Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2013 tentang PENYEDIAAN JASA AKSES INTERNET PADA WILAYAH PELAYANAN UNIVERSAL TELEKOMUNIKASI INTERNET KECAMATAN

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

2. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat Telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.

3. Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan Telekomunikasi.

4. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

5. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

6. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

7. Interkoneksi adalah keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dari penyelenggara telekomunikasi yang berbeda.

8. Protokol Internet (Internet Protocol/IP) adalah nomor identifikasi unik (di seluruh dunia) yang terdapat dalam sebuah perangkat yang terhubung ke jaringan internet.

9. Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet kecamatan yang selanjutnya disingkat disebut WPUT Internet Kecamatan adalah lokasi penyediaan jasa akses internet pada kecamatan di daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah perintisan, daerah perbatasan, dan yang daerah yang tidak layak secara ekonomis, serta wilayah yang belum tersedia akses internet untuk umum dengan harga terjangkau.

10. Pusat Layanan Internet Kecamatan yang selanjutnya disingkat PLIK adalah pusat sarana dan prasarana penyediaan layanan jasa akses internet di ibu kota kecamatan yang dibiayai melalui dana Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi.

11. PLIK yang bersifat tetap adalah Pusat Layanan Internet Kecamatan yang ditempatkan secara tetap di WPUT Internet Kecamatan.

12. PLIK yang bersifat bergerak adalah Pusat Layanan Internet Kecamatan yang memiliki kemampuan berpindah tempat (mobile) untuk menjangkau masyarakat yang belum terjangkau oleh Layanan PLIK yang bersifat tetap di WPUT Internet Kecamatan. Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring Layanan Internet Kecamatan, yang selanjutnya disingkat SIMMLIK adalah sistem manajemen dan monitoring PLIK yang dioperasikan oleh Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika.

13. Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat BPPPTI adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

14. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

15. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang ruang lingkup tugas dan fungsinya di bidang Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

17. Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat BPPPTI adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum (PPK-BLU) berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika. 18. Unit Pelaksana Teknis Kementerian yang selanjutnya disingkat UPT Kementerian adalah unit kerja teknis Kementerian yang berada di daerah.

(1) Penyediaan jasa akses internet pada WPUT Internet Kecamatan dilaksanakan dengan penyediaan PLIK di kecamatan, yang terdiri dari: a. PLIK yang bersifat tetap; dan b. PLIK yang bersifat bergerak. (2) PLIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan layanan jasa akses internet yang memiliki: a. kecepatan transfer data (throughput) sekurang-kurangnya sebesar 256 Kbps (downlink) dan 128 Kbps (uplink), berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan dari Server PLIK ke SIMMLIK; b. b. latency maksimal 750 ms, berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan dari Server PLIK ke SIMMLIK; dan c. packet loss maksimal 2% (dua perseratuspersenperseratus), berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan dari Server PLIK ke SIMMLIK. (3) PLIK yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya terdiri dari: a. 5 (lima) personal computer multimedia beserta Operating System (OS); b. 1 (satu) server berisikan aplikasi push and store content, billing system dan pencatatan identitas pengguna; c. modem; d. printer multifungsi; e. peripheral jaringan; f. keamanan jaringan; g. meubeller untuk komputer; h. catu daya;

i. backup catu daya; j. daftar tarif; dan k. rambu penunjuk lokasi serta rambu papan nama. (4) PLIK yang bersifat bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: a. 5 (lima) personal computer multimedia beserta Operating System (OS); b. 1 (satu) server berisikan aplikasi push and store content, billing system dan pencatatan identitas pengguna; c. modem; d. printer multifungsi; e. peripheral jaringan; f. keamanan jaringan; g. meubeller untuk komputer; h. catu daya; i. backup catu daya; j. daftar tarif; k. kendaraan roda 4 (empat) atau moda transportasi lainnya; dan l. tanda pengenal PLIK yang dipasang pada kendaraan atau moda transportasi lainnya. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai PLIK diatur dalam dokumen lelang yang ditetapkan oleh Kepala BPPPTI.

(1) Selain pada WPUT Internet Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), penyediaan PLIK dapat ditambah di lokasi tertentu berdasarkan usulan dari: a. Kementerian/Lembaga; b. Pemerintah Daerah; c. kelompok masyarakat; dan/atau d. institusi lain yang membutuhkan. (2) BPPPTI akan melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap usulan penyediaan PLIK di lokasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) BPPPTI MENETAPKAN penyediaan PLIK di lokasi tertentu berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Setiap PLIK harus terhubung dengan SIMMLIK yang dikelola dan dioperasikan oleh BPPPTI. (2) Setiap PLIK harus menggunakan akses internet dari SIMMLIK. (3) SIMMLIK dilaksanakan oleh BPPPTI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berfungsi sebagai: a. sistem penyediaan akses internet; b. sistem monitoring dan manajemen perangkat serta jaringan; dan c. pusat manajemen distribusi konten. (4) Konten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan konten yang bersifat aman, sehat, dan mendukung kegiatan perekonomian dan pendidikan termasuk mendukung industri kreatif. (5) SIMMLIK harus terhubung dengan Internet Exchange yang dikelola dan dioperasikan oleh BPPPTI. (6) Ketentuan mengenai SIMMLIK dan Internet Exchange sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

WPUT Internet Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal setelah berkoordinasi dengan Instansi terkait dan/atau mempertimbangkan masukan dari masyarakat.

(1) Penyedia PLIK ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan proses pelelangan yang dilaksanakan oleh Kepala BPPPTI. (2) Tata cara pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BPPPTI dalam dokumen lelang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Calon penyedia PLIK yang dapat mengikuti lelang penyediaan PLIK adalah penyelenggara jasa akses internet (internet service provider). (2) Penyelenggara jasa akses internet (internet service provider) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kemitraan dengan pihak lain yang kemitraannya dipimpin oleh penyelenggara jasa akses internet (internet service provider).

(3) CCalon penyedia PLIK dapat mengikuti lelang lebih dari 1 (satu) paket pekerjaan. (4) Calon penyedia PLIK dapat menjadi pemenang lelang lebih dari 1 (satu) paket pekerjaan. (5) Ketentuan mengenai komposisi paket pekerjaan diatur lebih lanjut dalam dokumen lelang yang ditetapkan oleh Kepala BPPPTI.

(1) Parameter penilaian dalam pelaksanaan lelang penyediaan PLIK sekurang-kurangnya meliputi aspek: a. besaran biaya penyediaan PLIK; b. routing yang paling efisien (least cost routing); dan c. kualitas pengoperasian dan pemeliharaan PLIK. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai parameter penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam dokumen lelang yang ditetapkan oleh Kepala BPPPTI.

Penyedia PLIK berhak: a. menggunakan teknologi internet yang ada sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penyediaan PLIK; b. mendapat pembayaran atas biaya penyediaan PLIK; dan c. memperoleh seluruh pendapatan dari hasil PLIK.

Penyedia PLIK wajib untuk: a. menggunakan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah memperoleh sertifikat dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika; b. menggunakan belanja modal (capital expenditure/capex) sekurang- kurangnya 35 % (tiga puluh lima persenseratus) untuk pembelanjaan produksi dalam negeri; c. mengutamakan penggunaan piranti lunak berbasis open source, dengan ketentuan akan diatur lebih lanjut dalam dokumen lelang yang ditetapkan oleh Kepala BPPPTI;

d. menggunakan Internet Protocol (IP) Public di setiap server PLIK dan menyampaikan identitas pengguna IP Public tersebut secara berkala ke BPPPTI; e. mmelakukan pembukuan keuangan atas PLIK dan melaporkan secara berkala kepada BPPPTI; f. membangun, mengoperasikan, memelihara sarana dan prasarana serta layanan PLIK berdasarkan jumlah dan tingkat kualitas layanan sebagaimana ditetapkan dalam kontrak antara penyedia PLIK dengan BPPPTI; g. menjamin interoperability dari sistem jasa akses internet yang dibangun dengan sistem milik penyelenggara jasa akses internet lainnya; h. mengoperasikan PLIK yang bersifat tetap untuk layanan internet sekurang-kurangnya 8 (delapan) jam sehari; i. mengoperasikan PLIK yang bersifat bergerak untuk layanan internet sekurang-kurangnya 4 (empat) jam sehari dan memberikan layanan edukasi dan penyebaran informasi sekurang-kurangnya 4 (empat) jam sehari sesuai dengan karakteristik wilayah paket pekerjaan yang dimenangkan; j. memberlakukan tarif layanan jasa akses internet yang terjangkau dan bersaing sesuai dengan subsidi Pemerintah yang diberikan kepada masyarakat, yang besarannya diatur lebih lanjut dalam dokumen lelang yang ditetapkan oleh Kepala BPPPTI; k. menyediakan layanan pengaduan pengguna; dan l. menyediakan nomor telepon pengaduan pengguna, sekurang- kurangnya di tingkat kabupaten; m. melakukan pengamanan jaringan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Untuk pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas PLIK, Penyedia PLIK wajib bekerja sama dengan masyarakat dan/atau Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

(2) Untuk pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas PLIK yang bersifat bergerak, Penyedia PLIK wajib wajib bekerjasama dengan Pemerintah Daerah setempat dengan melibatkan masyarakat dan/atau Usaha Kecil dan Menengah (UKM). (3) Keikutsertaan masyarakat dan/atau Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta Pemerintah Daerah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama. secara tertulis.

(1) Pemerintah Daerah dan/atau UPT Kementerian yang menginginkan pelimpahan aset PLIK yang bersifat bergerak dapat mengajukan permohonan kepada Penyedia PLIK paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa kontrak berakhir untuk dilakukan evaluasi. (2) Berdasarkan hasil evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyedia PLIK wajib melimpahkan semua aset hasil penyediaan PLIK yang bersifat bergerak kepada Pemerintah Daerah dan/atau UPT Kementerian setelah masa kontrak berakhir. (3) Pemerintah Daerah dan/atau UPT Kementerian yang menginginkan pelimpahan aset PLIK yang bersifat bergerak wajib mengalokasikan anggaran untuk menanggung biaya yang timbul akibat pelimpahan aset, meliputi, antara lain meliputi: a. biaya pelatihan dan bimbingan teknis; b. biaya operasi PLIK; dan c. biaya lainnya yang diperlukan. (4) Dalam hal tidak ada Pemerintah Daerah dan/atau UPT Kementerian yang menginginkan pelimpahan aset penyediaan PLIK yang bersifat bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPPPTI atas persetujuan Penyedia PLIK dapat merelokasi pelimpahan kepada: a. Pemerintah Daerah dan/atau UPT Kementerian lainnya; b. kelompok masyarakat; dan/atau c. institusi lain yang membutuhkan. (5) Ketentuan mengenai tata cara pelimpahan aset hasil penyediaan PLIK yang bersifat bergerak diatur lebih lanjut dalam dokumen kontrak.

(1) Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, kelompok masyarakat dan/atau institusi lain yang menginginkan pelimpahan aset PLIK

yang bersifat tetap di lokasi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat mengajukan permohonan kepada Penyedia PLIK paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa kontrak berakhir untuk dilakukan evaluasi. (2) Berdasarkan hasil evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyedia PLIK wajib melimpahkan semua aset hasil penyediaan PLIK yang bersifat tetap di lokasi tertentu kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, kelompok masyarakat dan/atau, institusi lain yang membutuhkan setelah masa kontrak berakhir. (3) Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, kelompok masyarakat dan/atau, institusi lain yang menginginkan pelimpahan aset PLIK di lokasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengalokasikan anggaran untuk menanggung biaya yang timbul akibat pelimpahan aset,antara lain meliputi: a. biaya pelatihan dan bimbingan teknis; b. biaya operasi PLIK; dan c. biaya lainnya yang diperlukan. (4) Dalam hal tidak ada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, kelompok masyarakat dan/atau, institusi lain yang menginginkan pelimpahan aset penyediaan PLIK yang bersifat tetap di lokasi tertentu, BPPPTI atas persetujuan Penyedia PLIK, dapat merelokasi pelimpahan aset PLIK tersebut kepada Pemerintah Daerah dan/atau UPT Kementerian lainnya. (5) Ketentuan mengenai tata cara pelimpahan semua aset hasil penyediaan PLIK yang bersifat tetap di lokasi tertentu diatur lebih lanjut dalam dokumen kontrak.

(1) Aset PLIK yang bersifat bergerak dan/atau PLIK yang bersifat tetap di lokasi tertentu yang telah diserahkan oleh Penyedia PLIK kepada Pemerintah Daerah dan/atau UPT Kementerian menjadi Barang Milik Negara yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan/atau UPT Kementerian. (2) Pemerintah Daerah dan/atau UPT Kementerian yang mendapatkan pelimpahan aset PLIK yang bersifat bergerak dan/atau PLIK yang bersifat tetap di lokasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memelihara dan mengoperasikan PLIK sesuai dengan fungsinya sebagai Pusat Layanan Internet KecamatanPLIK..

(1) Aset PLIK yang bersifat tetap di lokasi tertentu yang telah diserahkan kepada kelompok masyarakat dan/atau institusi lain yang membutuhkan menjadi hak milik kelompok masyarakat dan/atau institusi lain tersebut. (2) Kelompok masyarakat dan/atau institusi lain yang mendapatkan pelimpahan aset PLIK yang bersifat tetap di lokasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memelihara dan mengoperasikan PLIK yang bersifat tetap di lokasi tertentu sesuai dengan fungsinya sebagai Pusat Layanan Internet KecamatanPLIK.

(1) Kontrak penyediaan PLIK bersifat tahun jamak (multiyears) untuk jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan layanan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Kontrak penyediaan PLIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi sepanjang anggara tersedia dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam kontrak pedoman evaluasi yang ditetapkan oleh Kepala BPPPTI.

(1) Pembayaran atas biaya penyediaan PLIK diberikan berdasarkan kesiapan fungsi layanan dan berbasis kinerja dari: a. penyediaan; b. pengoperasian;dan c. pemeliharaan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam kontrak penyediaan PLIK.

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaa terhadap Peraturan Menteri ini dilaksanakan dilakukan oleh Direktur Jenderal. (2) Dalam melakukanaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Dalam hal pengawasan dan pengendalian operasional PLIK di lapangan, Menteri dapat membentuk tim pengawasan dan pengendalian. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

(1) Kegiatan penyediaan jasa akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini ditetapkan sebagai Penyediaan Jasa Akses Internet Pada Wilayah Pelayanan Universal TelekomunikasiWPUT Internet Kecamatan. (2) Kontrak Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa kontrak.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 48/PER/M.KOMINFO/11/2009 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan; dan b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER/M.KOMINFO/11/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 48/PER/M.KOMINFO/11/2009 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan c. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2013 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

TIFATUL SEMBIRING

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN