Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERMENKEU Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 174-pmk-07-2009 Tahun 2009 tentang PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

  1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
  3. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 2009, No.426 menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  5. Kapasitas Fiskal adatah gambaran kemampuan keuangan masing-masing Daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum APBD (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin.
  6. Peta Kapasitas Fiskal Daerah, yang selanjutnya disebut Peta Kapasitas Fiskal, adalah pengelompokan Daerah berdasarkan indeks kapasitas fiskal menjadi empat kelompok yaitu Daerah berkapasitas fiskal sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah.
  7. Pinjaman Luar Negeri adalah salah satu unsur pembiayaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan/atau dalam bentuk jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali.

Pasal 2

(1) Peta Kapasitas Fiskal digunakan untuk penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk hibah dan/atau diatur secara khusus dalam Peraturan Perundang-undangan.
(2) Peta Kapasitas Fiskal terdiri dari Peta Kapasitas Fiskal provinsi, Peta Kapasitas Fiskal kabupaten/kota, dan Peta Kapasitas Fiskal daerah pemekaran.
2009, No.426

Pasal 3

Penyusunan Peta Kapasitas Fiskal dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu:
a. Penghitungan Kapasitas Fiskal provinsi dan kabupaten/kota; dan
b. Penghitungan indeks Kapasitas Fiskal provinsi dan kabupaten/Kota.

Pasal 4

(1) Penghitungan Kapasitas Fiskal provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, didasarkan pada formula sebagai berikut:
KF

(PAD + DBB + DAU + LP) - BP

            Jumlah Penduduk Miskin

KF

Kapasitas Fiskal PAD = Pendapatan Asli Daerah DBH = Dana Bagi Hasil
DAU = Dana Alokasi Umum
LP

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah BP

Belanja Pegawai
(2) Jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penduduk miskin berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun terakhir.
(3) Penghitungan Kapasitas Fiskal didasarkan pada data Realisasi APBD Tahun Anggaran 2008.
(4) Penghitungan indeks Kapasitas Fiskal provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan dengan menghitung Kapasitas Fiskal masing-masing 2009, No.426 provinsi dibagi dengan rata-rata Kapasitas Fiskal seluruh provinsi.
(5) Penghitungan indeks Kapasitas Fiskal kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan dengan menghitung Kapasitas Fiskal masing-masing kabupaten/kota dibagi dengan rata-rata Kapasitas Fiskal seluruh kabupaten/kota.
(6) Berdasarkan indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Daerah dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori sebagai berikut:
a. Daerah yang indeks kapasitas fiskalnya lebih dari atau sama dengan 2 (indeks≥~2) merupakan Daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal sangat tinggi;
b. Daerah yang indeks kapasitas fiskalnya antara lebih dari atau sama dengan 1 sampai kurang dari 2 (1≤indeks<2) merupakan Daerah yang termasuk Kategori Kapasitas Fiskal tinggi;
c. Daerah yang indeks kapasitas fiskalnya antara lebih dari 0,5 sampai kurang dari 1 (0,5<indeks<1) merupakan Daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal sedang; dan d. Daerah yang indeks kapasitas fiskalnya kurang dari atau sama dengan 0,5 (indeks≤0,5) merupakan Daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal rendah.

Pasal 5

(1) Penetapan kategori Kapasitas Fiskal bagi daerah pemekaran yang belum memiliki APBD sendiri, mengikuti kategori Kapasitas Fiskal Daerah induk.
(2) Daerah pemekaran tahun 2007 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

  1. Kabupaten Padang Lawas Utara;
  2. Kabupaten Padang Lawas;
  3. Kabupaten Manggarai Timur;
  4. Kabupaten Kubu Raya;
  5. Kabupaten Tana Tidung;
    2009, No.426
  6. Kabupaten Pesawaran;
  7. Kota Serang; dan
  8. Kota Tual. (3) Daerah pemekaran tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  9. Kabupaten Mamberamo Tengah;
  10. Kabupaten Yalimo;
  11. Kabupaten Lanny Jaya;
  12. Kabupaten Nduga;
  13. Kabupaten Puncak;
  14. Kabupaten Dogiyai;
  15. Kabupaten Labuhan Batu Selatan;
  16. Kabupaten Labuhan Batu Utara;
  17. Kabupaten Bengkulu Tengah;
  18. Kota Sungai Penuh;
  19. Kabupaten Lombok Utara;
  20. Kabupaten Sigi;
  21. Kabupaten Toraja Utara;
  22. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
  23. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
  24. Kabupaten Maluku Barat Daya;
  25. Kabupaten Buru Selatan;
  26. Kabupaten Kepulauan Anambas;
  27. Kabupaten Nias Utara;
  28. Kabupaten Nias Barat;
  29. Kota Gunung Sitoli;
  30. Kabupaten Pringsewu;
  31. Kabupaten Mesuji;
  32. Kabupaten Tu]ang Bawang Barat;
  33. Kota Tangerang Selatan;
    2009, No.426
  34. Kabupaten Sabu Raijua;
  35. Kabupaten Pulau Morotai;
  36. Kabupaten Intan Jaya;
  37. Kabupaten Deiyai;
  38. Kabupaten Tambrauw;
  39. Kabupaten Kepulauan Meranti; dan
  40. Kabupaten Maybrat.

Pasal 6

Peta Kapasitas Fiskal masing-masing Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebagai berikut:
a. Peta Kapasitas Fiskal provinsi adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini;
b. Peta Kapasitas Fiskal kabupaten/kota adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini; dan
c. Peta Kapasitas Fiskal daerah pemekaran adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2008 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.
2009, No.426 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 November 2009 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 11 November 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

2009, No.426

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 174/PMK.07/2009 TENTANG PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

PETA KAPASITAS FISKAL PROVINSI

No Daerah Indeks Kapasitas Fiskal Kategori Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 1,0053 Tinggi Provinsi Sumatera Utara 0,5654 Sedang Provinsi Sumatera Barat 0,9763 Sedang Provinsi Riau 2,0529 Sangat Tinggi Provinsi Jambi 1,3824 Tinggi Provinsi Sumatera Selatan 0,5820 Sedang Provinsi Bengkulu 0,5963 Sedang Provinsi Lampung 0,2871 Rendah Provinsi DKI Jakarta 7,9325 Sangat Tinggi Provinsi Jawa Barat 0,4167 Rendah Provinsi Jawa Tengah 0,2412 Rendah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 0,5009 Sedang Provinsi Jawa Timur 0,3093 Rendah Provinsi Kalimantan Barat 0,7881 Sedang Provinsi Kalimantan Tengah
1,7362 Tinggi Provinsi Kalimantan Selatan 2,4487 Sangat Tinggi Provinsi Kalimantan Timur 4,9662 Sangat Tinggi Provinsi Sulawesi Utara 0,8967 Sedang Provinsi Sulawesi Tengah 0,5015 Sedang Provinsi Sulawesi Selatan 0,5504 Sedang Provinsi Sulawesi Tenggara 0,5223 Sedang Provinsi Bali 2,1158 Sangat Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Barat 0,2237 Rendah 2009, No.426 No Daerah Indeks Kapasitas Fiskal Kategori Provinsi Nusa Tenggara Timur 0,2974 Rendah Provinsi Maluku 0,4493 Rendah Provinsi Papua 0,5062 Sedang Provinsi Maluku Utara 1,5052 Tinggi Provinsi Banten 0,8514 Sedang Provinsi Bangka Belitung 2,9668 Sangat Tinggi Provinsi Gorontalo 0,6692 Sedang Provinsi Kepulauan Riau 3,1331 Sangat Tinggi Provinsi Papua Barat 1,1359 Tinggi Provinsi Sulawesi Barat 0,7863 Sedang

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

2009, No.426

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 174/PMK.07/2009 TENTANG PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

PETA KAPASITAS FISKAL PROVINSI

No Daerah Indeks Kapasitas Fiskal Kategori I Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Kabupaten Aceh Barat 0,4513 Rendah Kabupaten Aceh Besar 0,3639 Rendah Kabupaten Aceh Selatan 0,4508 Rendah Kabupaten Aceh Singkil 0,5566 Sedang Kabupaten Aceh Tengah 0,4056 Rendah Kabupaten Aceh Tenggara 0,6329 Sedang Kabupaten Aceh Timur 0,2881 Rendah Kabupaten Aceh Utara 0,2025 Rendah Kabupaten Bireuen 0,2431 Rendah Kabupaten Pidie 0,1080 Rendah Kabupaten simeuleu 0,8524 Sedang Kota Banda Aceh 0,8626 Sedang Kota Sabang 1,4702 Tinggi Kota Langsa 0,5103 Sedang Kota Lhokseumawe 0,7694 Sedang Kabupaten Gayo Lues 1,3082 Tinggi Kabupaten Aceh Barat Daya 0,5898 Sedang Kabupaten Aceh Jaya 1,0068 Tinggi Kabupaten Nagan Raya 0,5717 Sedang Kabupaten Aceh Tamiang 0,9260 Sedang Kabupaten Bener Meriah 0,4941 Rendah Kota Subulussalam 0,5153 Sedang Kabupaten Pidie Jaya 0,2557 Rendah

2009, No.426 No Daerah Indeks Kapasitas Fiskal Kategori II Provinsi Sumatera Utara

Kabupaten Asahan 0,2723 Rendah Kabupaten Dairi 0,6260 Sedang Kabupaten Deli Serdang 0,5379 Sedang Kabupaten Tanah Karo 0,4448 Rendah Kabupaten Labuhan Batu 0,3499 Rendah Kabupaten Langkat 0,2114 Rendah Kabupaten Mandailing Natal 0,3974 Rendah Kabupaten Nias 0,2357 Rendah Kabupaten Simalungun 0,2185 Rendah Kabupaten Tapanuli Selatan 0,3550 Rendah Kabupaten Tapanuli Tengah 0,2801 Rendah Kabupaten Tapanuli Utara 0,4897 Rendah Kabupaten Toba Samosir 0,7095 Sedang Kota Binjai 0,7573 Sedang Kota Medan 0,3548 Rendah Kota Pematang Siantar 0,4320 Rendah Kota Sibolga 1,0508 Tinggi Kota Tanjung Balai 0,6915 Sedang Kota Tebing Tinggi 0,6972 Sedang Kota Padang Sidempuan 0,5693 Sedang Kabupaten Pakpak Barat 2,4801 Sangat Tinggi Kabupaten Nias Selatan
0,3484 Rendah Kabupaten Humbang Hasundutan 0,9688 Sedang Kabupaten Serdang Bedagai 0,3396 Rendah Kabupaten Samosir 0,6485 Sedang Kabupaten Batu Bara 0,2200 Rendah III Provinsi Sumatera Barat

Kabupaten Lima Puluh Kota 0,4526 Rendah Kabupaten Agam 0,3433 Rendah Kabupaten Kepulauan Mentawai 2,0206 Sangat Tinggi Kabupaten Padang Pariamam 0,3701 Rendah 2009, No.426 No Daerah Indeks Kapasitas Fiskal Kategori Kabupaten Pasaman 0,4889 Rendah Kabupaten Pesisir Selatan 0,4298 Rendah Kabupaten Sawahlunti Sijunjung 0,9251 Sedang Kabupaten Solok 0,4378 Rendah Kabupaten Tanah Datar 0,6874 Sedang Kota Bukit Tinggi 2,1451 Sangat Tinggi Kota Padang Panjang 3,5598 Sangat Tinggi Kota Padang 0,6100 Sedang Kota Payakumbuh 1,2096 Tinggi Kota Sawahlunto 11,3599 Sangat Tinggi Kota Solok 3,9188 Sangat Tinggi Kota Pariaman 5,2519 Sangat Tinggi Kabupaten Pasaman Barat 0,6434 Sedang Kabupaten Dharmasraya 0,8872 Sedang Kabupaten Solok Selatan 1,1013 Tinggi IV Provinsi Riau

Kabupaten Bengkalis 3,6035 Sangat Tinggi Kabupaten Indragiri Hilir 0,7705 Sedang Kabupaten Indragiri Hulu 1,4900 Tinggi Kabupaten Kampar 1,2886 Tinggi Kabupaten Kuantan Singingi 1,1925 Tinggi Kabupaten Pelalawan 1,3787 Tinggi Kabupaten Rokan Hilir 2,3081 Sangat Tinggi Kabupaten Rokan Hulu 0,7375 Sedang Kabupaten Siak 8,1446 Sangat Tinggi Kota Dumai 2,4205 Sangat Tinggi Kota Pekanbaru 1,7749 Tinggi V Provinsi Jambi

Kabupaten Batanghari 1,1133 Tinggi Kabupaten Bungo 1,9396 Tinggi Kabupaten Kerinci 0,7412 Sedang Kabupaten Merangin 0,9638 Sedang 2009, No.426 No Daerah Indeks Kapasitas Fiskal Kategori Kabupaten Muaro Jambi 1,9282 Tinggi Kabupaten Sarolangun 1,0072 Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat 1,2642 Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Timur 1,1988 Tinggi Kabupaten Tebo 1,8286 Tinggi Kota Jambi 0,4506 Rendah VI Provinsi Sumatera Selatan

Kabupaten Lahat 0,3452 Rendah Kabupaten Musi Banyuasin 0,8940 Sedang Kabupaten Musi Rawas 0,6315 Sedang Kabupaten Muara Enim 0,5266 Sedang Kabupaten Ogan Komering Ilir 0,3975 Rendah Kabupaten Ogan Komering Ulu 0,9444 Sedang Kota Palembang 0,2135 Rendah Kota Prabumulih 1,3540 Tinggi Kota Pagar Alam 2,3052 Sangat Tinggi Kota Lubuk Linggau 0,7847 Sedang Kabupaten Banyuasin 0,4288 Rendah Kabupaten Ogan Ilir 0,4358 Rendah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 0,4420 Rendah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 0,6618 Sedang Kabupaten Empat Lawang 0,5180 Sedang VII Provinsi Bengkulu

Kabupaten Bengkulu Selatan 0,3928 Rendah Kabupaten Bengkulu Utara 0,4147 Rendah Kabupaten Rejang Lebong 0,4138 Rendah Kota Bengkulu 0,3785 Rendah Kabupaten Kaur 0,5343 Sedang Kabupaten Seluma 0,4109 Rendah Kabupaten Mukomuko 0,8919 Sedang Kabupaten Lebong 1,3575 Tinggi Kabupaten Kepahiang 0,8856 Sedang 2009, No.426 No Daerah Indeks Kapasitas Fiskal Kategori VIII Provinsi Lampung

Kabupaten Lampung Barat 0,3128 Rendah Kabupaten Lampung Selatan 0,0989 Rendah Kabupaten Lampung Tengah 0,1583 Rendah Kabupaten Lampung Utara 0,1257 Rendah Kabupaten Lampung Timur 0,1807 Rendah Kabupaten Tanggamus 0,1367 Rendah Kabupaten Tulang Bawang 0,4547 Rendah Kabupaten Way Kanan 0,2871 Rendah Kota Bandar Lampung 0,2213 Rendah Kota Metro 0,6164 Sedang IX Provinsi DKI Jakarta

X Provinsi Jawa Barat

Kabupaten Bandung 0,1835 Rendah Kabupaten Bekasi 0,6827 Sedang Kabupaten Bogor 0,2234 Rendah Kabupaten Ciamis 0,1812 Rendah Kabupaten Cianjur 0,1861 Rendah Kabupaten Cirebon 0,0917 Rendah Kabupaten Garut 0,1185 Rendah Kabupaten Indramayu 0,1269 Rendah Kabupaten Karawang 0,2436 Rendah Kabupaten Kuningan 0,1097 Rendah Kabupaten Majalengka 0,1038 Rendah Kabupaten Purwakarta 0,1793 Rendah Kabupaten Subang
0,1956 Rendah Kabupaten Sukabumi
0,1628 Rendah Kabupaten Sumedang 0,2086 Rendah Kabupaten Tasikmalaya 0,1735 Rendah Kota Bandung 0,8255 Sedang Kota Bekasi 0,4199 Rendah Kota Bogor 0,3753 Rendah 2009, No.426 No Daerah Indeks Kapasitas Fiskal Kategori Kota Cirebon 0,5896 Sedang Kota Depok 1,2092 Tinggi Kota Sukabumi 0,5419 Sedang Kota Tasikmalaya 0,1833 Rendah Kota Cimahi 0,4174 Rendah Kota Banjar 0,9227 Sedang Kabupaten Bandung Barat 0,1499 Rendah XI Provinsi Jawa Tengah

Kabupaten Banjarnegara 0,1129 Rendah Kabupaten Banyumas 0,1084 Rendah Kabupaten Batang 0,1578 Rendah Kabupaten Blora 0,1683 Rendah Kabupaten Boyolali 0,1799 Rendah Kabupaten Brebes 0,0954 Rendah Kabupaten Cilacap 0,1268 Rendah Kabupaten Demak 0,1229 Rendah Kabupaten Grobogan 0,1214 Rendah Kabupaten Jepara 0,2893 Rendah Kabupaten Karanganyar 0,1645 Rendah Kabupaten Kebumen 0,0910 Rendah Kabupaten Kendal 0,2018 Rendah Kabupaten Klaten 0,1083 Rendah Kabupaten Kudus 0,3655 Rendah Kabupaten Magelang 0,1635 Rendah Kabupaten Pati 0,1525 Rendah Kabupaten Pekalongan 0,1744 Rendah Kabupaten Pemalang 0,0904 Rendah Kabupaten Purbalingga 0,1205 Rendah Kabupaten Puworejo 0,1633 Rendah Kabupaten Rembang 0,1387 Rendah Kabupaten Semarang 0,2293 Rendah Kabupaten Sragen 0,1265 Rendah 2009, No.426 No Daerah Indeks Kapasitas Fiskal Kategori Kabupaten Sukoharjo 0,2083 Rendah Kabupaten Tegal 0,1353 Rendah Kabupaten Temanggung 0,1806 Rendah Kabupaten Wonogiri 0,1411 Rendah Kabupaten wonosobo 0,1087 Rendah Kota Magelang 1,0151 Tinggi Kota Pekalongan 0,7461 Sedang Kota Salatiga 1,0128 Tinggi Kota Semarang 0,8440 Sedang Kota Surakarta 0,3526 Rendah Kota Tegal 0,6513 Sedang XII Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Kabupaten Bantul 0,3169 Rendah Kabupaten Gunung Kidul 0,1256 Rendah Kabupaten Kulon Progo 0,1644 Rendah Kabupaten Sleman 0,2780 Rendah Kota Yogyakarta 0,5430 Sedang XIII Provinsi Jawa Timur

Kabupaten Bangkalan 0,1107 Rendah Kabupaten Banyuwangi 0,3233 Rendah Kabupaten Blitar 0,2172 Rendah Kabupaten Bojonegoro 0,1741 Rendah Kabupaten Bondowoso 0,1271 Rendah Kabupaten Gresik 0,1901 Rendah Kabupaten Jember 0,1451 Rendah Kabupaten Jombang 0,1826 Rendah Kabupaten Kediri 0,1511 Rendah Kabupaten Lamongan 0,1566 Rendah Kabupaten Lumajang 0,1884 Rendah Kabupaten Madiun 0,1801 Rendah Kabupaten Magetan 0,2243 Rendah Kabupaten Malang 0,1769 Rendah 2009, No.426 No Daerah Indeks Kapasitas Fiskal Kategori Kabupaten Mojokerto 0,1830 Rendah Kabupaten Nganjuk 0,1366 Rendah Kabupaten Ngawi 0,1550 Rendah Kabupaten Pacitan 0,1724 Rendah Kabupaten Pamekasan 0,1263 Rendah Kabupaten Pasuruan 0,1672 Rendah Kabupaten Ponorogo 0,1859 Rendah Kabupaten Probolinggo 0,0638 Rendah Kabupaten Sampang 0,1061 Rendah Kabupaten Sidoarjo 0,4555 Rendah Kabupaten Situbondo 0,2245 Rendah Kabupaten Sumenep 0,1235 Rendah Kabupaten Trenggalek 0,1621 Rendah Kabupaten Tuban 0,1620 Rendah Kabupaten Tulungagung 0,2642 Rendah Kota Blitar 1,2087 Tinggi Kota Kediri 1,2067 Tinggi Kota Madiun 1,1874 Tinggi Kota malang 0,6144 Sedang Kota Mojokerto 2,0242 Sangat Tinggi Kota Pasuruan 0,8823 Sedang Kota Probolinggo 0,3796 Rendah Kota Surabaya 0,7265 Sedang Kota Batu 1,5382 Tinggi XIV Provinsi Kalimantan Barat

Kabupaten Bengkayak 1,2168 Tinggi Kabupaten Landak 0,4017 Rendah Kabupaten Kapuas Hulu 1,8402 Tinggi Kabupaten Ketapang 0,7217 Sedang Kabupaten Pontianak 0,4593 Rendah Kabupaten Sambas 0,4235 Rendah Kabupaten Sanggau 1,1341 Tinggi 2009, No.426 No Daerah Indeks Kapasitas Fiskal Kategori Kabupaten Sintang 0,9280 Sedang Kota Pontianak 0,5380 Sedang Kota Singkawang 1,2440 Tinggi Kabupaten Sekadau 1,5530 Tinggi Kabupaten Melawi 0,9571 Sedang Kabupaten Kayong Utara 0,7068 Sedang XV Provinsi Kalimantan Tengah

Kabupaten Barito Selatan 2,1352 Sangat Tinggi Kabupaten Barito Utara 2,8844 Sangat Tinggi Kabupaten Kapuas 1,0152 Tinggi Kabupaten Kotawaringin Barat 1,8674 Tinggi Kabupaten Kotawaringin Timur 1,1204 Tinggi Kota Palangkaraya 1,8213 Tinggi Kabupaten Katingan
2,9443 Sangat Tinggi Kabupaten Seruyan 3,5028 Sangat Tinggi Kabupaten Sukamara 8,1104 Sangat Tinggi Kabupaten lamandau 5,6664 Sangat Tinggi Kabupaten Gunung Mas 3,2530 Sangat Tinggi Kabupaten Pulang Pisau 2,5043 Sangat Tinggi Kabupaten Murung Raya 5,9069 Sangat Tinggi Kabupaten Barito Timur 2,5076 Sangat Tinggi XVI Provinsi Kalimantan Selatan

Kabupaten Banjar 1,8370 Tinggi Kabupaten Barito Kuala 1,2052 Tinggi Kabupaten Hulu Sungai Selatan 1,1030 Tinggi Kabupaten Hulu Sungai Tengah 1,1072 Tinggi Kabupaten Hulu Sungai Utara 1,1763 Tinggi Kabupaten Kotabaru 2,5648 Sangat Tinggi Kabupaten Tabalong 1,5262 Tinggi Kabupaten Tanah Laut 1,7679 Tinggi Kabupaten Tapin 2,8285 Sangat Tinggi Kota Banjarbaru 1,6689 Tinggi 2009, No.426 No Daerah Indeks Kapasitas Fiskal Kategori Kota Banjarmasin 0,9078 Sedang Kabupaten Balangan 3,1892 Sangat Tinggi Kabupaten Tanah Bumbu 2,4449 Sangat Tinggi XVII Provinsi Kalimantan Timur

Kabupaten Berau 10,4416 Sangat Tinggi Kabupaten Bulungan 5,1753 Sangat Tinggi Kabupaten Kutai 7,4267 Sangat Tinggi Kabupaten Kutai Barat 6,9771 Sangat Tinggi Kabupaten Kutai Timur 6,5177 Sangat Tinggi Kabupaten Malinau 9,8111 Sangat Tinggi Kabupaten Nunukan 4,5025 Sangat Tinggi Kabupaten Pasir 4,4100 Sangat Tinggi Kota Balikpapan 5,4032 Sangat Tinggi Kota Bontang 8,2609 Sangat Tinggi Kota Samarinda 2,4400 Sangat Tinggi Kota Tarakan 4,7217 Sangat Tinggi Kabupaten Penajam Paser Utara 5,1504 Sangat Tinggi XVIII Provinsi Sulawesi Utara

Kabupaten Bolaang Mongondow 0,3683 Rendah Kabupaten Minahasa 0,6012 Sedang Kabupaten Kepulauan Sangihe 0,5222 Sedang Kota Bitung 0,8869 Sedang Kota Manado 0,9654 Sedang Kabupaten Kepulauan Talaud 1,6982 Tinggi Kabupaten Minahasa Selatan 0,5147 Sedang Kota Tomohon 2,1576 Sangat Tinggi Kabupaten Minahasa Utara 1,0985 Tinggi Kota Kotamobagu 0,3861 Rendah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 0,8095 Sedang Kabupaten Kepaulauan Siau Tagulandang B 0,8596 Sedang Kabupaten Minahasa Tenggara 0,4368 Rendah

2009, No.426 No Daerah Indeks Kapasitas Fiskal Kategori XIX Provinsi Sulawesi Tengah

Kabupaten Banggai 0,4830 Rendah Kabupaten Banggai Kepulauan 0,5557 Sedang Kabupaten Buol 0,7566 Sedang Kabupaten Toli-Toli 0,5365 Sedang Kabupaten Donggala 0,3126 Rendah Kabupaten Morowali 0,6826 Sedang Kabupaten Poso 0,5126 Sedang Kota Palu 0,5374 Sedang Kabupaten Parigi Moutong
0,3257 Rendah Kabupaten Tojo Una Una 0,4271 Rendah XX Provinsi Sulawesi Selatan

Kabupaten Bantaeng 0,9688 Sedang Kabupaten Barru 0,8249 Sedang Kabupaten Bone 0,2585 Rendah Kabupaten Bulukumba 0,4235 Rendah Kabupaten Enrekang 0,4534 Rendah Kabupaten Gowa 0,3107 Rendah Kabupaten Jeneponto 0,2387 Rendah Kabupaten Luwu 0,3262 Rendah Kabupaten Luwu Utara 0,4162 Rendah Kabupaten Maros 0,3265 Rendah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 0,3212 Rendah Kabupaten Pinrang 0,7219 Sedang Kabupaten Kepulauan Selayar 0,9095 Sedang Kabupaten Sidenreng Rappang 1,1209 Tinggi Kabupaten Sinjai 0,6697 Sedang Kabupaten Soppeng 0,6825 Sedang Kabupaten Takalar 0,4778 Rendah Kabupaten Tana Toraja 0,2412 Rendah Kabupaten Wajo 0,6068 Sedang Kota Pare-Pare 2,0527 Sangat Tinggi 2009, No.426 No Daerah Indeks Kapasitas Fiskal Kategori Kota Makassar 0,6070 Sedang Kota Palopo 0,7076 Sedang Kabupaten Luwu Timur 1,333 Tinggi XXI Provinsi Sulawesi Tenggara

Kabupaten Buton 0,2915 Rendah Kabupaten Konawe 0,2072 Rendah Kabupaten Kolaka 0,4087 Rendah Kabupaten Muna 0,1897 Rendah Kota Kendari 0,7616 Sedang Kota Bau-Bau 0,8002 Sedang Kabupaten Konawe Selatan 0,4737 Rendah Kabupaten Bombana 0,8032 Sedang Kabupaten Wakatobi 0,7840 Sedang Kabupaten Kolaka Utara 0,9033 Sedang Kabupaten Konawe Utara 1,3813 Tinggi Kabupaten Buton Utara 0,6105 Sedang XXII Provinsi Bali

Kabupaten Badung 6,6340 Sangat Tinggi Kabupaten Bangli 0,9527 Sedang Kabupaten Buleleng 0,4687 Rendah Kabupaten Gianyar 0,6411 Sedang Kabupaten Jembarana 0,9132 Sedang Kabupaten Karangasem 0,4309 Rendah Kabupaten Klungkung 1,2205 Tinggi Kabupaten Tabanan 0,8054 Sedang Kota Denpasar 2,5492 Sangat Tinggi XXIII Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kabupaten Bima 0,2080 Rendah Kabupaten Dompu 0,2441 Rendah Kabupaten Lombok Barat 0,0986 Rendah Kabupaten Lombok Tengah 0,0937 Rendah Kabupaten Lombok Timur 0,0943 Rendah 2009, No.426 No Daerah Indeks Kapasitas Fiskal Kategori Kabupaten Sumbawa 0,2165 Rendah Kota Mataram 0,2549 Rendah Kota Bima 0,5758 Sedang Kabupaten Sumbawa Barat
0,8068 Sedang XXIV Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kabupaten Alor 0,4199 Rendah Kabupaten Belu
0,2327 Rendah Kabupaten Ende 0,3055 Rendah Kabupaten Flores Timur 0,6641 Sedang Kabupaten Kupang 0,2552 Rendah Kabupaten Lembata 0,5679 Sedang Kabupaten Manggarai 0,1525 Rendah Kabupaten Ngada 0,4573 Rendah Kabupaten Sikka 0,4142 Rendah Kabupaten Sumba Barat 0,0297 Rendah Kabupaten Sumba Timur 0,2899 Rendah Kabupaten Timor Tengah Selatan 0,1314 Rendah Kabupaten Timor Tengah Utara 0,3386 Rendah Kota Kupang 0,3131 Rendah Kabupaten Rote Ndao 0,4467 Rendah Kabupaten Manggarai Barat 0,4312 Rendah Kabupaten Nagakeo 0,6749 Sedang Kabupaten Sumba Barat Daya 0,1523 Rendah Kabupaten Sumba Tengah 0,4490 Rendah XXV Provinsi Maluku

Kabupaten Maluku Tenggara Barat 0,5445 Sedang Kabupaten Maluku Tengah 0,3132 Rendah Kabupaten Maluku Tenggara 0,4889 Rendah Kabupaten Buru 0,6685 Sedang Kota Ambon 0,8015 Sedang Kabupaten Seram Bagian Barat 0,3549 Rendah Kabupaten Seram Bagian Timur 0,9194 Sedang 2009, No.426 No Daerah Indeks Kapasitas Fiskal Kategori Kabupaten Kepulauan Aru 0,7850 Sedang XXVI Provinsi Papua

Kabupaten Biak Numfor 0,6122 Sedang Kabupaten Jayapura 1,5792 Tinggi Kabupaten Jayawijaya 0,2895 Rendah Kabupaten Merauke 2,6886 Sangat Tinggi Kabupaten Mimika 2,0112 Sangat Tinggi Kabupaten Nabire 0,5965 Sedang Kabupaten Paniai 0,8189 Sedang Kabupaten Puncak Jaya 0,9190 Sedang Kabupaten Yahukimo 0,6497 Sedang Kota Jayapura 0,6713 Sedang Kabupaten Mamberamo Raya 2,6597 Sangat Tinggi Kabupaten Tolikara 1,2220 Tinggi Kabupaten Keerom 2,8725 Sangat Tinggi Kabupaten Pegunungan Bintang 0,8950 Sedang Kabupaten Boven Digoel 5,4794 Sangat Tinggi Kabupaten Mappi 2,1348 Sangat Tinggi Kabupaten Asmat 1,7724 Tinggi Kabupaten Waropen 2,4261 Sangat Tinggi Kabupaten Sarmi 4,7068 Sangat Tinggi Kabupaten Supiori 4,2176 Sangat Tinggi Kabupaten Kepulauan Yapen 0,5943 Sedang XXVII Provinsi Maluku Utara

Kabupaten Halmahera Tengah 2,2025 Sangat Tinggi Kabupaten Halmahera Barat 1,1603 Tinggi Kota Ternate 2,5453 Sangat Tinggi Kabupaten Halmahera Timur 2,3032 Sangat Tinggi Kabupaten Halmahera Selatan 1,3852 Tinggi Kabupaten Halmahera Utara 1,7389 Tinggi Kabupaten Kepulauan Sula 2,2387 Sangat Tinggi Kota Tidore Kepulauan 3,3564 Sangat Tinggi 2009, No.426 No Daerah Indeks Kapasitas Fiskal Kategori XXVIII Provinsi Banten

Kabupaten Lebak 0,2078 Rendah Kabupaten Pandeglang 0,2029 Rendah Kabupaten Serang 0,3414 Rendah Kabupaten Tangerang 0,3609 Rendah Kota Cilegon 2,2567 Sangat Tinggi Kota Tangerang 0,4591 Rendah XXIX Provinsi Bangka Belitung

Kabupaten Bangka 1,4096 Tinggi Kabupaten Blitung 2,1230 Sangat Tinggi Kota Pangkal Pinang 3,0803 Sangat Tinggi Kabupaten Bangka Selatan 3,8269 Sangat Tinggi Kabupaten Bangka Tengah 2,4090 Sangat Tinggi Kabupaten Bangka Barat 4,3432 Sangat Tinggi Kabupaten Belitung Timur 2,7872 Sangat Tinggi XXX Provinsi Gorontalo

Kabupaten Boalemo 0,4787 Rendah Kabupaten Gorontalo 0,1177 Rendah Kota Gorontalo 1,7499 Tinggi Kabupaten Pohuwato 0,6983 Sedang Kabupaten Bone Bolango 0,7645 Sedang Kabupaten Gorontalo Utara 0,5826 Sedang XXXI Provinsi Kepulauan Riau

Kabupaten Natuna 10,2702 Sangat Tinggi Kabupaten Karimun 2,8816 Sangat Tinggi Kota Batam 1,2737 Tinggi Kota Tanjung Pinang 1,,8665 Tinggi Kabupaten Lingga 1,4277 Tinggi Kabupaten Bintan 2,8829 Sangat Tinggi XXXII Provinsi Papua Barat

Kabupaten Sorong 1,3084 Tinggi Kabupaten Manokwari 0,4245 Rendah 2009, No.426 No Daerah Indeks Kapasitas Fiskal Kategori Kabupaten Fak-Fak 1,7187 Tinggi Kota Sorong 1,5329 Tinggi Kabupaten Raja Ampat 3,9290 Sangat Tinggi Kabupaten Sorong Selatan 2,8744 Sangat Tinggi Kabupaten Teluk Bintuni 2,2456 Sangat Tinggi Kabupaten Teluk Wondama 2,3857 Sangat Tinggi Kabupaten Kaimana 4,7101 Sangat Tinggi XXXXIII Provinsi Sulawesi Barat

Kabupaten Majene 0,5807 Sedang Kabupaten mamuju 0,9842 Sedang Kabupaten Polewali Mandar 0,2026 Rendah Kabupaten mamasa 0,7290 Sedang Kabupaten Mamuju Utara 3,0314 Sangat Tinggi

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

2009, No.426

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 174/PMK.07/2009 TENTANG PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH PEMEKARAN

Daerah Induk No Daerah

Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Induk Kategori DAERAH PEMEKARAN 2007 Kabupaten Padang Lawas Utara Kabupaten Tapanuli Selatan 0,3550 Rendah Kabupaten Padang Lawas Kabupaten Tapanuli Selatan 0,3550 Rendah Kabupaten Pesawaran Kabupaten Lampung Selatan 0,0989 Rendah Kabupaten Kubu Raya Kabupaten Pontianak 0,4593 Rendah Kabupaten Tana Tidung Kabupaten Bulungan 5,1753 Sangat Tinggi Kabupaten Manggarai Timur Kabupaten Manggarai 0,1525 Rendah Kota Tual Kabupaten Maluku Tenggara 0,4889 Rendah kota Serang Kabupaten Serang 0,3414 Rendah DAERAH PEMEKARAN 2008 Kabupaten Labuhan Batu Selatan Kabupaten Labuhan Batu
0,3499 Rendah Kabupaten Labuhan Batu Utara Kabupaten Labuhan Batu
0,3499 Rendah Kabupaten Nias Utara Kabupaten Nias
0,2357 Rendah Kabupaten Nias Barat Kabupaten Nias
0,2357 Rendah Kota Gunung Sitoli Kabupaten Nias
0,2357 Rendah Kabupaten Kepaulauan Meranti Kabupaten Bengkalis 3,6035 Sangat Tinggi Kota Sungai Penuh Kabupaten Kerinci 0,7412 Sedang Kabupaten Bengkulu Tengah Kabupaten Bengkulu Utara 0,4147 Rendah Kabupaten Pringsewu Kabupaten Tanggamus 0,1367 Rendah 10 Kabupaten Mesuji Kabupaten Tulang Bawang 0,4547 Rendah 11 Kabupaten Tulang Bawang Barat Kabupaten Tulang Bawang 0,4547 Rendah 12 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kabupaten Bolaang Mongondow
0,3683 Rendah 13 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Kabupaten Bolaang Mongondow
0,3683 Rendah 14 Kabupaten Sigi Kabupaten Donggala 0,3126 Rendah 15 Kabupaten Toraja Utara Kabupaten Tana Toraja 0,2412 Rendah 16 Kabupaten Lombok Utara Kabupaten Lombok Barat 0,0986 Rendah 2009, No.426 Daerah Induk No Daerah

Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Induk Kategori 17 Kabupaten Sabu Raijua Kabupaten Kupang 0,2552 Rendah 18 Kabupaten Maluku Barat Daya Kabupaten Maluku Tenggara Barat
0,5445 Sedang 19 Kabupaten Buru Selatan Kabupaten Buru
0,6685 Sedang 20 Kabupaten Mamberamo Tengah Kabupaten Jayawijaya 0,2895 Rendah 21 Kabupaten Yalimo Kabupaten Jayawijaya 0,2895 Rendah 22 Kabupaten Lanny Jaya Kabupaten Jayawijaya 0,2895 Rendah 23 Kabupaten Nduga Kabupaten Jayawijaya Rendah 24 Kabupaten Puncak Kabupaten Puncak Jaya 0,9190 Sedang 25 Kabupaten Dogiyai Kabupaten Nabire 0,5965 Sedang 26 Kabupaten Intan Jaya Kabupaten Paniai 0,8189 Sedang 27 Kabupaten Deiyai Kabupaten Paniai 0,8189 Sedang 28 Kabupaten Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara 1,7389 Tinggi 29 Kota Tangerang Selatan Kabupaten Tangerang 0,3609 Rendah 30 Kabupaten Kepulauan Anambas Kabupaten Natuna 10,2702 Sangat Tinggi 31 Kabupaten Tambrauw Kabupaten Sorong 1,3084 Tinggi 32 Kabupaten Maybrat Kabupaten Sorong 1,3084 Tinggi

                                                              MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Referensi Silang (3)
UU 17/2003 — Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang...
PP 2/2006 — TATA CARA PENGADAAN PINJAMAN DAN/ATAU PENERIMAAN HIBAH
UU 2/2006 — PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2003 [Pasal 20 ayat (4)]