Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2014 tentang JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM DAN ANGKA KREDITNYA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum.
2. Penyuluh Hukum adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum.
3. Penyuluhan Hukum adalah kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.
4. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penyuluh Hukum dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
5. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum yang selanjutnya disebut Tim Penilai, adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dan bertugas untuk menilai prestasi kerja Penyuluh Hukum.
6. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Penyuluh Hukum baik perorangan atau kelompok di bidang Penyuluhan Hukum.
7. Organisasi Profesi adalah organisasi profesi Penyuluh Hukum yang bertugas mengatur dan MENETAPKAN prinsip-prinsip profesionalisme dan etika Penyuluh Hukum.
8. Penghargaan/Tanda Jasa adalah penghargaan berupa Satya Lancana Karya Satya sesuai peraturan perundang-undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum termasuk dalam rumpun ilmu sosial dan yang berkaitan.

(1) Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum berkedudukan sebagai pelaksana teknis kegiatan di bidang Penyuluhan Hukum. (2) Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier yang diduduki oleh PNS.

Tugas pokok Penyuluh Hukum yaitu melakukan kegiatan Penyuluhan Hukum.

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

(1) Instansi pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas pembinaan antara lain: a. menyusun ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum; b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum; c. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum; d. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum; www.djpp.kemenkumham.go.id

e. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang Penyuluhan Hukum; f. menyelenggarakan diklat fungsional/teknis di bidang Penyuluhan Hukum; g. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum; h. menganalisis kebutuhan diklat fungsional/teknis di bidang Penyuluhan Hukum; i. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum, ketentuan pelaksanaan, dan ketentuan teknisnya; j. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum; k. memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum; l. memfasilitasi pembentukan Organisasi Profesi Penyuluh Hukum; m. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik dan etika profesi Penyuluh Hukum; dan n. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum. (2) Instansi pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(1) Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum merupakan jabatan fungsional kategori keahlian. (2) Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu: a. Penyuluh Hukum Pertama; b. Penyuluh Hukum Muda; c. Penyuluh Hukum Madya; dan d. Penyuluh Hukum Utama. (3) Pangkat, golongan ruang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Penyuluh Hukum Pertama:

1. Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan 2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. b. Penyuluh Hukum Muda:
2. Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan 2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. c. Penyuluh Hukum Madya:
3. Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
4. Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan 3) Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c. d. Penyuluh Hukum Utama:
5. Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan 2) Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e. (4) Pangkat, golongan ruang untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan. (5) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit, sehingga jenjang jabatan, pangkat, golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan, pangkat, golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Unsur dan sub unsur kegiatan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri dari: a. Pendidikan, meliputi:

1. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
2. diklat fungsional/teknis di bidang Penyuluhan Hukum serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
3. Diklat Prajabatan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

b. Penyuluhan Hukum, meliputi:

1. penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. pengembangan kualitas penyuluhan hukum. c. Pengembangan profesi, meliputi:
3. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum;
4. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang Penyuluhan Hukum; dan
5. penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang Penyuluhan Hukum. d. Penunjang tugas Penyuluh Hukum, meliputi:
6. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang Penyuluhan Hukum;
7. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang Penyuluhan Hukum;
8. keanggotaan dalam Organisasi Profesi;
9. keanggotaan dalam Tim Penilai;
10. perolehan Penghargaan/Tanda Jasa; dan
11. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya.

(1) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum sesuai jenjang jabatan, sebagai berikut: a. Penyuluh Hukum Pertama, meliputi:

1. menyusun materi Penyuluhan Hukum tentang peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah;

2. menyiapkan materi Penyuluhan Hukum langsung dalam bentuk makalah/bahan cetakan;

3. menyusun bahan pokok Penyuluhan Hukum dalam bentuk makalah/bahan cetakan;

4. menyusun metode Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung melalui pendekatan akomodatif; www.djpp.kemenkumham.go.id

5. menyiapkan materi Penyuluhan Hukum sesuai dengan sasaran dan segmentasi masyarakat;

6. menyusun pemetaan Penyuluhan Hukum terhadap sasaran, wilayah dan kebutuhan hukum masyarakat;

7. menyusun metode Penyuluhan Hukum melalui pendekatan partisipatif masyarakat;

8. menyusun materi/instrumen pembentukan sekolah/ perguruan tinggi sadar hukum;

9. menyusun materi lomba Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) untuk tingkat kabupaten/kota;

10. menyusun materi lomba KADARKUM tingkat desa/kelurahan atau kecamatan;

11. menyusun dan menyiapkan materi/instrumen untuk kelompok KADARKUM;

12. menyusun materi Temu Sadar Hukum (TSH) untuk antar kelompok;

13. menyusun materi/instrumen pembentukan desa binaan sadar hukum;

14. menyusun perencanaan Penyuluhan Hukum terpadu terhadap materi, sasaran, tempat, penyuluh dan biaya;

15. menyusun materi instrumen bantuan hukum non litigasi;

16. melaksanakan Penyuluhan Hukum tentang peraturan perundang-undangan tingkat pusat atau daerah;

17. membuat materi Penyuluhan Hukum langsung dalam bentuk makalah/bahan cetakan/bahan simulasi;

18. melaksanakan Penyuluhan Hukum langsung bertatap muka dengan audiens dalam bentuk ceramah/simulasi hukum/ sosialisasi;

19. membuat bahan pokok Penyuluhan Hukum dalam bentuk makalah/bahan cetakan/media elektronik;

20. melakukan bimbingan/pembinaan terhadap kelompok KADARKUM;

21. melaksanakan TSH sebagai moderator;

22. melaksanakan lomba KADARKUM sebagai peserta;

23. melaksanakan Penyuluhan Hukum tidak langsung melalui media cetak; www.djpp.kemenkumham.go.id

24. melakukan pelatihan/bimbingan lomba KADARKUM tingkat desa/kelurahan atau kecamatan;

25. melaksanakan Penyuluhan Hukum melalui pendekatan partisipatif masyarakat;

26. melaksanakan TSH untuk pelajar/mahasiswa;

27. melakukan penyusunan materi lomba KADARKUM tingkat nasional dalam tim sebagai anggota;

28. melakukan penyusunan materi lomba KADARKUM tingkat provinsi dalam tim sebagai anggota;

29. melakukan penyusunan materi lomba KADARKUM tingkat kabupaten/kota dalam tim sebagai anggota;

30. melakukan penyusunan materi lomba KADARKUM tingkat desa/kelurahan atau kecamatan dalam tim sebagai ketua;

31. melakukan penyusunan materi lomba KADARKUM tingkat desa/kelurahan atau kecamatan dalam tim sebagai anggota;

32. melaksanakan Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung melalui pendekatan akomodatif;

33. membuat peta Penyuluhan Hukum tentang sasaran, wilayah dan kebutuhan hukum masyarakat;

34. melaksanakan pembentukan desa/kelurahan binaan sadar hukum;

35. melaksanakan pembentukan Desa/kelurahan Sadar Hukum (DSH);

36. mengevaluasi materi Penyuluhan Hukum tentang peraturan perundang-undangan tingkat pusat atau daerah;

37. mengevaluasi Penyuluhan Hukum terhadap masyarakat meliputi sasaran, lokasi dan kesadaran hukum;

38. mengevaluasi materi Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung;

39. mengevaluasi pembentukan KADARKUM dan kelompok KADARKUM;

40. mengevaluasi TSH;

41. mengevaluasi materi lomba KADARKUM;

42. mengevaluasi lomba KADARKUM;

43. mengevaluasi efektifitas sekolah/perguruan tinggi berpredikat sadar hukum;

44. mengevaluasi pembentukan desa binaan sadar hukum; www.djpp.kemenkumham.go.id

45. mengevaluasi metode Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung melalui teknik pendekatan akomodatif;

46. mengevaluasi metode Penyuluhan Hukum tentang partisipatif masyarakat;

47. mengevaluasi pelaksanaan konsultasi hukum;

48. mengevaluasi pelaksanaan bantuan hukum non litigasi;

49. membahas hasil pengkajian kebijakan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai peserta;

50. melaksanakan diseminasi hasil pengkajian tentang kebijakan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai anggota;

51. melakukan pembahasan hasil uji coba pengembangan program Penyuluhan Hukum secara mandiri;

52. melaksanakan diseminasi hasil pengembangan program Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai anggota;

53. melaksanakan diseminasi hasil pengembangan program Penyuluhan Hukum secara mandiri;

54. melakukan pembahasan hasil uji coba pengembangan model, metode, tehnik dan media Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai peserta;

55. melakukan pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai anggota;

56. melakukan pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum secara mandiri;

57. membahas hasil uji coba pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai peserta;

58. melaksanakan diseminasi hasil pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum dengan berbagai lapisan masyarakat dalam tim sebagai anggota;

59. melaksanakan diseminasi hasil pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum dengan berbagai lapisan masyarakat secara mandiri;

60. melakukan pembahasan evaluasi Penyuluhan Hukum secara komprehensif dalam tim sebagai peserta;

61. melaksanakan diseminasi hasil evaluasi Penyuluhan Hukum secara komprehensif dalam tim sebagai peserta;

62. melaksanakan diseminasi hasil evaluasi Penyuluhan Hukum komprehensif secara mandiri; www.djpp.kemenkumham.go.id

63. melaksanaan layanan konsultasi Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai anggota;

64. melaksanakan layanan konsultasi Penyuluhan Hukum secara mandiri; dan

65. melaksanakan layanan konsultasi dalam pemberian bantuan hukum non litigasi dalam tim sebagai anggota. b. Penyuluh Hukum Muda, meliputi:

66. menyusun materi Penyuluhan Hukum tentang norma-norma hukum dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat;

67. menyiapkan materi Penyuluhan Hukum tidak langsung dalam bentuk sinopsis atau skenario;

68. menyusun metode Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung melalui pendekatan komunikatif;

69. menyusun metode Penyuluhan Hukum melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat peduli hukum;

70. menyusun materi lomba KADARKUM untuk tingkat provinsi;

71. menyusun materi/instrumen pembentukan DSH;

72. menyusun materi/instrumen konsultasi hukum;

73. melaksanakan Penyuluhan Hukum langsung tentang norma- norma hukum dan nilai-nilai hukum yang berkembang di masyarakat;

74. melaksanakan TSH sebagai narasumber;

75. melaksanakan pelatihan/pembinaan lomba KADARKUM tingkat provinsi atau nasional;

76. melaksanakan KADARKUM sebagai pemandu;

77. melaksanakan Penyuluhan Hukum tidak langsung melalui media elektronik;

78. melakukan pelatihan/bimbingan lomba kadarkum tingkat kabupaten/kota;

79. melaksanakan Penyuluhan Hukum melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat peduli hukum;

80. melaksanakan TSH terhadap aparatur penyelenggara negara;

81. melakukan penyusunan materi lomba KADARKUM tingkat nasional dalam tim sebagai ketua;

82. melakukan penyusunan materi lomba KADARKUM tingkat provinsi dalam tim sebagai ketua; www.djpp.kemenkumham.go.id

83. melakukan penyusunan materi lomba KADARKUM tingkat kabupaten/kota dalam tim sebagai ketua;

84. melaksanakan Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung melalui pendekatan komunikatif;

85. membuat peta permasalahan hukum;

86. melakukan pembinaan DSH;

87. melaksanakan layanan bantuan hukum dalam bentuk non litigasi;

88. mengevaluasi materi Penyuluhan Hukum tentang norma- norma hukum dan nilai-nilai hukum yang berkembang di masyarakat;

89. mengevaluasi DSH;

90. mengevaluasi metode Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung melalui pendekatan komunikatif;

91. mengevaluasi metode Penyuluhan Hukum tentang pemberdayaan masyarakat peduli hukum;

92. mengevaluasi Penyuluhan Hukum terpadu;

93. melakukan pembahasan hasil

pengkajian kebijakan Penyuluhan Hukum sebagai pembahas; 29. melaksanakan diseminasi hasil pengkajian tentang kebijakan Penyuluhan Hukum secara mandiri; 30. melakukan pembahasan hasil uji coba pengembangan program Penyuluhan Hukum sebagai peserta; 31. melaksanakan diseminasi hasil pengembangan program Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai ketua; 32. melakukan pengembangan model, metode, tehnik dan media Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai anggota; 33. melakukan pembahasan hasil uji coba pengembangan model, metode, tehnik dan media Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai pembahas; 34. melakukan pembahasan hasil uji coba pengembangan model, metode, tehnik dan media Penyuluhan Hukum secara mandiri; 35. melaksanakan diseminasi hasil pengembangan model, metode, teknik dan media Penyuluhan Hukum secara mandiri; www.djpp.kemenkumham.go.id

36. melakukan pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai ketua;

37. melakukan pembahasan hasil uji coba pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai pembahas;

38. melakukan pembahasan hasil uji coba pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum secara mandiri;

39. melaksanakan diseminasi hasil pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum dengan berbagai lapisan masyarakat dalam tim sebagai ketua;

40. melaksanakan diseminasi hasil evaluasi pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai anggota;

41. melaksanakan diseminasi hasil evaluasi pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum secara mandiri;

42. melakukan evaluasi pengembangan program Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai anggota;

43. melakukan evaluasi pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai anggota;

44. melakukan evaluasi pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum secara mandiri;

45. melakukan pembahasan evaluasi Penyuluhan Hukum secara komprehensif dalam tim sebagai penyaji;

46. membahas evaluasi Penyuluhan Hukum komprehensif secara mandiri;

47. melaksanakan diseminasi hasil evaluasi Penyuluhan Hukum secara komprehensif dalam tim sebagai pembahas;

48. melaksanakan layanan konsultasi Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai Ketua; dan

49. melaksanakan layanan konsultasi dalam pemberian bantuan hukum secara mandiri. c. Penyuluh Hukum Madya, meliputi:

50. menyusun metode Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung melalui pendekatan secara edukatif;

51. menyusun metode Penyuluhan Hukum melalui pendekatan pembudayaan kesadaran hukum;

52. menyusun materi lomba KADARKUM untuk tingkat nasional;

53. menyusun program Penyuluhan Hukum;

54. melaksanakan lomba KADARKUM sebagai dewan juri; www.djpp.kemenkumham.go.id

55. melaksanakan Penyuluhan Hukum melalui pendekatan pembudayaan kesadaran hukum;

56. melaksanakan Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung melalui pendekatan edukatif;

57. melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum terpadu;

58. melaksanakan layanan konsultasi hukum;

59. mengevaluasi program Penyuluhan Hukum;

60. mengevaluasi metode Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung melalui pendekatan edukatif;

61. mengevaluasi metode Penyuluhan Hukum tentang pembudayaan kesadaran hukum;

62. melakukan pengkajian kebijakan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai anggota;

63. melakukan pembahasan hasil

pengkajian kebijakan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai penyaji; 15. melaksanakan diseminasi hasil pengkajian tentang kebijakan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai ketua; 16. melakukan pengembangan program Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai anggota; 17. melakukan pengembangan program Penyuluhan Hukum secara mandiri; 18. melakukan pembahasan hasil uji coba pengembangan program Penyuluhan Hukum sebagai pembahas; 19. melakukan pengembangan model, metode, tehnik dan media Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai ketua; 20. melakukan pengembangan model, metode, tehnik dan media Penyuluhan Hukum secara mandiri; 21. melaksanakan pembahasan hasil uji coba pengembangan model, metode, tehnik dan media Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai penyaji; 22. melaksanakan diseminasi hasil pengembangan model, metode, tehnik dan media Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai anggota; 23. melakukan pembahasan hasil uji coba pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai penyaji; 24. melakukan evaluasi pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai anggota; www.djpp.kemenkumham.go.id

25. melakukan evaluasi pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum secara mandiri;

26. melaksanakan diseminasi hasil evaluasi pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai ketua;

27. melakukan evaluasi pengkajian kebijakan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai anggota;

28. melakukan evaluasi pengkajian tentang kebijakan Penyuluhan Hukum secara mandiri;

29. melakukan evaluasi pengembangan program Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai ketua;

30. melakukan evaluasi pengembangan program Penyuluhan Hukum secara mandiri;

31. melakukan evaluasi pengembangan model, tehnik, dan media Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai anggota;

32. melakukan evaluasi pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai ketua;

33. melakukan evaluasi Penyuluhan Hukum secara komprehensif dalam tim sebagai anggota;

34. melakukan evaluasi Penyuluhan Hukum komprehensif secara mandiri;

35. melakukan pembahasan evaluasi Penyuluhan Hukum secara komprehensif dalam tim sebagai pembahas;

36. melaksanakan diseminasi hasil evaluasi Penyuluhan Hukum secara komprehensif dalam tim sebagai penyaji; dan

37. melaksanakan layanan konsultasi dalam pemberian bantuan hukum non litigasi dalam tim sebagai ketua. d. Penyuluh Hukum Utama, meliputi:

38. menyusun metode Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung melalui pendekatan persuatif;

39. menyusun metode Penyuluhan Hukum melalui pendekatan kontemporer dan budaya hukum;

40. menyusun kebijakan Penyuluhan Hukum;

41. membuat pedoman teknik Penyuluhan Hukum yang popular dan dimanfaatkan;

42. melaksanakan Penyuluhan Hukum melalui pendekatan kontemporer dan budaya hukum; www.djpp.kemenkumham.go.id

43. membuat pedoman bimbingan terhadap kelompok KADARKUM;

44. membuat pedoman/standarisasi pembentukan DSH;

45. melaksanakan Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung melalui pendekatan persuatif;

46. membuat pedoman pelatihan/bimbingan lomba KADARKUM;

47. mengevaluasi metode Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung melalui pendekatan persuatif;

48. mengevaluasi metode Penyuluhan Hukum tentang kontemporer dan budaya hukum;

49. mengevaluasi kebijakan Penyuluhan Hukum;

50. melakukan pengkajian kebijakan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai ketua;

51. melakukan pengkajian kebijakan Penyuluhan Hukum secara mandiri;

52. melakukan pengembangan program Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai ketua;

53. melakukan pembahasan hasil uji coba pengembangan program Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai penyaji;

54. melaksanakan diseminasi hasil pengembangan model, metode, teknik dan media Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai ketua;

55. melakukan evaluasi pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai ketua;

56. melakukan evaluasi pengkajian kebijakan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai ketua;

57. melakukan evaluasi pengembangan model, tehnik, dan media Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai ketua;

58. melakukan evaluasi pengembangan model, tehnik, dan media Penyuluhan Hukum secara mandiri; dan

59. melakukan evaluasi Penyuluhan Hukum secara komprehensif dalam tim sebagai ketua. (2) Penyuluh Hukum yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Penyuluh Hukum yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas Penyuluh Hukum diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Penyuluh Hukum yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) maka Penyuluh Hukum lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan. (2) Penyuluh Hukum yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sebagai tugas tambahan.

Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ditetapkan sebagai berikut: a. Penyuluh Hukum yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. Penyuluh Hukum yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pada awal tahun, setiap Penyuluh Hukum wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan. (2) SKP disusun berdasarkan tugas pokok Penyuluh Hukum sesuai dengan jenjang jabatannya. (3) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh pimpinan unit kerja. (4) Untuk kepentingan dinas, SKP yang telah disetujui dan ditetapkan dapat dilakukan penyesuaian.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian Angka Kredit, terdiri dari: a. unsur utama; dan b. unsur penunjang. (2) Unsur utama, terdiri dari: a. pendidikan; b. Penyuluhan Hukum; dan c. pengembangan profesi. (3) Unsur penunjang merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Penyuluh Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d. (4) Rincian kegiatan Penyuluh Hukum dan Angka Kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Jumlah Angka Kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan dan/atau pangkat Penyuluh Hukum, untuk: a. Penyuluh Hukum dengan pendidikan Sarjana (S1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. b. Penyuluh Hukum dengan pendidikan Magister (S2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. c. Penyuluh Hukum dengan pendidikan Doktor (S3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Jumlah Angka Kredit kumulatif paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu: a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub unsur pendidikan formal; dan b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Penyuluh Hukum Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Penyuluh Hukum Muda pangkat Penata, golongan ruang III/c, Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 2 (dua) berasal dari sub unsur pengembangan profesi. (2) Penyuluh Hukum Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 4 (empat) berasal dari sub unsur pengembangan profesi. (3) Penyuluh Hukum Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Penyuluh Hukum Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 6 (enam) berasal dari sub unsur pengembangan profesi. (4) Penyuluh Hukum Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 8 (delapan) berasal dari sub unsur pengembangan profesi. (5) Penyuluh Hukum Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 10 (sepuluh) berasal dari sub unsur pengembangan profesi. (6) Penyuluh Hukum Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Penyuluh Hukum Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 12 (dua belas) berasal dari sub unsur pengembangan profesi. (7) Penyuluh Hukum Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama, golongan ruang IV/e, Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 14 (empat belas) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

(1) Penyuluh Hukum yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya. (2) Penyuluh Hukum yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada www.djpp.kemenkumham.go.id

tahun kedua dan seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling rendah 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok.

Penyuluh Hukum Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) Angka Kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.

(1) Penyuluh Hukum yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut: a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu; b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu; dan c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu. (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan Angka Kredit, setiap Penyuluh Hukum wajib mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK). (2) Setiap Penyuluh Hukum mengusulkan secara hirarki kepada atasannya DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit satu kali setiap tahun. (3) Penyuluh Hukum yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, penilaian dan penetapan Angka Kredit dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS ditetapkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit, adalah: a. Pejabat eselon I yang membidangi Penyuluhan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Penyuluh Hukum Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Penyuluh Hukum Utama, pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan instansi selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; b. Pejabat eselon II yang membidangi Penyuluhan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Penyuluh Hukum Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Hukum Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; c. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Penyuluh Hukum Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Hukum Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia; d. Pejabat eselon II yang membidangi Penyuluhan Hukum di lingkungan instansi pusat selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Penyuluh Hukum Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Hukum Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan instansi pusat selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; e. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat eselon II yang ditunjuk bagi Penyuluh Hukum Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Hukum Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi; dan f. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat eselon II yang ditunjuk bagi Penyuluh Hukum Pertama, pangkat Penata Muda www.djpp.kemenkumham.go.id

golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Hukum Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dibantu oleh: a. Tim Penilai bagi Pejabat eselon I yang membidangi Penyuluhan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat; b. Tim Penilai bagi Pejabat eselon II yang membidangi Penyuluhan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Tim Unit Kerja; c. Tim Penilai bagi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kantor Wilayah; d. Tim Penilai bagi Pejabat eselon II yang membidangi Penyuluhan Hukum di lingkungan instansi pusat selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi; e. Tim Penilai bagi Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat eselon II yang ditunjuk yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi; dan f. Tim Penilai bagi Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat eselon II yang ditunjuk yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

(1) Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi Penyuluhan Hukum, unsur kepegawaian, dan Penyuluh Hukum. (2) Susunan keaggotaan Tim Penilai sebagai berikut: a. seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis; b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota; c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan d. paling kurang 4 (empat) orang anggota. (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus berasal dari unsur kepegawaian. (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang berasal dari Penyuluh Hukum. www.djpp.kemenkumham.go.id

(5) Apabila jumlah Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi dari Penyuluh Hukum, maka Anggota dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Penyuluh Hukum. (6) Syarat untuk menjadi Anggota, sebagai berikut: a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Penyuluh Hukum yang dinilai; b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Penyuluh Hukum; dan c. dapat aktif melakukan penilaian.

(1) Apabila Tim Penilai Kantor Wilayah belum terbentuk, karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, penilaian dan penetapan Angka Kredit Penyuluh Hukum dapat dimintakan kepada Tim Penilai Unit Kerja. (2) Apabila Tim Penilai Instansi belum terbentuk, karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, penilaian dan penetapan Angka Kredit Penyuluh Hukum dapat dimintakan kepada Tim Penilai Unit Kerja. (3) Apabila Tim Penilai Provinsi belum terbentuk, karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, penilaian dan penetapan Angka Kredit Penyuluh Hukum dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi terdekat atau Tim Penilai Kantor Wilayah atau Tim Penilai Unit Kerja. (4) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum terbentuk, karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, penilaian dan penetapan Angka Kredit Penyuluh Hukum dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain yang terdekat atau Tim Penilai Provinsi atau Tim Penilai Kantor Wilayah Tim Penilai Unit Kerja. (5) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh: a. Pejabat eselon I yang membidangi Penyuluhan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Tim Penilai Pusat; b. Pejabat eselon II yang membidangi Penyuluhan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Tim Penilai Unit Kerja; c. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Tim Penilai Kantor Wilayah; www.djpp.kemenkumham.go.id

d. Pejabat eselon II yang membidangi Penyuluhan Hukum di lingkungan instansi pusat selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Tim Penilai Instansi; e. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat eselon II yang ditunjuk untuk Tim Penilai Provinsi; dan f. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat eselon II yang ditunjuk untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

(1) Masa jabatan Anggota paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. (2) PNS yang telah menjadi Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan. (3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai mengangkat Anggota Tim Penilai pengganti.

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Penyuluh Hukum ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum.

Usul penetapan Angka Kredit Penyuluh Hukum diajukan oleh: a. Pejabat Eselon II yang membidangi Penyuluhan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pejabat eselon II yang membidangi Penyuluhan Hukum di lingkungan instansi pusat selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat eselon II yang ditunjuk, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat eselon II yang ditunjuk kepada Pejabat eselon I yang membidangi Penyuluhan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Penyuluh Hukum Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Penyuluh Hukum Utama, pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan instansi selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; b. Pejabat paling rendah Eselon III yang membidangi kepegawaian kepada Pejabat Eselon II yang membidangi Penyuluhan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Penyuluh Hukum www.djpp.kemenkumham.go.id

Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Hukum Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; c. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada Kantor Wilayah kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Penyuluh Hukum Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Hukum Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia; d. Pejabat paling rendah eselon III yang membidangi kepegawaian pada instansi selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Pejabat eselon II yang membidangi Penyuluhan Hukum di lingkungan instansi pusat selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Penyuluh Hukum Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Hukum Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan instansi pusat selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; e. Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian kepada Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat eselon II yang ditunjuk untuk Penyuluh Hukum Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Hukum Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi; dan f. Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat eselon II yang ditunjuk untuk Penyuluh Hukum Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Hukum Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.

(1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan/atau pangkat Penyuluh Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Keputusan pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Penyuluh Hukum yang bersangkutan.

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum yaitu pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) PNS yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum harus memenuhi syarat: a. berijazah paling rendah Sarjana (S1) di bidang hukum atau bidang lain yang kualifikasinya ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; b. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; c. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang Penyuluhan Hukum; dan d. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon PNS. (3) Calon PNS dengan formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum setelah diangkat sebagai PNS paling lama 3 (tiga) tahun harus mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang Penyuluhan Hukum. (4) PNS yang telah mengikuti dan lulus diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum.

(1) Pengangkatan PNS dari jabatan lain dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum harus memenuhi syarat: a. sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1); b. memiliki pengalaman di bidang Penyuluhan Hukum paling singkat 2 (dua) tahun; c. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan d. tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum. (2) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit. (3) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas, Penyuluh Hukum yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, harus mengikuti dan lulus uji kompetensi. (2) Ketentuan mengenai uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum.

(1) Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dilaksanakan sesuai formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dengan ketentuan, sebagai berikut: a. Pengangkatan PNS Pusat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dilaksanakan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara. b. Pengangkatan PNS Daerah dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dilaksanakan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing- masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara. (2) Penetapan formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum didasarkan pada indikator peta Penyuluhan Hukum, meliputi: a. letak geografis; b. jumlah penduduk; dan c. permasalahan hukum. (3) Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada analisis jabatan dan penghitungan beban kerja.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Penyuluh Hukum Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Hukum Utama pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi. (2) Penyuluh Hukum Utama pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) Angka Kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi. (3) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penyuluh Hukum dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila: a. diberhentikan sementara dari jabatan negeri; b. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum; c. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan anak keempat dan seterusnya; atau d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

(1) Penyuluh Hukum yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum, apabila telah memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan. (2) Penyuluh Hukum yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum, apabila pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah www.djpp.kemenkumham.go.id

mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan ternyata bahwa yang bersangkutan tidak bersalah. (3) Penyuluh Hukum yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum, apabila berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun. (4) Penyuluh Hukum yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf c, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum, apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara. (5) Penyuluh Hukum yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf d, diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum, apabila telah selesai menjalani tugas belajar. (6) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya dan ditambah Angka Kredit yang diperoleh selama dibebaskan sementara. (7) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki. (8) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah Angka Kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama dibebaskan sementara.

Penyuluh Hukum diberhentikan dari jabatannya, apabila: a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi; b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang disyaratkan; atau c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali penurunan pangkat setingkat www.djpp.kemenkumham.go.id

lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dan pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35 ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Penyuluh Hukum yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang baru. (2) Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

(1) PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri ini, telah dan masih melaksanakan tugas di bidang penyuluhan hukum berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan (inpassing) dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum. (2) PNS yang disesuaikan (inpassing) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. berijazah paling rendah Sarjana (S1); b. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan c. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan d. memperhatikan formasi jabatan. (3) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian (inpassing) dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Angka kredit kumulatif sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, hanya berlaku sekali selama masa penyesuaian (inpassing).

Untuk kepentingan dinas dan/atau peningkatan pengetahuan, pengalaman, dan pengembangan karier, Penyuluh Hukum dapat dipindahkan ke dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain sepanjang memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan.

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2014 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

AZWAR ABUBAKAR

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Maret 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id