Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2013 tentang JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI DAN ANGKA KREDITNYA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pemeriksaan permohonan desain industri.

2. Pemeriksa Desain Industri adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan pemeriksaan permohonan desain industri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Pemeriksaan Permohonan Desain Industri adalah kegiatan memeriksa permohonan desain industri yang meliputi perencanaan pemeriksaan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan substantif, evaluasi hasil pemeriksaan substantif, rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan pelaksanaan tugas internalisasi di bidang desain industri.

4. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan.

5. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pemeriksa Desain Industri dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

6. Tim Penilai Angka Kredit Pemeriksa Desain Industri yang selanjutnya disebut Tim Penilai, adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dan bertugas untuk menilai prestasi kerja Pemeriksa Desain Industri.

7. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Pemeriksa Desain Industri baik perorangan atau kelompok di bidang desain industri. www.djpp.kemenkumham.go.id

8. Penghargaan/Tanda Jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah berupa Satya Lancana Karya Satya sesuai peraturan perundang-undangan.

9. Organisasi Profesi adalah organisasi profesi Pemeriksa Desain Industri yang bertugas mengatur dan MENETAPKAN prinsip-prinsip profesionalisme dan etika Pemeriksa Desain Industri.

Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri termasuk dalam rumpun Hak Cipta, Paten, dan Merek.

(1) Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pemeriksaan permohonan desain industri. (2) Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier yang diduduki oleh PNS.

Tugas pokok Pemeriksa Desain Industri yaitu melakukan pemeriksaan permohonan desain industri yang meliputi perencanaan pemeriksaan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan substantif, evaluasi hasil pemeriksaan substantif, rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan pelaksanaan tugas internalisasi di bidang desain industri.

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas, antara lain: a. menyusun ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri; b. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri; c. mengembangkan dan menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri; d. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah di bidang desain industri; e. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang desain industri; f. menyelenggarakan diklat fungsional/teknis di bidang desain industri; g. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri; h. menganalisis kebutuhan diklat fungsional/teknis di bidang desain industri; i. mengusulkan tunjangan dan perpanjangan batas usia pensiun Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri; j. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri; k. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri; l. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri, ketentuan pelaksanaan, dan ketentuan teknisnya; m. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik dan etika profesi Pemeriksa Desain Industri; dan n. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri. (2) Instansi pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri merupakan jabatan fungsional keahlian. (2) Jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu: a. Pemeriksa Desain Industri Pertama; b. Pemeriksa Desain Industri Muda; dan c. Pemeriksa Desain Industri Madya. (3) Pangkat, golongan ruang Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu: a. Pemeriksa Desain Industri Pertama:

1. Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
2. Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. b. Pemeriksa Desain Industri Muda:
3. Pangkat Penata, golongan ruang IIl/c; dan
4. Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. c. Pemeriksa Desain Industri Madya:
5. Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
6. Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
7. Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c. (4) Pangkat, golongan ruang untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan. (5) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri, berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit, sehingga jenjang jabatan, pangkat, golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan, pangkat, golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Unsur dan sub unsur kegiatan Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri dari: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Pendidikan, meliputi:

1. Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah;
2. Diklat fungsional/teknis di bidang desain industri serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
3. Diklat Prajabatan. b. Pemeriksaan permohonan desain industri, meliputi:
4. Perencanaan pemeriksaan;
5. Pemeriksaan pendahuluan;
6. Pemeriksaan substantif;
7. Evaluasi hasil pemeriksaan substantif;
8. Rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
9. Pelaksanaan tugas internalisasi di bidang desain industri. c. Pengembangan profesi, meliputi:
10. Penyusunan karya tulis/karya ilmiah di bidang desain industri;
11. Penerjemahan/penyaduran buku dan/atau karya ilmiah di bidang desain industri; dan
12. Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang desain industri. d. Penunjang tugas Pemeriksa Desain Industri, meliputi:
13. Pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang desain industri;
14. Peserta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang desain industri;
15. Keanggotaan dalam organisasi profesi;
16. Keanggotaan Tim Penilai;
17. Perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
18. Perolehan gelar/ijazah kesarjanaan lainnya.

(1) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri sesuai jenjang jabatan, sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Pemeriksa Desain Industri Pertama, meliputi:

1. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemeriksaan;

2. menyusun Sasaran Kerja Pemeriksaan;

3. menyusun Rencana Kerja Pemeriksaan;

4. meninjau ulang Sasaran Kerja Pemeriksaan;

5. meninjau ulang Rencana Kerja Pemeriksaan;

6. membuat daftar penerimaan dokumen oleh Pemeriksa;

7. menentukan kata kunci klasifikasi desain industri berdasarkan standar klasifikasi internasional;

8. mencari data referensi klasifikasi desain industri berdasarkan standar klasifikasi internasional di Kantor HKI lainnya;

9. menentukan kelas dan subkelas klasifikasi desain industri berdasarkan standar klasifikasi internasional;

10. melaporkan hasil klasifikasi desain industri;

11. menganalisis hasil klasifikasi;

12. membuat laporan persetujuan hasil klasifikasi;

13. menganalisis representasi desain;

14. menganalisis keterkaitan representasi desain dengan judul dan keterangan gambar;

15. menganalisis keterangan kegunaan produk;

16. menganalisis klaim perlindungan desain industri;

17. menganalisis kejelasan jenis permohonan;

18. menganalisis keterkaitan antara judul dengan gambar, kegunaan, uraian dan klaim sebagai satu kesatuan desain industri;

19. membuat laporan hasil pemeriksaan kejelasan dan kesatuan;

20. menganalisis laporan hasil pemeriksaan kejelasan dan kesatuan;

21. membuat surat untuk perbaikan kesatuan dan kejelasan;

22. mempelajari tanggapan atas surat perbaikan kesatuan dan kejelasan;

23. membuat laporan hasil pemeriksaan kejelasan dan kesatuan setelah pelaksanaan komunikasi;

24. menentukan kata kunci penelusuran; www.djpp.kemenkumham.go.id

25. mencari data pembanding penelusuran internal;

26. mencari data pembanding penelusuran eksternal;

27. membuat laporan hasil penelusuran;

28. mengumpulkan data penelusuran;

29. mengelompokkan data penelusuran berdasarkan karakteristik produk;

30. menganalisis data penelusuran;

31. menentukan data penelusuran yang relevan;

32. membuat persetujuan hasil penelusuran;

33. menganalisis substansi berkaitan dengan definisi desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas rendah;

34. menganalisis substansi terkait dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, terdapat pelanggaran hak kekayaan intelektual, melanggar ketertiban umum, moralitas, dan agama, terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas rendah;

35. menentukan kreasi utama (main point) dari desain keseluruhan dengan kompleksitas rendah;

36. menentukan kreasi umum (common point) dari desain keseluruhan dengan kompleksitas rendah;

37. menentukan kreasi yang berbeda (different point) dari desain keseluruhan dengan kompleksitas rendah;

38. menentukan kemiripan berdasarkan data pembanding terdekat dari desain keseluruhan dengan kompleksitas rendah;

39. membuat surat hasil pemeriksaan jika tidak memenuhi persyaratan substantif desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas rendah;

40. memeriksa tanggapan hasil pemeriksaan atau amandemen desain industri jika tidak memenuhi persyaratan substantif desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas rendah;

41. melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan keputusan substantif desain industri terhadap desain keseluruhan untuk kompleksitas rendah;

42. membuat laporan hasil pemeriksaan substantif desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas www.djpp.kemenkumham.go.id

rendah; 43. membuat persetujuan hasil pemeriksaan substantif desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas rendah; 44. membuat surat keputusan substantif desain industri diberi atau ditolak untuk desain keseluruhan dengan kompleksitas rendah; 45. membuat surat penarikan kembali permohonan desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas rendah; 46. menganalisis substansi berkaitan dengan definisi desain industri terhadap desain parsial dengan kompleksitas rendah; 47. menganalisis substansi desain industri terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat pelanggaran hak kekayaan intelektual, melanggar ketertiban umum, moralitas, dan agama, terhadap desain parsial dengan kompleksitas rendah; 48. menentukan kegunaan dan fungsi dari desain parsial dengan kompleksitas rendah; 49. menentukan kreasi dari desain parsial dengan kompleksitas rendah; 50. menentukan lokasi, ukuran, atau area dari penerapan bagian yang dimintakan perlindungan dari desain parsial dengan kompleksitas rendah; 51. menentukan kemiripan berdasarkan data pembanding terdekat dari desain parsial dengan kompleksitas rendah; 52. membuat surat hasil pemeriksaan jika tidak memenuhi persyaratan substantif desain industri terhadap desain parsial dengan kompleksitas rendah; 53. memeriksa tanggapan hasil pemeriksaan atau amandemen desain industri terhadap desain parsial dengan kompleksitas rendah; 54. melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan keputusan substantif desain industri terhadap desain parsial untuk kompleksitas rendah; 55. membuat laporan hasil pemeriksaan substantif desain industri terhadap desain parsial dengan kompleksitas rendah; www.djpp.kemenkumham.go.id

56. membuat persetujuan hasil pemeriksaan substantif desain industri terhadap desain parsial dengan kompleksitas rendah;

57. membuat surat keputusan substantif desain industri diberi atau ditolak untuk desain parsial dengan kompleksitas rendah;

58. membuat surat penarikan kembali permohonan desain industri terhadap desain parsial dengan kompleksitas rendah;

59. menganalisis substansi berkaitan dengan definisi desain industri terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas rendah;

60. menganalisis substansi terkait dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, terdapat pelanggaran hak kekayaan intelektual, melanggar ketertiban umum, moralitas, dan agama, terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas rendah;

61. menentukan kreasi utama (main point) dari desain berupa set produk dengan kompleksitas rendah;

62. menentukan kreasi umum (common point) dari desain berupa set produk dengan kompleksitas rendah;

63. menentukan kreasi yang berbeda (different point) dari desain berupa set produk dengan kompleksitas rendah;

64. menentukan kemiripan berdasarkan data pembanding terdekat dari desain berupa set produk dengan kompleksitas rendah;

65. membuat surat hasil pemeriksaan jika tidak memenuhi persyaratan substantif desain industri terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas rendah;

66. memeriksa tanggapan hasil pemeriksaan atau amandemen jika tidak memenuhi persyaratan substantif desain industri terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas rendah;

67. melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan keputusan substantif desain industri terhadap desain berupa set produk untuk kompleksitas rendah;

68. membuat laporan hasil pemeriksaan substantif desain industri terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas rendah; www.djpp.kemenkumham.go.id

69. membuat persetujuan hasil pemeriksaan substantif desain industri terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas rendah;

70. membuat surat keputusan substantif desain industri diberi atau ditolak untuk desain berupa set produk dengan kompleksitas rendah

71. membuat surat penarikan kembali desain industri terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas rendah;

72. menganalisis substansi berkaitan dengan definisi desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas sedang;

73. menganalisis substansi terkait dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, terdapat pelanggaran hak kekayaan intelektual, melanggar ketertiban umum, moralitas, dan agama, terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas sedang;

74. menentukan kreasi utama (main point) dari desain keseluruhan dengan kompleksitas sedang;

75. menentukan kreasi umum (common point) dari desain keseluruhan dengan kompleksitas sedang;

76. menentukan kreasi yang berbeda (different point) dari desain keseluruhan dengan kompleksitas sedang;

77. menentukan kemiripan berdasarkan data pembanding terdekat dari desain keseluruhan dengan kompleksitas sedang;

78. membuat surat hasil pemeriksaan jika tidak memenuhi persyaratan substantif desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas sedang;

79. memeriksa tanggapan hasil pemeriksaan atau amandemen jika tidak memenuhi persyaratan substantif desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas sedang;

80. melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan keputusan substantif desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas sedang;

81. membuat laporan hasil pemeriksaan substantif desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas sedang;

82. membuat persetujuan hasil pemeriksaan substantif desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas sedang www.djpp.kemenkumham.go.id

83. membuat surat keputusan substantif desain industri diberi atau ditolak untuk desain keseluruhan dengan kompleksitas sedang;

84. membuat surat penarikan kembali permohonan desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas sedang;

85. menganalisis substansi berkaitan dengan definisi desain industri terhadap desain parsial dengan kompleksitas sedang;

86. menganalisis substansi terkait dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, terdapat pelanggaran hak kekayaan intelektual, melanggar ketertiban umum, moralitas, dan agama, terhadap desain parsial dengan kompleksitas sedang;

87. melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan keputusan substantif desain industri terhadap desain parsial dengan kompleksitas sedang;

88. menganalisis substansi berkaitan dengan definisi desain industri terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas sedang;

89. menganalisis substansi desain industri terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, melanggar ketertiban umum, moralitas, dan agama, terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas sedang;

90. melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan keputusan substantif desain industri terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas sedang;

91. melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan keputusan substantif desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas tinggi;

92. melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan keputusan substantif desain industri terhadap desain parsial dengan kompleksitas tinggi;

93. melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan keputusan substantif desain industri terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas tinggi; dan

94. menyiapkan bahan dan/atau pemberian keterangan dalam sidang Majelis Banding terhadap permohonan dengan kompleksitas rendah.

www.djpp.kemenkumham.go.id

b. Pemeriksa Desain Industri Muda, meliputi:

1. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemeriksaan;

2. menyusun Sasaran Kerja Pemeriksaan;

3. menyusun Rencana Kerja Pemeriksaan;

4. meninjau ulang Sasaran Kerja Pemeriksaan;

5. meninjau ulang Rencana Kerja Pemeriksaan;

6. membuat daftar penerimaan dokumen dari Administrator oleh Ketua Kelompok;

7. membuat daftar penerimaan dokumen oleh Pemeriksa;

8. menganalisis hasil klasifikasi;

9. membuat laporan persetujuan hasil klasifikasi

10. menganalisis laporan hasil pemeriksaan kejelasan dan kesatuan;

11. membuat surat untuk perbaikan kesatuan dan kejelasan;

12. mempelajari tanggapan atas surat perbaikan kesatuan dan kejelasan;

13. membuat laporan hasil pemeriksaan kejelasan dan kesatuan setelah pelaksanaan komunikasi;

14. menentukan kata kunci penelusuran;

15. mencari data pembanding penelusuran internal;

16. mencari data pembanding penelusuran eksternal;

17. membuat laporan hasil penelusuran;

18. mengumpulkan data penelusuran;

19. mengelompokkan data penelusuran berdasarkan karakteristik produk;

20. menganalisis data penelusuran;

21. menentukan data penelusuran yang relevan;

22. membuat persetujuan hasil penelusuran;

23. mendistribusikan dokumen berdasarkan tingkat kompleksitas;

24. melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan keputusan substantif desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas rendah;

25. membuat persetujuan hasil pemeriksaan substantif desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas rendah; www.djpp.kemenkumham.go.id

26. melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan keputusan substantif desain industri terhadap desain parsial dengan kompleksitas rendah;

27. membuat persetujuan hasil pemeriksaan substantif desain industri terhadap desain parsial dengan kompleksitas rendah;

28. melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan keputusan substantif desain industri terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas rendah;

29. membuat persetujuan hasil pemeriksaan substantif desain industri terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas rendah;

30. menganalisis substansi berkaitan dengan definisi desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas sedang;

31. menganalisis substansi desain industri terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat pelanggaran hak kekayaan intelektual, melanggar ketertiban umum, moralitas, dan agama, terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas sedang;

32. menentukan kreasi utama (main point) dari desain keseluruhan dengan kompleksitas sedang;

33. menentukan kreasi umum (common point) dari desain keseluruhan dengan kompleksitas sedang;

34. menentukan kreasi yang berbeda (different point) dari desain keseluruhan dengan kompleksitas sedang;

35. menentukan kemiripan berdasarkan data pembanding terdekat dari desain keseluruhan dengan kompleksitas sedang;

36. membuat surat hasil pemeriksaan jika tidak memenuhi persyaratan substantif desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas sedang;

37. memeriksa tanggapan hasil pemeriksaan atau amandemen jika tidak memenuhi persyaratan substantif desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas sedang;

38. melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan keputusan substantif desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas sedang;

www.djpp.kemenkumham.go.id

39. membuat laporan hasil pemeriksaan substantif desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas sedang;

40. membuat persetujuan hasil pemeriksaan substantif desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas sedang;

41. membuat surat keputusan substantif desain industri diberi atau ditolak terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas sedang

42. membuat surat penarikan kembali desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas sedang;

43. menganalisis substansi berkaitan dengan definisi desain industri terhadap desain parsial dengan kompleksitas sedang;

44. menganalisis substansi desain industri terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat pelanggaran hak kekayaan intelektual, melanggar ketertiban umum, moralitas, dan agama, terhadap desain parsial dengan kompleksitas sedang;

45. menentukan kegunaan dan fungsi dari desain parsial dengan kompleksitas sedang;

46. menentukan kreasi dari desain parsial dengan kompleksitas sedang;

47. menentukan lokasi, ukuran, atau area dari penerapan bagian yang dimintakan perlindungan dari desain parsial dengan kompleksitas sedang;

48. menentukan kemiripan berdasarkan data pembanding terdekat dari desain parsial dengan kompleksitas sedang;

49. membuat surat hasil pemeriksaan jika tidak memenuhi persyaratan substantif desain industri terhadap desain parsial dengan kompleksitas sedang;

50. memeriksa tanggapan hasil pemeriksaan atau amandemen jika tidak memenuhi persyaratan substantif desain industri terhadap desain parsial dengan kompleksitas sedang;

51. melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan keputusan substantif desain industri terhadap desain parsial dengan kompleksitas sedang;

52. membuat laporan hasil pemeriksaan substantif desain industri terhadap desain parsial dengan kompleksitas sedang; www.djpp.kemenkumham.go.id

53. membuat persetujuan hasil pemeriksaan substantif desain industri terhadap desain parsial dengan kompleksitas sedang

54. membuat surat keputusan substantif desain industri diberi atau ditolak terhadap desain parsial dengan kompleksitas sedang;

55. membuat surat penarikan kembali desain industri terhadap desain parsial dengan kompleksitas sedang;

56. menganalisis substansi berkaitan dengan definisi desain industri terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas sedang;

57. menganalisis substansi desain industri terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat pelanggaran hak kekayaan intelektual, melanggar ketertiban umum, moralitas, dan agama, terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas sedang;

58. menentukan kreasi utama (main point) dari desain berupa set produk dengan kompleksitas sedang;

59. menentukan kreasi umum (common point) dari desain berupa set produk dengan kompleksitas sedang;

60. menentukan kreasi yang berbeda (different point) dari desain berupa set produk dengan kompleksitas sedang;

61. menentukan kemiripan berdasarkan data pembanding terdekat dari desain berupa set produk dengan kompleksitas sedang;

62. membuat surat hasil pemeriksaan jika tidak memenuhi persyaratan substantif desain industri terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas sedang;

63. memeriksa tanggapan hasil pemeriksaan atau amandemen jika tidak memenuhi persyaratan substantif desain industri terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas sedang;

64. melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan keputusan substantif desain industri terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas sedang;

65. membuat laporan hasil pemeriksaan substantif desain industri terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas sedang;

66. membuat persetujuan hasil pemeriksaan substantif desain industri terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas sedang; www.djpp.kemenkumham.go.id

67. membuat surat keputusan substantif desain industri diberi atau ditolak terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas sedang;

68. membuat surat penarikan kembali permohonan desain industri terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas sedang;

69. menganalisis substansi berkaitan dengan definisi desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas tinggi;

70. menganalisis substansi desain industri terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat pelanggaran hak kekayaan intelektual, melanggar ketertiban umum, moralitas, dan agama, terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas tinggi;

71. menentukan kreasi utama (main point) dari desain keseluruhan dengan kompleksitas tinggi;

72. menentukan kreasi umum (common point) dari desain keseluruhan dengan kompleksitas tinggi;

73. menentukan kreasi yang berbeda (different point) dari desain keseluruhan dengan kompleksitas tinggi;

74. menentukan kemiripan berdasarkan data pembanding terdekat dari desain keseluruhan dengan kompleksitas tinggi;

75. membuat surat hasil pemeriksaan jika tidak memenuhi persyaratan substantif desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas tinggi;

76. memeriksa tanggapan hasil pemeriksaan atau amandemen jika tidak memenuhi persyaratan substantif desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas tinggi;

77. melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan keputusan substantif desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas tinggi;

78. membuat laporan hasil pemeriksaan substantif desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas tinggi;

79. membuat persetujuan hasil pemeriksaan substantif desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas tinggi;

80. membuat surat keputusan substantif desain industri diberi atau ditolak terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas tinggi; www.djpp.kemenkumham.go.id

81. membuat surat penarikan kembali permohonan desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas tinggi;

82. melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan keputusan substantif desain industri terhadap desain parsial dengan kompleksitas tinggi;

83. melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan keputusan substantif desain industri terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas tinggi;

84. menganalisis hasil pemeriksaan substantif desain industri dengan kompleksitas rendah;

85. membahas bersama hasil pemeriksaan substantif desain industri dengan kompleksitas rendah;

86. membuat laporan hasil evaluasi putusan pemeriksaan substantif desain industri dengan kompleksitas rendah;

87. menganalisis hasil pemeriksaan substantif desain industri dengan kompleksitas sedang;

88. membahas bersama hasil pemeriksaan substantif desain industri dengan kompleksitas sedang;

89. membuat laporan hasil evaluasi putusan pemeriksaan substantif desain industri dengan kompleksitas sedang;

90. memberikan keterangan sebagai saksi ahli desain industri di kepolisian;

91. memberikan keterangan sebagai saksi ahli desain industri di pengadilan; dan

92. menyiapkan bahan dan/atau pemberian keterangan dalam sidang Majelis Banding terhadap permohonan dengan kompleksitas sedang. c. Pemeriksa Desain Industri Madya, meliputi:

93. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemeriksaan;

94. menyusun Sasaran Kerja Pemeriksaan;

95. menyusun Rencana Kerja Pemeriksaan;

96. meninjau ulang Sasaran Kerja Pemeriksaan;

97. meninjau ulang Rencana Kerja Pemeriksaan;

98. membuat daftar penerimaan dokumen dari Administrator oleh Ketua Kelompok; www.djpp.kemenkumham.go.id

99. membuat daftar penerimaan dokumen oleh Pemeriksa;

100. menganalisis laporan hasil pemeriksaan kejelasan dan kesatuan;

101. membuat surat untuk perbaikan kesatuan dan kejelasan;

102. membuat persetujuan hasil penelusuran;

103. mengelompokkan dokumen permohonan sesuai tingkat kompleksitas;

104. mendistribusikan dokumen berdasarkan tingkat kompleksitas;

105. melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan keputusan substantif desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas rendah;

106. membuat persetujuan hasil pemeriksaan substantif desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas rendah;

107. melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan keputusan substantif desain industri terhadap desain parsial dengan kompleksitas rendah;

108. membuat persetujuan hasil pemeriksaan substantif desain industri terhadap desain parsial dengan kompleksitas rendah;

109. melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan keputusan substantif desain industri terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas rendah;

110. membuat persetujuan hasil pemeriksaan substantif desain industri terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas rendah;

111. melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan keputusan substantif desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas sedang;

112. membuat persetujuan hasil pemeriksaan substantif desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas sedang;

113. menentukan kegunaan dan fungsi dari desain parsial dengan kompleksitas sedang;

114. menentukan kreasi dari desain parsial dengan kompleksitas sedang;

www.djpp.kemenkumham.go.id

23. menentukan lokasi, ukuran, atau area dari penerapan bagian yang dimintakan perlindungan dari desain parsial dengan kompleksitas sedang;

24. menentukan kemiripan berdasarkan data pembanding terdekat dari desain parsial dengan kompleksitas sedang;

25. membuat surat hasil pemeriksaan jika tidak memenuhi persyaratan substantif desain industri terhadap desain parsial dengan kompleksitas sedang;

26. memeriksa tanggapan hasil pemeriksaan atau amandemen jika tidak memenuhi persyaratan substantif desain industri terhadap desain parsial dengan kompleksitas sedang;

27. melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan keputusan substantif desain industri terhadap desain parsial dengan kompleksitas sedang;

28. membuat laporan hasil pemeriksaan substantif desain industri terhadap desain parsial dengan kompleksitas sedang;

29. membuat persetujuan hasil pemeriksaan substantif desain industri terhadap desain parsial dengan kompleksitas sedang;

30. membuat surat keputusan substantif desain industri diberi atau ditolak terhadap desain parsial dengan kompleksitas sedang;

31. membuat surat penarikan kembali permohonan desain industri terhadap desain parsial dengan kompleksitas sedang;

32. melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan keputusan substantif desain industri terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas sedang;

33. membuat persetujuan hasil pemeriksaan substantif desain industri terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas sedang;

34. menganalisis substansi berkaitan dengan definisi desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas tinggi;

35. menganalisis substansi desain industri terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat pelanggaran hak kekayaan intelektual, melanggar ketertiban umum, moralitas, dan agama, terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas tinggi; www.djpp.kemenkumham.go.id

36. menentukan kreasi utama (main point) dari desain keseluruhan dengan kompleksitas tinggi;

37. menentukan kreasi umum (common point) dari desain keseluruhan dengan kompleksitas tinggi;

38. menentukan kreasi yang berbeda (different point) dari desain keseluruhan dengan kompleksitas tinggi;

39. menentukan kemiripan berdasarkan data pembanding terdekat dari desain keseluruhan dengan kompleksitas tinggi;

40. membuat surat hasil pemeriksaan jika tidak memenuhi persyaratan substantif desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas tinggi;

41. memeriksa tanggapan hasil pemeriksaan atau amandemen jika tidak memenuhi persyaratan substantif desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas tinggi;

42. melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan keputusan substantif desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas tinggi;

43. membuat laporan hasil pemeriksaan substantif desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas tinggi;

44. membuat persetujuan hasil pemeriksaan substantif desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas tinggi;

45. membuat surat keputusan substantif desain industri diberi atau ditolak terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas tinggi;

46. membuat surat penarikan kembali permohonan desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas tinggi;

47. menganalisis substansi berkaitan dengan definisi desain industri terhadap desain parsial dengan kompleksitas tinggi;

48. menganalisis substansi desain industri terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat pelanggaran hak kekayaan intelektual, melanggar ketertiban umum, moralitas, dan agama, terhadap desain parsial dengan kompleksitas tinggi;

49. menentukan kegunaan dan fungsi dari desain parsial dengan kompleksitas tinggi;

www.djpp.kemenkumham.go.id

50. menentukan kreasi dari desain parsial dengan kompleksitas tinggi;

51. menentukan lokasi, ukuran, atau area dari penerapan bagian yang dimintakan perlindungan dari desain parsial dengan kompleksitas tinggi;

52. menentukan kemiripan berdasarkan data pembanding terdekat dari desain parsial dengan kompleksitas tinggi;

53. membuat surat hasil pemeriksaan jika tidak memenuhi persyaratan substantif desain industri terhadap desain parsial dengan kompleksitas tinggi;

54. memeriksa tanggapan hasil pemeriksaan atau amandemen jika tidak memenuhi persyaratan substantif Desain Industri terhadap desain parsial dengan kompleksitas tinggi;

55. melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan keputusan substantif desain industri terhadap desain parsial dengan kompleksitas tinggi;

56. membuat laporan hasil pemeriksaan substantif desain industri terhadap desain parsial dengan kompleksitas tinggi;

57. membuat persetujuan hasil pemeriksaan substantif desain industri terhadap desain parsial dengan kompleksitas tinggi;

58. membuat surat keputusan substantif desain industri diberi atau ditolak terhadap desain parsial dengan kompleksitas tinggi;

59. membuat surat penarikan kembali permohonan desain industri terhadap desain parsial dengan kompleksitas tinggi;

60. menganalisis substansi berkaitan dengan definisi desain industri terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas tinggi

61. menganalisis substansi desain industri terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat pelanggaran hak kekayaan intelektual, melanggar ketertiban umum, moralitas, dan agama, terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas tinggi;

62. menentukan kreasi utama (main point) dari desain berupa set produk dengan kompleksitas tinggi;

63. menentukan kreasi umum (common point) dari desain berupa set produk dengan kompleksitas tinggi;

64. menentukan kreasi yang berbeda (different point) dari desain berupa set produk dengan kompleksitas tinggi; www.djpp.kemenkumham.go.id

65. menentukan kemiripan berdasarkan data pembanding terdekat dari desain berupa set produk dengan kompleksitas tinggi;

66. membuat surat hasil pemeriksaan jika tidak memenuhi persyaratan substantif desain industri terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas tinggi;

67. memeriksa tanggapan hasil pemeriksaan atau amandemen jika tidak memenuhi persyaratan substantif desain industri terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas tinggi;

68. melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan keputusan substantif desain industri terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas tinggi;

69. membuat laporan hasil pemeriksaan substantif desain industri terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas tinggi;

70. membuat persetujuan hasil pemeriksaan substantif desain industri terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas tinggi;

71. membuat surat keputusan substantif desain industri diberi atau ditolak terhadap berupa set produk dengan kompleksitas tinggi;

72. membuat surat penarikan kembali permohonan desain industri terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas tinggi;

73. menganalisis hasil pemeriksaan substantif desain industri dengan kompleksitas sedang;

74. membahas bersama hasil pemeriksaan substantif desain industri dengan kompleksitas sedang;

75. membuat laporan hasil evaluasi putusan pemeriksaan substantif desain industri dengan kompleksitas sedang;

76. menganalisis hasil pemeriksaan substantif desain industri dengan kompleksitas tinggi;

77. membahas bersama hasil pemeriksaan substantif desain industri dengan kompleksitas tinggi;

78. membuat laporan hasil evaluasi putusan pemeriksaan substantif desain industri dengan kompleksitas tinggi;

79. memberikan keterangan sebagai saksi ahli desain industri di kepolisian; www.djpp.kemenkumham.go.id

80. memberikan keterangan sebagai saksi ahli desain industri di pengadilan;

81. mengikuti sidang Majelis Banding sebagai anggota;

82. mengikuti sidang Majelis Banding sebagai pimpinan;

83. menyiapkan bahan dan/atau pemberian keterangan dalam sidang Majelis Banding terhadap permohonan dengan kompleksitas tinggi;

84. menganalisis data pembanding tambahan pihak yang mengajukan keberatan dalam hal pemeriksaan banding;

85. melaksanakan hearing dalam hal pemeriksaan banding;

86. membuat laporan hasil putusan substantif banding dalam hal pemeriksaan banding;

87. mengumpulkan data hasil putusan pemeriksaan dalam hal pengawasan teknis;

88. menganalisis data hasil putusan pemeriksaan dalam hal pemeriksaan banding;

89. membuat rekomendasi hasil analisis terhadap putusan pemeriksaan dalam hal pemeriksaan banding;

90. mengumpulkan data kajian pemeriksaan dalam hal pengembangan teknik;

91. membuat kertas kerja kajian pemeriksaan dalam hal pengembangan teknis;

92. menganalisis hasil kajian pemeriksaan dalam hal pengembangan teknis; dan

93. membuat rekomendasi pengembangan teknis pemeriksaan;

94. melaksanakan tugas internalisasi di bidang desain industri sebagai koordinator kelompok

95. melaksanakan tugas internalisasi di bidang desain industri sebagai penguji calon Pemeriksa desain industri;

96. melaksanakan tugas internalisasi di bidang desain industri sebagai penguji penjenjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri;

97. melaksanakan tugas internalisasi di bidang desain industri sebagai pelaksana harian;

98. melaksanakan tugas internalisasi di bidang desain industri sebagai penyuluh/pemberi keterangan dalam kegiatan kehumasan Ditjen HKI; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

99. melaksanakan tugas internalisasi di bidang desain industri sebagai penasehat/tenaga ahli di lembaga-lembaga penelitian atau pengembangan, kajian, dan klinik Hak Kekayaan Intelektual di bidang desain industri. (2) Pemeriksa Desain Industri yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Pemeriksa Desain Industri yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas Pemeriksa Desain Industri diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pemeriksa Desain Industri yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) maka Pemeriksa Desain Industri lain yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Penilaian angka kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ditetapkan sebagai berikut: a. Pemeriksa Desain Industri yang melaksanakan kegiatan 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. b. Pemeriksa Desain Industri yang melaksanakan kegiatan 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pada awal tahun, setiap Pemeriksa Desain Industri wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) SKP disusun berdasarkan tugas pokok Pemeriksa Desain Industri, sesuai dengan jenjang jabatannya. (3) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh pimpinan unit kerja. (4) Untuk kepentingan dinas, SKP yang telah disetujui dan ditetapkan dapat dilakukan penyesuaian.

(1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit, terdiri dari: a. Unsur Utama; dan b. Unsur Penunjang (2) Unsur Utama terdiri dari: a. Pendidikan; b. Pemeriksaan Permohonan Desain Industri; dan c. Pengembangan Profesi (3) Unsur Penunjang merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Pemeriksa Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d. (4) Rincian kegiatan Pemeriksa Desain Industri dan angka kredit masing- masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Pemeriksa Desain Industri, untuk: a. Pemeriksa Desain Industri dengan pendidikan Sarjana (S1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. b. Pemeriksa Desain Industri dengan pendidikan Magister (S2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. c. Pemeriksa Desain Industri dengan pendidikan Doktor (S3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub unsur pendidikan formal; dan b. Paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

(1) Pemeriksa Desain Industri Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Pemeriksa Desain Industri Muda pangkat Penata, golongan ruang III/c, angka kredit yang disyaratkan paling kurang 2 (dua) berasal dari sub unsur pengembangan profesi. (2) Pemeriksa Desain Industri Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, angka kredit yang disyaratkan paling kurang 4 (empat) berasal dari sub unsur pengembangan profesi. (3) Pemeriksa Desain Industri Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Pemeriksa Desain Industri Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, angka kredit yang disyaratkan paling kurang 6 (enam) berasal dari sub unsur pengembangan profesi. (4) Pemeriksa Desain Industri Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, angka kredit yang disyaratkan paling kurang 8 (delapan) berasal dari sub unsur pengembangan profesi. (5) Pemeriksa Desain Industri Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, angka kredit yang disyaratkan paling kurang 10 (sepuluh) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

(1) Pemeriksa Desain Industri yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya. (2) Pemeriksa Desain Industri yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua dan seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat www.djpp.kemenkumham.go.id

lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok dan/atau pengembangan profesi.

Pemeriksa Desain Industri Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.

(1) Pemeriksa Desain Industri yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang desain industri, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut: a. Apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu; b. Apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; dan c. Apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu. (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pemeriksa Desain Industri harus mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK). (2) Setiap Pemeriksa Desain Industri mengusulkan secara hirarki kepada atasannya DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap tahun. (3) Pemeriksa Desain Industri yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS ditetapkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit: a. Pejabat Eselon I yang membidangi hak kekayaan intelektual bagi Pemeriksa Desain Industri Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c; dan b. Pejabat Eselon II yang membidangi permohonan desain industri bagi Pemeriksa Desain Industri Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa Desain Industri Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dibantu oleh: a. Tim Penilai bagi Pejabat Eselon I yang membidangi hak kekayaan intelektual yang selanjutnya disebut Tim Penilai Direktorat Jenderal. b. Tim Penilai bagi Pejabat Eselon II yang membidangi permohonan desain industri yang selanjutnya disebut Tim Penilai Direktorat.

(1) Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi permohonan desain industri, unsur kepegawaian, dan Pemeriksa Desain Industri. (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut: a. seorang Ketua merangkap Anggota dari unsur teknis; b. seorang Wakil Ketua merangkap Anggota; c. seorang Sekretaris merangkap Anggota; dan d. Anggota paling kurang 4 (empat) orang. (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus berasal dari unsur kepegawaian. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang berasal dari Pemeriksa Desain Industri. (5) Apabila jumlah Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi dari Pemeriksa Desain Industri, maka Anggota dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pemeriksa Desain Industri. (6) Syarat untuk menjadi Anggota, yaitu: a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pemeriksa Desain Industri yang dinilai; b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pemeriksa Desain Industri; dan c. dapat aktif melakukan penilaian.

Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai ditetapkan oleh: a. Pejabat Eselon I yang membidangi Hak Kekayaan Intelektual untuk Tim Penilai Direktorat Jenderal; dan b. Pejabat Eselon II yang membidangi permohonan desain industri untuk Tim Penilai Direktorat.

(1) Masa jabatan Anggota paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. (2) PNS yang telah menjadi Anggota dalam 2 (dua) masa jabatan berturut- turut dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan. (3) Dalam hal terdapat Anggota yang dinilai, maka Ketua dapat mengangkat Anggota pengganti.

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian angka kredit Pemeriksa Desain Industri ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri.

Usul Penetapan Angka Kredit Pemeriksa Desain Industri diajukan oleh: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Pejabat Eselon II yang membidangi permohonan desain industri kepada Pejabat Eselon I yang membidangi hak kekayaan intelektual untuk angka kredit Pemeriksa Desain Industri Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c; b. Pejabat Eselon III yang membidangi kepegawaian di lingkungan unit yang membidangi permohonan desain industri kepada Pejabat Eselon II yang membidangi permohonan desain industri untuk angka kredit Pemeriksa Desain Industri Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa Desain Industri Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

(1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan/atau pangkat Pemeriksa Desain Industri sesuai dengan peraturan perundang- undangan. (2) Keputusan pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Pemeriksa Desain Industri yang bersangkutan.

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri yaitu pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) PNS yang diangkat pertama kali dalam jabatan Pemeriksa Desain Industri harus memenuhi syarat: a. berijazah paling rendah Sarjana (S1) bidang seni rupa, desain, dan/atau teknik atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; b. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon PNS. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Calon PNS dengan formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri setelah diangkat sebagai PNS paling lambat 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri. (4) PNS yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri, harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pemeriksaan desain industri.

Pengangkatan PNS dari jabatan lain dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri harus memenuhi syarat: a. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1); b. memiliki pengalaman di bidang pemeriksaan desain industri paling singkat 2 (dua) tahun; c. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan d. tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri.

(1) Pemeriksa Desain Industri yang akan naik jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri.

(1) Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30, pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri dilaksanakan sesuai dengan formasi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan tertulis Kepala Badan Kepegawaian Negara; (2) Penetapan formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri didasarkan pada indikator, antara lain: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. jumlah permohonan pendaftaran desain industri; b. ruang lingkup pemeriksaan; dan c. tingkat kompleksitas dan karakteristik jenis pekerjaan. (3) Formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut: a. Pemeriksa Desain Industri Pertama, paling banyak 30 orang; b. Pemeriksa Desain Industri Muda, paling banyak 25 orang; dan c. Pemeriksa Desain Industri Madya, paling banyak 20 orang.

(1) Pemeriksa Desain Industri Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa Desain Industri Madya pangkat Pembina Utama Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi. (2) Pemeriksa Desain Industri Madya pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi. (3) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemeriksa Desain Industri dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila: a. diberhentikan sementara dari jabatan negeri; b. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri; c. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan anak keempat dan seterusnya; atau d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pemeriksa Desain Industri yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri, apabila telah memenuhi angka kredit yang disyaratkan. (2) Pemeriksa Desain Industri yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri, apabila pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan ternyata bahwa yang bersangkutan tidak bersalah. (3) Pemeriksa Desain Industri yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri, apabila berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun. (4) Pemeriksa Desain Industri yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf c, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri, apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara. (5) Pemeriksa Desain Industri yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf d, diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri, apabila telah selesai menjalani tugas belajar. (6) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan ditambah angka kredit yang diperoleh selama dibebaskan sementara. (7) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki. (8) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah angka kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama dibebaskan sementara.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Pemeriksa Desain Industri diberhentikan dari jabatannya, apabila: a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) tidak dapat memenuhi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi; b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang disyaratkan; atau c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dan pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35 ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemeriksa Desain Industri yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang baru. (2) Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

(1) PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri ini, telah dan masih melaksanakan tugas di bidang pemeriksaan permohonan desain industri berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan/inpassing dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) PNS yang disesuaikan/inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. berijazah paling rendah Sarjana (S1); b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; c. memiliki pengalaman di bidang pemeriksaan permohonan desain industri paling singkat 1 (satu) tahun; d. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan e. memperhatikan formasi jabatan. (3) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Angka kredit kumulatif sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, hanya berlaku sekali selama masa penyesuaian/inpassing.

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 2013 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

AZWAR ABUBAKAR

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 November 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.kemenkumham.go.id