Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2013 tentang PEMBERIAN SERTIFIKAT VAKSINASI INTERNASIONAL

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sertifikat Vaksinasi Internasional adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa seseorang telah mendapatkan vaksinasi dan/atau profilaksis yang diperlukan untuk perjalanan internasional tertentu.

2. Vaksin adalah antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati, masih hidup tapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, yang telah diolah, berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid, protein rekombinan yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu.

3. Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.

4. Profilaksis adalah suatu tindakan medis pemberian obat tertentu untuk memberikan perlindungan terhadap penyakit menular tertentu dalam jangka waktu tertentu.

5. Jemaah Haji adalah Warga Negara INDONESIA yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji, baik secara reguler maupun khusus, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

6. Jemaah Umrah adalah Warga Negara INDONESIA yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah umrah yang dilaksanakan di luar musim haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

7. Kantor Kesehatan Pelabuhan yang selanjutnya disingkat KKP adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

9. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal pada Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.

(1) Setiap orang yang akan melakukan perjalanan internasional dari dan ke negara terjangkit dan/atau endemis penyakit menular tertentu dan/atau atas permintaan negara tujuan wajib diberikan vaksinasi tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemberian Vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di KKP. (3) Pemberian Vaksinasi Meningitis untuk Jemaah Umrah selain dilakukan di KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri. (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Vaksinasi untuk Jemaah Haji dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemberian vaksinasi dilakukan oleh dokter yang telah memiliki surat izin praktik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemberian vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum keberangkatan. (3) Pemberian vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar pelayanan, standar profesi, dan standar prosedur operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Direktur Jenderal MENETAPKAN jenis vaksinasi yang diwajibkan dalam rangka perjalanan internasional dari dan ke negara terjangkit dan/atau endemis penyakit menular tertentu dan/atau atas permintaan negara tujuan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Dokter yang akan melakukan pemberian vaksinasi terlebih dahulu harus menginformasikan mengenai jenis vaksinasi yang diwajibkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai negara yang akan dituju.

Fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pemberian Vaksinasi harus dilengkapi dengan fasilitas penyimpanan vaksin sesuai standar.

(1) Pada saat pemberian Vaksinasi ditemukan adanya kontraindikasi terhadap vaksin yang akan diberikan, maka harus diberikan Profilaksis. (2) Pemberian Profilaksis juga dapat dilakukan untuk melindungi masyarakat terhadap penyakit menular yang belum ada vaksinnya. (3) Pemberian Profilaksis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Setiap orang yang telah diberikan Vaksinasi dan/atau Profilaksis berhak memperoleh Sertifikat Vaksinasi Internasional. (2) Sertifikat Vaksinasi Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh KKP. (3) Sertifikat Vaksinasi Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditandatangani oleh: a. Kepala KKP atau dokter KKP yang ditunjuk oleh Kepala KKP; dan b. orang yang telah diberikan Vaksinasi dan/atau Profilaksis. (4) Dalam hal orang yang telah diberikan Vaksinasi dan/atau Profilaksis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berada di bawah pengampuan, Sertifikat Vaksinasi Internasional ditandatangani oleh orang tua atau walinya.

(1) Dalam hal pemberian vaksinasi dan/atau profilaksis dilakukan di rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4), Sertifikat Vaksinasi Internasional dikeluarkan oleh KKP setempat berdasarkan surat keterangan vaksinasi dari dokter yang melakukan vaksinasi dan/atau profilaksis. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan nama, usia, dan alamat calon jemaah, jenis dan dosis vaksin atau profilaksis yang diberikan, tanggal pemberian, tanda tangan dan nama dokter penanggung jawab, pabrikan dan nomor batch, tanggal kadaluwarsa vaksin atau obat, masa berlaku, serta stempel rumah sakit. (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Formulir 1 terlampir.

Sertifikat Vaksinasi Internasional hanya berlaku untuk 1 (satu) orang yang namanya tercantum dalam sertifikat.

Sertifikat Vaksinasi Internasional dilengkapi dengan nomor seri yang bersifat nasional, barcode, lambang WHO, hologram bakti husada, berbahasa Inggris dan Prancis, dan memiliki security printing.

Dalam hal pelaku perjalanan diberikan profilaksis sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Sertifikat Vaksinasi Internasional disertai surat keterangan kontra indikasi terhadap vaksin.

(1) Dalam hal pelaku perjalanan kontra indikasi terhadap vaksin dan profilaksis, maka tidak diberikan Sertifikat Vaksinasi Internasional. (2) Sertifikat Vaksinasi Internasional pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan dengan Surat Keterangan Kontra Indikasi sebagaimana tercantum dalam contoh Formulir 2 terlampir.

Tata cara pemberian dan bentuk Sertifikat Vaksinasi Internasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Sertifikat Vaksinasi Internasional dinyatakan tidak valid atau tidak berlaku apabila: a. penerbitan dan pengesahannya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pemilik Sertifikat Vaksinasi Internasional meninggal dunia; c. ada koreksi, ada bagian yang dihapus dan/atau ada bagian yang tidak diisi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Setiap pelayanan dalam rangka penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional dikenakan biaya sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendaftaran, pemeriksaan, vaksinasi, dan penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional.

(1) Setiap orang yang akan melakukan perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus menunjukkan Sertifikat Vaksinasi Internasional dan/atau surat keterangan kontra indikasi kepada petugas KKP. (2) Terhadap orang yang datang dari negara terjangkit dan/atau endemis penyakit menular tertentu, tidak dapat menunjukkan Sertifikat Vaksinasi Internasional atau Sertifikat Vaksinasi Internasional yang diberikan tidak valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, maka dilakukan karantina sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Terhadap orang yang berangkat ke negara terjangkit atau endemis penyakit menular tertentu, tidak dapat menunjukkan Sertifikat Vaksinasi Internasional atau Sertifikat Vaksinasi Internasional yang diberikan tidak valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, maka harus dilakukan vaksinasi dan/atau profilaksis dan penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional.

(1) KKP wajib mencatat pemberian Sertifikat Vaksinasi Internasional dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Direktur Jenderal. (2) Rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) wajib melaporkan pelaksanaan Vaksinasi dan/atau Profilaksis kepada Kepala KKP setempat. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian Sertifikat Vaksinasi Internasional dilakukan oleh Direktorat Jenderal di bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan kinerja pelayanan pemberian Sertifikat Vaksinasi Internasional dan tertib administrasi.

(1) Menteri dapat memberikan sanksi administratif kepada setiap orang atau pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Menteri ini berupa peringatan tertulis sampai dengan pencabutan izin. (2) Dalam hal pelanggaran berupa pemalsuan terhadap Sertifikat Vaksinasi Internasional dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan hukum pidana yang berlaku.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka: a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 294/Men.Kes/Per/VII/78 tentang Pemberian Surat Keterangan Vaksinasi Internasional; b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 597/Menkes/Per/VIII/1987 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 294/Men.Kes/Per/VII/78 tentang Pemberian Surat Keterangan Vaksinasi Internasional; dan c. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/SK/IX/2007 tentang Penetapan Wilayah Pengesahan International Certificate of Vaccination (ICV) Bagi Calon Jemaah Haji Oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2013 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

NAFSIAH MBOI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id