Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang CAP DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Cap Dinas adalah tanda pengenal berupa cap yang diterakan pada naskah dinas atau dokumen lain sebagai bentuk pengesahan.
2. Unit Kerja adalah unit eselon I, kantor wilayah, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. Naskah Dinas adalah komunikasi tulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

(1) Cap Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas: a. Cap Dinas jabatan; dan b. Cap Dinas Unit Kerja. (2) Cap Dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas Cap Dinas jabatan: a. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; b. Sekretaris Jenderal; c. Inspektur Jenderal; d. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan; e. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum; f. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual; g. Direktur Jenderal Pemasyarakatan; h. Direktur Jenderal Imigrasi; i. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia; j. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional; k. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia; l. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia; m. Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan; n. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan o. Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis. (3) Cap Dinas Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Cap Dinas Unit Kerja: a. Sekretariat Jenderal; b. Inspektorat Jenderal; c. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan; d. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; e. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual; f. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;

g. Direktorat Jenderal Imigrasi; h. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia; i. Badan Pembinaan Hukum Nasional; j. Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia; k. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia; l. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan; m. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan n. Kantor Unit Pelaksana Teknis.

Cap Dinas berbentuk lingkaran dan memuat: a. lambang Negara atau logo kementerian; b. nama jabatan atau nama Unit Kerja; c. frasa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI; d. tulisan nama satuan organisasi dan/atau nama daerah; dan e. fitur pengaman.

Ketentuan mengenai format dan warna tinta Cap Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Cap Dinas jabatan hanya digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh: a. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; b. Sekretaris Jenderal; c. Inspektur Jenderal; d. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan; e. Direktur Jenderal Administrasi HukumUmum; f. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual; g. Direktur Jenderal Pemasyarakatan; h. Direktur Jenderal Imigrasi;

i. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia; j. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional; k. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia; l. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia; m. Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan; n. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan o. Kepala Kantor UnitPelaksana Teknis, sesuai dengan kewenangannya.

Cap Dinas Unit Kerja digunakan untuk Naskah Dinas atau dokumen lainnya yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menerbitkan Naskah Dinas selain pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Dalam hal Cap Dinas digunakan pada Naskah Dinas atau dokumen lainnya secara elektronik, ukuran Cap Dinas dapat disesuaikan dengan ukuran Naskah Dinasatau dokumen lainnya.

(1) Pimpinan Unit Kerja bertanggung jawab atas penggunaan Cap Dinas jabatan pada Naskah Dinas sesuai dengan kewenangannya. (2) Pejabat struktural yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang ketatausahaan bertanggung jawab atas penggunaan Cap Dinas Unit Kerja di Unit Kerja masing-masing.

(1) Dalam hal Cap Dinas rusak dan/atau tidak dapat digunakan, pimpinan Unit Kerja segera mengajukan permohonan tertulis penggantian Cap Dinas secara manual dan/atau elektronik kepada Sekretaris Jenderal dengan menyertakan surat keterangan rusak dan/atau tidak dapat digunakan dari pimpinan Unit Kerja. (2) Sekretaris Jenderal menyampaikan Cap Dinas pengganti kepada pimpinan Unit Kerja dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima. (3) Dalam hal Cap Dinas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diterima oleh pimpinan Unit Kerja, pimpinan Unit Kerja menyampaikan Cap Dinas yang rusak dan/atau tidak dapat digunakan kepada Sekretaris Jenderal.

(1) Dalam hal Cap Dinas hilang, pimpinan Unit Kerja segera mengajukan permohonan tertulis penggantian Cap Dinas secara manual dan/atau elektronik kepada Sekretaris Jenderal dengan melampirkan berita acara kehilangan yang ditandatangani oleh pimpinan Unit Kerja. (2) Berita acara kehilangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan laporan kehilangan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik INDONESIA setempat. (3) Sekretaris Jenderal menyampaikan Cap Dinas pengganti kepada pimpinan Unit Kerja dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

(1) Penyediaan Cap Dinas dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal. (2) Penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk penyediaan tinta Cap Dinas.

(1) Sekretaris Jenderal memberikan 1 (satu) buah Cap Dinas jabatan dan 1 (satu) buah Cap Dinas Unit Kerja untuk setiap Unit Kerja. (2) Selain Cap Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Jenderal memberikan juga 1 (satu) buah Cap Dinas Unit Kerja untuk setiap satuan kerja setingkat eselon II pada Unit Kerja eselon I.

Cap Dinas yang digunakan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku wajib diserahkan kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Umum dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak Cap Dinas yang dibuat berdasarkan Peraturan Menteri ini diterima.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Cap Dinas yang ada masih tetap dapat digunakan sampai dengan Cap Dinas berdasarkan Peraturan Menteri ini diterima.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Cap Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 1347), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Februari 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Februari 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY