Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2014 tentang JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di

instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural. 7. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. 8. Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengelolaan wilayah laut pesisir dan pulau-pulau kecil. 9. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah. 10. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, antar sektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 11. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. 12. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya. 13. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. 14. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 15. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit minimal yang harus dicapai oleh Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan. 16. Uraian Tugas adalah suatu paparan semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan

kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu. 17. Tim Penilai Kinerja Instansi adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah yang bertugas menjamin objektivitas penilaian oleh pejabat penilai kinerja dan memberikan pertimbangan terhadap usulan kenaikan pangkat dan/atau jabatan Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir. 18. Nilai Kinerja adalah nilai prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir termasuk dalam rumpun hayati.

(1) Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir berkedudukan sebagai pejabat fungsional di bidang pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau- pulau kecil pada instansi pusat dan daerah. (2) Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier.

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

(1) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mempunyai kewajiban sebagai berikut: a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir; b. menyusun pedoman formasi jabatan fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir; c. MENETAPKAN standar kompetensi jabatan fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir;

d. mensosialisasikan jabatan fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir; e. menyusun kurikulum pelatihan fungsional dan teknis fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir; f. menyelenggarakan pelatihan fungsional dan teknis Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir; g. melakukan uji kompetensi terhadap Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir untuk kenaikan jenjang jabatan Ahli Madya dan Ahli Utama; h. mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir; i. menyusun standar kualitas hasil kerja pejabat fungsional; j. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir; k. memfasilitasi penyusunan etika profesi dan kode etik Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir; l. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada Tim Penilai jabatan fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir; dan m. melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka penjaminan kualitas jabatan fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir. (2) Instansi pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(1) Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir merupakan Jabatan Fungsional Keahlian. (2) Jenjang Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi terdiri atas: a. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama; b. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda; c. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Madya; dan d. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Utama.

(3) Jenjang pangkat dan golongan ruang Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau- pulau kecil. (2) Hasil kerja jabatan fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir, meliputi: a. peta tematik; b. rekomendasi teknis rencana zonasi WP3K; c. peta alokasi pemanfaatan ruang; d. peta kesesuaian pemanfaatan ruang; e. peta arahan pola dan struktur ruang; f. rekomendasi rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi; g. rekomendasi pemanfaatan kawasan konservasi perairan; h. rekomendasi pengembangan kemitraan dan jejaring kawasan konservasi; i. rekomendasi jenis/tipe kawasan konservasi; j. rekomendasi pencadangan penetapan dan penataan batas kawasan konservasi; k. rekomendasi pembentukan lembaga pengelola kawasan konservasi; l. rekomendasi efektifitas pengelolaan kawasan konservasi; m. laporan status dan populasi jenis ikan; n. rekomendasi ijin pemanfaatan dan peredaran jenis ikan; o. rekomendasi rekayasa genetik jenis ikan; p. basis data resiko bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan bencana geologis lainnya di wilayah pesisir; q. basis data resiko bencana banjir, tanah longsor dan bencana hidro-meteorologis di wilayah pesisir; r. basis data kerentanan terhadap dampak perubahan iklim akibat gelombang ekstrim, kenaikan paras muka air laut dan bencana klimatologis lainnya di wilayah pesisir; s. basis data kerentanan terhadap dampak perubahan iklim akibat gelombang laut berbahaya, erosi pantai, angin puting

beliung dan bencana hidro-meteorologis lainnya di wilayah pesisir; t. rekomendasi teknis upaya mitigasi bencana di wilayah pesisir; u. rekomendasi teknis upaya adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir; v. materi sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap upaya mitigasi bencana di wilayah pesisir; w. materi sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap upaya adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir; x. materi sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap upaya adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir; y. materi bimbingan teknis peningkatan ketangguhan terhadap bencana di wilayah pesisir; z. materi bimbingan teknis peningkatan ketangguhan terhadap perubahan iklim di wilayah pesisir; aa. telaahan untuk bahan masukan NSPK terkait mitigasi bencana di wilayah pesisir; bb. telaahan untuk bahan masukan NSPK terkait adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir; cc. rekomendasi teknis upaya pengendalian pencemaran di wilayah pesisir dan laut; dd. database sebaran pencemaran di wilayah pesisir; ee. database pemanfaatan wilayah pesisir dan lautan; ff. rekomendasi teknis pemberian izin lokasi; gg. rekomendasi teknis pemberian izin pengelolaan; hh. kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan; ii. database kerusakan sumberdaya pesisir; jj. rekomendasi teknis ijin reklamasi pesisir; kk. rekomendasi teknis rehabilitasi ekosistem pesisir; ll. rekomendasi teknis pemberian Ijin pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Perairan disekitarnya dalam rangka penanaman modal asing; mm. laporan promosi investasi pulau-pulau kecil; nn. laporan kegiatan Fasilitasi Investasi Pulau-pulau Kecil; oo. prospektus Investasi pulau-pulau Kecil; pp. data sumber daya hayati, sosial budaya pulau-pulau kecil serta lingkungan pulau-pulau kecil; qq. perencanaan teknis upaya rehabilitasi di wilayah Pulau-pulau Kecil;

rr. perencanaan teknis upaya mitigasi bencana dan perubahan iklim di wilayah Pulau-pulau Kecil; ss. laporan hasil identifikasi pulau-pulau kecil; tt. laporan analisis data primer dan sekunder; uu. laporan analisi pengembangan pulau-pulau kecil; vv. laporan hasil survey penamaan pulau-pulau kecil; ww. data dan Informasi Pulau-pulau Kecil melalui Website 'www.ppk-kkp.go.id'; xx. data dan Informasi data spasial; yy. data dan informasi terkait kebutuhan jenis sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil termasuk PPKT; zz. laporan analisis data dan informasi kebutuhan jenis sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil termasuk PPKT; aaa. dokumen Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Pulau-pulau Kecil; bbb. laporan koordinasi lintas sektoral; ccc. sarana dan Prasarana Dasar serta Pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat pulau-pulau kecil; ddd. materi mengenai metode/pola/mekanisme pengelolaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil; eee. buku pedoman pelaksanaan dan pengelolaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil; fff. laporan pembinaan kelompok pengelola sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil; ggg. data Kelompok Pengelola sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil yang sudah mendapatkan pelatihan; hhh. laporan Potensi Usaha Kelautan dan perikanan; iii. laporan hasil survey sumber daya pesisir; jjj. laporan kebutuhan IPTEK tepat guna bagi masyarakat pesisir; kkk. laporan Akses Permodalan; lll. laporan Analisis kelayakan Usaha Masyarakat Pesisir; mmm.laporan produksi garam rakyat; nnn. laporan pemetaan dan analisis penerapan hukum adat di WP3K; ooo. laporan pemberdayaan Perempuan Pesisir; ppp. laporan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Wilayah pesisir; qqq. laporan monitoring dan evaluasi PELP; (3) Uraian kegiatan/tugas Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir, meliputi:

a. melakukan analisis data dan informasi spasial tematik (12 data set); b. melakukan analisis data dan informasi non spasial; c. melakukan analisis data dan informasi spasial dan non spasial kondisi eksisting wilayah pesisir; d. melakukan analisis data dan informasi kriteria peruntukkan ruang P3K; e. menyusun peta rencana zonasi WP3K; f. melakukan identifikasi dan analisis data dan informasi spasial dan non spasial terkait pengelolaan dan Zonasi kawasan konservasi; g. melakukan identifikasi dan analisis daya dukung dan daya tampung terhadap pemanfaatan kawasan konservasi perairan Untuk Pariwisata alam perairan, penangkapan, pembudidayaan ikan, penelitian dan pendidikan; h. melakukan analisis data dan informasi pengembangan kemitraan dan jejaring kawasan konservasi; i. melakukan kegiatan analisis data kawasan konservasi; j. melakukan analisis data dan informasi sesuai kriteria pencadangan penetapan dan penataan batas kawasan konservasi; k. melakukan analisis kebutuhan kelembagaan pengelola kawasan konservasi; l. melakukan valuasi pengelolaan kawasan konservasi; m. melakukan identifikasi jenis ikan dan genetik ikan yang dilindungi dan atau terancam punah; n. melakukan analisis jenis ikan dan genetik ikan; o. menyusun rekomendasi untuk melaksanakan rekayasa genetik jenis ikan terancam punah; p. menyusun dan memperbaharui basis data risiko bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan bencana geologis lainnya di wilayah pesisir; q. menyusun dan memperbaharui basis data risiko bencana banjir, tanah longsor dan bencana hidro-meteorologis di wilayah pesisir; r. menyusun dan memperbaharui basis data kerentanan terhadap dampak perubahan iklim akibat gelombang ekstrim, kenaikan paras muka air laut dan bencana klimatologis lainnya di wilayah pesisir; s. menyusun dan memperbaharui basis data kerentanan terhadap dampak perubahan iklim akibat gelombang laut berbahaya,

erosi pantai, angin puting beliung dan bencana hidro- meteorologis lainnya di wilayah pesisir; t. melakukan analisis tingkat bahaya, kerentanan, kapasitas masyarakat, risiko dan kebutuhan upaya mitigasi bencana di wilayah pesisir; u. melakukan analisis tingkat keterpaparan, sensitivitas, kapasitas masyarakat, kerentanan dan kebutuhan upaya adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir; v. menyusun materi sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap upaya mitigasi bencana di wilayah pesisir; w. menyusun materi sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap upaya adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir; x. menyusun materi bimbingan teknis peningkatan ketangguhan terhadap bencana di wilayah pesisir; y. menyusun materi bimbingan teknis peningkatan ketangguhan terhadap perubahan iklim di wilayah pesisir; z. menyusun telaah untuk bahan masukan NSPK terkait mitigasi bencana di wilayah pesisir; aa. menyusun telaah untuk bahan masukan NSPK terkait adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir; bb. melakukan analisis jenis dan dampak pencemaran di wilayah pesisir dan laut; cc. melakukan analisis data dan informasi spasial dan non spasial jenis, lokasi dan dampak pencemaran wilayah pesisir; dd. melakukan analisis data (spasial dan pengembangan database) kesesuaian pemanfaatan pesisir dan kelautan; ee. melakukan analisis teknis kesesuaian lokasi dan penatausahaan perizinan lokasi; ff. melakukan analisis teknis kesesuaian lokasi dan penatausahaan perizinan pengelolaan; gg. menyiapkan kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan; hh. melakukan analisis data jenis-jenis kerusakan ekosistem pesisir; ii. melakukan analisis terhadap dokumen proposal, rencana induk, rancangan detil, Studi kelayakan & Izin Lingkungan, serta dokumen izin pengambilan sumber material reklamasi; jj. melakukan analisis teknis lokasi, metodologi, jenis, jumlah dan luasan ekosistem yang akan direhabilitasi;

kk. melakukan analisis teknis kesesuaian dan kmlayakan bisnis dalam pemanfaatan sumber daya pulau-pulau Kecil dan perairan disekitarnya; ll. melakukan analisis teknis target promosi investasi pulau-pulau kecil; mm. melakukan proses fasilitasi Investasi pulau-pulau kecil; nn. menyusun prospektus investasi pulau-pulau kecil sebagai bahan promosi investasi pulau-pulau kecil; oo. melakukan Pengumpulan data sumber daya hayati, sosial budaya pulau-pulau kecil serta lingkungan pulau-pulau kecil; pp. menganalisis kondisi dan penyebab kerusakan sumber daya hayati dan sosial budaya serta lingkungan pulau-pulau kecil; qq. mengidentifikasi dan menginventarisasi potensi bencana dan dampak perubahan iklim; rr. mengidentifikasi dan menginventarisasi potensi bencana dan dampak perubahan iklim (Perpres RI No. 64/2010 Tentang Mitigasi Bencana di wilayah Pulau-pulau Kecil); ss. melakukan identifikasi dan analisis data dan informasi spasial dan non spasial sumber daya pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya; tt. melakukan analisis data primer dan sekunder sumber daya pulau-pulau kecil; uu. melakukan analisis pengembangan pulau-pulau kecil dengan memperhatikan kondisi sumberdaya alam yang tersedia dan daya dukung lingkungan pulau-pulau kecil; vv. melakukan analisis data spasial, penetapan koordinat, dan penamaan rupa bumi pulau-pulau kecil di INDONESIA; ww. melakukan up-dating data base direktori pulau-pulau kecil pada web site PPK; xx. melakukan pengolahan spasial dan updating data spasial dalam mendukung peta satu INDONESIA; yy. melakukan pengumpulan data dan informasi terkait kebutuhan jenis sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil termasuk PPKT; zz. melakukan analisa data dan informasi terkait kebutuhan jenis sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil termasuk PPKT; aaa. menyiapkan Perencanaan Teknis (DED) dan Perencanaan Bisnis (FS) penyediaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil;

bbb. melakukan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan Pembangunan serta Pengembangan Sarana dan Prasarana di pulau-pulau kecil; ccc. melakukan Pembangunan Sarana dan Prasarana di pulau- pulau kecil termasuk PPKT; ddd. melakukan pembahasan materi dengan pihak terkait mengenai metode/pola/mekanisme pengelolaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil; eee. melakukan penyusunan pedoman pelaksanaan dan pengelolaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil; fff. melakukan Pembinaan Terhadap Kelompok Masyarakat Pengelola Bantuan Sarana dan Prasarana di Pulau-pulau Kecil termasuk PPKT; ggg. melakukan Penguatan Kelembagaan terhadap kelompok pengelola sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil; hhh. menganalisis dan mengevaluasi potensi usaha KP; iii. melakukan kegiatan spasial dan non spasial kondisi sosekbud masyarakat pesisir; jjj. menyusun laporan kebutuhan IPTEK tepat guna bagi masyarakat pesisir; kkk. melakukan analisis akses permodalan dengan pelaku usaha / perbankan-non perbankan di WP3K; lll. melakukan analisis kelayakan usaha masyarakat pesisir; mmm.melakukan survey dan analisis data, informasi, luasan lahan, iklim dan prasarana penunjang produksi garam rakyat; nnn. melakukan pemetaan dan analisis penerapan hukum adat di WP3K; ooo. melakukan kegiatan pemberdayaan perempuan pesisir; ppp. melakukan survey dan analisis peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; qqq. menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir. (4) Tugas tambahan Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir, meliputi: a. membuat modul bahan ajar diklat pengelola ekosistem laut dan pesisir; b. membuat karya tulis ilmiah di bidang pengelolaan ekosistem laut dan pesisir; c. membuat model kebijakan sebagai bahan diklat pengelola ekosistem laut dan pesisir; d. membuat alat bantu diklat pengelola ekosistem laut dan pesisir;

e. membuat audio visual untuk diklat pengelola ekosistem laut dan pesisir; f. mengembangkan buku pedoman tentang pengelolaan ekosistem laut dan pesisir; g. menyusun/mengembangkan juklak/juknis di bidang pengelolaan ekosistem laut dan pesisir; h. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok jabatannya. (5) Komposisi untuk kenaikan pangkat/jabatan Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir setingkat lebih tinggi berasal dari: a. tugas pokok; dan/atau b. tugas tambahan. (6) Pejabat fungsional yang melaksanakan kegiatan tugas tambahan diberikan nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (7) Pelaksanaan kegiatan Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) untuk setiap jenjang jabatan diatur lebih lanjut oleh pimpinan instansi pembina.

(1) Pada awal tahun, setiap Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan. (2) SKP Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan. (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan. (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

(1) Angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat dan jabatan Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir ditetapkan berdasarkan hasil penilaian kinerja Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir. (2) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonversi ke dalam angka kredit kumulatif sebagai berikut: a. nilai kinerja sebesar 91 ke atas atau dengan sebutan sangat baik mendapatkan angka kredit sebesar 150% dari angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;

b. nilai kinerja sebesar 76 - 90 atau dengan sebutan baik mendapatkan angka kredit sebesar 125% dari angka kredit yang harus dicapai setiap tahun; c. nilai kinerja sebesar 61 - 75 atau dengan sebutan cukup mendapatkan angka kredit sebesar 100% dari angka kredit yang harus dicapai setiap tahun; d. nilai kinerja sebesar 51 - 60 atau dengan sebutan kurang mendapatkan angka kredit sebesar 75% dari angka kredit yang harus dicapai setiap tahun; e. Nilai kinerja sebesar 50 ke bawah atau dengan sebutan buruk mendapatkan angka kredit sebesar 50% dari angka kredit yang harus dicapai setiap tahun. (3) Angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat dan jabatan Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Penilaian kinerja Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. (5) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, pejabat fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir wajib mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.

(1) Dalam rangka menjamin objektivitas dan keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai, dibentuk tim penilai kinerja instansi. (2) Tim penilai kinerja instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas: a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh para pejabat penilai; b. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam pengembangan PNS, dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, dan promosi, serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pejabat fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir; (3) Tim Penilai Kinerja Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Pengelolaan Ekosistem Laut dan Pesisir, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir. (4) Susunan keanggotaan Tim Penilai Kinerja Instansi sebagai berikut: a. seorang Ketua merangkap anggota;

b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan c. paling kurang 3 (tiga) orang anggota. (5) Anggota Tim Penilai Kinerja Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir. (6) Anggota Tim Penilai Kinerja Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, paling sedikit 1 (satu) orang dari unsur BKD Provinsi/Kabupaten/Kota. (7) Sekretaris Tim Penilai Kinerja Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian. (8) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Instansi, yaitu: a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir yang dinilai; b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir; dan c. aktif melakukan penilaian. (9) Apabila jumlah anggota Tim Penilai Kinerja Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dipenuhi dari Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir, maka anggota Tim Penilai Kinerja Instansi dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir.

Tata cara penilaian kinerja Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir dan tata kerja tim penilai kinerja instansi ditetapkan oleh Instansi Pembina.

(1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat pejabat fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan formasi.

(1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan jabatan Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan formasi. (3) Selain memenuhi syarat kinerja, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat PNS dalam jabatan Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir yaitu Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) PNS yang di angkat untuk pertama kali dalam jabatan Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir harus memenuhi syarat: a. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang perikanan/ilmu kelautan/planologi/ geografi/ lingkungan; b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; c. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional untuk jabatan fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir; dan d. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir. (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir yang telah ditetapkan melalui pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil. (3) Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir. (4) Ketentuan mengenai pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir.

(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. tersedia lowongan formasi untuk jabatan Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir;

b. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang perikanan/ilmu kelautan/planologi/ geografi/ lingkungan ; c. pangkat paling rendah Penata Muda Tk.I, golongan ruang III/b; d. telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional untuk Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir; e. mengikuti dan lulus uji kompetensi; f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil paling kurang 2 tahun; g. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan h. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun. (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir, diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

(1) PNS yang menduduki jabatan fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan. (2) Kompetensi Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir meliputi: a. kompetensi teknis, antara lain:

1. kompetensi kerja khusus perencanaan pengelolaan kawasan konservasi perairan;

2. kompetensi perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

3. kompetensi pengelolaan sumber daya pulau-pulau kecil;

4. kompetensi pemanfaatan dan pengendalian sumberdaya pesisir dan laut;

5. kompetensi pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengembangan usaha. b. kompetensi sosial-kultural, antara lain :

6. mampu membangun komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat, politik, swasta dan pemangku kepentingan lainnya;

7. mampu mensosialisasikan dan mempublikasikan kebijakan organisasi dan pemerintah;

8. mampu mengedukasi dan mempengaruhi publik terhadap penerapan peraturan perundang-undangan dan kebijakan; dan

9. mampu membangun rasa kebangsaan dan nasionalisme masyarakat. (3) Rincian standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi setiap jenjang jabatan dan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diatur lebih lanjut oleh instansi pembina.

(1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir harus diikutsertakan pendidikan dan/atau pelatihan. (2) Pendidikan dan/atau Pelatihan yang diberikan bagi Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan diklat dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja Instansi. (3) Pendidikan dan/atau Pelatihan yang diberikan bagi Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dalam bentuk: a. pendidikan formal; b. pelatihan fungsional; c. pelatihan teknis; dan d. pengembangan kompetensi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (4) Pendidikan formal bagi Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi dapat ditempuh melalui pemberian tugas belajar. (5) Ketentuan mengenai pendidikan dan/atau pelatihan serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan diklat jabatan fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) lebih lanjut ditetapkan oleh instansi pembina.

(1) Penetapan kebutuhan PNS dalam jabatan fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan oleh indikator, antara lain:

a. luas kawasan konservasi; b. luas Wilayah Zonasi Laut, Pesisir dan pulau-pulau Kecil; c. jumlah jenis ikan yang dilindungi; d. jumlah Unit Usaha Masyarakat Pesisir; e. jumlah Pulau-pulau Kecil yang dikelola; f. kompleksitas pelaksanaan pekerjaan; dan g. tingkat resiko pelaksanaan pekerjaan; (2) Pedoman penghitungan kebutuhan jabatan Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir diatur lebih lanjut oleh instansi Pembina.

Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir diberhentikan sementara dari jabatannya, apabila: a. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; b. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan anak keempat dan seterusnya; c. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir.

(1) Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir harus memperhatikan ketersediaan beban kerja sesuai jenjang jabatan. (2) Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan. (3) Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir apabila yang bersangkutan telah selesai cuti di luar tanggungan negara.

(4) Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, harus diangkat kembali ke dalam jabatan Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir setelah habis masa tugas belajarnya. (5) Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir apabila yang bersangkutan ditugaskan kembali ke unit kerja yang membidangi ketahanan pangan. (6) Pengangkatan kembali dalam jabatan Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir harus memenuhi syarat sebagai berikut : a. lulus uji kompetensi pada jenjang jabatan terakhir yang dimilikinya; b. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun bagi jenjang jabatan Ahli Pertama dan Ahli Muda; c. usia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun bagi jenjang jabatan Ahli Madya dan Ahli Utama. (7) Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c.

Pemberhentian sementara dan pengangkatan kembali jabatan Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir dengan capaian kinerja dibawah 50% dijatuhi hukuman disiplin sesuai peraturan perundang- undangan. (2) Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang baru. (3) Penilaian kinerja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

(1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri ini yang memiliki pengalaman dan menjalankan tugas di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan

keputusan pejabat yang berwenang dapat disesuaikan (di-inpassing) ke dalam jabatan fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir berdasarkan Peraturan Menteri ini. (2) Pelaksanaan penyesuaian (inpassing) harus didasarkan pada kebutuhan jabatan Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir. (3) Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan (di-inpassing) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV); b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil paling kurang 2 tahun; d. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang analisis ketahanan pangan; e. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan f. usia paling tinggi:

1. 55 (lima puluh lima) tahun untuk Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan 2) 57 (lima puluh tujuh) tahun untuk Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Madya dan Ahli Utama. (4) Tata cara penyesuaian (inpassing) dan pelaksanaan uji kompetensi dalam rangka inpassing diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir dapat dipindahkan ke dalam jabatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Instansi Pembina bersama dengan Badan Kepegawaian Negara.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2014 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, AZWAR ABUBAKAR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 November 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA HAMONANGAN LAOLY