Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2014 tentang PEDOMAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH

Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah merupakan instrument bagi: a. asesor instansi pemerintah dalam melakukan penilaian mandiri kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah; dan b. evaluator eksternal dalam melakukan validasi atas hasil penilaian mandiri kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh asesor;

Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari: a. Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasil; b. Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara On-line; dan c. Pedoman evaluasi eksternal pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara On-line.

Ketentuan mengenai Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

(1) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dilaksanakan oleh tim yang dikoordinasikan oleh Inspektur Jenderal, Inspektur Utama, Inspektur, atau kepala unit pengawasan internal instansi yang menggunakan nama lain. (2) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur yang mewakili seluruh unit kerja.

(3) Ketentuan teknis yang diperlukan ditetapkan oleh pimpinan instansi masing-masing

(1) Hasil penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi disampaikan secara resmi oleh sekretaris Kementerian/Lembaga/Daerah atau pejabat yang memimpin unit sekretariat kepada menteri. (2) Hasil penilaian secara mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara on- line. (3) Apabila tidak dapat disampaikan secara on-line, hasil penilaian dapat disampaikan dalam bentuk dokumen

(1) Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akan dievaluasi secara eksternal untuk dilakukan verifikasi dan validasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2) Dalam melaksanakan evaluasi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dapat dibantu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Provinsi. (3) Penugasan evaluasi ditetapkan melalui surat tugas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyusun profil nasional pelaksanaan reformasi birokrasi berdasarkan hasil evaluasi eksternal.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/19/M.PAN/11/2008 tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Organisasi Pemerintah; b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara on-line,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2014 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, AZWAR ABUBAKAR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN