Permen LH/BPLH No. 8 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penetapan dan Perubahan Fungsi Ekosistem Mangrove, Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Dasar Kesatuan Lanskap Mangrove, serta Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove - JDIH BPK
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN DAN PERUBAHAN FUNGSI EKOSISTEM
MANGROVE, PENYUSUNAN, PENETAPAN, DAN PERUBAHAN RENCANA
DASAR KESATUAN LANSKAP MANGROVE, SERTA PENYUSUNAN,
PENETAPAN, DAN PERUBAHAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk perencanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove yang efektif dan efisien, perlu mengatur tata cara penetapan dan perubahan fungsi ekosistem mangrove, penyusunan, penetapan, dan perubahan rencana dasar kesatuan lanskap mangrove, serta penyusunan, penetapan dan perubahan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove, rencana dasar kesatuan lanskap mangrove disusun dan ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, sehingga perlu mengatur tata cara penyusunan dan penetapan rencana dasar kesatuan lanskap mangrove; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 14 ayat (5), dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tentang Tata Cara Penetapan dan Perubahan Fungsi Ekosistem Mangrove, Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Dasar Kesatuan Lanskap Mangrove, serta Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7114); 4. Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 378); 5. Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 379); 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1080) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 644);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP /BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP TENTANG TATA CARA PENETAPAN DAN PERUBAHAN FUNGSI EKOSISTEM MANGROVE, PENYUSUNAN, PENETAPAN, DAN PERUBAHAN RENCANA DASAR KESATUAN LANSKAP MANGROVE, SERTA PENYUSUNAN, PENETAPAN, DAN PERUBAHAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud dengan:
1.
Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove
adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan
untuk melestarikan fungsi ekosistem mangrove dan
mencegah terjadinya kerusakan ekosistem mangrove.
2.
Mangrove adalah vegetasi pantai yang memiliki
morfologi khas dengan sistem perakaran yang mampu
beradaptasi pada daerah pasang surut dengan substrat
lumpur atau lumpur berpasir.
3.
Ekosistem Mangrove adalah tatanan unsur Mangrove
yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang
saling
mempengaruhi
dalam
membentuk
keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.
4.
Kesatuan
Lanskap
Mangrove
yang
selanjutnya
disingkat
KLM
adalah
unit
Perlindungan
dan
Pengelolaan Ekosistem Mangrove pada hilir suatu
daerah aliran sungai/sub daerah aliran sungai tertentu
yang secara spasial ditentukan oleh sistem lahan
tertentu dan pengaruh interaksi darat dan laut yang
membentuk kondisi substrat dan salinitas yang sesuai
untuk habitat Mangrove beserta sistem sosial ekonomi
yang berinteraksi dan mempengaruhinya.
5.
Kementerian
adalah
kementerian
yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
lingkungan hidup.
6.
Badan adalah lembaga pemerintah non kementerian
yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang
pengendalian lingkungan hidup.
7.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
8.
Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas
pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan
hidup.
9.
Deputi adalah pimpinan tinggi madya yang mempunyai
tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penataan lingkungan hidup dan sumber daya alam berkelanjutan.
BAB II FUNGSI EKOSISTEM MANGROVE
Bagian Kesatu Penetapan Fungsi Ekosistem Mangrove
Pasal 2
Penetapan fungsi Ekosistem Mangrove meliputi:
a.
fungsi lindung Ekosistem Mangrove; dan
b.
fungsi budidaya Ekosistem Mangrove.
Pasal 3
(1)
Fungsi lindung Ekosistem Mangrove sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditetapkan pada:
a.
sempadan pantai;
b.
sempadan sungai;
c.
kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian
alam;
d.
hutan lindung;
e.
habitat fauna dilindungi dan/atau tempat transit
spesies migran;
f.
kawasan dengan nilai konservasi tinggi dan
kawasan lindung dalam rencana tata ruang;
g.
kawasan yang memiliki peran penting dalam
menghadapi kerentanan pesisir dan pulau-pulau
kecil; dan
h.
kawasan yang memiliki layanan jasa ekosistem
lain yang perlu dipertahankan dengan fungsi
lindung.
(2)
Fungsi budidaya Ekosistem Mangrove sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ditetapkan selain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 4
(1)
Sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai fungsi lindung
Ekosistem Mangrove apabila:
a.
Ekosistem Mangrove yang berada pada dataran
sepanjang
tepian
pantai
yang
lebarnya
proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik
pantai, serta Ekosistem Mangrove yang berjarak
minimal 100 m (seratus meter) dari titik pasang
tertinggi air laut ke arah darat; dan
b.
Ekosistem Mangrove yang memiliki minimal 130
(seratus tiga puluh) kali nilai rata-rata perbedaan
air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur
dari garis air surut terendah ke arah darat.
(2)
Sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai fungsi lindung
Ekosistem Mangrove apabila:
a.
Ekosistem Mangrove berada pada 100 (seratus)
meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai
sepanjang alur sungai, pada sungai besar; atau
b.
Ekosistem Mangrove berada pada 50 (lima puluh)
meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai
sepanjang alur sungai, pada sungai kecil.
(3)
Kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c
ditetapkan sebagai fungsi lindung Ekosistem Mangrove
apabila:
a.
terdapat
Ekosistem
Mangrove
yang
pengelolaannya
ditujukan
untuk
sistem
penyangga
kehidupan
dan/atau
pengawetan
keanekaragaman hayati sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan/atau
b.
terdapat Ekosistem Mangrove yang di dalamnya
terdapat ekosistem langka dan keberadaannya
terancam punah.
(4)
Hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf d ditetapkan sebagai fungsi lindung
Ekosistem Mangrove apabila:
a.
terdapat Ekosistem Mangrove yang berada pada
hutan lindung sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b.
terdapat Ekosistem Mangrove yang berada pada
kawasan hutan dengan fungsi pokok mencegah
intrusi air laut; dan/atau
c.
terdapat Ekosistem Mangrove yang berada pada
kawasan
hutan
yang
merupakan
daerah
perlindungan pantai.
(5)
Habitat fauna dilindungi dan/atau tempat transit
spesies migran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf e ditetapkan sebagai fungsi lindung
Ekosistem Mangrove apabila:
a. Ekosistem Mangrove yang menyediakan sumber
pakan alami untuk mempertahankan populasi
satwa endemik langka dan/atau terancam punah;
b. Ekosistem Mangrove yang digunakan untuk satwa
beristirahat dan berlindung dari predator dan cuaca
ekstrim; dan/atau
c. Ekosistem Mangrove yang digunakan untuk proses
berkembang biak dan melanjutkan keturunan.
(6)
Kawasan dengan nilai konservasi tinggi dan kawasan
lindung dalam rencana tata ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f berada pada kawasan yang memiliki nilai biologis, ekologis, sosial, dan/atau budaya. (7) Kawasan yang memiliki peran penting dalam menghadapi kerentanan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g memiliki kawasan yang ditetapkan untuk dilindungi, direhabilitasi, atau dikelola secara khusus untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mengurangi risiko bencana. (8) Kawasan yang memiliki layanan jasa ekosistem lain yang perlu dipertahankan dengan fungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h berada pada kawasan yang berperan penting dalam menjaga tata air, perlindungan pesisir, penyimpanan karbon, keanekaragaman hayati, dan keberlanjutan penghidupan masyarakat.
Pasal 5
(1)
Penetapan fungsi Ekosistem Mangrove sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan Peta
KLM dan analisis data hasil inventarisasi Ekosistem
Mangrove dengan memperhatikan:
a.
layanan jasa ekosistem;
b.
kerentanan pesisir; dan
c.
sosial-ekonomi masyarakat.
(2)
Layanan jasa ekosistem sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a meliputi manfaat penyediaan,
pengaturan, pendukung, dan budidaya bagi lingkungan
dan masyarakat.
(3)
Kerentanan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b mencerminkan tingkat kerawanan wilayah
terhadap ancaman.
(4)
Sosial-ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c mencakup keterkaitan dan
ketergantungan masyarakat yang tinggal di wilayah
peralihan darat dan laut terhadap Ekosistem Mangrove
dalam
mendukung
mata
pencaharian
dan
kesejahteraan secara berkelanjutan.
Pasal 6
(1)
Menteri/Kepala
menetapkan
fungsi
Ekosistem
Mangrove setelah berkoordinasi dengan:
a.
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang kehutanan, dalam hal
fungsi Ekosistem Mangrove berada pada kawasan
hutan;
b.
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan,
dalam hal fungsi Ekosistem Mangrove berada pada
kawasan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil;
c.
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang penataan ruang; dan
d.
gubernur
dan/atau
bupati/wali
kota
sesuai
dengan kewenangannya.
(2)
Fungsi Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud
pada
ayat
(1)
ditetapkan
dengan
Keputusan
Menteri/Kepala.
(3)
Fungsi Ekosistem Mangrove yang telah ditetapkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam
peta fungsi Ekosistem Mangrove dengan skala sesuai
dengan peta KLM.
(4)
Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)
tahun terhitung sejak peta KLM ditetapkan.
(5)
Penetapan fungsi Ekosistem Mangrove pada kawasan
hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan yang
telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang kehutanan.
Bagian Kedua Perubahan Fungsi Ekosistem Mangrove
Pasal 7
(1)
Fungsi Ekosistem Mangrove yang telah ditetapkan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat dilakukan
perubahan.
(2)
Perubahan fungsi Ekosistem Mangrove sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
a.
Ekosistem Mangrove dengan fungsi budidaya
telah
memenuhi
kriteria
fungsi
lindung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
b.
adanya urgensi ekologis untuk melakukan upaya
pencegahan
atau
pemulihan
kerusakan
lingkungan hidup di dalam dan/atau di sekitar
Ekosistem Mangrove; dan
c.
adanya urgensi ekologis untuk melakukan upaya
pencadangan Ekosistem Mangrove di provinsi
atau kabupaten/kota.
(3)
Perubahan fungsi Ekosistem Mangrove sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
ditetapkan
oleh
Menteri/Kepala.
(4)
Gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya dapat mengusulkan perubahan fungsi
Ekosistem Mangrove kepada Menteri/Kepala.
(5) Perubahan fungsi Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri/Kepala setelah berkoordinasi dengan: a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, dalam hal perubahan Ekosistem Mangrove yang akan ditetapkan berada pada kawasan hutan; b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, dalam hal perubahan Ekosistem Mangrove yang akan ditetapkan berada pada kawasan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil; c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang; dan d. gubernur dan/atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 8
Ketentuan mengenai tata cara penyusunan dan penetapan
fungsi Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 sampai dengan Pasal 6 berlaku secara mutatis
mutandis terhadap tata cara penyusunan dan penetapan
atas perubahan fungsi Ekosistem Mangrove.
BAB III RENCANA DASAR KESATUAN LANSKAP MANGROVE
Bagian Kesatu Umum
Pasal 9
(1)
Rencana dasar KLM merupakan dasar penyusunan
rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem
Mangrove nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
(2)
Rencana dasar KLM sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disusun berdasarkan hasil inventarisasi Ekosistem
Mangrove dan analisis Ekosistem Mangrove pada setiap
KLM.
(3)
Rencana dasar KLM sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memuat:
a.
hasil
inventarisasi
dan
analisis
Ekosistem
Mangrove pada setiap KLM; dan
b.
arahan atau rekomendasi Perlindungan dan
Pengelolaan Ekosistem Mangrove yang meliputi
rencana
pemanfaatan,
pengendalian,
pemantauan,
dan
kelembagaan
pengelolaan
Ekosistem Mangrove.
Bagian Kedua Penyusunan Rencana Dasar Kesatuan Lanskap Mangrove
Pasal 10
(1)
Rencana Dasar KLM sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 disusun oleh Menteri/Kepala.
(2)
Menteri/Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat mendelegasikan penyusunan rencana dasar KLM
kepada Deputi.
(3)
Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui:
a.
pengumpulan data;
b.
pengolahan data; dan
c.
analisis data.
Pasal 11
(1)
Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat (3) huruf a meliputi:
a.
data spasial; dan
b.
data nonspasial.
(2)
Data spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a paling sedikit memuat:
a.
peta KLM; dan
b.
peta fungsi Ekosistem Mangrove.
(3)
Data nonspasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b paling sedikit memuat:
a.
hasil inventarisasi Ekosistem Mangrove;
b.
penduduk di kawasan pesisir;
c.
kerentanan terhadap perubahan iklim; dan
d.
sosial ekonomi masyarakat pesisir.
(4)
Data
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dikumpulkan melalui:
a.
survei lapangan;
b.
penggunaan
data
yang
diterbitkan
oleh
pemerintah; dan/atau
c.
penggunaan data lainnya yang relevan.
Pasal 12
(1)
Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat (3) huruf b meliputi:
a.
pengolahan data spasial; dan
b.
pengolahan data nonspasial.
(2)
Pengolahan data spasial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a merupakan kegiatan analisis tumpang
susun data kondisi dan fungsi Ekosistem Mangrove.
(3)
Pengolahan data nonspasial sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan analisis
pelibatan
manajemen
informasi
deskriptif
yang
mendukung pengambilan keputusan penyusunan rencana dasar KLM.
Pasal 13
(1)
Analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (3) huruf c berupa pemodelan data spasial.
(2)
Analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempertimbangkan data nonspasial sebagai acuan
dalam penyusunan rencana dasar KLM.
(3)
Hasil analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi dasar rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Ekosistem Mangrove berdasarkan kondisi dan fungsi
Ekosistem Mangrove.
Pasal 14
(1)
Deputi menyampaikan hasil penyusunan rencana
dasar KLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(3) kepada Menteri/Kepala.
(2)
Hasil penyusunan rencana dasar KLM sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penetapan
rencana dasar KLM.
Bagian Ketiga Penetapan Rencana Dasar Kesatuan Lanskap Mangrove
Pasal 15
(1)
Menteri/Kepala menetapkan rencana dasar KLM
setelah berkoordinasi dengan:
a.
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang kehutanan, dalam hal
fungsi Ekosistem Mangrove berada pada kawasan
hutan;
b.
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan,
dalam hal fungsi Ekosistem Mangrove berada pada
kawasan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil;
c.
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang penataan ruang; dan
d.
gubernur
dan/atau
bupati/wali
kota
sesuai
dengan kewenangannya.
(2)
Rencana dasar KLM sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri/Kepala.
(3)
Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
lama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkannya peta
KLM.
Bagian Keempat Perubahan Rencana Dasar Kesatuan Lanskap Mangrove
Pasal 16
Dalam hal terdapat perubahan fungsi Ekosistem Mangrove,
perubahan kondisi Ekosistem Mangrove, dan/atau urgensi
lainnya, rencana dasar KLM dilakukan perubahan.
Pasal 17
Ketentuan mengenai tata cara penyusunan dan penetapan
rencana dasar KLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
sampai dengan Pasal 15, berlaku secara mutatis mutandis
terhadap tata cara penyusunan dan penetapan atas
perubahan rencana dasar KLM.
BAB IV RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE
Bagian Kesatu Umum
Pasal 18
(1)
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem
Mangrove menjadi dasar:
a.
rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup;
b.
rencana
pembangunan
jangka
menengah
nasional; dan
c.
rencana pembangunan jangka menengah daerah.
(2)
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem
Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a.
rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem
Mangrove nasional;
b.
rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem
Mangrove provinsi; dan
c.
rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem
Mangrove kabupaten/kota.
(3) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem
Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disusun oleh:
a.
Menteri/Kepala, untuk rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Ekosistem Mangrove nasional;
b.
gubernur, untuk rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Ekosistem Mangrove provinsi; dan
c.
bupati/wali kota, untuk rencana Perlindungan
dan
Pengelolaan
Ekosistem
Mangrove
kabupaten/kota.
Bagian Kedua Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove
Pasal 19
(1)
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem
Mangrove disusun dengan tahapan:
a.
identifikasi potensi dan masalah Perlindungan dan
Pengelolaan Ekosistem Mangrove;
b.
penyusunan
kebijakan,
strategi,
dan
target
Perlindungan
dan
Pengelolaan
Ekosistem
Mangrove; dan
c.
penyusunan muatan rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Ekosistem Mangrove.
(2)
Identifikasi potensi dan masalah Perlindungan dan
Pengelolaan
Ekosistem
Mangrove
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan
analisis dengan menggunakan kerangka berpikir faktor
pendorong, tekanan, kondisi, dampak, dan respon yang
bersumber dari inventarisasi Ekosistem Mangrove dan
dianalisis.
(3)
Penyusunan
kebijakan,
strategi,
dan
target
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
huruf
b
merupakan penyusunan yang dilakukan berdasarkan
hasil
analisis
terhadap
potensi
dan
masalah
Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove.
(4)
Penyusunan
muatan
rencana
Perlindungan
dan
Pengelolaan
Ekosistem
Mangrove
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
huruf
c
merupakan
penyusunan
rencana
program
Perlindungan
dan
Pengelolaan Ekosistem Mangrove.
(5)
Rencana program sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
meliputi:
a.
pemanfaatan;
b.
pengendalian;
c.
pemantauan;
d.
kelembagaan;
e.
adaptasi perubahan iklim dan mitigasi perubahan
iklim; dan
f.
rencana program lain yang disesuaikan dengan
kebutuhan rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Ekosistem Mangrove.
Pasal 20
(1)
Dalam penyusunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 dilakukan konsultasi publik.
(2)
Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk menerima masukan, tanggapan, atau
pandangan dengan melibatkan unsur pemerintah,
swasta, organisasi nonpemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat.
Pasal 21
(1)
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem
Mangrove nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 ayat (2) huruf a disusun berdasarkan rencana dasar
KLM.
(2)
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem
Mangrove provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dan huruf c
disusun berdasarkan:
a.
peta fungsi Ekosistem Mangrove;
b.
rencana dasar KLM; dan
c.
rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem
Mangrove nasional.
(3)
Peta
fungsi
Ekosistem
Mangrove
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mengacu pada:
a.
peta Mangrove nasional; dan
b.
peta KLM.
Pasal 22
(1)
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem
Mangrove nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 ayat (2) huruf a memuat:
b.
kondisi umum;
c.
kebijakan, strategi, dan target nasional;
d.
rencana pemanfaatan;
e.
rencana pengendalian;
f.
rencana pemantauan;
g.
rencana kelembagaan; dan
h.
rencana adaptasi perubahan iklim nasional dan
mitigasi perubahan iklim nasional.
(2)
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem
Mangrove provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 ayat (2) huruf b memuat:
a.
kondisi umum;
b.
kebijakan, strategi, dan target provinsi;
c.
rencana pemanfaatan;
d.
rencana pengendalian;
e.
rencana pemantauan; dan
f.
rencana adaptasi perubahan iklim provinsi dan
mitigasi perubahan iklim provinsi.
(3)
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem
Mangrove kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c memuat:
a.
kondisi umum;
b.
kebijakan, strategi, dan target kabupaten/kota;
c.
rencana pemanfaatan;
d. rencana pengendalian; e. rencana pemantauan; dan f. rencana adaptasi perubahan iklim kabupaten/kota dan mitigasi perubahan iklim kabupaten/kota. (4) Selain memuat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove nasional, rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove provinsi, dan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove kabupaten/kota juga dapat memuat substansi lainnya sesuai dengan kebutuhan.
Pasal 23
(1)
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem
Mangrove nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 ayat (1) disusun oleh Menteri/Kepala setelah
berkoordinasi dengan:
a.
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang kehutanan, dalam hal
Ekosistem Mangrove yang akan ditetapkan berada
pada kawasan hutan;
b.
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan,
dalam
hal
Ekosistem
Mangrove
yang
akan
ditetapkan berada pada kawasan pesisir, laut, dan
pulau-pulau kecil; dan
c.
gubernur
dan/atau
bupati/wali
kota
sesuai
dengan kewenangannya.
(2)
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem
Mangrove provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 ayat (2) disusun oleh gubernur setelah berkoordinasi
dengan Menteri/Kepala.
(3)
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem
Mangrove kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (3) disusun oleh bupati/ wali kota
setelah berkoordinasi dengan Menteri/Kepala.
(4)
Selain
berkoordinasi
dengan
Menteri/Kepala
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati/wali kota
juga berkoordinasi dengan gubernur.
Bagian Ketiga Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove
Pasal 24
(1)
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem
Mangrove nasional ditetapkan oleh Menteri/Kepala
setelah berkoordinasi dengan:
a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, dalam hal Ekosistem Mangrove yang akan ditetapkan berada pada kawasan hutan; b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, dalam hal Ekosistem Mangrove yang akan ditetapkan berada pada kawasan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil; dan c. gubernur dan/atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. (2) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri/Kepala. (3) Penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkannya peta KLM.
Pasal 25
(1)
Gubernur menetapkan Rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Ekosistem Mangrove provinsi setelah
berkoordinasi dengan Menteri/Kepala.
(2)
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem
Mangrove provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3)
Penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Ekosistem Mangrove provinsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun
terhitung sejak rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Ekosistem Mangrove nasional ditetapkan.
Pasal 26
(1)
Bupati/wali Kota menetapkan rencana Perlindungan
dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove kabupaten/kota
setelah berkoordinasi dengan Menteri/Kepala.
(2)
Selain
berkoordinasi
dengan
Menteri/Kepala
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota
juga berkoordinasi dengan gubernur.
(3)
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem
Mangrove kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
pada
ayat
(1)
ditetapkan
dengan
Keputusan
Bupati/Wali Kota.
(4)
Penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Ekosistem Mangrove kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 1 (satu)
tahun terhitung sejak rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Ekosistem Mangrove provinsi ditetapkan.
Bagian Keempat Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove
Pasal 27
Dalam hal rencana dasar KLM mengalami perubahan,
rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove
nasional,
provinsi,
dan
kabupaten/kota
dilakukan
perubahan.
Pasal 28
Ketentuan mengenai tata cara penyusunan dan penetapan
rencana
Perlindungan
dan
Pengelolaan
Ekosistem
Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai
dengan Pasal 26 berlaku secara mutatis mutandis terhadap
tata cara penyusunan dan penetapan atas perubahan
rencana
Perlindungan
dan
Pengelolaan
Ekosistem
Mangrove.
Bagian Kelima Jangka Waktu Keberlakuan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove
Pasal 29
Rencana
Perlindungan
dan
Pengelolaan
Ekosistem
Mangrove berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh)
tahun.
BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
Pasal 30
(1)
Deputi melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan fungsi Ekosistem Mangrove, rencana
dasar KLM, dan rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Ekosistem Mangrove.
(2)
Gubernur
melakukan
pemantauan
dan
evaluasi
terhadap pelaksanaan rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Ekosistem Mangrove kabupaten/kota.
(3)
Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu)
kali dalam 5 (lima) tahun.
(4)
Hasil pemantauan dan evaluasi dituangkan dalam
bentuk laporan.
(5)
Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) disampaikan kepada:
a.
Menteri/Kepala; dan
b.
kementerian/lembaga terkait.
(6)
Laporan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(4)
digunakan sebagai pertimbangan perubahan kebijakan fungsi Ekosistem Mangrove, rencana dasar KLM, dan/atau rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove.
BAB VI PENDANAAN
Pasal 31
Pendanaan
pelaksanaan
fungsi
Ekosistem
Mangrove,
rencana dasar KLM, dan rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Ekosistem Mangrove bersumber dari:
a.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
c.
sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32
Data Ekosistem Mangrove yang ada sebelum Peraturan
Menteri/Badan ini berlaku dapat digunakan sebagai dasar
penyusunan dan penetapan fungsi Ekosistem Mangrove,
rencana dasar KLM, dan rencana Perlindungan dan
Pengelolaan
Ekosistem
Mangrove
sepanjang
tidak
bertentangan dengan Peraturan Menteri/Badan ini.
Pasal 33
Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri/Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2026
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA
BADAN
PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,
Œ
MOH JUMHUR HIDAYAT
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
Д
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa untuk perencanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove yang efektif dan efisien, perlu mengatur tata cara penetapan dan perubahan fungsi ekosistem mangrove, penyusunan, penetapan, dan perubahan rencana dasar kesatuan lanskap mangrove, serta penyusunan, penetapan dan perubahan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove, rencana dasar kesatuan lanskap mangrove disusun dan ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, sehingga perlu mengatur tata cara penyusunan dan penetapan rencana dasar kesatuan lanskap mangrove; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 14 ayat (5), dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove, perlu
- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7114);
- Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 378);
- Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 379);
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1080) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 644);
