Pasal 6

(1) Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akan dievaluasi secara eksternal untuk dilakukan verifikasi dan validasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2) Dalam melaksanakan evaluasi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dapat dibantu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Provinsi. (3) Penugasan evaluasi ditetapkan melalui surat tugas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.