Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2025 tentang TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai aparatur sipil negara dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Hukum. 2. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas negara lainnya yang diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 3. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. 4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi. 5. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan
tingkat seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam
rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup
setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi
pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.

6. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

(1) Pegawai wajib melaksanakan tugas sesuai dengan Jabatannya. (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Jabatan manajerial; dan b. Jabatan nonmanajerial. (3) Jabatan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: a. Jabatan pimpinan tinggi madya; b. Jabatan pimpinan tinggi pratama; c. Jabatan administrator; dan d. Jabatan pengawas. (4) Jabatan nonmanajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas: a. Jabatan fungsional; dan b. Jabatan pelaksana. (5) Selain Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat Jabatan lainnya di lingkungan Kementerian Hukum.

(1) Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki Kelas Jabatan. (2) Daftar nama Jabatan dan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Kelas Jabatan bagi pejabat pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b, didasarkan pada keputusan pengangkatan dalam Jabatan pimpinan tinggi.
(2) Kelas Jabatan bagi pejabat administrator dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dan huruf d didasarkan pada keputusan pengangkatan dalam Jabatan administrasi. (3) Kelas Jabatan bagi pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a didasarkan pada: a. keputusan tentang pengangkatan pertama dalam Jabatan fungsional; atau b. keputusan tentang kenaikan jenjang dalam Jabatan fungsional. (4) Kelas Jabatan bagi pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b didasarkan pada keputusan tentang pengangkatan dalam Jabatan pelaksana. (5) Kelas Jabatan bagi Jabatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) didasarkan pada keputusan tentang pengangkatan dalam Jabatan staf khusus Menteri.

Pegawai selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.

(1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada Pegawai berdasarkan Kelas Jabatan. (2) Besaran dan pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Kelas Jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1083), dinyatakan tidak berlaku bagi Pegawai kecuali ketentuan Pasal 7A, Pasal 7B, dan Pasal 7C.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2025

MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA,

Œ

SUPRATMAN ANDI AGTAS

Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

Ѽ

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2025 TENTANG
JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM

DAFTAR NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM

A. DAFTAR NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN PIMPINAN TINGGI, PEJABAT ADMINISTRATOR, DAN PEJABAT PENGAWAS

NO. NAMA JABATAN
KELAS JABATAN SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIS JENDERAL STAF AHLI BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN STAF AHLI BIDANG EKONOMI DAN SOSIAL STAF AHLI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI KEPALA BAGIAN ORGANISASI, TATA LAKSANA, DAN TATA USAHA KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA MANUSIA, DAN TATA USAHA KEPALA BAGIAN PENGEMBANGAN KARIR SUMBER DAYA MANUSIA KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA KEPALA BIRO KEUANGAN KEPALA BAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN DAN TATA USAHA KEPALA BAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEPALA BAGIAN PERBENDAHARAAN KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA KEPALA BIRO BARANG MILIK NEGARA KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN TATA USAHA KEPALA BAGIAN PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA NO. NAMA JABATAN
KELAS JABATAN KEPALA BAGIAN PENATAUSAHAAN DAN PENGAMANAN BARANG MILIK NEGARA KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA KEPALA BIRO HUKUM, KOMUNIKASI PUBLIK, DAN KERJA SAMA KEPALA BAGIAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK DAN TATA USAHA KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJA SAMA KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA KEPALA BIRO UMUM KEPALA BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA MENTERI KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA WAKIL MENTERI KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA SEKRETARIAT JENDERAL KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA STAF AHLI DAN STAF KHUSUS MENTERI KEPALA BAGIAN RUMAH TANGGA DAN TATA USAHA KEPALA SUBBAGIAN URUSAN DALAM KEPALA SUBBAGIAN KENDARAAN DAN PERJALANAN DINAS KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA KEPALA BAGIAN KEPROTOKOLAN DAN PENGAMANAN KEPALA SUBBAGIAN ACARA DAN TAMU PIMPINAN KEPALA SUBBAGIAN KEPROTOKOLAN KEPALA SUBBAGIAN PENGAMANAN LINGKUNGAN KEPALA PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI KEPALA BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA KEPALA BAGIAN UMUM
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA NO. NAMA JABATAN
KELAS JABATAN DIREKTUR PERENCANAAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN KEPALA SUBDIREKTORAT PERENCANAAN DAN EVALUASI PERENCANAAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEPALA SUBDIREKTORAT PENYUSUNAN DAN PENYELARASAN NASKAH AKADEMIK KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DIREKTUR PERANCANGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN KEPALA SUBDIREKTORAT PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG KEPALA SUBDIREKTORAT PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH, RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN DAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI HUKUM KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DIREKTUR HARMONISASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN I KEPALA SUBDIREKTORAT STANDARDISASI HARMONISASI KEPALA SUBDIREKTORAT BINA TATA KELOLA HARMONISASI KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DIREKTUR HARMONISASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN II KEPALA SUBDIREKTORAT STANDARDISASI HARMONISASI KEPALA SUBDIREKTORAT BINA TATA KELOLA HARMONISASI KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DIREKTUR HARMONISASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN III KEPALA SUBDIREKTORAT STANDARDISASI HARMONISASI KEPALA SUBDIREKTORAT BINA TATA KELOLA HARMONISASI KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DIREKTUR FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH, DAN PEMBINAAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN KEPALA SUBDIREKTORAT FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH KEPALA SUBDIREKTORAT BINA PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA NO. NAMA JABATAN
KELAS JABATAN DIREKTUR PENGUNDANGAN, PENERJEMAHAN, PUBLIKASI, DAN SISTEM INFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEPALA SUBDIREKTORAT PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEPALA SUBDIREKTORAT PENERJEMAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DIREKTUR LITIGASI DAN NONLITIGASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SUBDIREKTORAT PENYIAPAN PENYELESAIAN SENGKETA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG POLITIK, KEAMANAN DAN PEREKONOMIAN SUBDIREKTORAT PENYIAPAN PENYELESAIAN SENGKETA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT, SOSIAL, BUDAYA, HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN KEPALA BAGIAN KEUANGAN KEPALA BAGIAN UMUM KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA DIREKTUR PERDATA KEPALA SUBDIREKTORAT PROFESI KEPERDATAAN KEPALA SUBDIREKTORAT LAYANAN HUKUM PERDATA KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DIREKTUR PIDANA KEPALA SUBDIREKTORAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPALA SUBDIREKTORAT DAKTILOSKOPI KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DIREKTUR TATA NEGARA KEPALA SUBDIREKTORAT KEWARGANEGARAAN KEPALA SUBDIREKTORAT LAYANAN DOKUMEN PARTAI POLITIK KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA NO. NAMA JABATAN
KELAS JABATAN DIREKTUR OTORITAS PUSAT DAN HUKUM INTERNASIONAL KEPALA SUBDIREKTORAT OTORITAS PUSAT KEPALA SUBDIREKTORAT HUKUM INTERNASIONAL KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DIREKTUR BADAN USAHA KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN KEPALA BAGIAN KEUANGAN KEPALA BAGIAN UMUM KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI KEPALA SUBDIREKTORAT PERMOHONAN DAN PELAYANAN KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DIREKTUR PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU, DAN RAHASIA DAGANG KEPALA SUBDIREKTORAT PERMOHONAN DAN PELAYANAN KEPALA SUBDIREKTORAT FASILITASI KOMISI BANDING PATEN KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DIREKTUR MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS KEPALA SUBDIREKTORAT PERMOHONAN DAN PELAYANAN KEPALA SUBDIREKTORAT FASILITASI KOMISI BANDING MEREK KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DIREKTUR KERJA SAMA, PEMBERDAYAAN, DAN EDUKASI KEPALA SUBDIREKTORAT KERJA SAMA KEPALA SUBDIREKTORAT PEMBERDAYAAN DAN EDUKASI KEKAYAAN INTELEKTUAL NO. NAMA JABATAN
KELAS JABATAN KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DIREKTUR PENEGAKAN HUKUM KEPALA SUBDIREKTORAT PENCEGAHAN DAN SENGKETA ALTERNATIF KEPALA SUBDIREKTORAT PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA INSPEKTORAT JENDERAL INSPEKTUR JENDERAL SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN KEPALA BAGIAN UMUM KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA INSPEKTUR WILAYAH I KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA INSPEKTUR WILAYAH II KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA INSPEKTUR WILAYAH III KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA INSPEKTUR WILAYAH IV KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA INSPEKTUR WILAYAH V KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL SEKRETARIS BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI KEPALA BAGIAN UMUM NO. NAMA JABATAN
KELAS JABATAN KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA KEPALA PUSAT PEMANTAUAN, PENINJAUAN, DAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL KEPALA BIDANG PENILAIAN MANFAAT DAN DAMPAK PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
KEPALA PUSAT ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM KEPALA BIDANG BINA JABATAN FUNGSIONAL ANALIS HUKUM KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA KEPALA PUSAT LAYANAN LITERASI HUKUM DAN PEMBINAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL KEPALA BIDANG BINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
KEPALA PUSAT PEMBUDAYAAN DAN BANTUAN HUKUM KEPALA BIDANG ADVOKASI HUKUM KEPALA BIDANG BINA JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM SEKRETARIS BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI KEPALA BAGIAN UMUM KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN KEPALA PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA KEPALA PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN PELAYANAN HUKUM KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA KEPALA PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN TATA KELOLA HUKUM KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA NO. NAMA JABATAN
KELAS JABATAN KEPALA PUSAT STRATEGI EVALUASI DAN PUBLIKASI KEBIJAKAN HUKUM KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI KEPALA BAGIAN UMUM KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PELATIHAN TEKNIS DAN KEPEMIMPINAN KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PELATIHAN FUNGSIONAL KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA KEPALA PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA KANTOR WILAYAH KEPALA KANTOR WILAYAH HUKUM KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM KEPALA BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEPALA BIDANG PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KEPALA DIVISI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM
KEPALA BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM

POLITEKNIK PENGAYOMAN INDONESIA

DIREKTUR POLITEKNIK PENGAYOMAN INDONESIA WAKIL DIREKTUR I BIDANG AKADEMIK WAKIL DIREKTUR II BIDANG KEUANGAN DAN UMUM WAKIL DIREKTUR III BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI KEPALA BAGIAN KEUANGAN DAN UMUM NO. NAMA JABATAN
KELAS JABATAN KEPALA SUBBAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN REFORMASI BIROKRASI KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, DAN KERJASAMA KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI KETARUNAAN DAN ALUMNI KEPALA SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN ADMINISTRASI KERJASAMA BALAI HARTA PENINGGALAN KEPALA BALAI HARTA PENINGGALAN KEPALA SEKSI HARTA PENINGGALAN WILAYAH I KEPALA SEKSI HARTA PENINGGALAN WILAYAH II KEPALA SEKSI HARTA PENINGGALAN WILAYAH III KEPALA SUBBAGIAN UMUM

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM

KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA KEPALA SEKSI PENYELENGGARAAN KEPALA SEKSI PROGRAM DAN EVALUASI

B. DAFTAR NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL

NO. NAMA JABATAN KELAS JABATAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN JENJANG KEAHLIAN

PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA

PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA

PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA

PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI UTAMA

PENYULUH HUKUM JENJANG KEAHLIAN

PENYULUH HUKUM AHLI PERTAMA

PENYULUH HUKUM AHLI MUDA

PENYULUH HUKUM AHLI MADYA NO. NAMA JABATAN KELAS JABATAN

PENYULUH HUKUM AHLI UTAMA

ANALIS HUKUM JENJANG KEAHLIAN

ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA

ANALIS HUKUM AHLI MUDA

ANALIS HUKUM AHLI MADYA

ANALIS HUKUM AHLI UTAMA

PENERJEMAH JENJANG KEAHLIAN

PENERJEMAH AHLI PERTAMA

PENERJEMAH AHLI MUDA

PENERJEMAH AHLI MADYA

KURATOR KEPERDATAAN JENJANG KEAHLIAN

KURATOR KEPERDATAAN AHLI PERTAMA

KURATOR KEPERDATAAN AHLI MUDA

KURATOR KEPERDATAAN AHLI MADYA

KURATOR KEPERDATAAN AHLI UTAMA

PEMERIKSA PATEN JENJANG KEAHLIAN

PEMERIKSA PATEN AHLI PERTAMA

PEMERIKSA PATEN AHLI MUDA

PEMERIKSA PATEN AHLI MADYA

PEMERIKSA PATEN AHLI UTAMA

PEMERIKSA MEREK JENJANG KEAHLIAN

PEMERIKSA MEREK AHLI PERTAMA

PEMERIKSA MEREK AHLI MUDA

PEMERIKSA MEREK AHLI MADYA

PEMERIKSA MEREK AHLI UTAMA

PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI JENJANG KEAHLIAN

PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI AHLI PERTAMA

PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI AHLI MUDA

PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI AHLI MADYA

PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI AHLI UTAMA

ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL JENJANG KEAHLIAN

ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL AHLI PERTAMA

ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL AHLI MUDA

ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL AHLI MADYA

ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL AHLI UTAMA

DOKTER/SPESIALIS JENJANG KEAHLIAN

DOKTER AHLI PERTAMA

DOKTER AHLI MUDA

DOKTER AHLI MADYA NO. NAMA JABATAN KELAS JABATAN

DOKTER AHLI UTAMA

DOKTER GIGI/SPESIALIS JENJANG KEAHLIAN

DOKTER GIGI AHLI PERTAMA

DOKTER GIGI AHLI MUDA

DOKTER GIGI AHLI MADYA

DOKTER GIGI AHLI UTAMA

TERAPIS GIGI DAN MULUT JENJANG KEAHLIAN

TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI PERTAMA

TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI MUDA

TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI MADYA

TERAPIS GIGI DAN MULUT JENJANG KETERAMPILAN

TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL

TERAPIS GIGI DAN MULUT MAHIR

TERAPIS GIGI DAN MULUT PENYELIA

PERAWAT JENJANG KEAHLIAN

PERAWAT AHLI PERTAMA

PERAWAT AHLI MUDA

PERAWAT AHLI MADYA

PERAWAT JENJANG KETERAMPILAN

PERAWAT TERAMPIL

PERAWAT MAHIR

PERAWAT PENYELIA

PSIKOLOG KLINIS JENJANG KEAHLIAN

PSIKOLOG KLINIS AHLI PERTAMA

PSIKOLOG KLINIS AHLI MUDA

PSIKOLOG KLINIS AHLI MADYA

APOTEKER JENJANG KEAHLIAN

APOTEKER AHLI PERTAMA

APOTEKER AHLI MUDA

APOTEKER AHLI MADYA

ASISTEN APOTEKER JENJANG KETERAMPILAN

ASISTEN APOTEKER TERAMPIL

ASISTEN APOTEKER MAHIR

ASISTEN APOTEKER PENYELIA

PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN JENJANG KEAHLIAN

PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA

PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI MUDA NO. NAMA JABATAN KELAS JABATAN

PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI MADYA

PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN JENJANG KETERAMPILAN

PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL

PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN MAHIR

PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PENYELIA

FISIOTERAPIS JENJANG KEAHLIAN

FISIOTERAPIS AHLI PERTAMA

FISIOTERAPIS AHLI MUDA

FISIOTERAPIS AHLI MADYA

FISIOTERAPIS JENJANG KETERAMPILAN

FISIOTERAPIS TERAMPIL

FISIOTERAPIS MAHIR

FISIOTERAPIS PENYELIA

PEREKAM MEDIS JENJANG KETERAMPILAN

PEREKAM MEDIS TERAMPIL

PEREKAM MEDIS MAHIR

PEREKAM MEDIS PENYELIA

NUTRISIONIS JENJANG KEAHLIAN

NUTRISIONIS AHLI PERTAMA

NUTRISIONIS AHLI MUDA

NUTRISIONIS AHLI MADYA

ADMINISTRATOR KESEHATAN JENJANG KEAHLIAN

ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA

ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MUDA

ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MADYA

BIDAN JENJANG KEAHLIAN

BIDAN AHLI PERTAMA

BIDAN AHLI MUDA

BIDAN AHLI MADYA

BIDAN JENJANG KETERAMPILAN

BIDAN TERAMPIL

BIDAN MAHIR

BIDAN PENYELIA

ARSIPARIS JENJANG KEAHLIAN

ARSIPARIS AHLI PERTAMA

ARSIPARIS AHLI MUDA

ARSIPARIS AHLI MADYA NO. NAMA JABATAN KELAS JABATAN

ARSIPARIS JENJANG KETERAMPILAN

ARSIPARIS TERAMPIL

ARSIPARIS MAHIR

ARSIPARIS PENYELIA

PUSTAKAWAN JENJANG KEAHLIAN

PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA

PUSTAKAWAN AHLI MUDA

PUSTAKAWAN AHLI MADYA

PUSTAKAWAN JENJANG KETERAMPILAN

PUSTAKAWAN/ASISTEN PERPUSTAKAAN TERAMPIL

PUSTAKAWAN/ASISTEN PERPUSTAKAAN MAHIR

PUSTAKAWAN/ASISTEN PERPUSTAKAAN PENYELIA

WIDYAISWARA JENJANG KEAHLIAN

WIDYAISWARA AHLI PERTAMA

WIDYAISWARA AHLI MUDA

WIDYAISWARA AHLI MADYA

WIDYAISWARA AHLI UTAMA

DOSEN JENJANG KEAHLIAN

ASISTEN AHLI

LEKTOR

LEKTOR KEPALA

PROFESOR

PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN JENJANG KEAHLIAN

PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI PERTAMA

PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI MUDA

PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI MADYA

PENATA PENERBITAN ILMIAH JENJANG KEAHLIAN

PENATA PENERBITAN ILMIAH AHLI PERTAMA

PENATA PENERBITAN ILMIAH AHLI MUDA

PENATA PENERBITAN ILMIAH AHLI MADYA

ANALIS KEBIJAKAN JENJANG KEAHLIAN

ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA

NO. NAMA JABATAN KELAS JABATAN ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR JENJANG KEAHLIAN

ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA

ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA

ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MADYA

ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI UTAMA

ANALIS SDM APARATUR JENJANG KEAHLIAN

ANALIS SDM APARATUR AHLI PERTAMA

ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA

ANALIS SDM APARATUR AHLI MADYA

PRANATA SDM APARATUR JENJANG KETERAMPILAN

PRANATA SDM APARATUR TERAMPIL

PRANATA SDM APARATUR MAHIR

PRANATA SDM APARATUR PENYELIA

AUDITOR JENJANG KEAHLIAN

AUDITOR AHLI PERTAMA

AUDITOR AHLI MUDA

AUDITOR AHLI MADYA

AUDITOR AHLI UTAMA

AUDITOR JENJANG KETERAMPILAN

AUDITOR TERAMPIL

AUDITOR MAHIR

AUDITOR PENYELIA

PERENCANA JENJANG KEAHLIAN

PERENCANA AHLI PERTAMA

PERENCANA AHLI MUDA

PERENCANA AHLI MADYA

ANALIS ANGGARAN JENJANG KEAHLIAN

ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMA

ANALIS ANGGARAN AHLI MUDA

ANALIS ANGGARAN AHLI MADYA

PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT JENJANG KEAHLIAN

PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA

PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA

PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MADYA

NO. NAMA JABATAN KELAS JABATAN PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT JENJANG KETERAMPILAN

PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL

PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT MAHIR

PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT PENYELIA

ANALIS KERJA SAMA JENJANG KEAHLIAN

ANALIS KERJA SAMA AHLI PERTAMA

ANALIS KERJA SAMA AHLI MUDA

ANALIS KERJA SAMA AHLI MADYA

PRANATA KOMPUTER JENJANG KEAHLIAN

PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA

PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA

PRANATA KOMPUTER AHLI MADYA

PRANATA KOMPUTER JENJANG KETERAMPILAN

PRANATA KOMPUTER TERAMPIL

PRANATA KOMPUTER MAHIR

PRANATA KOMPUTER PENYELIA

PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA JENJANG KEAHLIAN

PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA

PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI MUDA

PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI MADYA

ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA JENJANG KEAHLIAN

ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA AHLI PERTAMA

ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA AHLI MUDA

ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA AHLI MADYA

PRANATA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA JENJANG KETERAMPILAN

PRANATA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TERAMPIL

PRANATA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA MAHIR

PRANATA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PENYELIA

C. DAFTAR NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN LAINNYA

NO. NAMA JABATAN KELAS JABATAN STAF KHUSUS MENTERI

D. DAFTAR NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN PELAKSANA

NO. NAMA JABATAN KELAS JABATAN PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
PENATA KELOLA PEMERINTAHAN FASILITATOR PEMERINTAHAN KONSELOR SDM PENATA LAYANAN OPERASIONAL PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI PENGENDALI KONTEN INTERNET PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN PENGOLAH DATA DAN INFORMASI PENGELOLA KEPROTOKOLAN DOKUMENTALIS HUKUM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL PENGADMINISTRASI PERKANTORAN PENGELOLA UMUM OPERASIONAL

MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUPRATMAN ANDI AGTAS