat menengah- bawah sebagai dana murah jangka panjang. Hal ini masih terkendala oleh regulasi yang mengatur pemanfaatan sumber-sumber dana tersebut. Belum efisien pasar primer dan belum berkembang pasar sekunder perumahan. Pembiayaan perumahan yang berkelanjutan harus didukung oleh pasar primer dan sekunder yang sehat. Namun, saat ini kinerja pasar primer masih belum efisien karena masih ada komponen biaya tinggi dalam pembangunan perumahan khususnya dalam perijinan. Hal ini menimbulkan ketidakefisienan pasar perumahan karena biaya tersebut akan diteruskan kepada konsumen sehingga semakin menjauhkan keterjangkauan masyarakat terhadap harga yang ditawarkan. Selain itu, prosedur dan jenis perijinan yang belum terstandarisasi semakin menambah ketidakpastian bagi para pelaku pembangunan perumahan dan permukiman. Di samping itu, kendala lainnya adalah sumber pendanaan untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) masih bertumpu pada dana pihak ketiga yang bersifat jangka pendek sehingga terjadi ketidaksesuaian antara sumber pendanaan dengan pemanfaatan yang bersifat jangka panjang. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah telah melembagakan pembiayaan www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.61 sekunder perumahan melalui pendirian PT. Sarana Multigriya Finansial (PT. SMF). Namun operasionalisasi PT. SMF masih terkendala oleh regulasi sehingga belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Belum mantapnya kelembagaan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mengamanatkan bahwa pembangunan perumahan merupakan urusan wajib pemerintah daerah. Namun hal ini belum disertai dengan peningkatan kapasitas kelembagaan di daerah baik dari sisi kualitas sumber daya manusia maupun perangkat organisasi untuk memenuhi standar pelayanan minimal di bidang - perumahan. Selain itu, koordinasi antar lembaga, baik di tingkat Pusat maupun Daerah belum berjalan dengan baik. Pemerintah telah berupaya membentuk Badan Koordinasi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Nasional (BKP4N), namun pada pelaksanaannya belum berfungsi secara efektif. Belum optimal pemanfaatan sumber daya perumahan dan permukiman. Pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat dan swasta. Pembangunan perumahan yang dilakukan oleh masyarakat secara swadaya belum disertai dengan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam membangun/ memperbaiki rumah. Sedangkan partisipasi swasta dalam pembangunan perumahan masih harus ditingkatkan antara lain melalui Corporate Social Responsibilities (CSR). Selain itu, sumber daya lokal, arsitektur dan teknologi serta hasil penelitian di bidang perumahan dan permukiman belum dimanfaatkan secara optimal.

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. VISI Dengan memperhatikan amanat peraturan perundangan, hasil pencapaian pembangunan perumahan pada periode sebelumnya, potensi dan permasalahan yang dihadapi serta aspirasi berbagai pemangku kepentingan, maka ditetapkan Visi Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010–2014 sebagai berikut:

Pencapaian visi tersebut memerlukan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan di bidang perumahan dan permukiman mengingat intensitas dan kompleksitas permasalahan yang harus ditangani. Kementerian Perumahan Rakyat sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam pencapaian visi tersebut memiliki kewenangan sebagai regulator, fasilitator maupun pelaksana pembangunan perumahan sehingga terpenuhi kebutuhan rumah yang layak huni bagi setiap keluarga Indonesia. 2.2. MISI Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka dirumuskan Misi Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010–2014 sebagai berikut: 1. Meningkatkan iklim yang kondusif dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman. Setiap Keluarga Indonesia Menempati Rumah Yang Layak Huni www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.61 2. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman serta didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas yang memadai. 3. Mengembangkan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang efisien, akuntabel dan berkelanjutan. 4. Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya perumahan dan permukiman secara optimal. 5. Meningkatkan peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan perumahan dan permukiman. 2.3. TUJUAN
1. Meningkatkan pengembangan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mendorong terciptanya iklim yang kondusif dalam pembangunan perumahan dan permukiman. 2. Meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan menengah-bawah terhadap lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman. 3. Meningkatkan pembangunan perumahan berbasis kawasan yang serasi dengan tata ruang, daya dukung lingkungan dan penyediaan infrastruktur. 4. Pemenuhan kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau serta didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai. 5. Mengurangi luas lingkungan permukiman kumuh. 6. Meningkatkan akses MBM termasuk MBR terhadap pembiayaan perumahan. 7. Meningkatkan pendayagunaan sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan perumahan dan permukiman. 8. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya pembangunan perumahan dan permukiman. 9. Mendorong peran dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pembangunan perumahan dan permukiman
10. Menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian Perumahan Rakyat dalam rangka memberikan pelayanan di bidang perumahan dan permukiman. 2.4. SASARAN STRATEGIS 1. Meningkatnya pengembangan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman, khususnya: (i) Revisi UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, (ii) Revisi UU No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, (iii) Revisi PP No. 80 Tahun 1999 tentang KASIBA/LISIBA BS, (iv) Revisi PP No. 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian bagi Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia, (v) Revisi PP No. 31 Tahun 2007 tentang tentang Perubahan Keempat Atas PP No. 12 Tahun 2001 tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan PPN, (vi) Revisi PP No. 15 Tahun 2004 tentang Perum Perumnas, (vii) Penyiapan masukan formulasi kebijakan Hak Tanggungan dalam rangka sekuritisasi KPR terkait dengan UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah, (viii) Revisi Keppres No. 22 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan, (ix) Revisi Keppres No. 63 Tahun 2000 tentang Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional (BKP4N), (x) Revisi Keppres No. 14 Tahun 1993 jo. Keppres No. 46 www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.61 Tahun 1994 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Taperum PNS), serta (xi) Pengembangan NSPK dalam rangka penerapan SPM bidang Perumahan Rakyat. 2. Terlaksana penataan dan pengelolaan lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman. 3. Terlaksana fasilitasi PSU Kawasan perumahan dan permukiman sebanyak 700.000 unit.
4. Terlaksana penataan lingkungan permukiman kumuh seluas 655 Ha dengan jumlah penduduk terfasilitasi sebanyak 130.000 jiwa. 5. Terlaksana pembangunan rumah susun sederhana berupa Rusunawa sebanyak 36.480 unit. 6. Terlaksana pembangunan Rumah Khusus sebanyak 5.000 unit termasuk rumah sederhana sewa dan rumah pasca bencana. 7. Terlaksana fasilitasi Pembangunan Rumah Swadaya berupa pembangunan baru sebanyak 50.000 unit. 8. Terlaksana fasilitasi Pembangunan Rumah Swadaya berupa peningkatan kualitas sebanyak 50.000 unit. 9. Terlaksana fasilitasi penyediaan PSU Perumahan Swadaya berupa bantuan stimulan PSU Swadaya sebanyak 50.000 unit. 10. Terlaksana fasilitasi pra-sertifikasi dan pendampingan pasca-sertifikasi lahan dan bangunan rumah bagi MBR sebanyak 30.000 unit. 11. Meningkatnya pemanfaatan sumber daya pembangunan perumahan dan permukiman serta pengembangan dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan teknologi maupun sumber daya dan kearifan lokal. 12. Terlaksana penyaluran bantuan subsidi perumahan sebanyak 1.350.000 unit. 13. Meningkatnya mobilisasi dan pemanfaatan sumber pembiayaan untuk mendukung pembangunan perumahan dan permukiman. 14. Terselenggara fungsi pelayanan bidang perumahan dan permukiman di tingkat pusat dan daerah (33 Provinsi). 15. Terlaksana DAK Perumahan dan Permukiman berupa fasilitasi PSU kawasan perumahan dan permukiman sebanyak 320.000 unit. 16. Terlaksana kewajiban pelayanan publik (Public Service Obligation) bidang perumahan dan permukiman. 17. Terselenggara tugas dan fungsi Kementerian Perumahan Rakyat secara efektif dan efisien.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL Sejalan dengan Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat dan mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh, maka pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya diarahkan pada: www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.61 a) penyelenggaraan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana dan sarana permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional, kredibel, mandiri, dan efisien;
b) penyelenggaraan pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya yang mandiri mampu membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari masyarakat dan pasar modal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan; dan
c) pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup.
Sebagai penjabaran dari RPJPN tersebut, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010–2014 menugaskan Kementerian Perumahan Rakyat untuk melaksanakan program dan kegiatan yang termasuk dalam prioritas Bidang Sarana dan Prasarana, sub bidang Perumahan dan Permukiman. Prioritas Nasional untuk sektor perumahan rakyat adalah Pembangunan 685.000 Rumah Sederhana Sehat Bersubsidi, 180 Tower Rusunami dan 650 twin block Rusunawa berikut fasilitas pendukung kawasan permukiman yang dapat menampung 836.000 keluarga yang kurang mampu pada 2012.
Sasaran umum yang akan dicapai dalam pembangunan perumahan dan permukiman adalah meningkatnya akses bagi rumah tangga terhadap rumah dan lingkungan permukiman yang layak, aman, terjangkau, dan didukung oleh prasarana dan sarana dasar serta utilitas yang memadai, serta memiliki jaminan kepastian hukum dalam bermukim (secure tenure) untuk mendukung pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs). Sasaran lain yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman di tingkat pusat dan daerah. Sedangkan, sasaran khusus untuk sektor perumahan adalah tersedianya akses bagi masyarakat terhadap perumahan baik perumahan baru maupun peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman serta kepastian hukum bagi 5,6 juta rumah tangga.
Untuk mewujudkan prioritas dan sasaran bidang perumahan dan permukiman, maka arah kebijakan pembangunan perumahan tahun 2010–2014 yang terkait dengam Kementerian Perumahan Rakyat adalah meningkatkan aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau, dengan:

1. Meningkatkan penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui (a) pembangunan 650 twin block rusunawa;
   (b) pembangunan 685.000 unit Rumah Sederhana Sehat Bersubsidi; (c) fasilitasi pembangunan 180 tower rusunami melalui peran swasta; (d) penyediaan prasarana, sarana dan utilitas pengembangan kawasan perumahan antara lain untuk mendukung pengembangan kota baru (New Town Development); (e) fasilitasi pembangunan baru/peningkatan kualitas perumahan swadaya serta penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan swadaya; (f) pembangunan rumah khusus termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana; (g) www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.61 fasilitasi penyediaan lahan; (h) pemanfaatan dan pengembangan sumber daya lokal, teknologi dan penelitian di bidang perumahan dan permukiman.
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat berpenghasilan menengah-bawah terhadap hunian yang layak dan terjangkau melalui: (a) penyediaan subsidi perumahan; (b) pengembangan fasilitasi likuiditas; (c) peningkatan mobilisasi sumber-sumber dana jangka panjang; dan (d) pengembangan tabungan perumahan nasional.
3. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan prasarana, sarana dasar, dan utilitas umum yang memadai dan terpadu dengan pengembangan kawasan perumahan dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.
4. Meningkatkan jaminan kepastian hukum dalam bermukim (secure tenure) melalui fasilitasi pra-sertifikasi dan pendampingan pasca-sertifikasi tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah; serta standardisasi perijinan dalam membangun rumah.
5. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman melalui (a) pengembangan regulasi dan kebijakan;
   (b) pemberdayaan dan kemitraan pelaku pembangunan perumahan dan permukiman; (c) peningkatan kapasitas dan koordinasi berbagai pemangku kepentingan pembangunan perumahan dan permukiman; (d) pengembangan pengelolaan aset (property management); (e) serta fasilitasi penyusunan rencana induk pengembangan permukiman daerah.
6. Memantapkan pasar primer dan pembiayaan sekunder perumahan yang didukung oleh sumber pembiayaan jangka panjang yang berkelanjutan melalui pengembangan informasi dan standardisasi KPR; serta pengembangan peraturan perundangan pendukungnya. Strategi pendanaan pembangunan untuk mendukung pencapaian sasaran bidang sarana dan prasarana, selain mengandalkan sumber pendanaan dari APBN juga mendorong sharing pembiayaan dari sumber-sumber lainnya yaitu dari:

1. Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD;
2. Swasta, baik melalui pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan mekanisme Kerjasama Pemerintah Swasta (Public-Private Partnership)
3. Luar negeri melalui Pinjaman dan Hibah Luar Negeri/PHLN).
   3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT Dalam rangka melaksanakan penugasan dari RPJM Nasional, maka untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Perumahan Rakyat maka disusun arah kebijakan dan strategi Kementerian Perumahan Rakyat sebagai berikut:
4. Pengembangan regulasi dan kebijakan untuk menciptakan iklim yang kondusif, serta koordinasi pelaksanaan kebijakan di tingkat Pusat dan Daerah dalam rangka www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.61 pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan dan Permukiman.
5. Peningkatan pemenuhan kebutuhan Rumah Layak Huni (RLH) yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) serta kepastian bermukim bagi masyarakat berpenghasilan menengah-bawah, melalui: a. Pembangunan rumah layak huni (RLH) melalui pasar formal maupun secara swadaya masyarakat baik untuk pembangunan baru maupun peningkatan kualitas; b. Pembangunan rumah susun sederhana (rusuna) baik sewa maupun milik; c. Penyediaan PSU perumahan dan permukiman yang memadai untuk pengembangan kawasan dan PSU perumahan swadaya; d. Penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh; e. Pembangunan rumah khusus, termasuk rumah sederhana sewa dan pasca bencana; f. Pengembangan kawasan khusus, termasuk kawasan perbatasan, daerah tertinggal dan pasca bencana; g. Fasilitasi pra sertifikasi dan pendampingan pasca sertifikasi tanah bagi MBR.
6. Pengembangan sistem pembiayaan perumahan dan permukiman bagi MBM melalui: a. Pengembangan pembiayaan perumahan melalui fasilitas likuiditas; b. Pengembangan Tabungan Perumahan Nasional; c. Peningkatan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan perumahan dan permukiman.
7. Peningkatan pendayagunaan sumberdaya pembangunan perumahan dan permukiman serta pengembangan dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan teknologi maupun sumber daya dan kearifan lokal.
8. Peningkatan sinergi pusat-daerah dan pemberdayaan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan perumahan dan permukiman. Strategi Kementerian Perumahan Rakyat untuk memastikan tercapaianya sasaran- sasaran pembangunan perumahan dan permukiman tahun 2010–2014 adalah sebagai berikut: a. Mengefektifkan kewenangan perumusan kebijakan dan regulasi untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi percepatan pembangunan perumahan dan permukiman melalui pengembangan dan penyediaan produk-produk pengaturan yang memadai; b. Memantapkan koordinasi antar pemangku kepentingan dan kelembagaan di bidang perumahan dan permukiman untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman yang lebih terintegrasi; c. Mengefektifkan kewenangan operasionalisasi kebijakan untuk mendukung penyediaan perumahan dan permukiman khususnya sebagai proyek-proyek percontohan dan best practice di berbagai lokasi terpilih yang dapat direplikasi dan dikembangkan secara lebih luas; d. Mengoptimalkan peran dan kapasitas para pemangku kepentingan, khususnya peran pemerintah daerah dalam pembangunan perumahan dan permukiman melalui www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.61 bimbingan/bantuan teknis, pendampingan dan penyebarluasan informasi dan kebijakan nasional pembangunan perumahan dan permukiman; e. Memanfaatkan dan mendayagunakan sumberdaya perumahan dan permukiman, hasil penelitian dan pengembangan teknologi, serta kearifan lokal untuk mendukung pembangunan perumahan dan permukiman yang berkelanjutan; f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber pembiayaan perumahan dan permukiman yang akuntabel dan berkelanjutan; g. Memanfaatkan peluang kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan dan permukiman. Pendanaan dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis pembangunan perumahan dan permukiman tidak hanya mengandalkan anggaran Kementerian Perumahan Rakyat yang bersumber dari APBN, tetapi juga membutuhkan dukungan sharing pembiayaan dari para pemangku kepentingan lainnya, antara lain:
9. Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD, antara lain untuk: a. Melaksanakan SPM bidang Perumahan; b. Sharing dalam penyediaan PSU; c. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya; d. Dana pendamping untuk pelaksanaan Hibah Daerah.
10. Masyarakat yang melaksanakan pembangunan perumahan dan permukiman secara swadaya.
11. Bank dan LKNB yang berpartisipasi dalam penyaluran subsidi perumahan, yaitu untuk penyediaan pokok pinjaman.
12. Pengembang yang berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan RSH dan Rusunami.
13. Perusahaan swasta lainnya, yaitu melalui pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan mekanisme Kerjasama Pemerintah Swasta (Public-Private Partnership) antara lain untuk: a. Fasilitasi dan stimulasi (bantuan sosial) pembangunan perumahan swadaya; b. Penyediaan perumahan bagi pekerja.
14. Luar negeri melalui Pinjaman dan Hibah Luar Negeri/PHLN untuk membiayai proyek- proyek pembangunan perumahan dan permukiman yang strategis. Sehubungan dengan implementasi Otonomi Daerah dan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka mekanisme pendanaan dalam rangka mendorong sinergi Pusat dan Daerah dalam melaksanakan pembangunan perumahan dan permukiman akan ditingkatkan, yaitu melalui Dana Alokasi Khusus, Dana Dekonsentrasi dan Hibah Daerah. Di samping itu, pemerintah juga memberikan subsidi yang merupakan kewajiban pemerintah (PSO) kepada penyedia jasa di bidang perumahan untuk mencapai standar pelayanan minimum tertentu yang akan dicapai. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesinambungan pelayanan perumahan dan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
    Program dan Kegiatan Untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pembangunan perumahan di atas, Kementerian Perumahan Rakyat menyusun program-program sebagai berikut: www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.61
15. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lain Kementerian Perumahan Rakyat
16. Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman
17. Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan dan Permukiman

Program-program tersebut dapat dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan pokok dengan unit kerja pelaksana sebagaimana ditunjukkan pada tabel 1 berikut ini. TABEL 1 STRUKTUR PROGRAM, KEGIATAN POKOK DAN UNIT KERJA
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2010–2014

NO PROGRAM/KEGIATAN POKOK UNIT KERJA A PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT I SEKRETARIAT KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT Perencanaan dan penganggaran pembangunan perumahan dan permukiman Biro Perencanaan dan Anggaran Peningkatan produk hukum, humas dan kepegawaian Biro Hukum, Humas dan Kepegawaian Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Biro Umum Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Perumahan Rakyat Inspektorat Dukungan pengembangan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman Staf Ahli Menteri B PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN II DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN Perencanaan dan koordinasi pelaksanaan pengembangan kawasan Asdep Sistem Pengembangan Kawasan Pengembangan kawasan skala besar dan non skala besar Asdep Pengembangan Kawasan Skala Besar Fasilitasi pembangunan PSU kawasan perumahan dan permukiman Pengembangan kawasan khusus dan penataan lingkungan permukiman kumuh Asdep Pengembangan Kawasan Khusus Fasilitasi pembangunan PSU kawasan perumahan dan permukiman Fasilitasi dan stimulasi penataan lingkungan permukiman kumuh Pengembangan lingkungan hunian berimbang Asdep Keserasian Kawasan Pengembangan keterpaduan prasarana perumahan dan permukiman Asdep Keterpaduan Prasarana Kawasan III DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL Perencanaan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan perumahan formal Asdep Urusan Pengembangan Sistem Perumahan 10 Pengembangan rumah susun sederhana Asdep Urusan Penyediaan Rumah Susun 11 Pembangunan rumah susun sederhana sewa 12 Pengembangan rumah khusus Asdep Urusan Penyediaan Rumah Khusus 13 Fasilitasi pembangunan rumah khusus 14 Pegembangan rumah tidak bersusun Asdep Urusan Penyediaan www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.61 NO PROGRAM/KEGIATAN POKOK UNIT KERJA Rumah Tidak Bersusun 15 Pengembangan PSU perumahan dan permukiman Asdep Urusan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas IV DEPUTI BIDANG PERUMAHAN SWADAYA 16 Perencanaan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan perumahan swadaya Asdep Pengembangan Sistem Perumahan Swadaya 17 Pengembangan pembangunan baru perumahan swadaya Asdep Pembangunan Baru Perumahan Swadaya 18 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya 19 Pengembangan peningkatan kualitas perumahan swadaya Asdep Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya 20 Fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya 21 Pengembangan PSU perumahan swadaya Asdep Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum 22 Fasilitasi pembangunan PSU perumahan swadaya 23 Fasilitasi pra-sertifikasi dan pendampingan pasca-sertifikasi 24 Peningkatan kapasitas dalam rangka pembangunan perumahan swadaya Asdep Penguatan Kerjasama Kelembagaan C PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN V DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN Perencanaan dan koordinasi pengembangan pembiayaan perumahan dan permukiman Asdep Pengembangan Sistem Pembiayaan Bantuan Subsidi Perumahan Pengembangan pola bantuan pembiayaan perumahan dan permukiman Asdep Pola Pembiayaan Pengembangan kerjasama pembiayaan perumahan dan permukiman Asdep Kerjasama Pembiayaan Pengembangan dan penggalangan sumber-sumber pembiayaan perumahan Asdep Mobilisasi Dana Pengembangan investasi perumahan dan permukiman Asdep Investasi Keterangan: Kegiatan yang dicetak miring merupakan penugasan RPJMN

Sejalan dengan amanat Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, maka kegiatan operasionalisasi kebijakan penyediaan rumah dan pengembangan lingkungan perumahan sebagai bagian dari permukiman termasuk penyediaan rumah susun dan penyediaan prasarana dan sarana lingkungannya yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja yang berbentuk Pusat.

UNIT KERJA OPERASIONALISASI KEBIJAKAN NO PROGRAM/KEGIATAN POKOK UNIT KERJA Operasionalisasi Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman Pusat Pengembangan Perumahan Operasionalisasi Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan dan Permukiman Pusat Pembiayaan
Perumahan

www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.61 Struktur Organisasi Kementerian Perumahan Rakyat tersebut dapat dilihat pada Bagan 1 berikut ini.

BAGAN 1 STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN DEPUTI BIDANG PERUMAHAN SWADAYA DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN SISTEM PEMBIAYAAN SEKRETARIAT KEMENTERIAN NEGARA BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN BIRO UMUM ASISTEN DEPUTI POLA PEMBIAYAAN ASISTEN DEPUTI KERJASAMA PEMBIAYAAN ASISTEN DEPUTI MOBILISASI DANA ASISTEN DEPUTI INVESTASI ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN SISTEM KAWASAN ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN KAWASAN SKALA BESAR ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN KAWASAN KHUSUS ASISTEN DEPUTI KETERPADUAN PRASARANA KAWASAN ASISTEN DEPUTI KESERASIAN KAWASAN ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN SISTEM PERUMAHAN SWADAYA ASISTEN DEPUTI PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN SWADAYA ASISTEN DEPUTI PEMBANGUNAN BARU PERUMAHAN SWADAYA ASISTEN DEPUTI PRASARANA, SARANA, UTILITAS UMUM ASISTEN DEPUTI PENGUATAN KERJASAMA KELEMBAGAAN ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN SISTEM PERUMAHAN ASISTEN DEPUTI PENYEDIAAN RUMAH SUSUN ASISTEN DEPUTI PENYEDIAAN RUMAH TIDAK BERSUSUN ASISTEN DEPUTI PENYEDIAAN RUMAH KHUSUS ASISTEN DEPUTI PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS INSPEKTORAT PUSAT PENGEMBANGAN PERUMAHAN BIRO HUKUM, KEPEGAWAIAN DAN HUMAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PUSAT PEMBIAYAAN PERUMAHAN STAF AHLI MENTERI

1. SAM BID. Ekonomi & Keuangan
2. SAM BID. Hukum & Pertanahan
3. SAM BID. Iptek & Industri
4. SAM BID. Sosial & Peran Serta Masyarakat
5. SAM BID. Otonomi Daerah KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN DEPUTI BIDANG PERUMAHAN SWADAYA DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN SISTEM PEMBIAYAAN SEKRETARIAT KEMENTERIAN BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN BIRO UMUM ASISTEN DEPUTI POLA PEMBIAYAAN ASISTEN DEPUTI KERJASAMA PEMBIAYAAN ASISTEN DEPUTI MOBILISASI DANA ASISTEN DEPUTI INVESTASI ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN SISTEM KAWASAN ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN KAWASAN SKALA BESAR ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN KAWASAN KHUSUS ASISTEN DEPUTI KETERPADUAN PRASARANA KAWASAN ASISTEN DEPUTI KESERASIAN KAWASAN ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN SISTEM PERUMAHAN SWADAYA ASISTEN DEPUTI PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN SWADAYA ASISTEN DEPUTI PEMBANGUNAN BARU PERUMAHAN SWADAYA ASISTEN DEPUTI PRASARANA, SARANA, UTILITAS UMUM ASISTEN DEPUTI PENGUATAN KERJASAMA KELEMBAGAAN ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN SISTEM PERUMAHAN ASISTEN DEPUTI PENYEDIAAN RUMAH SUSUN ASISTEN DEPUTI PENYEDIAAN RUMAH TIDAK BERSUSUN ASISTEN DEPUTI PENYEDIAAN RUMAH KHUSUS ASISTEN DEPUTI PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS INSPEKTORAT PUSAT PENGEMBANGAN PERUMAHAN BIRO HUKUM, KEPEGAWAIAN DAN HUMAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PUSAT PEMBIAYAAN PERUMAHAN STAF AHLI MENTERI
6. SAM BID. Ekonomi & Keuangan
7. SAM BID. Hukum & Pertanahan
8. SAM BID. Iptek & Industri
9. SAM BID. Sosial & Peran Serta Masyarakat
10. SAM BID. Otonomi Daerah www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.61 Kebutuhan Pendanaan Untuk menjalankan berbagai program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran RPJMN 2010– 2014 bidang perumahan dan permukiman serta sasaran strategis Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010–2014, maka kebutuhan pendanaan baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, swasta dan masyarakat sebagaimana pada Tabel 2 berikut ini. TABEL 2 KEBUTUHAN INVESTASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN TAHUN 2010–2014 Rp. Juta Pengembangan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman 2.398.010 2.398.010 - -
    Pembangunan Rumah Baru Layak Huni 1.355.380 119.543.180 31.443.180 500.000 87.600.000 a RsH Bersubsidi Unit 1.200.000 66.000.000 18.923.510 - 66.000.000 b RUSUNAWA TB 380 5.060.000 4.560.000 500.000 - c RUSUNAMI Unit 150.000 21.600.000 2.700.000 - 21.600.000 d Rumah Khusus Unit 5.000 259.670 259.670 - - e PSO Perumahan 5.000.000 5.000.000 Pembangunan Perumahan Swadaya 100.000 3.500.000 822.500 - 2.677.500 a Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya Unit 50.000 2.750.000 536.250 - 2.213.750 b Fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya Unit 50.000 750.000 286.250 - 463.750 Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh 1.251.600 1.043.000 208.600 -
    a Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Ha 655 1.251.600 1.043.000 208.600 -
    Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas 6.611.260 6.611.260 - -
    a PSU Kawasan Unit 700.000 4.375.010 4.375.010 - -
    b PSU Swadaya Unit 50.000 236.250 236.250 - -
    c DAK Perumahan dan Permukiman: PSU Kawasan Unit 320.000 2.000.000 2.000.000 Grand Total 133.304.050 42.317.950 708.600 90.277.500 *) Intervensi Pemerintah Pusat berupa subsidi RSH dan Rusunami tidak dihitung sebagai investasi Pemerintah Pusat Swasta dan Masyarakat Pemerintah Daerah Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Perumahan dan Permukiman 2010 - 2014 No Uraian Kegiatan Satuan Biaya Kebutuhan Pendanaan Sasaran

www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.61 PENUTUP

Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010–2014 merupakan arahan dasar yang dijabarkan secara operasional oleh masing-masing unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat sehingga sasaran kegiatan yang ingin dicapai nantinya dapat memenuhi misi pembangunan perumahan dan permukiman. Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan rumah baru layak huni yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum yang memadai serta meningkatnya kepastian hukum dalam bermukim, peningkatan kualitas perumahan dan permukiman, serta penataan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh.
Dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangungan yang berkelanjutan dan transparan serta akuntabel diharapkan pembangunan perumahan dan permukiman dapat berjalan secara optimal sehingga pada akhirnya pemenuhan hunian yang layak sebagai hak dasar rakyat dapat lebih terjamin guna mewujudkan masyarakat yang lebih berjati diri, mandiri dan produktif. Dengan demikian, Rencana Strategis ini tidak bersifat kaku dan selalu terbuka untuk disempurnakan. Hal ini sesuai dengan prinsip perencanaan pembangunan nasional sebagai suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan sehingga bersifat adaptif terhadap lingkungan strategis yang senantiasa berubah.

LAMPIRAN LAMPIRAN 1. TARGET PEMBANGUNAN TAHUN 2010 – 2014 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT LAMPIRAN 2. KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010 – 2014

KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.61

LAMPIRAN 2 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT Total I A 127,61 156,63 242,46 303,33 341,35 1.171,38 Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat 33,30 30,29 39,88 44,54 44,91 192,92 a. Jumlah kegiatan perlengkapan yang dapat dilaksanakan 0,31 0,29 0,38 0,42 0,43 1,82 b. Jumlah kegiatan pemeliharaan dan perawatan Barang Milik Negara 0,28 0,26 0,34 0,38 0,39 1,65 c. Jumlah pelayanan kerumahtanggaan 0,16 0,15 0,20 0,22 0,23 0,97 d. Jumlah kegiatan penatausahaan pembayaran gaji, honorarium dan tunjangan pegawai tepat waktu 26,46 24,06 31,68 35,39 35,76 153,35 e. Jumlah kegiatan pelatihan, pembinaan administrasi yang tertib administratif 6,08 5,53 7,29 8,13 8,11 35,13 66,07 97,71 164,15 214,84 250,43 793,20 a. Jumlah penyelesaian dokumen pengaturan perencanaan dan evaluasi bidang perumahan dan permukiman 0,91 1,97 1,11 1,25 1,27 6,51 b. Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran bidang perumahan dan permukiman 6,30 3,86 5,17 5,54 8,10 28,97 c. Jumlah penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan penganggaran di bidang perumahan dan permukiman 50,04 82,47 144,06 193,14 223,16 692,87 d. Jumlah penyelenggaraan bintek dan bantek di bidang perumahan dan permukiman 2,52 3,26 4,22 4,61 4,61 19,22 e. Jumlah kegiatan pendataan dan pengembangan sistem jaringan serta informasi perumahan dan permukiman 4,29 3,81 4,98 5,33 5,23 23,64 f Jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi 0,91 1,36 3,35 3,59 3,50 12,71 g. Jumlah penyelesaian dokumen evaluasi kinerja di Lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat 1,09 0,98 1,27 1,38 4,56 9,28 Anggaran RPJMN Biro Umum Biro Perencanaan dan Anggaran ANGGARAN KEMENPERA (BA 091) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Perencanaan dan penganggaran pembangunan perumahan dan permukiman Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Perumahan Rakyat KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010 - 2014 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT No Indikator Kegiatan Unit Kerja

          19,00               19,72               27,16               32,39               34,49             132,77 

a. Jumlah produk pengaturan yang dihasilkan 3,17 2,72 4,43 5,88 6,84 23,05 b. Jumlah koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan 3,01 5,28 7,24 9,19 10,13 34,86 c. Jumlah monev penyusunan peraturan perundang-undangan 0,32 0,34 0,45 0,55 0,59 2,25 d. Jumlah penyuluhan dan penyebaran informasi 6,43 5,85 7,72 8,62 8,71 37,34 e. Jumlah fasilitasi penyelenggaraan keprotokolan 0,50 0,46 0,61 0,67 0,68 2,92 f. Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kehumasan 1,46 1,33 1,76 1,96 1,98 8,48 g. Jumlah kegiatan pengembangan aparatur Kementerian Perumahan Rakyat 2,97 2,70 3,57 3,98 4,01 17,23 h. Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas SDM aparatur Kementerian Perumahan Rakyat 1,14 1,04 1,38 1,54 1,55 6,64 2,86 3,64 4,48 4,66 4,34 19,97 a. Jumlah audit dan pemeriksaan yang dilaksanakan 1,75 2,08 2,17 2,34 2,29 10,64 b. Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan 1,10 1,55 2,30 2,32 2,05 9,32 6,39 5,28 6,79 6,89 7,18 32,53 a. Jumlah telaah pengembangan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman di bidang Ekonomi dan Keuangan 1,28 1,06 1,36 1,38 1,44 6,51 b. Jumlah telaah pengembangan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman di bidang Otonomi Daerah 1,28 1,06 1,36 1,38 1,44 6,51 c. Jumlah telaah pengembangan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman di bidang Sosial dan Peran Serta Masyarakat 1,28 1,06 1,36 1,38 1,44 6,51 d. Jumlah telaah pengembangan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman di bidang Iptek dan Industri 1,28 1,06 1,36 1,38 1,44 6,51 e. Jumlah telaah pengembangan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman di bidang Hukum dan Pertanahan 1,28 1,06 1,36 1,38 1,44 6,51 Inspektorat Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Perumahan Rakyat Staf Ahli Menteri Biro Hukum, Kepegawaian dan humas Peningkatan produk hukum, humas dan kepegawaian Dukungan pengembangan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman

www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.61 B 2.151,08 2.500,60 2.908,81 2.177,28 2.373,28 12.111,05 I 705,56 970,09 1.237,86 1.406,12 1.591,05 5.910,68 Deputi Bidang Pengembangan Kawasan 15,08 15,87 17,26 18,65 20,50 87,35 a. Jumlah perumusan kebijakan, regulasi dan NSPK 0,53 0,66 0,73 0,79 1,32 4,03 b. Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan 11,24 11,90 12,56 13,23 13,89 62,82 c. Jumlah pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan 3,31 3,31 3,97 4,63 5,29 20,50 21,82 32,27 42,06 59,05 76,04 231,24 a. Jumlah perumusan kebijakan, regulasi dan NSPK 1,98 2,51 3,04 4,50 5,95 17,99 b. Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan 19,84 29,76 39,01 54,55 70,09 213,26 c. Jumlah pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan - - - - - -
546,74 700,40 863,10 965,74 1.144,97 4.220,95 Jumlah bantuan stimulan PSU pengembangan kawasan skala besar dan non skala besar 546,74 700,4 863,1 965,74 1144,97 4.220,95 14,27 14,93 15,19 19,81 23,76 87,96 a. Jumlah perumusan kebijakan, regulasi dan NSPK 2,36 2,36 2,63 3,94 5,25 16,54 b. Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan 11,90 12,56 12,56 15,87 18,52 71,42 c. Jumlah pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan - - - - - -
18,10 30,92 43,15 44,36 17,53 154,06 Jumlah bantuan stimulan PSU pengembangan kawasan khusus 18,1 30,92 43,15 44,36 17,53 154,06 75,00 160,00 240,00 280,00 288,00 1.043,00 Luas permukiman kumuh yang terfasilitasi 75,00 160,00 240,00 280,00 288,00 1.043,00 7,01 7,67 8,60 9,52 10,45 43,25 a. Jumlah perumusan kebijakan, regulasi dan NSPK 1,06 1,06 1,32 1,59 1,85 6,88 b. Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan 5,95 6,61 7,27 7,94 8,60 36,37 c. Jumlah pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan - - - - - -
7,54 8,03 8,51 8,99 9,79 42,87 a. Jumlah perumusan kebijakan, regulasi dan NSPK 1,27 1,27 1,27 1,27 1,59 6,67 b. Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan 6,28 6,76 7,24 7,72 8,21 36,20 c. Jumlah pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan - - - - - -
Asdep Pengembangan Kawasan Skala Besar Asdep Sistem Pengembangan Kawasan Asdep Pengembangan Kawasan Khusus Fasilitasi dan stimulasi penataan lingkungan permukiman kumuh Fasilitasi pembangunan PSU kawasan perumahan dan permukiman Fasilitasi pembangunan PSU kawasan perumahan dan permukiman Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman Perencanaan dan koordinasi pelaksanaan pengembangan kawasan Pengembangan kawasan skala besar dan non skala besar Pengembangan kawasan khusus dan penataan lingkungan permukiman kumuh Pengembangan Lingkungan Hunian Berimbang Pengembangan keterpaduan prasarana perumahan dan permukiman Asdep Keserasian Kawasan Asdep Keterpaduan Prasarana Kawasan

II 1.276,43 1.261,20 1.279,07 571,99 591,24 4.979,94 Deputi Bidang Perumahan Formal 9,26 8,10 8,10 8,10 8,10 41,66 a. Jumlah perumusan kebijakan, regulasi dan NSPK 2,89 1,74 1,74 1,74 1,74 9,84 b. Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 31,82 c. Jumlah pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan - - - - - -
8,10 8,10 7,52 6,94 6,94 37,61 a. Jumlah perumusan kebijakan, regulasi dan NSPK 2,89 2,89 2,31 1,74 1,74 11,57 b. Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 26,04 c. Jumlah pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan - - - - - -
1.200,00 1.200,00 1.200,00 480,00 480,00 4.560,00 a. Jumlah Rusunawa terbangun 1.200,00 1.200,00 1.200,00 480,00 480,00 4.560,00 5,79 5,79 5,79 5,79 5,79 28,93 a. Jumlah perumusan kebijakan, regulasi dan NSPK 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 5,79 b. Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan 4,63 4,63 4,63 4,63 4,63 23,14 c. Jumlah pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan - - - - - -
42,87 28,80 47,25 60,75 80,00 259,67 a. Jumlah rumah khusus terbangun 42,87 28,8 47,25 60,75 80,00 259,67 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 26,04 a. Jumlah perumusan kebijakan, regulasi dan NSPK 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 8,68 b. Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 17,36 c. Jumlah pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan - - - - - -
Asdepur Penyediaan Rumah Susun Asdepur Penyediaan Rumah Khusus Pengembangan Rumah Khusus Pengembangan Rumah Tidak Bersusun 10 Pengembangan Rumah Susun Sederhana Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Fasilitasi pembangunan Rumah Khusus Perencanaan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan perumahan formal Asdepur Pengembangan Sistem Perumahan Asdepur Penyediaan Rumah Tidak Bersusun

            5,21                 5,21                 5,21                 5,21                 5,21               26,04 

a. Jumlah perumusan kebijakan, regulasi dan NSPK 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 5,79 b. Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 20,25 c. Jumlah pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan - - - - - -
III 169,09 269,32 391,87 199,16 190,99 1.220,43 Deputi Bidang Perumahan Swadaya 5,29 6,86 7,40 7,03 7,36 33,93 a. Jumlah perumusan kebijakan, regulasi dan NSPK - 1,32 1,32 0,66 0,66 3,97 b. Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan 4,96 5,12 5,58 5,79 6,03 27,48 c. Jumlah pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan 0,33 0,41 0,50 0,58 0,66 2,48 Asdepur Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perencanaan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan perumahan swadaya Pengembangan PSU perumahan dan permukiman Asdep Pengembangan Sistem Perumahan Swadaya

www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.61 5,01 5,08 4,72 4,92 4,36 24,09 a. Jumlah perumusan kebijakan, regulasi dan NSPK 0,99 1,03 0,58 0,66 - 3,26 b. Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan 3,52 3,55 3,64 3,76 3,86 18,34 c. Jumlah pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan 0,49 0,50 0,50 0,50 0,51 2,49 75,00 125,00 178,75 82,50 75,00 536,25 a. Jumlah fasilitasi dan stimulasi pembangunan baru perumahan swadaya 75,00 125,00 178,75 82,50 75,00 536,25 5,12 6,45 7,69 6,78 6,20 32,24 a. Jumlah perumusan kebijakan, regulasi dan NSPK 0,58 1,32 1,98 1,98 1,32 7,19 b. Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan 4,05 4,63 5,21 4,30 4,38 22,57 c. Jumlah pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 2,48 37,50 62,50 97,50 45,00 43,75 286,25 a. Jumlah fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya 37,50 62,50 97,50 45,00 43,75 286,25 5,03 5,46 5,66 5,93 6,12 28,22 a. Jumlah perumusan kebijakan, regulasi dan NSPK 0,50 0,66 0,69 0,70 0,71 3,26 b. Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan 4,54 4,80 4,98 5,23 5,41 24,96 c. Jumlah pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan - - - - - -
30,00 50,00 81,25 37,50 37,50 236,25 a. Jumlah Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan PSU Perumahan Swadaya 30,00 50,00 81,25 37,50 37,50 236,25 - 2,25 3,00 3,00 3,75 12,00 a. Jumlah unit lahan dan bangunan rumah yang terfasilitasi pra-sertifikasi dan 0,00 2,25 3,00 3,00 3,75 12,00 6,13 5,71 5,90 6,51 6,94 31,19 a. Jumlah perumusan kebijakan, regulasi dan NSPK 2,15 1,05 1,12 1,69 1,90 7,91 b. Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan 3,98 4,66 4,79 4,81 5,04 23,28 c. Jumlah pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan - - - - - -
C 70,29 76,64 82,84 87,96 94,28 412,01 I 70,29 76,64 82,84 87,96 94,28 412,01 Deputi Bidang Pembiayaan 43,69 47,38 50,66 52,56 55,34 249,65 a. Jumlah perumusan kebijakan, regulasi dan NSPK 1,75 1,93 2,12 2,33 2,57 10,71 b. Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan 24,99 27,29 29,15 30,06 31,81 143,31 c. Jumlah pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan 16,95 18,16 19,39 20,16 20,96 95,63 5,99 6,59 7,25 7,98 8,77 36,58 a. Jumlah perumusan kebijakan, regulasi dan NSPK 5,99 6,59 7,25 7,98 8,77 36,58 b. Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan - - - - - -
c. Jumlah pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan - - - - - -
7,60 8,36 9,20 10,11 11,13 46,40 a. Jumlah perumusan kebijakan, regulasi dan NSPK - - - - - -
b. Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan 7,60 8,36 9,20 10,11 11,13 46,40 c. Jumlah pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan - - - - - -
Asdep Pembangunan Rumah Baru Perumahan Swadaya Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya Fasilitasi pembangunan PSU perumahan swadaya Pengembangan kerjasama pembiayaan perumahan dan permukiman Fasilitasi pra sertifikasi dan pendampingan pasca sertifikasi Pengembangan pembangunan baru perumahan swadaya Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan dan Permukiman Fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya Pengembangan pola bantuan pembiayaan perumahan dan permukiman Pengembangan peningkatan kualitas perumahan swadaya Asdep Penguatan Kerjasama Kelembagaan Pengembangan PSU perumahan swadaya Peningkatan kapasitas dalam rangka pembangunan perumahan swadaya Perencanaan dan koordinasi pengembangan pembiayaan perumahan dan permukiman Asdep Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Asdep Pengembangan Sistem Pembiayaan Asdep Kerja Sama Pembiayaan Asdep Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya Asdep Pola Pembiayaan

            7,13                 7,85                 8,63                 9,49               10,44               43,54 

a. Jumlah perumusan kebijakan, regulasi dan NSPK - - - - - -
b. Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan 7,13 7,85 8,63 9,49 10,44 43,54 c. Jumlah pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan - - - - - -
5,87 6,46 7,11 7,82 8,60 35,85 a. Jumlah perumusan kebijakan, regulasi dan NSPK - - - - - -
b. Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan 5,87 6,46 7,11 7,82 8,60 35,85 c. Jumlah pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan - - - - - -
2.348,98 2.733,87 3.234,11 2.568,57 2.808,91 13.694,44 JUMLAH KEBUTUHAN ANGGARAN BA 091 Pengembangan investasi perumahan dan permukiman Asdep Investasi Pengembangan dan penggalangan sumber-sumber pembiayaan perumahan Asdep Mobilisasi Dana

II A 3.240 3.840 4.440 4.440 4.740 20.700,00 a. Jumlah bantuan subsidi KPR RSH 2.250 2.700 3.150 3.000 3.150 14.250,00 b. Jumlah bantuan subsidi perumahan 1.050 3.750,00 c. Jumlah bantuan subsidi KPR Sarusunami 2.700,00 923,51 923,51 a. Jumlah pembayaran tunggakan subsidi tahun 2008 - 2009 923,51 923,51 4.163,51 3.840,00 4.440,00 4.440,00 4.740,00 21.623,51 Tunggakan Subsidi Tahun 2008 - 2009 JUMLAH KEBUTUHAN ANGGARAN BA 999 Bantuan Subsidi Perumahan Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan dan Permukiman ANGGARAN SUBSIDI (BA 999) Asdep Pengembangan Sistem Pembiayaan

www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.61 III A 352,06 272,94 441,69 445,81 487,50 2.000,00 a. Jumlah fasilitasi dan stimulasi pembangunan PSU Kawasan perumahan dan permukiman 352,06 272,94 441,69 445,81 487,50 2.000,00 352,06 272,94 441,69 445,81 487,50 2.000,00 IV A 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00 a. Jumlah rumah layak huni terbangun 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00 I Pusat Pengembangan Perumahan II Pusat Pembiayaan Perumahan Keterangan: Kegiatan yang dicetak miring merupakan Kegiatan Prioritas sesuai penugasan RPJMN 2010 - 2014 BUMN yang Ditunjuk sebagai Pelaksana PSO Perumahan JUMLAH KEBUTUHAN ANGGARAN BA 999 Pemerintah Kab./Kota penerima DAK Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman PSO PERUMAHAN Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman DANA ALOKASI KHUSUS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN OPERASIONALISASI KEBIJAKAN JUMLAH KEBUTUHAN ANGGARAN BA 999 PSO PERUMAHAN Dana Alokasi Khusus Perumahan dan Permukiman Operasionalisasi Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman Operasionalisasi Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan dan Permukiman Sesuai alokasi anggaran pembangunan fisik Kementerian Perumahan Rakyat Sesuai alokasi anggaran subsidi dan bantuan pembiayaan perumahan

www.djpp.depkumham.go.id