Peraturan Menteri Nomor 24-pmk-05-2014 Tahun 2014 tentang TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PENGGANTIAN DANA KEGIATAN YANG DIBIAYAI MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN atau dapat disebut Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

2. Surat Berharga Syariah Negara Berbasis Proyek (Project Based Sukuk) yang selanjutnya disingkat SBSN PBS adalah sumber pendanaan melalui penerbitan SBSN untuk membiayai kegiatan tertentu yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.

5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga.

6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan. www.djpp.kemenkumham.go.id

7. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat penandatangan SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.

8. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.

9. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

10. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.

11. Surat Pemberitahuan Pembebanan SBSN PBS yang selanjutnya disebut SPB SBSN adalah surat pemberitahuan telah dibebankan belanja pada rupiah murni yang akan diganti dengan penerbitan SBSN yang diterbitkan KPPN berdasarkan SP2D atas belanja yang sumber dananya berasal dari SBSN PBS.

12. Periode Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut Periode Akhir TA adalah waktu penyediaan dana untuk penggantian beban APBN yang dibiayai melalui SBSN yang dilakukan setelah berakhirnya jadwal waktu penerbitan (lelang SBSN) pada setiap tahun.

13. Pembiayaan Pendahuluan atas Kegiatan Yang Dibiayai Dengan SBSN PBS yang selanjutnya disebut Pembiayaan Pendahuluan adalah pembayaran atas beban Rupiah Murni pada Rekening Bendahara Umum Negara/Rekening Kas Umum Negara atau rekening yang ditunjuk, yang dilakukan terlebih dahulu dalam rangka pelaksanaan kegiatan/proyek yang dibiayai melalui SBSN PBS sebelum diterbitkan SBSN.

14. Reklasifikasi adalah proses pengelompokkan kembali satu transaksi keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran dari satu kodefikasi akun ke dalam kodefikasi akun lain yang sesuai untuk tujuan keakuratan data laporan.

15. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik INDONESIA.

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi tata cara: a. pelaksanaan pembayaran untuk kegiatan yang dibiayai dengan SBSN PBS. b. penggantian dana Pembiayaan Pendahuluan untuk kegiatan yang dibiayai dengan SBSN PBS. c. penghentian pembayaran. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pembayaran atas beban APBN kepada penyedia barang/jasa untuk kegiatan yang dibiayai dengan SBSN PBS dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung atau dapat dilakukan dengan Pembiayaan Pendahuluan. (2) Untuk mekanisme pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Penerbitan SPP dan SPM yang berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN. (3) Terhadap SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicantumkan kode sumber dana/cara penarikan “SBSN/Rupiah Murni”. (4) Penerbitan SP2D dalam rangka mekanisme pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN.

Pembiayaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), merupakan pembayaran yang dilakukan terlebih dahulu atas beban APBN kepada penyedia barang/jasa untuk kegiatan yang dibiayai dengan SBSN PBS sebelum dilakukan penerbitan SBSN.

Terhadap pembayaran atas beban APBN kepada penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan penggantian dana melalui penerbitan SBSN.

Penggantian dana melalui penerbitan SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan dengan mekanisme berikut: (1) Terhadap penerbitan SP2D atas belanja yang sumber dananya berasal dari SBSN PBS, KPPN: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. menerbitkan SPB SBSN sebesar jumlah pengeluaran yang tercantum dalam SPM belanja yang sumber dananya berasal dari SBSN PBS yang bersangkutan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan b. menyampaikan SPB SBSN kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Direktorat PKN) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) dengan dilampiri copy SP2D yang bersangkutan, paling lambat hari kerja berikutnya dengan menggunakan sarana faksimil dan/atau surat elektronik (e-mail). (2) Berdasarkan SPB SBSN dan copy SP2D yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, DJPB c.q. Direktorat PKN membuat dan menyampaikan surat permintaan penggantian dana kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) c.q. Direktorat Pembiayaan Syariah (Direktorat PS), paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan sebagai dasar penerbitan SBSN. (3) Berdasarkan surat permintaan penggantian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DJPU c.q. Direktorat PS menerbitkan SBSN sesuai dengan jadwal penerbitan berikutnya: a. setelah menerima surat permintaan penggantian dana; atau b. waktu lain sesuai dengan permintaan Direktorat PKN. (4) Direktorat PS menyampaikan informasi hasil penerbitan SBSN ke Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen (Direktorat EAS) DJPU sebagai dasar dilakukannya pembukuan hasil penerbitan SBSN. (5) DJPU c.q. Direktorat EAS menyampaikan pemberitahuan penggantian dana kepada DJPB c.q. Direktorat PKN sebagai bagian dari permintaan pembukuan hasil penerbitan SBSN. (6) DJPB c.q. Direktorat PKN mencatat penerimaan pembiayaan atas penggantian dana pada saat arus kas masuk ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN).

Penggantian dana melalui penerbitan SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada Periode Akhir TA dilakukan melalui mekanisme berikut: a. Berdasarkan SPB SBSN dan copy SP2D yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), DJPB c.q. Direktorat PKN membuat dan menyampaikan surat permintaan penggantian dana kepada DJPU c.q. Direktorat PS paling lambat hari kerja terakhir tahun anggaran berjalan. b. Berdasarkan surat permintaan penggantian dana sebagaimana dimaksud huruf a, DJPU c.q Direktorat EAS menyampaikan kepada www.djpp.kemenkumham.go.id

DJPB c.q. Direktorat PKN surat permintaan Reklasifikasi penerimaan SBSN menjadi SBSN PBS sebesar nilai dalam surat permintaan penggantian dana. c. DJPB c.q. Direktorat PKN melakukan Reklasifikasi penerimaan SBSN menjadi penerimaan SBSN PBS sebagai penerimaan pembiayaan atas penggantian dana. d. DJPB c.q. Direktorat PKN menyampaikan informasi kepada DJPU atas telah dilakukannya Reklasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c.

(1) Atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan SBSN PBS, KPA membuat daftar rekapitulasi realisasi pembayaran tagihan kepada penyedia barang/jasa dengan dilampiri: a. kontrak pengadaan barang/jasa; dan b. bukti tagihan dari rekanan untuk disampaikan kepada PA atau pejabat yang ditunjuk oleh PA (2) Berdasarkan daftar rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA atau pejabat yang ditunjuk membuat surat pernyataan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan SBSN PBS (surat pernyataan), dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DJPU c.q. Direktorat PS paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan. (4) Penyampaian surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh PA atau pejabat yang ditunjuk, dilakukan: a. paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya; atau b. pada hari kerja berikutnya apabila tanggal 10 (sepuluh) adalah hari libur atau hari yang diliburkan.

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dijadikan sebagai data pembanding oleh DJPU c.q. Direktorat PS dalam rangka penggantian dana dengan penerbitan SBSN.

Kementerian Keuangan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) dan pelaporan mengenai realisasi penyerapan serta aspek keuangan lainnya atas kegiatan yang dibiayai dengan SBSN. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Hasil monev dan pelaporan mengenai realisasi penyerapan serta aspek keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dikoordinasikan Menteri dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas). (2) Berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas dapat melakukan penghentian pembiayaan kegiatan yang sumber dananya berasal dari SBSN PBS (penghentian pembiayaan) apabila: a. penyerapan anggaran rendah; dan/atau b. penggunaan anggaran tidak sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal Menteri melakukan penghentian pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DJPU c.q. Direktorat PS menyampaikan Surat Permintaan Penghentian Pembayaran (SPPP) kepada DJPB c.q. Direktorat PKN dengan sekurang-kurangnya memuat: a. nomenklatur kegiatan; b. kode kegiatan; c. kode register SBSN; d. nama satuan kerja; e. kode kantor bayar; f. kode satuan kerja; g. lokasi kegiatan; dan h. tanggal efektif penghentian pembayaran. (4) SPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal efektif penghentian pembayaran. (5) Berdasarkan SPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DJPB c.q. Direktorat PKN menerbitkan Surat Penghentian Pembayaran sebagai dasar KPPN untuk menghentikan penerbitan SP2D untuk kegiatan yang dibiayai dengan SBSN PBS.

Penerimaan pembiayaan atas penggantian dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan kodefikasi akun tersendiri yang berbeda dengan kodefikasi akun penerimaan penerbitan/penjualan SBSN.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Akuntansi dan pelaporan atas pelaksanaan belanja dan penggantian dana melalui penerbitan SBSN dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pembayaran atas beban APBN kepada penyedia barang/jasa untuk kegiatan yang dibiayai dengan SBSN PBS yang dilaksanakan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dapat dimintakan penggantian dana Pembiayaan Pendahuluan. (2) Dalam rangka penggantian Pembiayaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPN menerbitkan SPB SBSN sebesar jumlah pengeluaran yang tercantum dalam SPM belanja yang sumber dananya berasal dari SBSN PBS yang telah diterbitkan SP2D. (3) Proses penggantian dana Pembiayaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan sejak Peraturan Menteri ini berlaku. (4) Penerbitan SBSN dalam rangka pembiayaan kegiatan yang dibiayai dengan SBSN PBS yang dilaksanakan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, diakui sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Februari 2014 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id