Peraturan Menteri Nomor 183-pmk-07-2013 Tahun 2013 tentang PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. www.djpp.kemenkumham.go.id

3. Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian.

4. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

5. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota.

7. Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

8. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.

10. Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat SKP RTD adalah surat keputusan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran yang memuat rincian jumlah transfer per daerah untuk setiap jenis transfer dalam periode tertentu.

11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.

12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.

13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan www.djpp.kemenkumham.go.id

Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran Transfer ke Daerah. 15. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran. 16. Lembar Konfirmasi Transfer yang selanjutnya disingkat LKT adalah dokumen yang memuat rincian penyaluran anggaran Transfer ke Daerah yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran setiap bulan. 17. Sisa Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Sisa DAK adalah Dana Alokasi Khusus yang telah disalurkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah namun tidak habis digunakan untuk mendanai kegiatan dan/atau kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus tidak terealisasi.

Ruang lingkup pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran Transfer ke Daerah meliputi: a. jenis anggaran Transfer ke Daerah; b. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Transfer ke Daerah; c. dokumen pelaksanaan anggaran Transfer ke Daerah; d. tata cara pelaksanaan anggaran Transfer ke Daerah; e. penyaluran anggaran Transfer ke Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah; dan f. penatausahaan dan pertanggungjawaban anggaran Transfer ke Daerah.

(1) Anggaran Transfer ke Daerah meliputi Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Dana Perimbangan terdiri atas: a. Dana Bagi Hasil (DBH); b. Dana Alokasi Umum (DAU); dan c. Dana Alokasi Khusus (DAK). (3) Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian terdiri atas: a. Dana Otonomi Khusus; b. Dana Penyesuaian; dan c. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

(1) DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. DBH Pajak; b. DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT); dan c. DBH Sumber Daya Alam (SDA). (2) DBH Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan b. DBH Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 25 dan 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN). (3) DBH SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. DBH SDA Kehutanan; b. DBH SDA Pertambangan Umum; c. DBH SDA Perikanan; d. DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi; e. DBH SDA Pertambangan Gas Bumi; dan f. DBH SDA Pertambangan Panas Bumi. (4) Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a terdiri atas: a. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua; b. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat; c. Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh; dan d. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. www.djpp.kemenkumham.go.id

(5) Dana Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b merupakan jenis anggaran Transfer ke Daerah yang diatur dalam UNDANG-UNDANG mengenai APBN. (6) Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c merupakan jenis anggaran Transfer ke Daerah yang diatur dalam UNDANG-UNDANG mengenai Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

(1) Anggaran Transfer ke Daerah dialokasikan dalam UNDANG-UNDANG mengenai APBN. (2) Alokasi anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing provinsi/kabupaten/kota diatur dengan Peraturan PRESIDEN atau Peraturan Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam rangka pelaksanaan anggaran Transfer ke Daerah, Menteri Keuangan selaku PA Transfer ke Daerah menunjuk Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai KPA Transfer ke Daerah. (4) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat mendelegasikan kewenangan KPA Transfer ke Daerah kepada pejabat eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (5) KPA Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kewenangan sebagai berikut: a. mengajukan usulan indikasi kebutuhan dana pengeluaran Transfer ke Daerah; b. MENETAPKAN Rencana Dana Pengeluaran Transfer ke Daerah; c. menyusun DIPA Transfer ke Daerah; d. MENETAPKAN SKP RTD; e. MENETAPKAN PPK, PPSPM, dan staf pengelola Transfer ke Daerah; f. MENETAPKAN rencana penarikan anggaran Transfer ke Daerah; g. memberikan supervisi dan konsultansi dalam penyaluran anggaran Transfer ke Daerah; dan h. menyusun laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran Transfer ke Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) KPA Transfer ke Daerah menyusun DIPA Transfer ke Daerah berdasarkan Peraturan PRESIDEN atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi anggaran Transfer ke Daerah. (2) Penyusunan dan pengesahan DIPA Transfer ke Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) DIPA Transfer ke Daerah tidak memuat rincian alokasi Transfer ke Daerah per provinsi/kabupaten/kota.

(1) KPA Transfer ke Daerah dapat menyusun perubahan atau revisi DIPA Transfer ke Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) KPA Transfer ke Daerah menyampaikan Perubahan atau revisi DIPA Transfer ke Daerah kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk mendapatkan pengesahan. (3) Perubahan atau revisi DIPA Transfer ke Daerah yang telah mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran Transfer ke Daerah.

(1) KPA Transfer ke Daerah MENETAPKAN SKP RTD berdasarkan Peraturan PRESIDEN dan/atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi anggaran Transfer ke Daerah untuk provinsi/kabupaten/kota. (2) SKP RTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh KPA Transfer ke Daerah sebagai dasar penerbitan SPP. (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh KPA Transfer ke Daerah sebagai dasar penerbitan SPM. (4) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh KPA Transfer ke Daerah kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sebagai dasar penerbitan SP2D. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan LKT kepada Kepala Daerah pada setiap triwulan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan berkenaan berakhir. (2) Kepala Daerah menyampaikan kembali LKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Dana Perimbangan setelah LKT ditandatangani oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk. (3) Dalam hal Kepala Daerah tidak menyampaikan kembali LKT dalam waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah triwulan berkenaan berakhir, maka Pemerintah Daerah dianggap sudah menerima dana yang disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana jenis dan jumlah yang tercantum pada LKT. (4) LKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti penerimaan bagi daerah atas penyaluran anggaran Transfer ke Daerah. (5) Format LKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Penyaluran DBH PBB Bagi Rata untuk kabupaten/kota dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu: a. tahap I pada bulan April; b. tahap II pada bulan Agustus; dan c. tahap III pada bulan November. (2) Penyaluran DBH PBB Bagi Rata untuk kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut: a. penyaluran tahap I sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu perkiraan alokasi; b. penyaluran tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu perkiraan alokasi; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

c. penyaluran tahap III didasarkan pada selisih antara pagu perkiraan alokasi/perubahan perkiraan alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada tahap I dan tahap II. (3) Dalam hal sampai dengan akhir bulan November belum ditetapkan perubahan perkiraan alokasi, maka penyaluran tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebesar sisa pagu perkiraan alokasi. (4) Penyaluran insentif PBB dilaksanakan sekaligus pada bulan November.

(1) Penyaluran DBH PBB Bagian provinsi/kabupaten/kota dan Biaya Pemungutan PBB Bagian provinsi/kabupaten/kota untuk sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan dilaksanakan langsung oleh KPA Transfer ke Daerah. (2) Penyaluran DBH PBB Bagian provinsi/kabupaten/kota dan Biaya Pemungutan PBB Bagian provinsi/kabupaten/kota untuk sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan selain Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Panas Bumi dilaksanakan secara mingguan yang dimulai pada bulan Agustus setelah Surat Penetapan Pajak Terutang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. (3) Dalam hal sampai dengan akhir bulan November belum ditetapkan perubahan perkiraan alokasi, maka penyaluran DBH PBB Bagian provinsi/kabupaten/kota dan Biaya Pemungutan PBB Bagian provinsi/kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar sisa pagu perkiraan alokasi yang disalurkan secara sekaligus pada bulan Desember.

(1) Penyaluran DBH PBB dan Biaya Pemungutan PBB sektor pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Panas Bumi dilaksanakan secara triwulanan, yaitu: a. triwulan I paling lambat pada bulan Maret; b. triwulan II paling lambat pada bulan Juni; c. triwulan III paling lambat pada bulan September; dan d. triwulan IV paling lambat pada bulan Desember. (2) Penyaluran DBH PBB dan Biaya Pemungutan PBB sektor pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. penyaluran triwulan I, triwulan II, dan triwulan III masing-masing sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu perkiraan alokasi; dan b. penyaluran triwulan IV didasarkan pada selisih antara pagu perkiraan alokasi/perubahan perkiraan alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III. (3) Dalam hal sampai dengan akhir bulan November tahun anggaran berjalan belum ditetapkan perubahan perkiraan alokasi, penyaluran triwulan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebesar sisa pagu perkiraan alokasi.

(1) Penyaluran DBH PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN dilaksanakan secara triwulanan, yaitu: a. triwulan I pada bulan Maret; b. triwulan II pada bulan Juni; c. triwulan III pada bulan September; dan d. triwulan IV pada bulan Desember. (2) Penyaluran DBH PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut: a. penyaluran triwulan I, triwulan II, dan triwulan III masing-masing sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu perkiraan alokasi; dan b. penyaluran triwulan IV didasarkan pada selisih antara pagu perkiraan alokasi/perubahan perkiraan alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III. (3) Dalam hal sampai dengan akhir bulan November tahun anggaran berjalan belum ditetapkan perubahan perkiraan alokasi, penyaluran triwulan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebesar sisa pagu perkiraan alokasi.

(1) Dalam hal terjadi kelebihan penyaluran DBH Pajak yang disebabkan realisasi penyaluran lebih besar daripada perhitungan DBH yang didasarkan pada realisasi penerimaan dalam 1 (satu) tahun anggaran, maka kelebihan penyaluran tersebut diperhitungkan terhadap penyaluran pada tahun anggaran berikutnya. (2) Dalam hal perhitungan kelebihan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperkirakan tidak dapat diperhitungkan dalam penyaluran DBH Pajak sejenis pada tahun anggaran berikutnya, maka www.djpp.kemenkumham.go.id

kelebihan penyaluran tersebut dapat diperhitungkan secara berurutan terhadap penyaluran DBH Pajak lainnya, DBH SDA, dan DAU.

(1) Penyaluran DBH CHT dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu: a. tahap I pada bulan April; b. tahap II pada bulan Agustus; dan c. tahap III pada bulan November. (2) Penyaluran DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut: a. penyaluran tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu perkiraan alokasi; b. penyaluran tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu perkiraan alokasi; dan c. penyaluran tahap III didasarkan pada selisih antara pagu perkiraan alokasi/perubahan perkiraan alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada tahap I dan tahap II. (3) Dalam hal sampai dengan akhir bulan November tahun anggaran berjalan belum ditetapkan perubahan perkiraan alokasi, penyaluran tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah sebesar sisa pagu perkiraan alokasi. (4) Penyaluran DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditangguhkan dan/atau dihentikan dalam hal adanya pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) DBH CHT yang ditangguhkan dan/atau dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disalurkan kembali setelah dipenuhinya kewajiban yang menjadi dasar pengenaan sanksi tersebut, sepanjang tidak melampaui tahun anggaran berjalan.

(1) Dalam hal terjadi kelebihan penyaluran DBH CHT yang disebabkan realisasi penyaluran lebih besar daripada perhitungan DBH yang didasarkan pada realisasi penerimaan dalam 1 (satu) tahun anggaran, maka kelebihan penyaluran tersebut diperhitungkan terhadap penyaluran pada tahun anggaran berikutnya. (2) Dalam hal perhitungan kelebihan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperkirakan tidak dapat diperhitungkan dalam penyaluran DBH CHT tahun anggaran berikutnya, maka kelebihan www.djpp.kemenkumham.go.id

penyaluran tersebut dapat diperhitungkan secara berurutan terhadap penyaluran DBH Pajak, DBH SDA, dan DAU.

(1) Penyaluran DBH SDA dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan SDA tahun anggaran berjalan. (2) Dalam hal DBH SDA yang dihitung berdasarkan realisasi penerimaan melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN atau APBN Perubahan, maka dapat dilakukan penyaluran sesuai dengan realisasi penerimaan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

(1) Penyaluran DBH SDA dilaksanakan secara triwulanan, yaitu: a. triwulan I pada bulan Maret; b. triwulan II pada bulan Juni; c. triwulan III pada bulan September; dan d. triwulan IV pada bulan Desember. (2) Penyaluran DBH SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut: a. penyaluran triwulan I dan triwulan II masing-masing sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu perkiraan alokasi; b. penyaluran triwulan III sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu perkiraan alokasi; dan c. penyaluran triwulan IV didasarkan pada selisih antara pagu perkiraan alokasi/perubahan perkiraan alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III. (3) Dalam hal sampai dengan akhir bulan November tahun anggaran berjalan belum ditetapkan perubahan perkiraan alokasi, penyaluran triwulan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah sebesar sisa pagu perkiraan alokasi.

(1) Dalam hal terjadi kelebihan penyaluran DBH SDA yang disebabkan realisasi penyaluran lebih besar daripada perhitungan DBH yang didasarkan pada realisasi penerimaan dalam 1 (satu) tahun anggaran, maka kelebihan penyaluran tersebut diperhitungkan terhadap penyaluran pada tahun anggaran berikutnya. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Dalam hal perhitungan kelebihan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperkirakan tidak dapat diperhitungkan dalam penyaluran DBH SDA sejenis pada tahun anggaran berikutnya, maka kelebihan penyaluran tersebut dapat diperhitungkan secara berurutan terhadap penyaluran DBH SDA lainnya, DBH Pajak, dan DAU.

Perhitungan kelebihan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 19 tidak dapat diperhitungkan terhadap penyaluran DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi dengan porsi 0,5% (nol koma lima persen) dan DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi.

Penyaluran kurang bayar DBH dilaksanakan secara sekaligus sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi kurang bayar DBH.

(1) Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari besaran alokasi masing-masing daerah. (2) Penyaluran DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari kerja pertama untuk bulan Januari dan 1 (satu) hari kerja sebelum hari kerja pertama bulan berikutnya untuk bulan Februari sampai dengan bulan Desember.

(1) Penyaluran DAK dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut: a. tahap I paling cepat pada bulan Februari, setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima dokumen sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan;
2. Laporan Realisasi Penyerapan DAK tahap III tahun anggaran sebelumnya;
3. Laporan Penyerapan Penggunaan DAK tahun anggaran sebelumnya; dan
4. Surat Pernyataan Penyediaan Dana Pendamping, www.djpp.kemenkumham.go.id

dari Kepala Daerah penerima DAK; b. tahap II paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima Laporan Realisasi Penyerapan DAK tahap I tahun anggaran berjalan dari Kepala Daerah penerima DAK; dan c. tahap III paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima Laporan Realisasi Penyerapan DAK tahap II tahun anggaran berjalan dari Kepala Daerah penerima DAK. (2) Penyaluran DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut: a. penyaluran tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi DAK; b. penyaluran tahap II sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari pagu alokasi DAK; dan c. penyaluran tahap III sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi DAK. (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan secara sekaligus dan melampaui tahun anggaran berjalan. (4) Laporan Realisasi Penyerapan DAK tahap I atau tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, disampaikan oleh Kepala Daerah penerima DAK kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan setelah penggunaan DAK telah mencapai 90% (sembilan puluh persen) dari penerimaan DAK sampai dengan tahap sebelumnya. (5) Laporan Realisasi Penyerapan DAK tahap I atau tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tahun anggaran berjalan berakhir. (6) Dalam hal DAK tahap II dan/atau tahap III tidak dapat disalurkan sebagai akibat terlampauinya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka pendanaan dan penyelesaian kegiatan DAK dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan DAK dimaksud menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. (7) Format Laporan Realisasi Penyerapan DAK dan Surat Pernyataan Penyediaan Dana Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Laporan Realisasi Penyerapan DAK tahap I, tahap II, dan tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilengkapi dengan Rekapitulasi SP2D atas penggunaan DAK dimaksud beserta softcopy data Rekapitulasi SP2D dengan menggunakan aplikasi Laporan Dana Transfer (LDT). (2) Format Rekapitulasi SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Setelah tahun anggaran berakhir, daerah penerima DAK wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan DAK tahap III dan Laporan Penyerapan Penggunaan DAK kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. (2) Laporan Realisasi Penyerapan DAK tahap III merupakan laporan realisasi atas penyerapan DAK tahap III yang dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. (3) Laporan Penyerapan Penggunaan DAK merupakan laporan kumulatif penyerapan DAK yang telah dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. (4) Dalam hal DAK tidak tersalur 100% (seratus persen), maka Laporan Penyerapan Penggunaan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan pagu sesuai dengan besaran porsi atas DAK yang diterima di kas daerah untuk masing-masing bidang. (5) Format Laporan Penyerapan Penggunaan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Daerah penerima DAK dapat melakukan optimalisasi penggunaan DAK dengan merencanakan dan menganggarkan kembali kegiatan DAK dalam APBD tahun anggaran berjalan apabila akumulasi nilai kontrak pada suatu bidang DAK lebih kecil dari pagu bidang DAK tersebut. (2) Optimalisasi penggunaan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kegiatan-kegiatan pada bidang DAK yang sama dan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan.

(1) Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat sisa DAK dari bidang- bidang DAK yang output kegiatannya sudah tercapai, maka sisa DAK www.djpp.kemenkumham.go.id

tersebut dapat digunakan untuk mendanai kegiatan DAK dengan ketentuan sebagai berikut: a. sisa DAK dari bidang-bidang tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan DAK di bidang yang sama pada tahun anggaran berikutnya; dan/atau b. akumulasi sisa DAK dari bidang-bidang tersebut dapat digunakan untuk mendanai kegiatan DAK di bidang tertentu pada tahun anggaran berikutnya, dengan memperhatikan prioritas nasional dan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran berjalan. (2) Sisa DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan sebagai dana pendamping DAK. (3) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari sisa DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai dan dapat dimanfaatkan pada akhir tahun anggaran berkenaan. (4) Kepala Daerah menyampaikan Laporan Penggunaan Sisa DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Dana Perimbangan setelah kegiatan yang didanai dari sisa DAK selesai. (5) Laporan Penggunaan Sisa DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan Rekapitulasi SP2D atas penggunaan sisa DAK dimaksud beserta softcopy data Rekapitulasi SP2D dengan menggunakan aplikasi Laporan Dana Transfer (LDT). (6) Format Laporan Penggunaan Sisa DAK dan Rekapitulasi SP2D atas penggunaan sisa DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh, serta Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dilaksanakan secara bertahap, yaitu: a. tahap I pada bulan Maret; b. tahap II pada bulan Juli; dan c. tahap III pada bulan Oktober. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut: a. penyaluran tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi; b. penyaluran tahap II sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari pagu alokasi; dan c. penyaluran tahap III sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi. (3) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri.

(1) Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (TP Guru PNSD) dilaksanakan secara triwulanan, yaitu: a. triwulan I pada minggu terakhir bulan Maret; b. triwulan II pada minggu terakhir bulan Juni; c. triwulan III pada minggu terakhir bulan September; dan d. triwulan IV pada minggu terakhir bulan November. (2) Penyaluran TP Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masing-masing sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari alokasi TP Guru PNSD. (3) Kepala Daerah membuat dan menyampaikan Laporan Realisasi Pembayaran TP Guru PNSD kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan secara semesteran, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Laporan Realisasi Pembayaran TP Guru PNSD Semester I disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Agustus tahun anggaran berjalan; dan b. Laporan Realisasi Pembayaran TP Guru PNSD Semester II disampaikan paling lambat minggu terakhir bulan April tahun anggaran berikutnya. (4) Laporan Realisasi Pembayaran TP Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. Rekapitulasi Guru PNSD yang berhak mendapatkan TP Guru PNSD dan telah menerima pembayaran TP Guru PNSD beserta jumlah total pembayarannya; b. Rekapitulasi Guru PNSD yang berhak mendapatkan TP Guru PNSD namun belum menerima pembayaran TP Guru PNSD beserta jumlah total kekurangan pembayarannya; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

c. Rekapitulasi Realisasi Pembayaran TP Guru PNSD per semester. (5) Laporan Realisasi Pembayaran TP Guru PNSD Semester II tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi syarat penyaluran TP Guru PNSD triwulan II. (6) Format Laporan Realisasi Pembayaran TP Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Penyaluran Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (DTP Guru PNSD) dilaksanakan secara triwulanan, yaitu: a. triwulan I pada minggu terakhir bulan Maret; b. triwulan II pada minggu terakhir bulan Juni; c. triwulan III pada minggu terakhir bulan September; dan d. triwulan IV pada minggu terakhir bulan November. (2) Penyaluran DTP Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masing-masing sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari alokasi DTP Guru PNSD. (3) Kepala Daerah wajib membuat dan menyampaikan Laporan Realisasi Pembayaran DTP Guru PNSD kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan secara semesteran, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Laporan Realisasi Pembayaran DTP Guru PNSD Semester I disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Agustus tahun anggaran berjalan; dan b. Laporan Realisasi Pembayaran DTP Guru PNSD Semester II disampaikan paling lambat minggu terakhir bulan April tahun anggaran berikutnya. (4) Laporan Realisasi Pembayaran DTP Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. Rekapitulasi Guru PNSD yang berhak mendapatkan DTP Guru PNSD dan telah menerima pembayaran DTP Guru PNSD beserta jumlah total pembayarannya; b. Rekapitulasi Guru PNSD yang berhak mendapatkan DTP Guru PNSD namun belum menerima pembayaran DTP Guru PNSD beserta jumlah total kekurangan pembayarannya; dan c. Rekapitulasi Realisasi Pembayaran DTP Guru PNSD per semester. www.djpp.kemenkumham.go.id

(5) Laporan Realisasi Pembayaran DTP Guru PNSD Semester II tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi syarat penyaluran DTP Guru PNSD triwulan II. (6) Format Laporan Realisasi Pembayaran DTP Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Mekanisme penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilaksanakan melalui pemindahbukuan dana dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi, untuk selanjutnya diteruskan secara langsung ke satuan pendidikan dasar dalam bentuk hibah. (2) Penyaluran BOS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penyaluran Dana Insentif Daerah (DID) dilaksanakan secara sekaligus sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DID. (2) Penyaluran DID dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) KPA Transfer ke Daerah dapat melakukan pemotongan, penundaan, dan/atau pembayaran kembali anggaran Transfer ke Daerah untuk suatu daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pemotongan, penundaan, dan/atau pembayaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah terdapat surat permintaan dari instansi/unit yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Surat Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan instansi/unit yang berwenang kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

(1) Pemotongan dalam penyaluran anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat dilakukan dalam hal terdapat: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. kelebihan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah; dan/atau b. kewajiban finansial daerah yang tidak dipenuhi, antara lain berupa pembayaran pinjaman daerah. (2) Penundaan dalam penyaluran anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat dilakukan dalam hal terdapat kewajiban non finansial daerah yang tidak dipenuhi, antara lain berupa penyampaian Peraturan Daerah mengenai APBD. (3) Pembayaran kembali penyaluran anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat dilakukan setelah dicabutnya sanksi penundaan atau dipenuhinya kewajiban daerah dalam tahun anggaran berjalan. (4) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan MENETAPKAN besarnya pemotongan dan/atau penundaan dalam penyaluran anggaran Transfer ke Daerah yang berasal dari permintaan pimpinan instansi/unit yang berwenang antara lain dengan mempertimbangkan besarnya permintaan pemotongan, alokasi, dan lebih salur anggaran Transfer ke Daerah, serta kapasitas fiskal daerah yang bersangkutan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemotongan yang disebabkan adanya lebih salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemotongan, penundaan, dan pembayaran kembali dalam penyaluran anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.

(1) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku KPA Transfer ke Daerah dapat MENETAPKAN langkah-langkah akhir tahun dalam rangka penyaluran anggaran Transfer ke Daerah pada akhir tahun anggaran. (2) Langkah-langkah akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain menginformasikan mengenai tata cara penyampaian dan penerimaan laporan realisasi penggunaan dana dari daerah dan batas akhir penyaluran anggaran Transfer ke Daerah. (3) Langkah-langkah akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah (2) Dalam rangka penyaluran anggaran Transfer ke Daerah, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah membuka Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Sentral atau Bank Umum untuk menampung penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dengan nama depan Rekening Kas Umum Daerah yang diikuti dengan nama daerah yang bersangkutan. (3) Setelah Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah membuka Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah wajib menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nomor rekening, nama rekening, dan nama bank kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan yang dilampiri dengan: a. asli rekening koran dari Rekening Kas Umum Daerah; b. salinan Keputusan Kepala Daerah mengenai penunjukan bank tempat menampung Rekening Kas Umum Daerah; dan c. salinan NPWP Bendahara Umum Daerah. (4) Dalam hal terdapat perubahan NPWP, nomor rekening, nama rekening, dan/atau nama bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Daerah menyampaikan perubahan tersebut kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Perubahan nomor rekening dan/atau nama bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan oleh Kepala Daerah definitif.

(1) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku KPA Transfer ke Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran Transfer ke Daerah dan melaksanakan penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan anggaran Transfer ke Daerah. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran Transfer ke Daerah terdiri atas: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Neraca; dan c. Catatan atas Laporan Keuangan. (3) Penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Untuk melaksanakan penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku KPA Transfer ke Daerah dapat menunjuk pejabat eselon II yang sesuai dengan bidang tugasnya. (5) Dalam rangka sinkronisasi penyajian realisasi anggaran Transfer ke Daerah dalam laporan keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bersama pemerintah daerah dapat melakukan rekonsiliasi data atas penyaluran anggaran Transfer ke Daerah.

Kepala Daerah bertanggung jawab atas penggunaan anggaran Transfer ke Daerah.

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian dan penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

(1) Dalam hal terdapat penerimaan PBB Bagian provinsi/kabupaten/kota yang diterima pada akhir tahun anggaran dan belum dibagihasilkan, maka penyaluran DBH PBB tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme kurang bayar. (2) Dalam hal terdapat penerimaan PBB Bagian provinsi/kabupaten/kota yang diterima pada awal Tahun Anggaran 2014, maka penyaluran DBH PBB tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme kurang bayar. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Bagi daerah yang belum menyampaikan Laporan Penggunaan Sisa DAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 untuk DAK Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Tahun Anggaran 2009, harus menyampaikan Laporan Penggunaan Sisa DAK. (4) Format Laporan Penggunaan Sisa DAK Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Ketentuan mengenai akumulasi sisa DAK dapat digunakan untuk mendanai kegiatan DAK di bidang tertentu pada tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b mulai dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015 dan berlaku untuk sisa DAK Tahun Anggaran 2013 dan tahun-tahun anggaran berikutnya. (6) Laporan Penggunaan Sisa DAK untuk Tahun Anggaran 2010, Tahun Anggaran 2011, dan Tahun Anggaran 2012 beserta Rekapitulasi SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) merupakan persyaratan tambahan dalam penyaluran DAK tahap I tahun angaran 2014.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014. www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2013 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.kemenkumham.go.id