Permenkomdigi No. 9 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata
Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak - JDIH BPK
t
RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN
2025 TENTANG TATA KELOLA PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK
DALAM PELINDUNGAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 20 ayat (5), Pasal 27 ayat (2), Pasal 29 ayat (10), Pasal 36, dan Pasal 47 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7105);
Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 370);
Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 17);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG TATA KELOLA PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM PELINDUNGAN ANAK.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.
Anak yang menggunakan atau mengakses Produk,
Layanan, dan Fitur yang selanjutnya disebut Anak adalah
seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
2.
Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan
prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan,
mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan,
menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau
menyebarkan informasi elektronik.
3.
Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan
Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, orang,
badan usaha, dan/atau masyarakat.
4.
Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang,
penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat
yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan
Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun
bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk
keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
5.
Produk, Layanan, dan Fitur adalah setiap produk,
layanan, dan/atau fitur yang dikembangkan dan/atau
diselenggarakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik
yang
terhubung
dengan
internet
atau
memiliki
kemampuan untuk terhubung dengan internet.
6.
Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan
yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara
tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik
secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem
Elektronik atau nonelektronik.
7.
Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara
Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
8.
Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif,
yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya
berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian
atau
seluruh
dananya
bersumber
dari
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Daerah,
atau
organisasi
nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
9.
Keberatan adalah upaya administratif yang diajukan
kepada pejabat yang berwenang oleh Penyelenggara
Sistem
Elektronik
sesuai
dengan
undang-undang
mengenai administrasi pemerintahan.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
11. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan
urusan
pemerintahan
di
bidang
komunikasi
dan
informasi. 12. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan ruang digital dan pelindungan Data Pribadi. 13. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan ruang digital dan pelindungan Data Pribadi. 14. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
BAB II BATASAN MINIMUM USIA ANAK, RENTANG USIA ANAK, DAN VERIFIKASI PENGGUNA ANAK
Bagian Kesatu Batasan Minimum Usia Anak yang Dapat Menggunakan Produk, Layanan, dan Fitur
Pasal 2 (1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan informasi mengenai batasan minimum usia Anak yang dapat menggunakan produk atau layanannya. (2) Dalam melaksanakan kewajiban menyediakan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Sistem Elektronik menyediakan informasi mengenai batasan minimum usia Anak yang dapat menggunakan Produk, Layanan, dan Fitur. (3) Batasan minimum usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berusia paling rendah 3 (tiga) tahun dengan pengelompokan rentang usia Anak yang meliputi: a. usia 3 (tiga) hingga 5 (lima) tahun; b. usia 6 (enam) hingga 9 (sembilan) tahun; c. usia 10 (sepuluh) hingga 12 (dua belas) tahun; d. usia 13 (tiga belas) hingga 15 (lima belas) tahun; dan e. usia 16 (enam belas) hingga belum berusia 18 (delapan belas) tahun. (4) Dalam penyediaan informasi mengenai batasan minimum usia Anak dan rentang usia Anak yang dapat menggunakan Produk, Layanan, dan Fitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memastikan bahwa Produk, Layanan, dan Fitur yang dikembangkan dan/atau diselenggarakannya sesuai dengan batasan minimum usia Anak dan rentang usia Anak yang menggunakan atau mengakses, atau yang mungkin menggunakan atau mengakses Produk, Layanan, dan Fitur tersebut. (5) Dalam memastikan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara Sistem Elektronik mempertimbangkan kebutuhan Anak yang disesuaikan dengan tahapan tumbuh kembang berdasarkan batasan minimum usia Anak dan rentang usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (6) Penyelenggara Sistem Elektronik tidak menargetkan Produk, Layanan, dan Fiturnya bagi Anak di bawah usia 3 (tiga) tahun.
Pasal 3
(1)
Informasi mengenai batasan minimum usia Anak yang
dapat
menggunakan
Produk,
Layanan,
dan
Fitur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus
disediakan
Penyelenggara
Sistem
Elektronik
dalam
bahasa yang mudah dipahami serta dalam format dan
dengan cara yang mudah digunakan atau diakses oleh
Anak dan orang tua atau wali Anak.
(2)
Perubahan
terhadap
informasi
mengenai
batasan
minimum usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus disampaikan kepada Anak dan orang tua atau wali
Anak dalam jangka waktu yang wajar oleh Penyelenggara
Sistem Elektronik dalam bahasa yang mudah dipahami
serta dalam format dan dengan cara yang mudah
digunakan atau diakses oleh Anak dan orang tua atau wali
Anak sebelum perubahan tersebut efektif berlaku.
(3)
Penyelenggara Sistem Elektronik dapat bekerja sama
dengan Penyelenggara Sistem Elektronik lain untuk
memasarkan, membuat, atau memungkinkan Produk,
Layanan, dan Fitur dapat diakses oleh Anak.
(4)
Penyelenggara Sistem Elektronik dan Penyelenggara
Sistem Elektronik lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) harus menyediakan informasi mengenai batasan
minimum usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan menyampaikan perubahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).
(5)
Penyelenggara Sistem Elektronik dan Penyelenggara
Sistem Elektronik lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) harus menyimpan dokumentasi informasi mengenai
batasan minimum usia Anak dan perubahannya selama
Produk, Layanan, dan Fitur masih dapat diakses oleh
Anak.
(6)
Dalam hal Produk, Layanan, dan Fitur sudah tidak dapat
diakses oleh Anak, Penyelenggara Sistem Elektronik dan
Penyelenggara
Sistem
Elektronik
lain
sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) harus menyimpan dokumentasi
batasan minimum usia Anak dan perubahannya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua Penilaian Mandiri untuk Memastikan Produk, Layanan, dan Fitur Sesuai dengan Batasan Minimum Usia Anak dan Rentang Usia Anak
Pasal 4
(1)
Penyelenggara
Sistem
Elektronik
wajib
melakukan
penilaian mandiri untuk memastikan bahwa Produk,
Layanan, dan Fitur yang dikembangkan dan/atau
diselenggarakannya sesuai dengan batasan minimum
usia Anak dan rentang usia Anak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (3).
(2)
Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat:
a.
pertimbangan kebutuhan Anak berdasarkan batasan
minimum usia Anak dan rentang usia Anak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang
dapat dipenuhi dengan Produk, Layanan, dan Fitur
yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Sistem
Elektronik;
b.
pertimbangan risiko yang berhubungan dengan
penyelenggaraan Produk, Layanan, dan Fitur dalam memenuhi kebutuhan Anak; dan c. keterlibatan pihak internal dan eksternal organisasi Penyelenggara Sistem Elektronik dalam mempertimbangkan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan/atau mempertimbangkan risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf b. (3) Penyelenggara Sistem Elektronik
wajib mendokumentasikan hasil penilaian mandiri beserta perubahannya.
Pasal 5 (1) Dokumentasi hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) disahkan atau ditetapkan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik. (2) Dokumentasi hasil penilaian mandiri telah disahkan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum Produk, Layanan, dan Fitur dapat diakses oleh Anak. (3) Dalam hal terdapat perubahan atas hasil penilaian mandiri terhadap pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan/atau huruf b, Penyelenggara Sistem Elektronik harus memperbarui dokumentasi hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3). (4) Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyimpan dokumentasi hasil penilaian mandiri dan perubahannya selama Produk, Layanan, dan Fitur masih dapat diakses oleh Anak. (5) Dalam hal Produk, Layanan, dan Fitur sudah tidak dapat diakses oleh Anak, Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyimpan dokumentasi hasil penilaian mandiri dan perubahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga Penetapan Desain Pelindungan Anak
Pasal 6 Penyelenggara Sistem Elektronik harus memiliki dan menerapkan desain pelindungan Anak untuk memastikan bahwa konten yang dapat diakses Anak dalam Produk, Layanan, dan Fitur sesuai dengan batasan minimum usia Anak dan rentang usia Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat Verifikasi Pengguna Anak
Pasal 7 (1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme verifikasi pengguna Anak. (2) Dalam menyediakan mekanisme verifikasi pengguna Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Sistem Elektronik menerapkan langkah teknis dan operasional untuk melakukan verifikasi usia Anak yang menggunakan atau mengakses Produk, Layanan, dan Fitur sesuai dengan batasan minimum usia Anak dan
rentang usia Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (3).
(3)
Penerapan langkah teknis dan operasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan
menerapkan teknologi.
(4)
Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
dikembangkan secara mandiri atau dapat bekerja sama
dengan pihak ketiga yang menyediakan layanan teknologi
tersebut.
(5)
Penyelenggara Sistem Elektronik harus memastikan
penerapan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.
(6)
Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan pelindungan
Anak dan keandalan teknologi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(7)
Menteri dapat menetapkan teknologi yang dinilai andal
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.
BAB III PENILAIAN TINGKAT RISIKO, PENILAIAN MANDIRI, PELAPORAN, DAN PENETAPAN PROFIL RISIKO PRODUK, LAYANAN, DAN FITUR
Bagian Kesatu Penilaian Tingkat Risiko
Pasal 8
(1)
Produk, Layanan, dan Fitur dinilai tingkat risikonya
terhadap Anak.
(2)
Produk, Layanan, dan Fitur sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a.
Produk, Layanan, dan Fitur yang secara khusus
dirancang untuk digunakan atau diakses oleh Anak;
atau
b.
Produk,
Layanan,
dan
Fitur
yang
mungkin
digunakan atau diakses oleh Anak.
(3)
Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a.
tingkat risiko tinggi; atau
b.
tingkat risiko rendah.
(4)
Penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan berdasarkan aspek sebagai berikut:
a.
berkontak dengan orang lain yang tidak dikenal;
b.
terpapar pada konten pornografi, konten kekerasan,
konten yang berbahaya bagi keselamatan nyawa, dan
konten lain yang tidak sesuai peruntukan Anak;
c.
eksploitasi Anak sebagai konsumen;
d.
mengancam keamanan Data Pribadi Anak;
e.
menimbulkan adiksi;
f.
gangguan kesehatan psikologis Anak; dan
g.
gangguan fisiologis Anak.
(5)
Jika Produk, Layanan, dan Fitur memiliki nilai tingkat
risiko
tinggi
pada
salah
satu
atau
lebih
aspek
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Produk, Layanan,
dan Fitur tersebut dikategorikan memiliki profil risiko
tinggi.
(6)
Jika Produk, Layanan, dan Fitur memiliki nilai tingkat
risiko rendah pada semua aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Produk, Layanan, dan Fitur tersebut dikategorikan memiliki profil risiko rendah.
Bagian Kedua Penilaian Mandiri
Pasal 9
Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melakukan penilaian
mandiri terhadap aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (4) dalam Produk, Layanan, dan Fitur yang dikembangkan
dan/atau
diselenggarakan
oleh
Penyelenggara
Sistem
Elektronik.
Pasal 10
(1)
Aspek berkontak dengan orang lain yang tidak dikenal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a
merupakan
risiko
yang
dihadapi
Anak
dalam
berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain yang
tidak dikenal melalui Produk, Layanan, dan Fitur.
(2)
Dalam hal Penyelenggara Sistem Elektronik menyediakan
Produk, Layanan, dan Fitur yang memungkinkan Anak
sebagai pengguna berkontak dengan orang lain yang tidak
dikenal,
Penyelenggara
Sistem
Elektronik
harus
menyediakan teknologi kontrol orang tua.
(3)
Teknologi kontrol orang tua sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) digunakan oleh orang tua atau wali Anak untuk
memberikan
persetujuan
atau
tidak
memberikan
persetujuan terhadap Anak sebagai pengguna untuk
berkontak dengan orang lain yang tidak dikenal.
Pasal 11 (1) Penyelenggara Sistem Elektronik melakukan penilaian mandiri terhadap risiko yang dihadapi Anak dalam berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak dikenal melalui Produk, Layanan, dan Fitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan mempertimbangkan indikator paling sedikit: a. akun Anak ditemukan oleh orang lain yang tidak dikenal; b. konten Anak ditemukan oleh orang lain yang tidak dikenal; c. akun dan/atau konten Anak direkomendasikan pengguna lain secara otomatis dalam berbagai bentuk berdasarkan profil Anak; d. informasi mengenai akun Anak atau profil Anak ditampilkan dalam profil pengguna; e. Anak berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak dikenal melalui Produk, Layanan, dan Fitur termasuk komunikasi dalam berbagai bentuk; f. Produk, Layanan, dan Fitur dapat dikonfigurasi orang lain untuk membuat forum, kegiatan, atau sejenisnya sehingga Anak dapat berkomunikasi, berinteraksi, atau terhubung dengan orang lain yang tidak dikenal; dan g. indikator lain yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Penetapan indikator lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 12 (1) Aspek terpapar pada konten pornografi, konten kekerasan, konten yang berbahaya bagi keselamatan nyawa, dan konten lain yang tidak sesuai peruntukan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b merupakan risiko dapat diaksesnya konten tersebut oleh Anak melalui Produk, Layanan, dan Fitur. (2) Konten pornografi, konten kekerasan, dan konten yang berbahaya bagi keselamatan nyawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Konten lain yang tidak sesuai peruntukan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan teks, gambar, suara, dan video yang menampilkan informasi yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan fisik, sosial, emosional, dan/atau kognitif Anak sehingga dapat menimbulkan gangguan kesehatan mental maupun fisik Anak.
Pasal 13
(1)
Penyelenggara Sistem Elektronik melakukan penilaian
mandiri
terhadap
risiko
dapat
diaksesnya
konten
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 oleh Anak dengan
mempertimbangkan indikator paling sedikit:
a.
Produk,
Layanan,
dan
Fitur
yang
dapat
memungkinkan orang lain berkomunikasi dan
mengirimkan
konten
kepada
Anak
atau
memungkinkan
Anak
mengakses
konten
yang
dikirimkan oleh orang lain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12;
b.
Produk,
Layanan,
dan
Fitur
yang
dapat
memungkinkan
pemberian
rekomendasi
konten
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Anak
secara otomatis dalam berbagai bentuk berdasarkan
profil pengguna Anak termasuk menggunakan
kecerdasan buatan;
c.
Produk, Layanan, dan Fitur yang memungkinkan
munculnya iklan yang memuat konten sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12;
d.
Produk, Layanan, dan Fitur dapat dikonfigurasi
untuk membuat forum, kegiatan, atau sejenisnya
dalam Produk, Layanan, dan Fitur tersebut, sehingga
pengguna
dapat
menghubungkan
atau
mengumpulkan Anak dalam forum, kegiatan, atau
sejenisnya yang dimaksud dan para penggunanya
dapat mengakses atau mentransmisikan konten
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; dan
e.
indikator lain yang ditetapkan oleh Menteri.
(2)
Penetapan indikator lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap
indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 14 (1) Aspek eksploitasi Anak sebagai konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c merupakan risiko yang dihadapi Anak sebagai target atau tujuan untuk penawaran barang atau jasa oleh Penyelenggara Sistem Elektronik atau pihak lain yang bekerja sama dengan Penyelenggara Sistem Elektronik melalui penggunaan Produk, Layanan, dan Fitur oleh Anak.
(2) Barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Produk, Layanan, dan Fitur.
Pasal 15
(1)
Penyelenggara Sistem Elektronik melakukan penilaian
mandiri terhadap risiko yang dihadapi Anak sebagai target
atau tujuan untuk penawaran barang atau jasa oleh
Penyelenggara Sistem Elektronik atau pihak lain yang
bekerja sama dengan Penyelenggara Sistem Elektronik
melalui penggunaan Produk, Layanan, dan Fitur oleh
Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berdasarkan
indikator paling sedikit:
a.
penargetan Anak untuk kepentingan penawaran
barang
dan
jasa
oleh
Penyelenggara
Sistem
Elektronik atau pihak lain yang bekerja sama dengan
Penyelenggara Sistem Elektronik, baik dalam bentuk
iklan, konten berbayar, atau sejenisnya;
b.
penyediaan atau penyelenggaraan Produk, Layanan,
dan Fitur berdasarkan pembayaran baik satu kali
maupun secara berlangganan (subscription);
c.
penyediaan
atau
pemberian
fasilitas
sistem
pembayaran untuk membeli barang dan jasa yang
ditawarkan;
d.
mengoptimalkan performa iklan, penentuan harga,
ataupun strategi penjualan yang diperuntukkan bagi
peningkatan keuntungan penjualan barang atau jasa
berdasarkan
hasil
pemrofilan
Anak
melalui
penggunaan atau pemanfaatan Produk, Layanan,
dan Fitur; dan
e.
indikator lain yang ditetapkan oleh Menteri.
(2)
Penetapan indikator lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap
indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 16 (1) Aspek mengancam keamanan Data Pribadi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf d merupakan risiko yang dihadapi Anak dari pemrosesan Data Pribadi Anak melalui Produk, Layanan, dan Fitur. (2) Penyelenggara Sistem Elektronik melakukan penilaian mandiri terhadap risiko yang dihadapi Anak dari pemrosesan Data Pribadi Anak melalui Produk, Layanan, dan Fitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan indikator paling sedikit: a. pengumpulan dan/atau pemrosesan data pengguna Anak tanpa pengawasan dari orang tua/wali; b. menampilkan Data Pribadi pengguna Anak kepada publik secara baku; c. pengguna Anak dapat mengubah pengaturan privasi tanpa persetujuan orang tua/wali; d. penyusunan dan penerapan langkah keamanan berdasarkan sifat dan risiko dari Data Pribadi yang harus dilindungi dalam pemrosesan Data Pribadi pengguna Anak; e. melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pelindungan Data Pribadi; dan f. indikator lain yang ditetapkan oleh Menteri. (3) Aspek mengancam keamanan Data Pribadi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada penilaian atas indikator yang dilakukan Penyelenggara
Sistem Elektronik sebagai Pengendali Data Pribadi atau
Prosesor Data Pribadi sebagaimana yang dimuat dalam
penilaian dampak pelindungan Data Pribadi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang pelindungan Data Pribadi.
(4)
Penetapan indikator lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf f dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap
indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Pasal 17
(1)
Aspek menimbulkan adiksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (4) huruf e merupakan risiko yang dihadapi
Anak atas penggunaan Produk, Layanan, dan Fitur secara
berlebihan dan/atau semakin meningkat (intens).
(2)
Penyelenggara Sistem Elektronik melakukan penilaian
mandiri terhadap risiko yang dihadapi Anak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan indikator paling
sedikit:
a.
penerapan teknologi;
b.
desain; dan
c.
indikator lain yang ditetapkan oleh Menteri,
yang mendorong Anak untuk terus menggunakan Produk,
Layanan, dan Fitur secara berlebihan dan/atau semakin
meningkat (intens).
(3)
Penetapan indikator lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf c dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap
indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Pasal 18 (1) Aspek gangguan kesehatan psikologis Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf f merupakan risiko Anak mengalami gangguan terhadap kondisi emosional, kognitif, dan/atau psikososial Anak yang dipengaruhi risiko: a. berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak dikenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; b. terpapar pada konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; c. penargetan Anak untuk penawaran barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; d. pemrosesan Data Pribadi yang mengancam keamanan Data Pribadi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1); dan/atau e. penggunaan Produk, Layanan, dan Fitur secara berlebihan dan/atau semakin meningkat (intens) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1). (2) Penyelenggara Sistem Elektronik melakukan penilaian mandiri terhadap risiko Anak mengalami gangguan terhadap kondisi emosional, kognitif, dan/atau psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan indikator paling sedikit: a. berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak dikenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; b. terpapar pada konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; c. penargetan Anak untuk penawaran barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; d. pemrosesan Data Pribadi yang mengancam
keamanan
Data
Pribadi
Anak
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2);
e.
penggunaan Produk, Layanan, dan Fitur secara
berlebihan dan/atau semakin meningkat (intens)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2); dan
f.
indikator lain yang ditetapkan oleh Menteri.
(3)
Penetapan indikator lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf f dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap
indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Pasal 19
(1)
Aspek gangguan fisiologis Anak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (4) huruf g merupakan risiko terhadap
kondisi fisik tubuh atau fungsi biologis Anak sebagai
akibat penggunaan Produk, Layanan, dan Fitur.
(2)
Penyelenggara Sistem Elektronik melakukan penilaian
mandiri terhadap risiko yang dihadapi Anak sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
berdasarkan
indikator
penggunaan Produk, Layanan, dan Fitur yang dapat
menimbulkan gangguan kondisi fisik tubuh atau fungsi
biologis Anak.
Pasal 20 Petunjuk teknis penilaian tingkat risiko berdasarkan aspek dan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 19 ditetapkan oleh Menteri.
Bagian Ketiga Pelaporan
Pasal 21 (1) Dalam melaksanakan kewajiban penilaian mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Penyelenggara Sistem Elektronik melaporkan hasil penilaian mandiri atas Produk, Layanan, dan Fitur beserta bukti pendukung kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (2) Dalam melaporkan hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara Sistem Elektronik memastikan dan bertanggung jawab secara hukum bahwa keterangan, data, informasi, dan dokumen yang disampaikan dengan benar, akurat, lengkap, dan tidak menyesatkan. (3) Dalam melaporkan hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Sistem Elektronik menunjuk pejabat dalam organisasi Penyelenggara Sistem Elektronik sebagai narahubung.
Pasal 22 Dalam hal Penyelenggara Sistem Elektronik memberikan keterangan, data, informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar dan/atau menyesatkan dalam laporan penilaian mandiri, menjadi pertimbangan bagi Menteri untuk: a. penilaian kepatuhan Penyelenggara Sistem Elektronik terhadap kewajiban penilaian mandiri; b. pengenaan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam pelindungan Anak; dan/atau c. melaporkan kepada aparat penegak hukum.
Bagian Keempat Verifikasi
Pasal 23
(1)
Menteri melakukan verifikasi terhadap hasil penilaian
mandiri yang disampaikan oleh Penyelenggara Sistem
Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
(2)
Menteri mendelegasikan kewenangan verifikasi terhadap
hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) kepada Direktur Jenderal.
(3)
Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Direktur Jenderal dapat menugaskan, menunjuk,
dan/atau melibatkan ahli atau profesional.
(4)
Tata cara verifikasi terhadap hasil penilaian mandiri
ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
Pasal 24 (1) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara hasil penilaian mandiri yang dilaporkan dengan keterangan, data, informasi, dan/atau dokumen yang disampaikan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik, Direktur Jenderal berwenang meminta konfirmasi atau klarifikasi kepada Penyelenggara Sistem Elektronik berupa keterangan, data, informasi, dan/atau dokumen tambahan yang dibutuhkan dalam proses verifikasi. (2) Penyelenggara Sistem Elektronik harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (3) Dalam hal Penyelenggara Sistem Elektronik tidak memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara Sistem Elektronik dinyatakan tidak memenuhi kewajiban penilaian mandiri atas Produk, Layanan, dan Fitur. (4) Penyelenggara Sistem Elektronik yang dinyatakan tidak memenuhi kewajiban penilaian mandiri atas Produk, Layanan, dan Fitur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penilaian mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 19.
Bagian Kelima Penetapan Profil Risiko Produk, Layanan, dan Fitur
Pasal 25 (1) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Menteri menetapkan profil risiko Produk, Layanan, dan Fitur yang dikembangkan dan/atau diselenggarakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik. (2) Penetapan profil risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. profil risiko tinggi; atau b. profil risiko rendah. (3) Menteri mendelegasikan kewenangan penetapan profil risiko Produk, Layanan, dan Fitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.
Bagian Keenam Penilaian Mandiri Ulang, Pelaporan Hasil Penilaian Mandiri Ulang, Verifikasi Ulang, dan Penetapan Profil Risiko Baru
Pasal 26
(1)
Dalam hal terdapat perubahan tingkat risiko atas Produk,
Layanan, dan Fitur yang telah ditetapkan profil risikonya,
Penyelenggara Sistem Elektronik melakukan penilaian
mandiri ulang dan pelaporan hasil penilaian mandiri
ulang terhadap aspek dan indikator yang relevan yang
terdampak akibat perubahan tersebut.
(2)
Perubahan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berasal dari:
a.
penyesuaian dan/atau penerapan teknologi, langkah
teknis operasional, dan/atau kontrol terhadap
Produk, Layanan, dan Fitur yang berdampak pada
perubahan
profil
risiko
yang
dilakukan
oleh
Penyelenggara Sistem Elektronik;
b.
laporan atau aduan Anak sebagai pengguna, orang
tua, atau wali Anak kepada Penyelenggara Sistem
Elektronik;
c.
laporan dari masyarakat kepada Penyelenggara
Sistem Elektronik; dan/atau
d.
laporan atau informasi dari kementerian/lembaga
kepada Penyelenggara Sistem Elektronik.
(3)
Penyelenggara Sistem Elektronik dalam melakukan
penilaian mandiri ulang dan pelaporan hasil penilaian
mandiri ulang sebagai akibat adanya perubahan tingkat
risiko harus menerapkan evaluasi atas penilaian tingkat
risiko berdasarkan aspek dan indikator yang terdampak
akibat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)
Evaluasi atas penilaian tingkat risiko sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan terhadap:
a.
desain keamanan (safety by design) dan desain
privasi (privacy by design);
b.
keterlibatan kontrol atau pengawasan orang tua
(parental control);
c.
privasi dan pelindungan Data Pribadi;
d.
moderasi konten, termasuk iklan;
e.
kurasi konten, termasuk iklan;
f.
audit secara berkala;
g.
pembatasan/kontrol terhadap transaksi (in apps
purchase);
h.
pembatasan penggunaan Produk, Layanan, dan
Fitur;
i.
verifikasi dan identifikasi pengguna yang tidak
dikenal;
j.
verifikasi usia atau age assurance;
k.
kontrol transaksi pengeluaran akun pengguna Anak;
l.
deklarasi konten berbayar oleh Penyelenggara Sistem
Elektronik;
m.
pengembalian uang dan/atau barang dan jaminan
pengembalian uang dan barang yang dibeli oleh
Anak;
n.
pelaporan terkait risiko; dan/atau
o.
mekanisme lain yang ditentukan oleh Penyelenggara
Sistem Elektronik dalam rangka evaluasi atas
Produk, Layanan, dan Fitur.
(5)
Berdasarkan hasil penilaian mandiri ulang, Penyelenggara
Sistem Elektronik melaporkan hasil penilaian mandiri
ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Menteri.
(6)
Menteri melakukan verifikasi dan penetapan profil risiko
berdasarkan penilaian mandiri ulang dan pelaporan hasil
penilaian mandiri ulang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
(7)
Profil risiko yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) masih tetap berlaku
sampai dengan Menteri menetapkan perubahan profil
risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
(8)
Penyelenggara Sistem Elektronik menyesuaikan profil
risiko atas Produk, Layanan, dan Fitur dan/atau batasan
minimum usia Anak setelah Menteri menetapkan profil
risiko baru terhadap perubahan tersebut sebagaimana
dimaksud pada ayat (6).
Pasal 27 (1) Dalam hal terdapat perubahan tingkat risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Penyelenggara Sistem Elektronik melakukan: a. identifikasi pengguna Anak yang mungkin terdampak akibat perubahan profil risiko; dan b. pemberian notifikasi kepada pengguna Anak yang mungkin terdampak akibat perubahan profil risiko. (2) Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami serta dalam format dan dengan cara yang mudah digunakan atau diakses oleh Anak dan orang tua atau wali Anak dalam Produk, Layanan, dan Fitur.
Pasal 28 Ketentuan mengenai penilaian mandiri, pelaporan hasil penilaian mandiri, verifikasi hasil penilaian mandiri, dan penetapan profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 25 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penilaian mandiri ulang, pelaporan hasil penilaian mandiri ulang, verifikasi hasil penilaian mandiri ulang, dan penetapan profil risiko baru berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
Bagian Ketujuh Akun Anak dan Profil Risiko
Pasal 29 (1) Penyelenggara Sistem Elektronik yang mengharuskan atau mensyaratkan mendaftar atau memiliki akun untuk menggunakan atau mengakses Produk, Layanan, dan Fitur wajib menjamin tersedianya teknologi serta berfungsinya secara efektif langkah teknis dan operasional bagi orang tua atau wali Anak untuk dapat melakukan pengawasan terhadap penggunaan Produk, Layanan, dan Fitur melalui akun Anak. (2) Penyelenggara Sistem Elektronik yang mengharuskan atau mensyaratkan mendaftar atau memiliki akun untuk menggunakan atau mengakses Produk, Layanan, dan Fitur wajib mengikuti batasan minimum usia Anak sesuai ketentuan sebagai berikut: a. Anak berusia di bawah 13 (tiga belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat memiliki akun pada
Produk, Layanan, dan Fitur yang secara khusus dirancang untuk digunakan atau diakses oleh Anak dan memiliki profil risiko rendah dengan persetujuan orang tua; b. Anak berusia 13 (tiga belas) tahun hingga belum berusia 16 (enam belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d dapat memiliki akun hanya pada Produk, Layanan, dan Fitur yang memiliki profil risiko rendah dengan persetujuan orang tua; c. Anak berusia 16 (enam belas) tahun hingga belum berusia 18 (delapan belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e dapat memiliki akun untuk Produk, Layanan, dan Fitur dengan persetujuan orang tua. (3) Profil risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada penetapan profil risiko Produk, Layanan, dan Fitur yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1). (4) Penyelenggara Sistem Elektronik menyampaikan informasi mengenai batasan minimum usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bahasa yang mudah dipahami serta dalam format dan dengan cara yang mudah digunakan atau diakses oleh Anak dan orang tua atau wali Anak.
Bagian Kedelapan Layanan Jejaring dan Media Sosial
Pasal 30
(1)
Layanan jejaring dan media sosial yang disediakan
Penyelenggara Sistem Elektronik dikategorikan sebagai
Produk, Layanan, dan Fitur dengan profil risiko tinggi
kecuali ditentukan lain berdasarkan hasil penilaian
mandiri dan penetapan profil risiko oleh Menteri.
(2)
Layanan jejaring dan media sosial sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan layanan yang memenuhi kondisi
sebagai berikut:
a.
memungkinkan interaksi sosial dalam jaringan
antara dua atau lebih pengguna;
b.
memungkinkan pengguna untuk berhubungan, atau
berinteraksi dengan beberapa atau semua pengguna
lainnya; dan/atau
c.
memungkinkan pengguna mengunggah material
pada Produk, Layanan, dan Fitur.
(3)
Dalam melaksanakan kewajiban mengikuti batasan
minimum usia Anak, Penyelenggara Sistem Elektronik
yang menyelenggarakan Produk, Layanan, dan Fitur
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
harus
menonaktifkan akun Anak yang berusia di bawah 16
(enam belas) tahun.
(4)
Layanan jejaring dan media sosial yang disediakan oleh
Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
BAB IV PENGAWASAN PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM PELINDUNGAN ANAK
Bagian Kesatu Umum
Pasal 31 (1) Pengawasan pelaksanaan tata kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam pelindungan Anak dilaksanakan oleh Menteri. (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berwenang: a. melakukan pemantauan dan/atau penelusuran terhadap pelaksanaan kewajiban pelindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik; b. menerima laporan atau aduan terkait dugaan pelanggaran kewajiban pelindungan Anak yang dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik; c. melakukan pemeriksaan untuk menindaklanjuti pemantauan dan/atau penelusuran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan/atau laporan atau aduan sebagaimana dimaksud dalam huruf b; dan d. melakukan pengendalian berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c. (3) Menteri mendelegasikan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal.
Pasal 32
(1)
Keterangan, data, informasi, dan/atau dokumen yang
disediakan dan/atau diserahkan oleh Penyelenggara
Sistem
Elektronik
digunakan
untuk
kepentingan
pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31.
(2)
Perlindungan terhadap keterangan, data, informasi,
dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
Pasal 33
(1)
Penanganan dugaan pelanggaran kewajiban pelindungan
Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang
dilakukan
oleh
Penyelenggara
Sistem
Elektronik
dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
a.
temuan dugaan pelanggaran kewajiban pelindungan
Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik; dan
b.
pemeriksaan
dugaan
pelanggaran
kewajiban
pelindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem
Elektronik.
(2)
Temuan dugaan pelanggaran kewajiban pelindungan
Anak
dalam
Penyelenggaraan
Sistem
Elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat
berasal dari:
a.
hasil
pemantauan
dan/atau
penelusuran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf
a; dan/atau
b.
laporan atau aduan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat (2) huruf b.
(3)
Pemeriksaan dugaan pelanggaran kewajiban pelindungan
Anak
dalam
Penyelenggaraan
Sistem
Elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan
pada temuan dugaan pelanggaran kewajiban pelindungan
Anak
dalam
Penyelenggaraan
Sistem
Elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)
Pengenaan sanksi administratif didasarkan pada hasil
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b.
Bagian Kedua
Pemantauan dan/atau Penelusuran
Pasal 34 (1) Direktur Jenderal melakukan pemantauan dan/atau penelusuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a melalui: a. pemantauan aktivitas transaksi elektronik Penyelenggara Sistem Elektronik dalam mematuhi kewajiban pelindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik; b. penelusuran Orang terkait dugaan pelanggaran kewajiban pelindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik; c. pengumpulan dan permintaan keterangan, data, informasi, dan/atau dokumen terkait pelaksanaan kewajiban pelindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik; d. tindakan berbagi informasi dengan kementerian/lembaga dan/atau institusi penegak hukum terkait pelaksanaan kewajiban pelindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik; dan e. pemberian peringatan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik mengenai praktik penyelenggaraan Produk, Layanan, dan Fitur yang dinilai berpotensi melanggar hak Anak. (2) Pemantauan dan/atau penelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada informasi, data, dan keterangan yang dapat diakses secara publik. (3) Pelaksanaan pemantauan aktivitas elektronik, penelusuran Orang, dan/atau pengumpulan dan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dapat: a. meminta bantuan teknis dan keahlian kepada kementerian/lembaga; dan/atau b. memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik dan ahli untuk memberikan bantuan teknis dan keahlian. (4) Pemantauan dan/atau penelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang diselenggarakan oleh: a. Kementerian; b. kementerian/lembaga pemerintah lain; dan/atau c. Penyelenggara Sistem Elektronik lingkup privat. (5) Pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b atau huruf c dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi, kewenangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga Laporan atau Aduan
Pasal 35
(1)
Laporan atau aduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
33 ayat (2) huruf b disampaikan kepada Menteri melalui
Direktur Jenderal secara tertulis atau elektronik.
(2)
Laporan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
disampaikan oleh Orang, Badan Publik, atau pihak yang
mengetahui tindakan atau perbuatan Penyelenggara
Sistem Elektronik yang diduga telah, sedang, atau akan
melanggar
kewajiban
pelindungan
Anak
dalam
Penyelenggaraan Sistem Elektronik.
(3)
Aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
oleh seseorang atau pihak yang merasa mengalami
kerugian akibat tindakan atau perbuatan Penyelenggara
Sistem Elektronik yang diduga melanggar kewajiban
pelindungan
Anak
dalam
Penyelenggaraan
Sistem
Elektronik.
(4)
Laporan atau aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan
dengan
melampirkan
dokumen
dan
informasi lengkap dan benar terkait:
a.
identitas seseorang atau pihak yang mengajukan
laporan atau aduan;
b.
identitas Penyelenggara Sistem Elektronik;
c.
dugaan pelanggaran kewajiban Pelindungan Anak
dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang
dilakukan; dan
d.
keterangan dan/atau bukti yang memuat fakta, data,
atau petunjuk terjadinya pelanggaran kewajiban
pelindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem
Elektronik.
(5)
Direktorat Jenderal memberikan tanda bukti penerimaan
laporan atau aduan kepada seseorang atau pihak yang
mengajukan laporan atau aduan.
Bagian Keempat Pemeriksaan Pendahuluan
Pasal 36
(1)
Direktorat
Jenderal
melakukan
pemeriksaan
pendahuluan
terhadap
dokumen
pelaporan
atau
pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat
(4) paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya laporan atau
aduan.
(2)
Direktorat
Jenderal
menentukan
jangka
waktu
penyelesaian pemeriksaan pendahuluan berdasarkan:
a.
tingkat kesulitan penanganan dugaan pelanggaran
kewajiban pelindungan Anak dalam Penyelenggaraan
Sistem Elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara
Sistem Elektronik;
b.
jumlah Anak yang terkena dampak atau mungkin
terdampak akibat insiden dari dugaan pelanggaran
kewajiban pelindungan Anak dalam Penyelenggaraan
Sistem Elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara
Sistem Elektronik; dan/atau
c.
kelengkapan dokumen dan informasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4).
(3)
Dalam
hal
Direktorat
Jenderal
menyimpulkan
berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan terdapat
kekurangan dokumen dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4), Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis atau elektronik kepada Orang, Badan Publik, atau pihak yang menyampaikan laporan atau seseorang atau pihak yang menyampaikan aduan untuk melengkapi dokumen dan/atau informasi yang dimaksud.
Pasal 37
(1)
Tingkat kesulitan penanganan dugaan pelanggaran
kewajiban pelindungan Anak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a didasarkan pada
pertimbangan:
a.
kedudukan
domisili
Penyelenggara
Sistem
Elektronik;
b.
sifat lintas batas negara dalam penyelenggaraan
Produk, Layanan, dan Fitur; dan
c.
kompleksitas Produk, Layanan, dan Fitur, termasuk
teknologi yang terintegrasi dalam Produk, Layanan,
dan Fitur.
(2)
Jumlah Anak yang terkena dampak atau mungkin
terdampak akibat insiden dari dugaan pelanggaran
kewajiban pelindungan Anak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b didasarkan pada
pertimbangan:
a.
jumlah laporan atau aduan yang disampaikan telah
mencapai paling sedikit 25 (dua puluh lima) Anak;
b.
perkiraan jumlah Anak yang mungkin terdampak
dapat mencapai paling sedikit 25 (dua puluh lima)
Anak; dan
c.
domisili Anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a
atau huruf b berasal dari paling sedikit 2 (dua)
provinsi.
Pasal 38 (1) Dalam hal Direktorat Jenderal menyimpulkan berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan memerlukan klarifikasi, validasi, atau penjelasan mengenai dokumen dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4), Direktorat Jenderal berwenang memanggil Orang, Badan Publik, atau pihak yang menyampaikan laporan atau seseorang atau pihak yang menyampaikan aduan untuk mendapatkan keterangan, data, informasi, dan/atau dokumen yang diperlukan. (2) Orang, Badan Publik, atau pihak yang menyampaikan laporan atau seseorang atau pihak yang menyampaikan aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan keterangan, data, informasi, dan/atau dokumen berdasarkan peristiwa yang didengar, diketahui, dan/atau dialami sendiri. (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan pendahuluan. (4) Berita acara pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: a. hari, tanggal, tempat, dan waktu pemeriksaan; b. identitas lengkap pemeriksa; c. identitas lengkap pihak yang menyampaikan laporan atau aduan;
d. dugaan pelanggaran kewajiban disertai dengan dasar hukumnya; dan e. keterangan, data, informasi, dan/atau dokumen yang terkait dengan laporan atau aduan. (5) Berita acara pemeriksaan pendahuluan ditandatangani oleh subjek hukum pelapor atau pengadu.
Pasal 39 (1) Dalam hal Direktorat Jenderal menyimpulkan berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan yang dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), terdapat cukup informasi untuk menindaklanjuti laporan atau aduan, Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan lanjutan. (2) Dalam hal Direktorat Jenderal menyimpulkan berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) tidak terdapat cukup informasi untuk menindaklanjuti laporan atau aduan, Direktorat Jenderal berwenang menghentikan pemeriksaan dan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau elektronik kepada Orang, Badan Publik, atau pihak yang menyampaikan laporan atau seseorang atau pihak yang menyampaikan aduan. (3) Dalam hal Direktorat Jenderal menyimpulkan berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Direktorat Jenderal tidak berwenang menindaklanjuti laporan atau aduan, Direktorat Jenderal menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau elektronik hal yang dimaksud kepada Orang, Badan Publik, atau pihak yang menyampaikan laporan atau seseorang atau pihak yang menyampaikan aduan.
Pasal 40 Dalam menyelesaikan pemeriksaan pendahuluan, Direktorat Jenderal dapat: a. berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan/atau institusi penegak hukum yang berkaitan dengan objek pemeriksaan; dan/atau b. meminta pendapat ahli yang relevan dengan pemeriksaan pendahuluan.
Bagian Kelima Pemeriksaan Lanjutan
Pasal 41 (1) Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap dugaan pelanggaran kewajiban pelindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik berdasarkan hasil pemantauan dan/atau penelusuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan hasil pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1). (2) Dalam rangka melakukan pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal melaksanakan: a. pemanggilan dan menghadirkan setiap
Penyelenggara Sistem Elektronik, Orang, dan/atau Badan Publik yang terkait dengan dugaan pelanggaran kewajiban pelindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik; b. permintaan keterangan, data, informasi, dan/atau dokumen dari setiap Penyelenggara Sistem Elektronik, Orang, dan/atau Badan Publik terkait dugaan pelanggaran kewajiban pelindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik; c. pemanggilan dan menghadirkan ahli yang diperlukan untuk dimintakan keterangan dan/atau keahliannya dalam penanganan dugaan pelanggaran kewajiban pelindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik; d. pemeriksaan terhadap Sistem Elektronik, sarana, ruang, dan/atau tempat yang digunakan Penyelenggara Sistem Elektronik, termasuk memperoleh akses terhadap data dalam penanganan dugaan pelanggaran kewajiban pelindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik dan/atau menunjuk pihak ketiga; e. pemberian perintah kepada Penyelenggara Sistem Elektronik dalam rangka tindak lanjut hasil pemeriksaan pelanggaran kewajiban pelindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik; f. penilaian terhadap kepatuhan pelaksanaan kewajiban pelindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik; g. pelaporan dugaan tindak pidana yang diketahui dan/atau ditemukan berdasarkan hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran kewajiban pelindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada aparat penegak hukum; dan h. berbagi informasi dengan kementerian/lembaga dan/atau institusi penegak hukum terkait pelaksanaan kewajiban pelindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik.
Pasal 42 (1) Direktorat Jenderal melakukan pemanggilan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik yang diduga melakukan pelanggaran kewajiban pelindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik melalui pemberitahuan secara tertulis atau elektronik. (2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui alamat kedudukan hukum yang telah terdaftar secara resmi pada Kementerian. (3) Pemberitahuan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat elektronik yang terdaftar secara resmi pada Kementerian dan/atau media elektronik lainnya yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal. (4) Dalam hal alamat kedudukan hukum dan/atau alamat surat elektronik Penyelenggara Sistem Elektronik yang
tidak terdaftar secara resmi di Kementerian atau telah berubah tanpa pemberitahuan resmi kepada Direktorat Jenderal, Kementerian melakukan pemanggilan melalui pengumuman dalam situs resmi Kementerian dan dianggap sebagai surat pemberitahuan.
Pasal 43 (1) Pemanggilan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan untuk: a. menyampaikan adanya dugaan pelanggaran kewajiban pelindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik; b. memberikan kesempatan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk memberikan keterangan, pembelaan diri, dan/atau pendapatnya; dan c. memberitahukan konsekuensi sanksi administratif yang dapat dikenakan atas pelanggaran kewajiban pelindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik. (2) Pemanggilan terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik yang diduga melakukan pelanggaran kewajiban pelindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali. (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat tanggal dan tempat pemeriksaan.
Pasal 44
(1)
Penentuan tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 43 ayat (3) mempertimbangkan paling sedikit:
a.
domisili Penyelenggara Sistem Elektronik atau
domisili perwakilan Penyelenggara Sistem Elektronik
di Indonesia; dan
b.
kategori dari pelanggaran kewajiban yang diduga
dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.
(2)
Dalam hal Penyelenggara Sistem Elektronik yang diduga
melakukan pelanggaran kewajiban tidak hadir pada
waktu yang ditentukan dalam pemanggilan pertama,
Direktorat Jenderal melakukan pemanggilan kedua paling
lambat 7 (tujuh) Hari sejak tanggal pemeriksaan pada
pemanggilan pertama.
(3)
Dalam hal Penyelenggara Sistem Elektronik yang diduga
melakukan pelanggaran kewajiban tidak hadir pada
waktu yang ditentukan dalam pemanggilan kedua
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal
melakukan pemanggilan ketiga paling lambat 7 (tujuh)
Hari sejak tanggal pemeriksaan pada pemanggilan kedua.
(4)
Dalam hal Penyelenggara Sistem Elektronik yang diduga
melakukan pelanggaran kewajiban tidak hadir pada
tanggal pemeriksaan pemanggilan ketiga sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal berwenang
mengenakan sanksi administratif berdasarkan alat bukti
dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan
terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik.
Pasal 45 (1) Pemeriksaan terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik yang dipanggil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan secara fisik di kantor Kementerian. (2) Dalam hal pemeriksaan secara fisik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dimungkinkan, pemeriksaan
terhadap
Penyelenggara
Sistem
Elektronik
dapat
dilakukan secara virtual.
(3)
Penentuan
pemeriksaan
secara
fisik
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) atau secara virtual sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan paling
sedikit:
a.
domisili Penyelenggara Sistem Elektronik atau
domisili perwakilan Penyelenggara Sistem Elektronik
di Indonesia; dan/atau
b.
kepentingan pemeriksaan.
(4)
Kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b paling sedikit meliputi:
a.
menjaga kerahasiaan pemeriksaan; dan/atau
b.
kebutuhan
pemeriksaan
fisik
terhadap
Penyelenggara
Sistem
Elektronik
atau
Sistem
Elektronik
yang
diselenggarakan
Penyelenggara
Sistem Elektronik.
Pasal 46 Direktorat Jenderal melakukan klarifikasi dan/atau validasi atas keterangan, data, informasi, dan/atau dokumen yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b.
Pasal 47 (1) Pemeriksaan terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik yang dipanggil terkait dugaan pelanggaran kewajiban pelindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik dilakukan secara tertutup. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghadirkan atau mengikutsertakan: a. pihak yang mengajukan laporan atau aduan; b. ahli yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal atau Penyelenggara Sistem Elektronik; dan/atau c. pihak lain yang dibutuhkan oleh Direktorat Jenderal atau Penyelenggara Sistem Elektronik.
Pasal 48 (1) Penyelenggara Sistem Elektronik yang menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dapat memberikan kuasa tertulis untuk mewakili Penyelenggara Sistem Elektronik dalam pemeriksaan. (2) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Direktorat Jenderal paling lambat 2 (dua) Hari sebelum pemeriksaan dilakukan. (3) Penerima kuasa harus menunjukkan surat pemberian kuasa secara tertulis atau elektronik kepada Direktorat Jenderal. (4) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. judul surat kuasa; b. identitas pemberi kuasa; c. identitas penerima kuasa; d. pernyataan pemberian kuasa khusus hal-hal yang dikuasakan secara jelas dan tegas; e. tempat dan tanggal pemberian kuasa; f. tanda tangan pemberi dan penerima kuasa; dan g. meterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Pencabutan surat kuasa oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa hanya dapat dilakukan secara tertulis atau elektronik sebelum pemeriksaan dilakukan oleh Direktorat Jenderal.
Pasal 49
(1)
Pemeriksaan terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik
yang
diduga
melakukan
pelanggaran
kewajiban
pelindungan
Anak
dalam
Penyelenggaraan
Sistem
Elektronik dituangkan dalam berita acara pemeriksaan
lanjutan.
(2)
Berita
acara
pemeriksaan
lanjutan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a.
hari, tanggal, tempat, dan waktu pemeriksaan;
b.
identitas lengkap pemeriksa;
c.
identitas lengkap Penyelenggara Sistem Elektronik
yang menerima pemberitahuan;
d.
dugaan pelanggaran kewajiban disertai dengan dasar
hukumnya;
e.
keterangan, pembelaan diri, dan/atau pendapat
Penyelenggara Sistem Elektronik; dan
f.
konsekuensi jenis sanksi administratif yang dapat
dikenakan.
(3)
Berita acara pemeriksaan lanjutan ditandatangani oleh
Penyelenggara Sistem Elektronik atau kuasanya.
(4)
Dalam hal Penyelenggara Sistem Elektronik tidak bersedia
menandatangani berita acara pemeriksaan lanjutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan alasan atau
tanpa alasan, Direktorat Jenderal mencatat dalam berita
acara pemeriksaan lanjutan bahwa Penyelenggara Sistem
Elektronik tidak bersedia menandatangani berita acara
pemeriksaan lanjutan disertai alasan atau tanpa alasan
yang disampaikan Penyelenggara Sistem Elektronik.
(5)
Berita
acara
pemeriksaan
lanjutan
yang
tidak
ditandatangani oleh Penyelenggara Sistem Elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap berlaku
sebagai dasar untuk pengenaan sanksi administratif.
Pasal 50 (1) Pemeriksaan terhadap Orang, Badan Publik, ahli, atau pihak lain yang memberikan keterangan yang dibutuhkan dalam pemeriksaan lanjutan dituangkan dan ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan lanjutan. (2) Berita acara pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. hari, tanggal, tempat, dan waktu pemeriksaan; b. identitas lengkap pemeriksa; c. identitas lengkap dari Orang, Badan Publik, ahli, atau pihak lain yang menerima pemberitahuan; d. dugaan pelanggaran kewajiban disertai dengan dasar hukumnya; dan e. keterangan dari Orang, Badan Publik, ahli, atau pihak lain sesuai dengan kapasitas pemanggilan dalam pemberian keterangan yang dibutuhkan dalam pemeriksaan lanjutan.
Pasal 51 Dalam melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kewajiban pelindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik, Direktorat Jenderal dapat berkoordinasi dengan
kementerian/lembaga dan/atau institusi penegak hukum yang berkaitan dengan objek pemeriksaan.
Pasal 52
(1)
Penyelenggara Sistem Elektronik harus memberikan atau
menyerahkan keterangan, data, informasi, dan/atau
dokumen yang benar, akurat, lengkap, dan tidak
menyesatkan dalam pemeriksaan.
(2)
Dalam hal Penyelenggara Sistem Elektronik tidak dapat
memberikan
atau
menyerahkan
keterangan,
data,
informasi, dan/atau dokumen pada waktu pemeriksaan,
Penyelenggara
Sistem
Elektronik
memberikan
atau
menyerahkannya pada waktu yang ditentukan oleh
Direktorat Jenderal.
(3)
Dalam
hal
Penyelenggara
Sistem
Elektronik
tidak
memberikan, tidak menyerahkan, atau menolak untuk
memberikan
atau
menyerahkan
keterangan,
data,
informasi, dan/atau dokumen yang diperlukan untuk
kepentingan pemeriksaan dugaan pelanggaran kewajiban
Pelindungan
Anak
dalam
Penyelenggaraan
Sistem
Elektronik pada waktu yang ditentukan oleh Direktorat
Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat
Jenderal berwenang mengenakan sanksi administratif
terhadap dugaan pelanggaran kewajiban pelindungan
Anak
dalam
Penyelenggaraan
Sistem
Elektronik
berdasarkan alat bukti atau keterangan yang ada.
(4)
Pemberian atau penyerahan keterangan, data, informasi,
dan/atau dokumen yang tidak benar, tidak akurat, tidak
lengkap,
atau
menyesatkan
dalam
pemeriksaan
merupakan dasar bagi Direktorat Jenderal dalam menilai
tingkat kepatuhan pelaksanaan kewajiban pelindungan
Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang
dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik dan/atau
untuk mengenakan sanksi administratif yang lebih berat.
Pasal 53
(1)
Pemeriksaan dugaan pelanggaran didasarkan pada
kecukupan bukti yang relevan, andal, dan valid.
(2)
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menghasilkan kesimpulan berupa:
a.
bukan pelanggaran kewajiban pelindungan Anak
dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik;
b.
pelanggaran atas kewajiban pelindungan Anak dalam
Penyelenggaraan Sistem Elektronik; atau
c.
perbuatan tindak pidana.
Bagian Keenam Pengendalian
Pasal 54 Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d dilakukan melalui: a. pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran kewajiban pelindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik; b. pemberian perintah kepada Penyelenggara Sistem Elektronik dalam rangka tindak lanjut hasil pemeriksaan pelanggaran kewajiban pelindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dilakukan oleh
Penyelenggara Sistem Elektronik; c. penilaian terhadap kepatuhan pelaksanaan kewajiban pelindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik; d. publikasi atas pelanggaran kewajiban pelindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik dan hasil penilaian kepatuhan kewajiban pelindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik; e. pelaporan dugaan tindak pidana yang diketahui atau ditemukan berdasarkan hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran kewajiban pelindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik kepada aparat penegak hukum yang dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik; dan f. berbagi informasi dengan kementerian/lembaga dan/atau institusi penegak hukum dalam rangka kepatuhan pelaksanaan kewajiban pelindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.
BAB V TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN ATAS PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 55 (1) Penyelenggara Sistem Elektronik dapat mengajukan Keberatan atas pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau denda administratif kepada Direktur Jenderal. (2) Penyelenggara Sistem Elektronik dapat mengajukan Keberatan atas pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara dan/atau pemutusan akses kepada Menteri. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan sanksi administratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah di bidang tata kelola pelindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik. (4) Upaya Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menunda pelaksanaan keputusan.
Pasal 56 (1) Penyelenggara Sistem Elektronik dapat mengajukan Keberatan secara tertulis kepada Direktur Jenderal atau Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) atau ayat (2) dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari terhitung sejak: a. Penyelenggara Sistem Elektronik menerima keputusan sanksi administratif; atau b. keputusan sanksi administratif diumumkan dalam situs resmi Kementerian. (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan alamat elektronik atau alamat domisili dari Penyelenggara Sistem Elektronik.
Pasal 57 (1) Direktur Jenderal atau Menteri menyelesaikan Keberatan yang disampaikan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.
(2) Direktur Jenderal atau Menteri menyelesaikan permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 20 (dua puluh) Hari terhitung sejak permohonan diterima Direktur Jenderal atau Menteri yang dicatat dalam buku surat masuk Direktur Jenderal atau Menteri. (3) Keputusan terhadap Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. menerima pengajuan Keberatan; atau b. menolak pengajuan Keberatan disertai dengan alasannya. (4) Dalam hal Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Direktur Jenderal atau Menteri menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan Keberatan. (5) Dalam hal Direktur Jenderal atau Menteri tidak menyelesaikan Keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Keberatan dianggap diterima. (6) Keberatan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui keputusan penerimaan Keberatan yang dapat memuat pencabutan dan pembatalan sanksi administratif. (7) Selain pencabutan dan pembatalan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6), keputusan penerimaan Keberatan dapat memuat perubahan dan/atau penundaan pengenaan sanksi administratif. (8) Dalam hal Keberatan ditolak, Direktur Jenderal atau Menteri mengirimkan surat penolakan.
Pasal 58
(1)
Keputusan Keberatan ditetapkan paling lambat 5 (lima)
Hari setelah tenggang waktu penyelesaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2).
(2)
Keputusan Keberatan disampaikan kepada Penyelenggara
Sistem Elektronik paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak
keputusan tersebut ditetapkan sesuai dengan jangka
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)
Direktur Jenderal atau Menteri menyampaikan:
a.
keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57
ayat (4); atau
b.
surat penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
57 ayat (8),
ke alamat elektronik atau alamat domisili Penyelenggara
Sistem Elektronik yang disebutkan dalam surat Keberatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2).
Pasal 59 Menteri dapat menugaskan Direktur Jenderal untuk menerima dan menetapkan keputusan Keberatan untuk dan atas nama Menteri terkait pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara dan/atau pemutusan akses.
Pasal 60 Dalam hal Penyelenggara Sistem Elektronik tidak menerima atas penyelesaian Keberatan oleh Menteri, Penyelenggara Sistem Elektronik dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan tata usaha negara untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan.
Pasal 61 (1) Dalam hal terdapat putusan peradilan tata usaha negara yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat dan final terhadap keputusan sanksi administratif yang dalam amar putusannya membatalkan dan/atau mencabut keputusan sanksi administratif terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik, pembatalan dan/atau pencabutan ditetapkan paling lama 14 (empat belas) Hari sejak salinan putusan diterima Menteri. (2) Menteri dapat menugaskan Direktur Jenderal untuk menetapkan keputusan pencabutan dan/atau pembatalan berdasarkan hasil putusan peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 62 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pelaporan hasil penilaian mandiri atas Produk, Layanan, dan Fitur oleh Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
Pasal 63 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2026
MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA,
Œ
MEUTYA VIADA HAFID
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ... Д
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж .
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 20 ayat (5), Pasal 27 ayat (2), Pasal 29 ayat (10), Pasal 36, dan Pasal 47 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, perlu
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7105);
Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 370);
Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 17);
