Permenkomdigi No. 6 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pers - JDIH BPK
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi mendukung Dewan Pers, perlu melakukan penataan Sekretariat Dewan Pers;
b. bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pers sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Pers telah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pers;
Mengingat
: 1.
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3887);
3.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian
Negara
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2008
Nomor
166,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 4. Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 370); 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 17);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERS.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kementerian Komunikasi dan Digital yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi. 2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi. 3. Dewan Pers adalah lembaga independen yang bertugas melindungi kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas kehidupan pers di Indonesia. 4. Komite Tanggungjawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas yang selanjutnya disingkat KTP2JB adalah komite yang mempunyai tugas untuk memastikan pemenuhan kewajiban perusahaan platform digital.
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 2 (1) Sekretariat Dewan Pers merupakan unsur pendukung administratif, keuangan, dan tata kelola yang membantu Dewan Pers dan KTP2JB dalam menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan Dewan Pers dan KTP2JB. (2) Sekretariat Dewan Pers secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pers dan Ketua KTP2JB. (3) Sekretariat Dewan Pers secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital. (4) Sekretariat Dewan Pers dipimpin oleh sekretaris.
Pasal 3 Sekretariat Dewan Pers mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada Dewan Pers dan KTP2JB dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
Pasal 4
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, Sekretariat Dewan Pers menyelenggarakan fungsi:
a.
penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b.
pemberian
dukungan
dalam
penyiapan
bahan
rekomendasi kebijakan di bidang pers;
c.
pelaksanaan
layanan
operasional
pengawasan
pelaksanaan
kode
etik
jurnalistik,
penyelesaian
pengaduan, dan penegakkan etika pers pada Dewan Pers;
d.
pelaksanaan dukungan layanan pendataan perusahaan
pers oleh Dewan Pers;
e.
penyiapan koordinasi dan fasilitasi fora internasional
Dewan Pers dan KTP2JB;
f.
pemberian dukungan layanan komunikasi dan kerja
sama antarlembaga pada Dewan Pers dan KTP2JB;
g.
pelaksanaan
layanan
operasional
penelaahan,
penyusunan produk hukum, advokasi, layanan ahli pers,
dan bantuan hukum pada Dewan Pers dan KTP2JB;
h.
pelaksanaan
layanan
operasional
KTP2JB
dalam
pengawasan atas tanggung jawab perusahaan platform
digital dalam mendukung jurnalisme berkualitas;
i.
pemberian dukungan dalam penyelenggaraan mediasi
dan arbitrase hubungan bisnis antara perusahaan
platform digital dengan perusahaan pers oleh KTP2JB;
j.
penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data
dan pengembangan infrastruktur dan sistem informasi
manajemen; dan
k.
pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia,
persuratan, tata usaha, kearsipan, protokol, organisasi
dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, barang
milik negara, kehumasan, perpustakaan, kerja sama,
manajemen risiko dan kepatuhan internal, serta
penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja.
BAB III SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5 (1) Sekretariat Dewan Pers terdiri atas: a. Bagian Umum; b. Bagian Layanan dan Fasilitasi Pers; dan c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. (2) Bagan susunan organisasi Sekretariat Dewan Pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 6 Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, urusan keuangan, sumber daya manusia, persuratan, tata usaha, kearsipan, keprotokolan, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, barang milik negara, kehumasan, perpustakaan, kerja sama, sistem dan data informasi, manajemen risiko dan kepatuhan internal, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja.
Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
a.
penyiapan
penyusunan
rencana,
program,
dan
anggaran;
b.
penyiapan pelaksanaan urusan keuangan;
c.
penyiapan pelaksanaan urusan sumber daya manusia,
organisasi, dan tata laksana;
d.
penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, persuratan,
kearsipan, dan keprotokolan;
e.
penyiapan
pelaksanaan
urusan
rumah
tangga,
perlengkapan, dan barang milik negara;
f.
penyiapan pengelolaan sistem dan data informasi;
g.
penyiapan pelaksanaan urusan perpustakaan, layanan
kerja sama antarlembaga, hubungan luar negeri,
layanan informasi publik, dan kehumasan;
h.
penyiapan pengelolaan manajemen risiko dan kepatuhan
internal; dan
i.
penyiapan penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja.
Pasal 8 Bagian Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 9 Bagian Layanan dan Fasilitasi Pers sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan operasional layanan dan fasilitasi pers kelembagaan Dewan Pers dan KTP2JB dalam kerangka pelayanan publik prima.
Pasal 10
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal
9,
Bagian
Layanan
dan
Fasilitasi
Pers
menyelenggarakan fungsi:
a.
penyiapan bahan rekomendasi kebijakan di bidang pers;
b.
pelayanan penyiapan dan penyelenggaraan sertifikasi
wartawan;
c.
pelayanan penyiapan dan penyelenggaraan program
pendidikan,
pelatihan,
dan
pengembangan profesi
wartawan;
d.
pelayanan penyiapan dan pengawasan pelaksanaan kode
etik jurnalistik dan penanganan sengketa pers;
e.
pelayanan penyiapan dan penyelenggaraan pendataan
dan verifikasi perusahaan pers;
f.
pelayanan
penyiapan
dan
penalaahan,
advokasi,
bantuan hukum dan ahli pers;
g.
pelayanan penyiapan, mediasi, dan arbitrase kerja sama
antara perusahaan platform digital dengan perusahaan
pers; dan
h.
pelayanan penyiapan dan penyelenggaraaan operasional
KTP2JB dalam pengawasan atas tanggung jawab
perusahaan
platform
digital
dalam
mendukung
jurnalisme berkualitas.
Pasal 11 Bagian Layanan dan Fasilitas Pers terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
BAB IV JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA
Pasal 12 Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan di lingkungan Sekretariat Dewan Pers sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 13
(1)
Jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan
pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan
keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
(2)
Jabatan pelaksana mempunyai tugas memberikan
pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat
rutin dan sederhana.
(3)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk jabatan
fungsional dan jabatan pelaksana berdasarkan rumpun
jabatan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
(4)
Jumlah jabatan fungsional dan jabatan pelaksana
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan
berdasarkan kebutuhan sesuai dengan hasil analisis
jabatan dan beban kerja.
(5)
Tugas,
jenis,
dan
jenjang
jabatan
fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.
(6)
Tugas dan klasifikasi jabatan pelaksana sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 14 (1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
(2)
Penugasan secara individu dan/atau dalam tim kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit organisasi.
(3)
Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
BAB V TATA KERJA
Pasal 15 Sekretaris Dewan Pers dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional.
Pasal 16 (1) Dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi secara terpadu antarunit organisasi di lingkungan Sekretariat Dewan Pers didasarkan pada proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antarunit organisasi di lingkungan Sekretariat Dewan Pers. (2) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan Sekretariat Dewan Pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 17 (1) Sekretaris Dewan Pers menyampaikan laporan kepada Ketua Dewan Pers mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi teknis secara berkala 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. (2) Sekretaris Dewan Pers menyampaikan laporan kepada Ketua KTP2JB mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi teknis secara berkala 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. (2) Sekretariat Dewan Pers menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas administratif kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital secara berkala 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan dan sewaktu- waktu sesuai kebutuhan.
Pasal 18 Sekretariat Dewan Pers menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Sekretariat Dewan Pers.
Pasal 19
(1)
Setiap unsur di lingkungan Sekretariat Dewan Pers
dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan
prinsip
koordinasi,
integrasi,
sinkronisasi,
dan
kolaborasi di lingkungan Sekretariat Dewan Pers,
antarinstansi pemerintah, dan dengan lembaga lain
yang terkait.
(2)
Prinsip
koordinasi,
integrasi,
sinkronisasi,
dan
kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didukung dengan melakukan interoperabilitas data dan
informasi.
Pasal 20 Setiap unsur di lingkungan Sekretariat Dewan Pers menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 21 (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pasal 22 Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.
BAB VI LOKASI
Pasal 23 Sekretariat Dewan Pers berlokasi di Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Jakarta.
BAB VII JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 24 (1) Sekretaris Dewan Pers merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a. (2) Kepala Bagian Umum merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a. (3) Kepala Bagian Layanan dan Fasilitasi Pers merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
Pasal 25 (1) Sekretaris Dewan Pers dan Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. (2) Pejabat fungsional dan pejabat pelaksana diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII PENATAAN ORGANISASI
Pasal 26 Perubahan atas organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Pers ditetapkan oleh Menteri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh
jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di
lingkungan Sekretariat Dewan Pers berdasarkan Peraturan
Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pers,
tetap berlaku dan melaksanakan tugas dan fungsinya
sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat
pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.
BAB X KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pers (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 638), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
Pasal 29
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pers
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 638),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 30 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2026
MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA,
Œ
MEUTYA VIADA HAFID
Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д ...
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
...
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DEWAN PERS
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERS
MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEUTYA VIADA HAFID
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi mendukung Dewan Pers, perlu melakukan penataan Sekretariat Dewan Pers;
b. bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pers sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Pers telah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 4. Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 370); 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 17);
