Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2013 tentang PENYELENGGARAAN LAYANAN POS UNIVERSAL

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Layanan Pos Universal adalah layanan pos jenis tertentu yang wajib dijamin oleh Pemerintah untuk menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang memungkinkan masyarakat mengirim dan/atau menerima kiriman dari satu tempat ke tempat lain di dunia.

2. Bantuan Operasional Layanan Pos Universal adalah dana yang disediakan oleh Pemerintah untuk menjamin terlaksananya Layanan Pos Universal.

3. Layanan Pos Komersial adalah layanan yang besaran tarif dan standar layanannya tidak ditetapkan oleh Pemerintah.

4. Transfer Pricing adalah suatu metode dan mekanisme perhitungan terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh unit-unit perusahaan dalam melaksanakan pelayanan jasa pos.

5. Penyelenggara Pos adalah PT. Pos INDONESIA (Persero).

6. Kantor Pos Cabang yang selanjutnya disingkat KPC adalah Kantor Pos yang menjadi cabang dari suatu Kantor Pos Pemeriksa.

7. Kantor Pos Cabang Layanan Pos Universal yang selanjutnya disingkat KPC LPU adalah Kantor Pos Cabang yang memenuhi kriteria tertentu dalam melaksanakan Layanan Pos Universal.

8. Benda Pos adalah semua jenis prangko, semua jenis formulir, kartu dan sampul yang dijual kepada umum.

9. Monitoring adalah kegiatan pengumpulan data aspek sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan aspek pendapatan dan biaya dalam rangka perencanaan Layanan Pos Universal.

10. Verifikasi adalah kegiatan pencocokan data aspek operasional, sarana dan prasarana, dan aspek keuangan pada KPC LPU yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pos yang terdiri atas Verifikasi Lapangan dan Verifikasi Dokumen.

11. Verifikasi Lapangan adalah kegiatan pencocokan data aspek operasional, sarana dan prasarana, dan aspek keuangan penyelenggaraan Layanan Pos Universal yang dilakukan secara sampling di KPC LPU.

12. Verifikasi Dokumen adalah kegiatan pencocokan data administratif realisasi komponen pendapatan dan biaya KPC LPU dengan komponen pendapatan dan biaya yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

13. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pos.

14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

15. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

(1) Pemerintah menjamin terselenggaranya Layanan Pos Universal di seluruh wilayah Negara Kesatuan

yang memungkinkan masyarakat dapat mengirim dan/atau menerima: a. surat, kartu pos, barang cetakan, dan bungkusan kecil sampai dengan 2 (dua) kilogram; b. sekogram sampai dengan 7 (tujuh) kilogram; c. barang cetakan yang dikirim dalam kantong khusus yang ditujukan untuk penerima dengan alamat yang sama dengan berat sampai dengan 30 (tiga puluh) kilogram (M-bag); dan d. paket pos dengan berat sampai dengan 20 (dua puluh) kilogram. (2) Dalam menjamin Layanan Pos Universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah: a. menugaskan Penyelenggara Pos untuk melaksanakan Layanan Pos Universal; dan b. menyediakan Bantuan Operasional Layanan Pos Universal untuk setiap KPC LPU. (3) Bantuan Operasional Layanan Pos Universal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan metode pelaporan realisasi pendapatan dan biaya Penyelenggaraan Layanan Pos Universal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Bantuan Operasional Layanan Pos Universal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan mempertimbangkan ketersediaan dana pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dialokasikan setiap tahun anggaran. (5) Dalam hal terdapat selisih kurang antara jumlah Bantuan Operasional Layanan Pos Universal yang telah dibayarkan kepada Penyelenggara Pos dengan hasil audit pada satu tahun anggaran, kekurangan pembayaran tidak dapat ditagihkan kepada Negara. www.djpp.kemenkumham.go.id

Direktur Jenderal atas nama Menteri MENETAPKAN KPC LPU setiap tahun anggaran dengan memperhatikan usulan dari Penyelenggara Pos.

(1) KPC LPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut: a. dioperasikan maksimum oleh 2 (dua) orang pegawai; b. pendapatan KPC tidak layak secara usaha; dan c. berada di luar Ibukota provinsi dan Ibukota kabupaten/kota. (2) KPC tidak layak secara usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, metode perhitungannya berdasarkan standar biaya Penyelenggaraan Layanan Pos Universal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Penyelenggara Pos dalam melaksanakan Layanan Pos Universal wajib memenuhi tolok ukur yang meliputi: a. aspek operasional; b. aspek sarana dan prasarana; dan c. aspek keuangan.

Aspek operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi: a. penyediaan penjualan Benda Pos yang cukup; b. pelayanan 6 (enam) hari kerja dalam seminggu atau 39,5 (tiga puluh sembilan koma lima) jam per minggu; c. penerimaan, pemprosesan, pengiriman, dan pengantaran:

1. surat, kartu pos, barang cetakan, dan bungkusan kecil sampai dengan 2 (dua) kilogram;
2. sekogram sampai dengan 7 (tujuh) kilogram;
3. barang cetakan yang dikirim dalam kantong khusus yang ditujukan untuk penerima dengan alamat yang sama dengan berat sampai dengan 30 (tiga puluh) kilogram (M-bag); dan
4. paket pos dengan berat sampai dengan 20 (dua puluh) kilogram; www.djpp.kemenkumham.go.id

d. pengiriman ke kantor penghubung/pemeriksa 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) kali seminggu; e. kerjasama dengan perangkat Pemerintah Daerah setempat secara tertulis untuk penyampaian kiriman di luar batas antar; dan f. penyampaian kiriman sesuai dengan standar pelayanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi penyediaan: a. sarana, berupa kendaraan minimal kendaraan bermotor roda dua; b. prasarana, berupa bangunan kantor pos yang terawat dan dilengkapi dengan:

1. ruangan dan kursi tunggu, loket, papan nama kantor, papan pengumuman pelayanan, meja dan lemari sortir (menyatu atau terpisah), meja tulis pelanggan, dan alat pemadam api;
2. cap tanggal, timbangan surat, dan timbangan paket;
3. perangkat komputer atau mesin ketik, dan mesin hitung atau kalkulator;
4. tempat penyimpanan Benda Pos dan surat berharga lainnya dapat berupa lemari besi, brankas, ruang khasanah; dan
5. alat komunikasi yang terhubung secara online sepanjang telah terjangkau jaringan telekomunikasi.

(1) Aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi penyajian komponen pendapatan dan biaya pada setiap KPC LPU, yaitu: a. komponen pendapatan terdiri atas pendapatan dari Layanan Pos Universal dan Layanan Pos Komersial dengan menggunakan metoda Transfer Pricing; dan b. komponen biaya meliputi:

1. Biaya Pegawai Tetap: No. Jenis Biaya a) gaji pokok b) tunjangan konjungtur c) tunjangan jabatan dan grade www.djpp.kemenkumham.go.id

d) tunjangan pajak penghasilan e) tunjangan kesehatan f) uang perumahan g) uang cuti tahunan h) sumbangan pendidikan i) tunjangan penghasilan lainnya j) tunjangan kinerja k) uang representasi l) gaji ke-13 m) upah Tenaga Kontrak Karya /TKK: a. upah TKK b. upah TKK ke-13

2. Biaya Operasi:

No. Jenis Biaya a) bahan bakar minyak dan pelumas b) pengadaan prangko c) pencetakan model-model, formulir, register, dan barcode d) tinta cap, tali jalin, timah plombir, seal kantor pos, keranjang, peralatan pengantar pos, dan cap tanggal e) sewa gedung f) sewa guna sepeda motor g) sewa peralatan h) angkutan pos i) angkutan pos setempat j) honor agen pos www.djpp.kemenkumham.go.id

3. Biaya Pemeliharaan:

4. Biaya Administrasi dan Umum: No. Jenis Biaya a) alat tulis kantor b) langganan daya dan jasa

5. Biaya Penyusutan: No. Jenis Biaya a) penyusutan gedung b) penyusutan inventaris

(2) Setiap KPC LPU wajib membuat laporan realisasi komponen pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Laporan realisasi komponen pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat setiap triwulan dan harus sudah dilaporkan pada bulan berikutnya. (4) Penyelenggara Pos wajib bertanggung jawab atas kebenaran laporan realisasi komponen pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi Penyelenggara Pos yang diberi kewenangan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. (5) Penyelenggara Pos MENETAPKAN tarif rata-rata dan koefisien Transfer Pricing yang digunakan dalam menghitung pendapatan dan biaya sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

No. Jenis Biaya a) pemeliharaan rutin dan perbaikan ringan gedung b) pemeliharaan inventaris kantor www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Penyelenggara Pos menghitung besaran Bantuan Operasional Layanan Pos Universal setiap tahun berdasarkan tolok ukur dan perhitungan biaya setiap KPC LPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 8 ayat (1) huruf b. (2) Biaya setiap KPC LPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung untuk setiap area layanan pos paling lambat setiap bulan Februari tahun anggaran berjalan berdasarkan pada data realisasi tahun sebelumnya dengan menggunakan metode perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Penyelenggara Pos mengusulkan kebutuhan besaran Bantuan Operasional Layanan Pos Universal setiap tahun berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Menteri.

ayat (2) disampaikan oleh Menteri kepada Menteri Keuangan sebagai usulan Bantuan Operasional Layanan Pos Universal untuk tahun anggaran berikutnya.

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam

(1) Pelaksanaan Layanan Pos Universal diatur dalam Perjanjian Kerja Layanan Pos Universal antara Direktorat Jenderal dan Penyelenggara Pos yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal dan Direktur Utama Penyelenggara Pos atau Direksi yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya: a. jumlah KPC LPU; b. besaran Bantuan Operasional Layanan Pos Universal; c. koefisien Transfer Pricing per area layanan; d. cara pembayaran Bantuan Operasional Layanan Pos Universal; e. hak dan kewajiban; f. tolok ukur; g. jangka waktu pelaksanaan; h. sanksi; dan i. penyelesaian perselisihan.

Penyelenggara Pos dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Layanan Pos Universal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib: a. mematuhi ketentuan dalam perjanjian kerja; b. membuat laporan pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; c. membuat laporan pelaksanaan Penyelenggaraan Layanan Pos Universal yang dilampiri dengan rekapitulasi uraian penggunaan Bantuan Operasional Layanan Pos Universal kepada Menteri dan/atau Badan/Instansi Pengawas Keuangan Negara; d. memungut dan menyetorkan seluruh kewajiban pajak yang timbul atas penggunaan Bantuan Operasional Layanan Pos Universal; dan e. menyimpan dokumen-dokumen terkait.

Dalam melaksanakan Layanan Pos Universal, Penyelenggara Pos bertanggung jawab secara formal dan material atas: a. perhitungan tarif rata-rata dan koefisien Transfer Pricing; dan b. pelaksanaan dan penggunaan Bantuan Operasional Layanan Pos Universal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Direktur Jenderal dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Layanan Pos Universal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib melakukan: a. Monitoring atas pelaksanaan Layanan Pos Universal; dan b. Verifikasi atas pelaksanaan Layanan Pos Universal; www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Monitoring dan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sampling. (3) Pelaksanaan Monitoring dan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal. (4) Biaya pelaksanaan Monitoring dan Verifikasi dibebankan kepada anggaran Direktorat Jenderal. (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: a. Verifikasi Lapangan; dan b. Verifikasi Dokumen.

(1) Hasil Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a digunakan untuk merencanakan Bantuan Operasional Layanan Pos Universal untuk tahun anggaran berikutnya. (2) Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b ditandatangani oleh Tim verifikasi selaku verifikator dan Penyelenggara Pos selaku pihak yang diverifikasi. (3) Monitoring dan Verifikasi dilakukan dengan berpedoman pada Prosedur Operasional Tetap (Standard Operating Procedure) Monitoring dan Verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Pelaksanaan Layanan Pos Universal yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Direksi Penyelenggara Pos selaku pihak yang diverifikasi sesuai dengan formulir f sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Berita Acara Verifikasi Pelaksanaan Layanan Pos Universal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan salah satu persyaratan pencairan Bantuan Operasional Layanan Pos Universal di triwulan I sampai dengan triwulan IV. (6) Pengajuan pencairan triwulan IV mengikuti langkah-langkah akhir tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Direksi Penyelenggara Pos mengajukan tagihan pembayaran Bantuan Operasional Layanan Pos Universal kepada Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Berdasarkan tagihan Penyelenggara Pos, Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen tagihan Penyelenggaraan Layanan Pos Universal.

(1) Berdasarkan tagihan Penyelenggara Pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Perintah Pembayaran untuk disampaikan kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar dengan melampirkan: a. Berita Acara Verifikasi; dan b. Kuitansi pembayaran. (2) Berdasarkan Surat Perintah Pembayaran yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar melakukan pengujian sebagai berikut: a. pemeriksaan keabsahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau dokumen pelaksanaan anggaran lainnya; b. pemeriksaan kelengkapan dokumen tagihan pembayaran; dan c. mencocokkan tanda tangan Pejabat Pembuat Komitmen dengan spesimen yang diterima. (3) Berdasarkan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar membuat, menandatangani, dan menyampaikan Surat Perintah Membayar ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dengan melampirkan: a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. Surat Pernyataan Telah Diverifikasi dari Kuasa Pengguna Anggaran, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kuasa Pengguna Anggaran, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Sisa anggaran Bantuan Operasional Layanan Pos Universal triwulan IV tahun berjalan dibayarkan pada bulan Desember tahun berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pengalokasian dan pelaksanaan Bantuan Operasional Layanan Pos Universal mulai Tahun 2013 dilakukan sesuai Peraturan Menteri ini. (2) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 06/PER/ M.KOMINFO/05/2010 tentang Layanan Pos Universal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak 1 Januari 2013. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2013 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

TIFATUL SEMBIRING

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id