Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERMENKEU Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 219-pmk-05-2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya yang selanjutnya disebut SAPBL adalah www.peraturan.go.id 2016, No.2141 serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan atas transaksi badan lainnya. 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan. 3. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan CaLK. 4. Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat LKBUN adalah gabungan laporan keuangan entitas pelaporan Bendahara Umum Negara, informasi keuangan yang berada dalam pengelolaan Bendahara Umum Negara, dan unit-unit terkait lainnya yang mengelola dan/atau menguasai aset Pemerintah yang tidak dilaporkan dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan SAL, dan Catatan atas Laporan Keuangan. 5. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang selanjutnya disingkat LKPP adalah laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Pusat yang merupakan konsolidasian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan Laporan Keuangan BUN. www.peraturan.go.id 2016, No.2141 6. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam 1 (satu) periode. 7. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam 1 (satu) periode pelaporan. 8. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disebut LPE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 9. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. 10. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disebut CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam rangka pengungkapan yang memadai. 11. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian negara/lembaga yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program. 12. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN. www.peraturan.go.id 2016, No.2141 13. Unit Badan Lainnya yang selanjutnya disingkat UBL adalah unit organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan program dan kegiatan tertentu sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundangan-undangan dan/atau mendukung fungsi kementerian negara/lembaga dimana secara hierarkis tidak di bawah dan tidak bertanggung jawab secara langsung kepada Pimpinan kementerian negara/lembaga tertentu. 14. UBL Satker adalah UBL yang dalam rangka pengelolaan keuangannya ditetapkan sebagai Satker. 15. UBL Bagian Satker adalah UBL yang dalam rangka pengelolaan keuangannya menjadi bagian dari suatu Satker tertentu dan pelaksanaan kegiatannya untuk mendukung pencapaian output kegiatan Satker dimaksud. 16. UBL Bukan Satker adalah UBL yang bukan merupakan UBL Satker atau UBL Bagian Satker. 17. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Bendahara Umum Negara Pelaporan Keuangan Badan Lainnya yang selanjutnya disingkat UAPBUN PBL adalah unit organisasi eselon I di Kementerian Keuangan yang bertugas untuk membantu BUN dalam menyusun laporan posisi keuangan badan lainnya dari UBL Bukan Satker dan Ikhtisar Laporan Keuangan dari seluruh UBL. 18. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat UABUN adalah unit akuntansi pada Kementerian Keuangan yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat UAPBUN dan sekaligus melakukan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAPBUN. 19. Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat DJPBN adalah unit eselon I pada Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan www.peraturan.go.id 2016, No.2141 dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara. 20. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang selanjutnya disebut Dit. APK adalah unit eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan. 21. Ikhtisar Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat ILK adalah ringkasan Laporan Keuangan dari UBL, dengan tujuan untuk memudahkan pengguna Laporan Keuangan dalam memahami informasi Laporan Keuangan dan menjadi lampiran LKBUN dan LKPP. 2. Ketentuan ayat (4) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) SAPBL merupakan subsistem dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara (SABUN). (2) Dalam rangka pelaksanaan SAPBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menetapkan DJPBN sebagai UAPBUN PBL. (3) UAPBUN PBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dit. APK. (4) UAPBUN PBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas: a. menyusun Laporan Keuangan tingkat UAPBUN PBL berupa Neraca, LPE, dan CaLK; b. menyusun ILK tingkat UAPBUN PBL; dan c. menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan ILK sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada UABUN. 3. Judul Bagian Kedua Bab IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2016, No.2141 Bagian Kedua Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Unit Badan Lainnya Satker/Bagian Satker 4. Judul Bagian Ketiga Bab IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagian Ketiga Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Unit Badan Lainnya Bukan Satker 5. Ketentuan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) UBL Bukan Satker menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai dengan sistem akuntansi yang diatur oleh masing-masing UBL dan Standar Akuntansi Pemerintahan atau Standar Akuntansi Keuangan. (2) Kegiatan akuntansi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan Laporan Keuangan dan ILK. (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas: a. Neraca atau laporan keuangan yang dipersamakan; b. LO atau laporan keuangan yang dipersamakan; c. LPE atau laporan keuangan yang dipersamakan; dan d. CaLK. (4) UBL Bukan Satker menyajikan realisasi penggunaan dana yang didapatkan dari APBN dan/atau non APBN dalam Laporan Keuangan dan ILK. 6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2016, No.2141

Pasal 11

(1) Berdasarkan Laporan Keuangan yang disampaikan oleh UBL Bukan Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), UAPBUN PBL menyusun Laporan Keuangan tingkat UAPBUN PBL berupa Neraca, LPE, dan CaLK. (2) Berdasarkan ILK yang disampaikan oleh seluruh UBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, Pasal 9 ayat (2) huruf a, dan Pasal 10 ayat (2), UAPBUN PBL menyusun ILK tingkat UAPBUN PBL. (3) Laporan Keuangan tingkat UAPBUN PBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ILK tingkat UAPBUN PBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada UABUN secara semesteran dan tahunan. (4) Penyampaian Laporan Keuangan tingkat UAPBUN PBL dan ILK tingkat UAPBUN PBL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN. (5) Laporan Keuangan tingkat UAPBUN PBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan konsolidasian dalam rangka penyusunan LKBUN dan LKPP. (6) ILK tingkat UAPBUN PBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran LKBUN dan LKPP. 7. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Laporan Keuangan tingkat UAPBUN PBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ILK tingkat UAPBUN PBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) direviu oleh Aparat www.peraturan.go.id 2016, No.2141 Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian Keuangan. (2) Hasil reviu sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil reviu berupa Pernyataan Telah Direviu. (3) Pernyataan Telah Direviu sebagaimana dimaksud ayat (2) ditandatangani oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian Keuangan. (4) Pernyataan Telah Direviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampirkan pada saat penyampaian Laporan Keuangan tingkat UAPBUN PBL dan ILK tingkat UAPBUN PBL kepada UA BUN. (5) Reviu laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai reviu atas laporan keuangan. 8. Mengubah Lampiran I, Lampiran II, dan lampiran III Peraturan Menteri Keuangan 260/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2016, No.2141 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2016 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2016, No.2141 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 219/PMK.05/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 260/PMK.05/2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA DEFINISI, JENIS-JENIS, DAN KARAKTERISTIK SERTA DAFTAR UNIT BADAN LAINNYA A. Definisi Unit Badan Lainnya Unit Badan Lainnya (UBL) adalah unit organisasi yang termasuk kekayaan negara yang tidak dipisahkan yang didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan program dan kegiatan tertentu sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundangan-undangan dan/atau mendukung fungsi Kementerian Negara/Lembaga (KL) dimana secara hierarkis tidak di bawah dan tidak bertanggung jawab secara langsung kepada KL tertentu. Pengertian sebagaimana disebutkan di atas menunjukkan bahwa jika dilihat berdasarkan kedudukannya maka kelembagaan UBL bersifat independen. UBL dapat menyusun kebijakan strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. B. Jenis-jenis Unit Badan Lainnya UBL bukan merupakan bagian yang terintegrasi dengan Kementerian Negara/Lembaga tertentu sehingga bentuk organisasinya bervariasi, www.peraturan.go.id 2016, No.2141 tergantung dari kebutuhan pada saat dibentuk melalui peraturan perundang-undangan. Pembentukan dan penentuan UBL tentunya memperhatikan fleksibilitas pengambilan keputusan oleh Pimpinan UBL dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada saat pendirian. Berbagai jenis UBL yang telah ada sampai sekarang antara lain: 1. Akademi; 2. Badan; 3. Dewan; 4. Komisi; 5. Komite; 6. Konsil; 7. Korps; 8. Lembaga; 9. Otorita; 10. Unit Kerja; dan 11. Yayasan. Dari berbagai macam bentuk organisasi tersebut, apabila dilihat dari pengelolaan keuangannya maka dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: UBL Satker/Bagian Satker dan UBL bukan Satker. Perbedaan dari kedua jenis UBL tersebut adalah:

  1. UBL Satker/Bagian Satker secara struktural tidak berada di bawah Kementerian Negara/Lembaga namun pengelolaan keuangannya menginduk kepada Bagian Anggaran tertentu. Proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan mengikuti ketentuan teknis pengelolaan keuangan yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dengan berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
  2. UBL Bukan Satker bukan bagian dari Kementerian Negara/Lembaga tertentu dan pengelolaan keuangannya tidak menginduk ke Bagian www.peraturan.go.id 2016, No.2141 Anggaran tertentu. Proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dengan mengedepankan proses efisiensi dan efektivitas guna mendukung pencapaian sasaran sesuai yang diamanatkan Presiden sehingga pengelolaan keuangannya di luar mekanisme APBN. C. Dasar Pembentukan UBL dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembentukan ini ada yang bersifat jangka pendek, namun ada pula yang bersifat jangka panjang mengingat pembentukan UBL tergantung dari kebutuhan Presiden selaku kepala pemerintahan dalam menjalankan roda pemerintahan guna menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Apabila Presiden membutuhkan unit baru guna mendukung tupoksi Kementerian Negara/Lembaga maka Presiden membentuk UBL dengan melalui penetapan peraturan perundang-undangan. Peraturan yang digunakan untuk membentuk UBL dapat berupa:
  3. Undang-undang;
  4. Peraturan Pemerintah;
  5. Peraturan Presiden; atau
  6. Keputusan Presiden. D. Karakteristik Unit Badan Lainnya Karakteristik yang membedakan UBL dengan Kementerian Negara/Lembaga adalah:
  7. Merupakan lembaga non struktural sehingga struktur organisasinya tidak seperti yang diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga.
  8. Bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden selaku Pejabat yang memberikan penugasan secara langsung.
  9. Keanggotaan dari UBL tidak semata-mata dari PNS, namun dapat berasal dari swasta, pensiunan PNS/TNI/POLRI, dan/atau tokoh dari berbagai bidang yang memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas UBL tersebut. www.peraturan.go.id 2016, No.2141
  10. Tugasnya terkait dengan tugas, pokok, dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga tertentu sehingga perlu ada sinkronisasi dan koordinasi agar program dan rencana dapat berhasil dengan baik dan tidak saling tumpang tindih.
  11. Struktur organisasi relatif lebih sederhana apabila dibandingkan dengan struktur organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga.
  12. Pengambilan kebijakan bersifat independen (tidak dipengaruhi oleh Menteri/Pimpinan Lembaga tertentu). E. Kriteria UBL Kriteria UBL adalah sebagai berikut:
  13. Didirikan dengan peraturan perundang-undangan;
  14. Bukan merupakan Pengguna Anggaran;
  15. Bukan merupakan Perusahaan Negara;
  16. Menggunakan fasilitas dari negara berupa: a. Barang Milik Negara; dan/atau b. Pemberian kewenangan untuk menerima dan mengelola dana publik;
  17. Tidak terdapat penyertaan modal pemerintah; dan
  18. Terdapat pembinaan dan pengawasan dari pemerintah. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI www.peraturan.go.id 2016, No.2141 LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 219/PMK.05/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 260/PMK.05/2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA DAFTAR UNIT BADAN LAINNYA Daftar Unit Badan Lainnya, antara lain sebagai berikut: NO URAIAN KETERANGAN
  19. Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) Satker/Bagian Satker
  20. Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (BOTASUPAL) Satker/Bagian Satker
  21. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Satker/Bagian Satker
  22. Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) Satker/Bagian Satker
  23. Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal (BPPMI) Satker/Bagian Satker
  24. Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP-SPAM) Satker/Bagian Satker
  25. Badan Pengatur Hilir Migas (BPH MIGAS) Satker/Bagian Satker
  26. Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI (BPKN) Satker/Bagian Satker www.peraturan.go.id 2016, No.2141 NO URAIAN KETERANGAN
  27. Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Satker/Bagian Satker
  28. Badan Promosi Pariwisata Indonesia Satker/Bagian Satker
  29. Dewan Energi Nasional (DEN) Satker/Bagian Satker
  30. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun Satker/Bagian Satker
  31. Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN) Satker/Bagian Satker
  32. Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Satker/Bagian Satker
  33. Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) Satker/Bagian Satker
  34. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (DN KEK) Satker/Bagian Satker
  35. Dewan Pengupahan Nasional (DEPENAS) Satker/Bagian Satker
  36. Dewan Pers Satker/Bagian Satker
  37. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) Satker/Bagian Satker
  38. Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Satker/Bagian Satker
  39. Dewan Riset Nasional (DRN) Satker/Bagian Satker
  40. Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN) Satker/Bagian Satker
  41. Dewan Teknologi Informasi Komunikasi Nasional (DETIKNAS) Satker/Bagian Satker
  42. Komisi Banding Merek Satker/Bagian Satker
  43. Komisi Banding Paten Satker/Bagian Satker www.peraturan.go.id 2016, No.2141 NO URAIAN KETERANGAN
  44. Komisi Informasi Pusat (KIP) Satker/Bagian Satker
  45. Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (KKH PRG) Satker/Bagian Satker
  46. Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Satker/Bagian Satker
  47. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Satker/Bagian Satker
  48. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN) Satker/Bagian Satker
  49. Komisi Nasional Lanjut Usia (KOMNAS LANSIA) Satker/Bagian Satker
  50. Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) Satker/Bagian Satker
  51. Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) Satker/Bagian Satker
  52. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Satker/Bagian Satker
  53. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Satker/Bagian Satker
  54. Komite Akreditasi Nasional (KAN) Satker/Bagian Satker
  55. Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) Satker/Bagian Satker
  56. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Satker/Bagian Satker
  57. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Satker/Bagian Satker
  58. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Satker/Bagian Satker www.peraturan.go.id 2016, No.2141 NO URAIAN KETERANGAN
  59. Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) Satker/Bagian Satker
  60. Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) Satker/Bagian Satker
  61. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) Satker/Bagian Satker
  62. Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU) Satker/Bagian Satker
  63. Komite kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Satker/Bagian Satker
  64. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Satker/Bagian Satker
  65. Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) Satker/Bagian Satker
  66. Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Satker/Bagian Satker
  67. Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS TN) Satker/Bagian Satker
  68. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Satker/Bagian Satker
  69. Lembaga Produktivitas Nasional (LPN) Satker/Bagian Satker
  70. Lembaga Sensor Film (LSF) Satker/Bagian Satker
  71. Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK) Satker/Bagian Satker
  72. Sekretariat Pengadilan Pajak Satker/Bagian Satker
  73. Staf Khusus Presiden Satker/Bagian Satker
  74. Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Satker/Bagian Satker www.peraturan.go.id 2016, No.2141 NO URAIAN KETERANGAN
  75. Badan Pelaksana Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda Satker/Bagian Satker
  76. Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Satker/Bagian Satker
  77. Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Satker/Bagian Satker
  78. Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis Satker/Bagian Satker
  79. Dewan Jaminan Sosial Nasional Satker/Bagian Satker
  80. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Bukan Satker
  81. Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU) Bukan Satker
  82. Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan - PNS (BAPERTARUM-PNS) Bukan Satker
  83. Badan Wakaf Indonesia (BWI) Bukan Satker
  84. Otorita Asahan Bukan Satker
  85. Yayasan Harapan Kita/ Badan Pengelola dan Pengembangan TMII Bukan Satker
  86. Yayasan Gedung Veteran RI "Graha Purna Yudha" Bukan Satker
  87. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) a. UBL Satker/ Bagian Satker (selaku Satuan Kerja Sementara atas realisasi APBN dan aset/kewajiban /ekuitas yang bersumber dari APBN www.peraturan.go.id 2016, No.2141 NO URAIAN KETERANGAN yang belum diserahkan ke OJK), dan b. UBL Bukan Satker (selaku Pengelola Pungutan OJK)
  88. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) a. UBL Satker/Bagian Satker (selaku Satuan Kerja Sementara atas realisasi APBN dan aset/kewajiban/ ekuitas yang bersumber dari APBN yang belum diserahkan ke SKK Migas), dan b. UBL Bukan Satker (atas pengelolaan aset dan kewajiban yang diperoleh sampai dengan 31 Desember
  1. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI www.peraturan.go.id 2016, No.2141 LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 219/PMK.05/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 260/PMK.05/2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA MODUL SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA www.peraturan.go.id 2016, No.2141 DAFTAR ISI
  1. BAB I PENDAHULUAN ........................................................................22
  2. BAB II TATA CARA PELAPORAN KEUANGAN .......................................25
  3. BAB III FORMAT LAPORAN KEUANGAN DAN ILK ................................33
  4. BAB IV FORMAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ...............…………..42
  5. BAB V PENUTUP .................................................................................45 www.peraturan.go.id 2016, No.2141
Referensi Silang (5)
UU 1/2004 — PERBENDAHARAAN NEGARA
UU 17/2003 — Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang...
PP 71/2010 — STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PP 8/2006 — PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
UU 17/2003 — Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang... [Pasal 30 ayat (2)]