Peraturan Menteri Nomor 150-menkes-per-i-2011 Tahun 2011 tentang KEANGGOTAAN MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Konsil Kedokteran INDONESIA, yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
2. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran INDONESIA, yang selanjutnya disingkat MKDKI adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan MENETAPKAN sanksi.
3. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik INDONESIA sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Organisasi profesi adalah Ikatan Dokter INDONESIA untuk dokter, yang selanjutnya disingkat IDI, dan Persatuan Dokter Gigi INDONESIA untuk dokter gigi, yang selanjutnya disingkat PDGI.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Keanggotaan MKDKI terdiri atas 3 (tiga) orang dokter dan 3 (tiga) orang dokter gigi dari organisasi profesi masing-masing, seorang dokter dan seorang dokter gigi mewakili asosiasi rumah sakit, dan 3 (tiga) orang sarjana hukum.

Untuk dapat diangkat sebagai anggota MKDKI harus dipenuhi syarat sebagai berikut: a. warga negara Republik INDONESIA; b. sehat jasmani dan rohani; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia; d. berkelakukan baik; e. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat diangkat; f. bagi dokter dan dokter gigi, pernah melakukan praktik kedokteran paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dan memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi; g. bagi sarjana hukum, pernah melakukan praktik di bidang hukum paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dan memiliki pengetahuan di bidang hukum kesehatan; dan h. cakap, jujur, memiliki moral, etika, dan integritas yang tinggi serta memiliki reputasi yang baik.

(1) Calon anggota MKDKI diusulkan oleh Ketua Pengurus Besar IDI dan Ketua Pengurus Besar PDGI kepada Menteri sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah setiap unsur keanggotaan MKDKI. (2) Rincian usulan calon anggota MKDKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. Usulan dari Ketua Pengurus Besar IDI, sejumlah:

1. 6 (enam) orang dokter;
2. 1 (satu) orang dokter yang berasal dari unsur rumah sakit publik;
3. 1 (satu) orang dokter yang berasal dari unsur rumah sakit privat; dan 4) 3 (tiga) orang sarjana hukum. b. Usulan dari Ketua Pengurus Besar PDGI, sejumlah:
4. 6 (enam) orang dokter gigi;
5. 1 (satu) orang dokter gigi yang berasal dari unsur rumah sakit publik;
6. 1 (satu) orang dokter gigi yang berasal dari unsur rumah sakit privat; dan 4) 3 (tiga) orang sarjana hukum. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Pengusulan calon anggota MKDKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa bakti keanggotaan MKDKI periode berjalan berakhir. (4) Dalam hal Ketua Pengurus Besar IDI dan Ketua Pengurus Besar PDGI tidak mengusulkan calon anggota MKDKI sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat MENETAPKAN keanggotaan MKDKI.

Usulan calon anggota MKDKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan melampirkan kelengkapan administratif, meliputi: a. data diri calon yang bersangkutan, berupa:

1. daftar riwayat hidup; dan 2) fotokopi kartu tanda penduduk. b. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik; c. bagi dokter dan dokter gigi, surat atau dokumen yang menerangkan bahwa pernah menjalankan praktik kedokteran paling rendah 10 (sepuluh) tahun yang dibuktikan dengan fotokopi Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku dan Surat Izin Praktik terakhir, yang menandakan yang bersangkutan memiliki kewenangan untuk melakukan praktik kedokteran; d. bagi sarjana hukum, surat atau dokumen yang menerangkan bahwa pernah menjalankan praktik di bidang hukum paling rendah 10 (sepuluh) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja atau praktik dari institusi atau lembaga tempat kerja atau praktik; e. surat pernyataan bermaterai tentang kesediaan menjadi calon anggota MKDKI dan kesediaan mengikuti pelatihan di bidang hukum kesehatan atau pelatihan penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin kedokteran, kesediaan memiliki waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab, serta kesediaan melepaskan jabatan atau pekerjaan yang memiliki konflik kepentingan; f. pakta integritas yang dibubuhi materai yang cukup; dan g. surat keputusan kepangkatan terakhir bagi calon anggota yang berstatus pegawai negeri.

(1) Untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan dan kelengkapan administratif calon anggota MKDKI, Menteri membentuk tim seleksi. (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Terhadap calon anggota yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan yang belum memenuhi kelengkapan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Menteri mengembalikan usulan calon anggota tersebut kepada Ketua Pengurus Besar IDI atau Ketua Pengurus Besar PDGI. (2) Ketua Pengurus Besar IDI atau Ketua Pengurus Besar PDGI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan usulan pengganti calon anggota MKDKI paling lama 1 (satu) minggu sejak surat pengembalian diterima. (3) Dalam hal Menteri tidak menerima usulan pengganti calon anggota MKDKI setelah batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat MENETAPKAN anggota MKDKI.

(1) Keanggotaan MKDKI diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun. (2) Anggota MKDKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya selama 5 (lima) tahun sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Anggota MKDKI sebelum memangku jabatan wajib mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan agama masing-masing di hadapan Ketua KKI. (2) Sumpah/ janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: ”Saya bersumpah/ berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga. Saya bersumpah/ berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian. www.djpp.kemenkumham.go.id

Saya bersumpah/ berjanji bahwa saya, dalam menjalankan tugas ini, senantiasa menjunjung tinggi ilmu kedokteran atau kedokteran gigi dan mempertahankan serta meningkatkan mutu pelayanan dokter atau dokter gigi. Saya bersumpah/ berjanji bahwa saya, akan setia dan taat kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Negara Republik INDONESIA. Saya bersumpah/ berjanji bahwa saya, senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, saksama, obyektif, jujur, berani, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, jender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik- baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa dan negara. Saya bersumpah/ berjanji bahwa saya, senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan UNDANG-UNDANG kepada saya. ”

Anggota MKDKI berhenti atau diberhentikan karena: a. berakhir masa jabatan sebagai anggota MKDKI; b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; c. meninggal dunia; d. bertempat tinggal tetap di luar wilayah Republik INDONESIA; e. tidak melakukan tugas selama 45 (empat puluh lima) hari kerja dalam waktu 1 (satu) tahun secara kumulatif tanpa alasan yang sah; dan/atau f. dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pemberhentian dari keanggotaan MKDKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diusulkan oleh Ketua MKDKI kepada Menteri melalui Ketua KKI. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Untuk mengisi kekosongan anggota MKDKI yang diberhentikan sebelum masa jabatan keanggotaan yang bersangkutan berakhir, Menteri dapat mengangkat anggota MKDKI pengganti atas usul organisasi profesi. (2) Calon anggota MKDKI pengganti harus berasal dari unsur yang sama dengan anggota MKDKI yang digantikan. (3) Pengusulan dan pengangkatan anggota MKDKI pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. (4) Anggota MKDKI pengganti diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun. (5) Anggota MKDKI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya selama 5 (lima) tahun sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Anggota MKDKI dapat dibebastugaskan karena ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atau terdakwa dalam perkara tindak pidana umum atau khusus. (2) Pembebastugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua KKI.

Anggota MKDKI yang dibebastugaskan tetap mendapatkan segala haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal masa jabatan anggota MKDKI periode 2006 – 2011 telah berakhir dan belum dilakukan pengangkatan dan pelantikan anggota MKDKI periode 2011 – 2016, masa jabatan anggota MKDKI periode 2006 – 2011 tersebut diperpanjang sampai dengan diangkatnya anggota MKDKI periode 2011 – 2016 berdasarkan Peraturan Menteri ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2011 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id