Peraturan Menteri Nomor 166-pmk-04-2014 Tahun 2014 tentang PENYAMPAIAN DATA PENUMPANG ATAS KEDATANGAN ATAU KEBERANGKATAN SARANA PENGANGKUT UDARA KEATAU DARI DAERAH PABEAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Pabean adalah wilayah

yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat- tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2006. 2. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat sarana angkut udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. 3. Sarana Pengangkut Udara adalah sarana pengangkut untuk mengangkut orang dan/atau barang melalui udara. 4. Pengangkut adalah orang, kuasanya, atau yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut yang mengangkut barang dan/atau orang. 5. Saat Keberangkatan Sarana Pengangkut adalah saat sarana pengangkut tersebut lepas landas dari landasan Bandar Udara. 6. Informasi Awal Penumpang yang selanjutnya disebutAdvance Passenger Information (API) adalah suatu kesatuan elemen data yang dikumpulkan oleh pengangkut yang bersumber dari informasi yang diberikan oleh penumpang dan diperoleh dari sistem kontrol keberangkatan (Departure Control System) sebelum keberangkatan penumpang menggunakan Sarana Pengangkut Udara. 7. Data Reservasi Penumpang yang selanjutnya disebutPassenger Name Record (PNR) adalah suatu kesatuan elemen data yang dikumpulkan oleh pengangkut dan/atau sistem pemesanan tiket penumpang (Computer Reservation System) Sarana Pengangkut Udara, bersumber dari informasi yang diberikan oleh penumpang pada saat pemesanan tiket pesawat, dan diperoleh dari sistem airlines dan/atau sistem reservasi komputer (Computer Reservation System). 8. Data Reservasi Penumpang Yang Terstandarisasi Untuk Pemerintah yang selanjutnya disebut Passenger Name Record for Government (PNR GOV) adalah kesatuan elemen data bersumber dari PNR dengan standar yang disusun bersama oleh World Customs Organization (WCO), International Civil Aviation Organization (ICAO), International Air

Transport Association (IATA),Passenger and Airport Data Interchange Standards (PADIS), dan pengangkut yang mengoperasikan Sarana Pengangkut Udara yang isinya relevan dengan kebutuhan pemerintah dalam rangka kegiatan pengawasan arus penumpang maupun barang bawaannya, dan data tersebut relevan dengan sistem reservasi yang dimiliki oleh pengangkut. 9. Data Penumpang adalah data yang berisi semua informasi mengenai penumpang yang akan atau sudah diangkut oleh Sarana Pengangkut Udara yang bersumber dari data Advance Passenger Information (API), Passenger Name Record (PNR) dan/atau sumber lain. 10. Data Elektronik adalah informasi atau rangkaian informasi yang disusun dan/atau dihimpun untuk kegunaan khusus yang diterima, direkam, dikirim, disimpan, diproses, diambil kembali, atau diproduksi secara elektronik dengan menggunakan komputer atau perangkat pengolah data elektronik, optikal, atau cara lain yang sejenis. 11. Pertukaran Data Elektronik yang selanjutnya disingkat PDE adalah pengiriman data elektronik melalui jaringan telekomunikasi dengan bentuk dan isi yang standar. 12. Media Penyimpan Data Elektronik adalah media yang dapat menyimpan data elektronik seperti disket, cakram padat(compact disc), flash disk, dan yang sejenisnya. 13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 14. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disingkat DJBC adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai. 15. Kantor Pabean adalah Kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban Pabean. 16. Pejabat adalah Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2006.

(1) Pengangkut yang Sarana Pengangkut Udaranya datang dari luar Daerah Pabean menuju ke Bandar Udara dalam Daerah Pabean harusmenyampaikan Data Penumpangpada DJBC. (2) Dalam hal Pengangkut yang Sarana Pengangkut Udaranya

singgah/transit melalui satu atau lebih Bandar Udara di luar Daerah Pabean, pada setiap Bandar Udara yang disinggahi/transit harusmenyampaikan Data Penumpang pada DJBC. (3) Dalam hal Pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang Sarana Pengangkut Udaranya singgah/ transit melalui Bandar Udara dalam Daerah Pabean dan selanjutnya menuju Bandar Udara lainnya dalam Daerah Pabean, pada setiap Bandar Udara yang disinggahi/transit harusmenyampaikan Data Penumpang pada DJBC. (4) Dalam hal Pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) memiliki sistem Passenger Name Record (PNR) dan Advance Passenger Information (API), Pengangkutharusmenyampaikan Data Penumpang melalui sistem PDE dalam bentuk Data Elektronik pada Kantor Pusat DJBC. (5) Dalam hal Pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak memiliki sistem Passenger Name Record (PNR) dan Advance Passenger Information (API),Pengangkutharusmenyampaikan Data Penumpangmelalui: a. sistem PDE dalam bentuk Data Elektronik pada Kantor Pusat DJBC; atau b. Media Penyimpan Data Elektronik pada Kantor Pabean.

(1) Pengangkut yang Sarana Pengangkut Udaranya akan berangkat menuju keluar Daerah Pabean harusmenyampaikan Data Penumpangpada DJBC. (2) Dalam hal Pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sistem Passenger Name Record (PNR) danAdvance Passenger Information (API), Pengangkut harus menyampaikan Data Penumpang melalui sistem PDE dalam bentuk Data Elektronik pada Kantor Pusat DJBC. (3) Dalam hal Pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki sistem Passenger Name Record (PNR) dan Advance Passenger Information (API), Pengangkut harus menyampaikan Data Penumpang melalui: a. sistem PDE dalam bentuk Data Elektronik pada Kantor Pusat DJBC; atau b. Media Penyimpan Data Elektronik pada Kantor Pabean.

(1) Penyampaian Data Penumpang sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 dan Pasal 3 dikecualikan bagi Pengangkut yang mengoperasikan

Sarana Pengangkut Udara negara. (2) Sarana Pengangkut Udara negara sebagimana dimaksud pada ayat (1) adalah sarana pengangkut yang digunakan oleh Tentara Nasional INDONESIA, Kepolisian Republik INDONESIA, kepabeanan, dan instansi pemerintah lainnya untuk menjalankan fungsi dan kewenangan penegakan hukum serta tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Penyampaian Data Penumpangoleh Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), Pasal 3 ayat (2), dan Pasal 3 ayat (3) dilakukan dengan ketentuan periode waktu sebagai berikut: a. pertama adalah 72 (tujuh puluh dua) jam sebelum perkiraan waktu keberangkatan/Estimated Time of Departure (ETD); b. kedua adalah 24 (dua puluh empat) jam sebelum perkiraan waktu keberangkatan/Estimated Time of Departure (ETD); c. ketiga adalah 2 (dua) jam sebelum perkiraan waktu keberangkatan/Estimated Time of Departure (ETD); dan d. keempat adalah 1 (satu) jam sebelum perkiraan waktu keberangkatan/Estimated Time of Departure (ETD). e. kelima adalah pada saat keberangkatan sarana pengangkut udara/At Time Of Departure (ATD). (2) Penyampaian Data Penumpangoleh Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dilakukan dengan ketentuan: a. dalam hal Pengangkut menyampaikan Data Penumpang melalui sistem PDE, dilakukan paling lambat Saat Keberangkatan Sarana Pengangkut Udara; atau b. dalam hal Pengangkut menyampaikan Data Penumpang menggunakan Media Penyimpan Data Elektronik, dilakukan paling lambat 1 (satu) jam setelah kedatangan Sarana Pengangkut Udara. (3) Dalam hal terdapat perubahan Data Penumpang baik berupa pengurangan maupun penambahan elemen Data Penumpang, Pengangkut harus menyampaikan perubahan dimaksud pada DJBC pada periode waktu kedua, ketiga, dan keempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Data Penumpang yang harus disampaikan pada DJBC pada periode waktu kelima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data rekapitulasi dari data Passenger Name Record for Government (PNR

GOV), Advance Passenger Information (API) dan/atau data lain.

(1) Data penumpang yang harus disampaikan oleh Pengangkut yang memiliki sistem Passenger Name Record (PNR) dan Advance Passenger Information (API), yaitu berupa kumpulan elemen data yang sudah distandarisasi sesuai format data Passenger Name Record for Government (PNR GOV) dan format data Advance Passenger Information (API) sebagai berikut: a. format data Passenger Name Record for Government (PNR GOV) yang terdiri dari:

1. rekaman kode lokasi Passenger Name Record (PNR);

2. tanggal pemesanan tiket;

3. tanggal keberangkatan;

4. nama penumpang;

5. ketersediaan informasi mengenai frequent flier dan keuntungan lainnya (misal tiket gratis, upgrades, dan lain lain);

6. nama penumpang laindi dalam Passenger Name Record (PNR), termasuk jumlah orang yang bepergian di dalam Passenger Name Record (PNR);

7. semua informasi yang tersedia terkait kontak, termasuk pemesan tiket;

8. semua informasi terkait pembayaran (misal nomor kartu kredit);

9. rencana perjalananuntuk Passenger Name Record (PNR)tertentu;

10. agenperjalanan (travel agency/travel agent);

11. informasi code share (misal pada saat suatu maskapai menjual tiket pada maskapai lain);

12. informasi yang terpisah (split/divided) (misal pada saat suatu Passenger Name Record (PNR) mengandung referensi mengenai Passenger Name Record (PNR) lainnya);

13. status keberangkatan penumpang, termasuk konfirmasi dan status check in;

14. informasi terkait tiket, termasuk nomor tiket, tiket sekali jalan, danAutomated Ticket Fare Quote (ATFQ);

15. informasi terkait barang bawaan;

16. informasi terkait tempat duduk yang dipesan, termasuk nomor tempat duduk;

17. informasi umum termasuk pelayanan lainnya (other service indicated), indikasi layanan khusus(special service indicated), dan indikasi layanan tambahan(supplemental service request);

18. semua informasi dari sistem Advance Passenger Information (API) yang terkumpul (misal Advance Passenger Information (API) yang sebelumnya dikumpulkanoleh sistem Passenger Name Record (PNR) suatu maskapai, sepertinomor paspor, tanggal lahir, dan jenis kelamin); dan

19. semua rekaman terkait perubahan data Passenger Name Record (PNR) yang tercantum sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 18; b. format dataAdvance Passenger Information (API)yang terdiri dari:

20. nama penumpang;

21. jenis kelamin;

22. tanggal lahir;

23. warga negara;

24. nomor paspor;

25. tanggal penerbitan pasor;

26. tempat penerbitan paspor;

27. negara asal;

28. penerbangan keberangkatan awal (inbound);

29. penerbangan tujuan akhir (outbound);

30. kode pemesanan;

31. barang bawaan (jumlah, claimtag, berat);

32. nomor tempat duduk; dan

33. nomor penerbangan. (2) Data lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) yang harus disampaikan oleh Pengangkut yaitu data Awak Sarana Pengangkut yang terdiri dari: a. nama; b. jenis kelamin; c. tanggal lahir; d. warga negara;

e. nomor paspor; f. tanggal penerbitan pasor; g. tempat penerbitan paspor; dan h. barang bawaan (jumlah, claim tag, berat). (3) Data Penumpang yang harus disampaikan oleh Pengangkut yang tidak memiliki sistem Passenger Name Record (PNR) dan Advance Passenger Information (API) terdiri dari: a. nama penumpang; b. nama awak sarana pengangkut udara; c. jenis kelamin; d. tanggal lahir; e. warga negara; f. nomor paspor; g. tanggal penerbitan paspor; h. tempat penerbitan paspor; i. penerbangan keberangkatan awal (inbound); j. penerbangan tujuan akhir (outbound); k. barang bawaan (jumlah koli, berat); l. nomor penerbangan; m.tanggal keberangkatan; n. semua informasi yang tersedia terkait kontrak, termasuk pihak penyewa, pemilik pesawat, terkait pembayaran, dan lain lain; o. agenperjalanan (travel agency/travel agent) atau perusahaan yang mewakili Pengangkut untuk menangani penumpang, bagasi, dan/atau kargo di Bandar Udara (ground handling); dan p. informasi umum termasuk pelayanan lainnya (other service indicated), indikasi layanan khusus (special service indicated), dan indikasi layanan tambahan (supplemental service request).

(1) Dalam hal penyampaian Data Penumpang tidak sesuai dengan periode waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuk memberikan pemberitahuan kepada Pengangkut melalui sistem PDE

dalam jangka waktu paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung setelah penyampaian data terakhir. (2) Atas pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengangkut harus memberikan jawaban dan segera melakukan perbaikan sistem penyampaian sesuai standar periode waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

(1) Dalam hal Pengangkut telah diberikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan tidak memberikan jawaban dan/atau tidak melakukan perbaikan periode waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan sanksi berupa teguran tertulis kepada Pengangkut dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara. (2) Dalam hal setelah diberikan sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengangkut tetap melakukan pelanggaran yang sama, dilakukan penelitian oleh Pejabat yang bertugas di bidang pengawasan dan Pengangkut dapat dikenai sanksi berupa: a. penundaan ijin pembongkaran selama 30 (tiga puluh) menit terhitung sejak sarana pengangkut siap melakukan pembongkaran; b. penundaan ijin pembongkaran selama 30 (tiga puluh) menit sebagai perpanjangan dari pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila Pengangkut masih melakukan pelanggaran yang sama; c. penundaan ijin pemuatan selama 30 (tiga puluh) menit terhitung sejak sarana pengangkut siap melakukan pemuatan; dan/atau d. penundaan ijin pemuatan selama 30 (tiga puluh) menit sebagai perpanjangan dari pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf c, apabila Pengangkut masih melakukan pelanggaran yang sama. (3) Dalam hal setelah diberikan sanksi berupa penundaan ijin pembongkaran dan pemuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pengangkut tetap melakukan pelanggaran, dilakukan penelitian oleh Pejabat yang bertugas di bidang pengawasan dan dalam hal terbukti adanya unsur kesengajaan, Pengangkut dikenai sanksi berupa pemblokiran kegiatan kepabeanan.

(1) Dalam rangka penyesuaian sistem penyampaian Data Penumpang sesuai dengan standar waktu penyampaian Data Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan elemen Data Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pengangkut diberikan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. (2) Apabila jangka waktu penyesuaian sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Pengangkut belum memenuhi kewajiban standar waktu penyampaian Data Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan elemen Data Penumpang sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pengangkut dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(1) Data Penumpang yang dikirimkan oleh Pengangkut pada DJBC harus dikelola dengan profesional, bersifat rahasia, dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan fungsi DJBC. (2) Dalam hal terdapat permintaan Data Penumpang pada DJBC, Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan keputusan atas permintaan Data Penumpang. (3) Permintaan Data Penumpang oleh instansi lain sebagaimana diatur pada ayat (2) hanya dapat diajukan oleh pimpinan instansi paling rendah setingkat Eselon I. (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi: a. instansi yang memiliki kewenangan terhadap pengawasan lalu lintas orang dan barang antar negara di bandar udara internasional (Borders Management); atau b. instansi lain berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan telah menandatangani Memorandum of Understading (MoU) dengan Direktur JenderalBea dan Cukai.

Dalam hal terjadi keadaan mendesak (force majeur) yang mengakibatkan tidak dapat dikirimnya Data Penumpang secara PDE, Pengangkut dapat menyampaikan Data Penumpang berupa hardcopy pada Kantor Pabean tujuan dengan disertai pemberitahuan dari Pengangkut tentang terjadinya

keadaan mendesak yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan data dan kerahasiaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai kewajiban penyerahan daftar penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2006, dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2014 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, MUHAMAD CHATIB BASRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN