Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAYANAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a.
bahwa untuk optimalisasi kinerja dan penyederhanaan
birokrasi, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata
kerja
Unit
Pelayanan
Kesehatan
Kementerian
Kesehatan;
b.
bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian
Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan sudah
tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan
kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah;
c.
bahwa penataan organisasi dan tata kerja Unit
Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan telah
mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
d.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 240 Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun
2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Kesehatan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Kesehatan
Kementerian Kesehatan;
KEMENTERIAN KESEHATAN
jdih.kemkes.go.id
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952); 5. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1498) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 203); 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 136); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1148);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN. KEMENTERIAN KESEHATAN jdih.kemkes.go.id
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1498) diubah sebagai berikut:
- Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.
Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat
UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri
yang melaksanakan tugas teknis operasional
tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu
dari organisasi induknya.
2.
Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan
yang
selanjutnya
disebut
UPK
Kementerian
Kesehatan merupakan UPT yang melaksanakan
tugas di bidang pelayanan kesehatan.
3.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
4.
Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi
madya di lingkungan Kementerian Kesehatan yang
melaksanakan
tugas
di
bidang
pengelolaan
kesehatan lanjutan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
5.
Direktorat Jenderal adalah unit organisasi yang
dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi madya di
lingkungan
Kementerian
Kesehatan
yang
melaksanakan
tugas
di
bidang
pengelolaan
kesehatan lanjutan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
- Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6 Susunan organisasi UPK Kementerian Kesehatan terdiri atas: a. kepala; dan b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 7 dihapus.
Judul BAB VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB VI
JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA
KEMENTERIAN KESEHATAN jdih.kemkes.go.id
- Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 10 (1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada UPK Kementerian Kesehatan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. (3) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibentuk kelompok jabatan fungsional dan kelompok jabatan pelaksana berdasarkan rumpun jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11
(1) Kelompok
jabatan
fungsional
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) mempunyai
tugas memberikan pelayanan fungsional dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan unit
organisasi.
(2) Kelompok
jabatan
pelaksana
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) mempunyai
tugas
memberikan
pelayanan
publik
serta
administrasi pemerintahan dan pembangunan
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan
unit organisasi.
(3) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan jabatan pelaksana
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan
berdasarkan kebutuhan sesuai dengan hasil
analisis jabatan dan beban kerja.
(4) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan
fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(5) Tugas dan klasifikasi kelompok jabatan pelaksana
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.
KEMENTERIAN KESEHATAN jdih.kemkes.go.id
- Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 12 (1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan kelompok jabatan fungsional dan kelompok jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja atau nama lain untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. (2) Penugasan secara individu dan/atau tim kerja atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit organisasi. (3) Pelaksanaan tugas dan penugasan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana serta kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 13 Kepala UPK Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional.
- Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 14 (1) Dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi secara terpadu antarunit organisasi di lingkungan UPK Kementerian Kesehatan, perlu didasarkan pada proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antarunit organisasi di lingkungan UPK Kementerian Kesehatan. (2) Proses bisnis antarunit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 17 (1) Setiap unsur di lingkungan UPK Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, KEMENTERIAN KESEHATAN jdih.kemkes.go.id
sinkronisasi, dan kolaborasi pada lingkungan Kementerian, antar-instansi pemerintah, dan dengan lembaga lain yang terkait. (2) Prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan melakukan interoperabilitas data dan informasi.
- Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 19
(1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPK
Kementerian
Kesehatan
bertanggung
jawab
memimpin dan mengoordinasikan pegawai dan
memberikan pengarahan serta petunjuk bagi
pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas
yang ditetapkan.
(2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh pegawai
secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara
berkala
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
- Ketentuan ayat (2) Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 22 (1) Kepala UPK Kementerian Kesehatan merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a. (2) Dihapus.
- Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 23 (1) Pejabat administrator atau jabatan eselon III.a diangkat dan diberhentikan oleh Menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pejabat fungsional dan pejabat pelaksana diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 27 dihapus.
Ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini
KEMENTERIAN KESEHATAN jdih.kemkes.go.id
Pasal II
1.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh
jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku
jabatan di UPK Kementerian Kesehatan berdasarkan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan
Kesehatan Kementerian Kesehatan, tetap berlaku dan
melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan
dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru
berdasarkan Peraturan Menteri ini.
2.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
KEMENTERIAN KESEHATAN jdih.kemkes.go.id
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2026
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BUDI G. SADIKIN
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2026
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 406
KEMENTERIAN KESEHATAN jdih.kemkes.go.id
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAYANAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BUDI G. SADIKIN
KEPALA Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana KEMENTERIAN KESEHATAN jdih.kemkes.go.id
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a.
bahwa untuk optimalisasi kinerja dan penyederhanaan
birokrasi, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata
kerja
Unit
Pelayanan
Kesehatan
Kementerian
Kesehatan;
b.
bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian
Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan sudah
tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan
kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah;
c.
bahwa penataan organisasi dan tata kerja Unit
Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan telah
mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
d.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 240 Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun
2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan, perlu
- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
- Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 203);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 136);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1148);
