Pasal 8

Unsur dan sub unsur kegiatan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri dari: a. Pendidikan, meliputi:

1. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
2. diklat fungsional/teknis di bidang Penyuluhan Hukum serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
3. Diklat Prajabatan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

b. Penyuluhan Hukum, meliputi:

1. penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. pengembangan kualitas penyuluhan hukum. c. Pengembangan profesi, meliputi:
3. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum;
4. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang Penyuluhan Hukum; dan
5. penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang Penyuluhan Hukum. d. Penunjang tugas Penyuluh Hukum, meliputi:
6. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang Penyuluhan Hukum;
7. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang Penyuluhan Hukum;
8. keanggotaan dalam Organisasi Profesi;
9. keanggotaan dalam Tim Penilai;
10. perolehan Penghargaan/Tanda Jasa; dan
11. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya.