Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2013 tentang PEDOMAN PENGAWASAN INTERN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset dan Barang Milik Negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik
3. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, serta keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
4. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
5. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal yang secara fungsional www.djpp.kemenkumham.go.id

melaksananan pengawasan intern pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Luar Negeri. 6. Satuan Kerja Kementerian Luar Negeri yang selanjutnya disingkat Satker adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Luar Negeri yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program. 7. Perwakilan Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik INDONESIA yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah Republik INDONESIA secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional.

(1) Maksud pedoman pengawasan intern ini adalah sebagai acuan bagi APIP untuk: a. melaksanakan tugas dan fungsi APIP; dan b. memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern yang diterapkan oleh masing-masing unit eselon I dan eselon II Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA guna memberikan jaminan kualitas yang memadai atas akuntabilitas kinerja dan anggaran serta mewujudkan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. (2) Tujuan pedoman pengawasan intern adalah untuk: a. mewujudkan capaian kinerja APIP yang berdampak pada peningkatan akuntabilitas Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA; dan b. memperoleh keyakinan yang memadai atas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prinsip pengawasan intern adalah: a. kemitraan dan konsultasi; b. pencegahan melalui mekanisme peringatan dini; dan c. penjaminan kualitas yang memadai. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Ruang lingkup pengawasan intern adalah pengujian dan penilaian terhadap: a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; b. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; c. tata kelola sumber daya publik Satuan Kerja; d. pelaksanaan tugas dan fungsi, capaian serta akuntabilitas kinerja Satuan Kerja; e. penyelenggaran Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri. (2) Materi pengawasan intern mencakup pengawasan tata kelola: a. organisasi dan kelembagaan; b. sumber daya manusia; c. anggaran; d. Barang Milik Negara dan Aset Negara; dan e. kinerja. (3) Pengawasan intern dilaksanakan berdasarkan pedoman/petunjuk pelaksanaan, Standar Operasional Prosedur dan Kode Etik yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pimpinan Satker dan Perwakilan bertanggung jawab atas penyelenggaraan: a. akuntabilitas kinerja dan tata kelola sumber daya publik Satker dan Perwakilan; dan b. Sistem Pengendalian Intern di lingkungannya masing-masing. (2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan intern. (3) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh APIP. (4) APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pengawasan intern melalui: a. Audit; b. Reviu; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. Evaluasi; d. Pemantauan; dan e. kegiatan pengawasan lainnya.

(1) Jenis Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a adalah: a. Audit kinerja; dan b. Audit dengan tujuan tertentu. (2) Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Satker dan Perwakilan yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas. (3) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan atas instruksi Menteri Luar Negeri dengan tujuan tertentu dan dengan pertimbangan yang bersifat khusus. (4) Berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan khusus, dapat dilakukan pelaksanaan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu oleh APIP bersama dengan aparat pengawas eksternal lainnya.

(1) Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b adalah Reviu laporan keuangan Satker dan Perwakilan. (2) Reviu laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh APIP untuk memberikan keyakinan terbatas atas penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. (3) Setiap Reviu laporan keuangan dilaksanakan oleh suatu tim APIP yang dibentuk dengan keputusan Inspektur Jenderal. (4) Pelaksanaan Reviu atas laporan keuangan Satker dan Perwakilan berpedoman pada standar Reviu yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

(1) Jenis-jenis evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c adalah: a. evaluasi komprehensif; dan b. evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. (2) Evaluasi komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu www.djpp.kemenkumham.go.id

kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. (3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Satker dan Perwakilan melalui pengujian dan penilaian dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satker dan Perwakilan. (4) Tata cara pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam peraturan tersendiri.

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d adalah proses pengumpulan dan analisis informasi (berdasarkan indikator yang ditetapkan) secara sistematis dan berkesinambungan tentang kegiatan program/kegiatan sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi untuk penyempurnaan program/kegiatan itu selanjutnya. (2) APIP melaksanakan Pemantauan terhadap: a. pengelolaan anggaran, barang milik negara, dan penerimaan dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Satker dan Perwakilan. b. tindak lanjut hasil Audit dan Pemantauan lainnya untuk menilai kepatuhan Satker dan Perwakilan terhadap peraturan perundang- undangan, ketentuan, kebijakan, dan instruksi pimpinan dalam pengelolaan sumber daya publik. c. termasuk dalam kegiatan Pemantauan adalah kegiatan pemetaan yang dilaksanakan oleh auditor terhadap potensi permasalahan dan capaian kinerja Satker dan Perwakilan RI.

(1) Pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf e adalah kegiatan APIP yang secara langsung dapat mendukung pelaksanaan pengawasan intern meliputi kegiatan sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultansi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan, dan kegiatan penunjang lainnya yang yang berdampak positif dalam pelaksanaan pengawasan intern. (2) Kegiatan penunjang pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tetapi tidak terbatas pada: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. konsultasi, koordinasi dan pemberian rekomendasi; b. pendidikan dan budaya anti korupsi; c. pendampingan pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satker dan Perwakilan; d. pengolahan data kasus; e. pemantauan kerugian negara; f. pelayanan pengaduan masyarakat; g. evaluasi dan verifikasi dokumen; h. pengadaaan bahan pendukung pengawasan; dan/atau i. peningkatan kompetensi APIP melalui pelatihan. (3) Pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satker dan Perwakilan. (4) Koordinasi dengan Satker dan Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memberdayakan Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Asesor Reformasi Birokrasi pada masing-masing Satker dan Perwakilan.

(1) Dalam melakukan pengawasan intern, APIP menyusun, melaksanakan dan melaporkan: a. Program Kerja Pengawasan Tahunan; b. tindak lanjut hasil pengawasan intern; dan c. pemantauan dan pembinaan kinerja Satker dan Perwakilan. (2) Mekanisme penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Inspektur Jenderal. (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim APIP yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Jenderal.

(1) Objek pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) adalah Satker atau Perwakilan yang ditentukan oleh Inspektur Jenderal (2) Penentuan objek pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil pemetaan permasalahan Satker dan Perwakilan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Dalam pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, Tim APIP menyusun Pokok-Pokok Hasil Audit. (2) Pokok-Pokok Hasil Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Tim APIP dan pimpinan Satker atau Perwakilan yang menjadi objek pengawasan. (3) Dalam hal pimpinan Satker atau Perwakilan yang menjadi objek pengawasan keberatan untuk menandatangani Pokok-Pokok Hasil Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan Satker atau Perwakilan tersebut harus mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri Luar Negeri dengan menyampaikan penjelasan disertai bukti-bukti yang memadai. (4) Menteri Luar Negeri dapat menginstruksikan untuk dilaksanakan Audit ulang terhadap permasalahan yang menjadi keberatan pimpinan Satker atau Perwakilan yang menjadi objek pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melibatkan aparat pengawas eksternal.

(1) Tim APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) menyusun Laporan Hasil Audit berdasarkan Pokok-Pokok Hasil Audit Tim APIP. (2) Laporan hasil Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Tim APIP. (3) Penyusunan Laporan Hasil Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Penyusunan Laporan Hasil Audit yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.

(1) Pimpinan Satker atau Perwakilan yang menjadi objek pengawasan wajib melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Audit selambat-lambatnya 60 hari kerja setelah ditandatanganinya Pokok-Pokok Hasil Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2). (2) APIP melaksanakan koordinasi dengan aparat pengawasan eksternal dan instansi terkait untuk mendorong penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit.

Dalam hal pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern dan pemantauan dan pembinaan kinerja Satker dan Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan c, Tim APIP menyusun laporan pelaksanaan pengawasan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pimpinan APIP menyampaikan secara berkala laporan pengawasan intern kepada Menteri Luar Negeri dan Pimpinan Instansi terkait.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2013 MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

R. M. MARTY M. NATALEGAWA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Juli 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id