Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2014 tentang RENCANA KEBUTUHAN TAHUNAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UNDANG-UNDANG tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur perubahan penggolongan Narkotika.

2. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

3. Prekursor adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika dan Psikotropika.

4. Prekursor Farmasi adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan baku/penolong untuk keperluan proses produksi industri farmasi atau produk antara, produk ruahan dan produk jadi yang mengandung efedrin, pseudoefedrin, norefedrin/fenilpropanolamin, ergotamine, ergometrin, atau potassium permanganat.

5. Prekursor Non Farmasi adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan untuk keperluan proses produksi industri non farmasi.

6. Industri Farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat.

7. Lembaga Ilmu Pengetahuan adalah lembaga pendidikan dan pelatihan serta lembaga penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang dapat menggunakan narkotika, psikotropika dan prekursor untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan yang berada di lingkungan kementerian kesehatan.

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

(1) Dalam rangka menjamin ketersediaan Narkotika dan Psikotropika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Menteri menyusun Rencana Kebutuhan Tahunan Narkotika dan Rencana Kebutuhan Tahunan Psikotropika. (2) Dalam rangka menjamin ketersediaan Prekursor untuk kepentingan Industri Farmasi, Industri Non Farmasi dan Lembaga Ilmu Pengetahuan, Menteri menyusun Rencana Kebutuhan Tahunan Prekursor. (3) Rencana Kebutuhan Tahunan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian terkait. (4) Rencana Kebutuhan Tahunan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk menentukan kebutuhan satu tahun Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor yang diperlukan oleh Industri Farmasi, Industri Non Farmasi, fasilitas pelayanan kesehatan, dan/atau Lembaga Ilmu Pengetahuan. (5) Rencana Kebutuhan Tahunan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun untuk jangka waktu satu tahun mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Rencana Kebutuhan Tahunan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor disusun berdasarkan jumlah persediaan, perkiraan kebutuhan, dan penggunaan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor secara nasional. (3) Rencana Kebutuhan …

(1) Menteri mendelegasikan kewenangan penyusunan Rencana Kebutuhan Tahunan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Direktur Jenderal. (2) Direktur Jenderal dalam menyusun Rencana Kebutuhan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Tim Penyusunan Rencana Kebutuhan Tahunan yang terdiri dari unsur: a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; b. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan; c. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; d. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; e. Kepolisian Negara Republik INDONESIA; f. Badan Pengawas Obat dan Makanan; g. Badan Narkotika Nasional; dan h. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

(1) Rencana Kebutuhan Tahunan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi disusun berdasarkan data pencatatan dan pelaporan dari masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan, sarana produksi, sarana distribusi dan/atau Lembaga Ilmu Pengetahuan. (2) Rencana Kebutuhan Tahunan Prekursor Non Farmasi disusun berdasarkan usulan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

(1) Rencana Kebutuhan Tahunan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri pada setiap tahun paling lambat bulan Mei untuk tahun berikutnya. (2) Rencana Kebutuhan Tahunan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Badan Internasional bidang Narkotika (International Narcotic Control Board) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal terdapat perubahan Rencana Kebutuhan Tahunan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 …

ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat MENETAPKAN perubahan Rencana Kebutuhan Tahunan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor. (4) Direktur Jenderal dalam MENETAPKAN perubahan Rencana Kebutuhan Tahunan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan masukan Tim Penyusunan Rencana Kebutuhan Tahunan.

Data pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang digunakan untuk menyusun Rencana Kebutuhan Tahunan Narkotika dan Psikotropika terdiri dari: a. rencana kebutuhan dari Industri Farmasi dan Lembaga Ilmu Pengetahuan; b. laporan penggunaan dari fasilitas pelayanan kesehatan dan Lembaga Ilmu Pengetahuan; c. laporan realisasi produksi dan peredaran dari Industri Farmasi; d. laporan realisasi impor dan ekspor dari importir dan eksportir; dan e. laporan ketersediaan dari instalasi farmasi pemerintah.

Penyusunan Rencana Kebutuhan Tahunan Narkotika dan Psikotropika untuk pelayanan kesehatan harus mempertimbangkan perkembangan pola penyakit.

Data pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang digunakan untuk menyusun Rencana Kebutuhan Tahunan Prekursor Farmasi terdiri dari: a. rencana kebutuhan dari Industri Farmasi dan Lembaga Ilmu Pengetahuan; b. laporan penggunaan dari fasilitas pelayanan kesehatan dan Lembaga Ilmu Pengetahuan; a. rencana kebutuhan …

c. laporan realisasi produksi dan peredaran dari Industri Farmasi; d. laporan realisasi impor dan ekspor dari importir dan eksportir; dan e. laporan ketersediaan dari instalasi farmasi pemerintah.

Usulan Rencana Kebutuhan Tahunan Prekursor Non Farmasi dari kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berdasarkan data pencatatan dan pelaporan yang terdiri dari: a. rencana produksi dari Industri Non Farmasi; b. rencana dan realisasi pendistribusian; c. laporan realisasi impor dan ekspor dari importir dan eksportir; d. rencana kebutuhan Lembaga Ilmu Pengetahuan; dan e. laporan penggunaan dari Industri Non Farmasi dan Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur oleh Direktur Jenderal.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 912/Menkes/Per/VIII/1997 tentang Kebutuhan Tahunan dan Pelaporan Psikotropika, sepanjang yang menyangkut kebutuhan tahunan psikotropika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2014 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, NAFSIAH MBOI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN