Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2013 tentang POLA TARIF BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Dalam Peraturan Menteri, ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

2. Badan Layanan Umum Rumah Sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut BLU Rumah Sakit adalah Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK- BLU). www.djpp.kemenkumham.go.id

3. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk biaya makan.

4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pola tarif BLU Rumah Sakit dimaksudkan sebagai acuan bagi Rumah Sakit yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam menyusun besaran tarif pada masing-masing Rumah Sakit.

Pengaturan pola tarif BLU Rumah Sakit meliputi kegiatan yang dikenakan tarif, komponen tarif, pola perhitungan tarif, dan pengelolaan pendapatan BLU Rumah Sakit.

(1) Semua kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan di Rumah Sakit dikenakan tarif layanan. (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh biaya yang dibebankan kepada masyarakat atas penyelenggaraan kegiatan di BLU Rumah Sakit. (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan asas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah, dan tidak mengutamakan untuk mencari keuntungan.

Dalam penyusunan tarif layanan di BLU Rumah Sakit, perhitungan jasa sarana untuk: a. kelas III (tiga) lebih kecil dari titik impas (break even point); b. kelas II (dua) sesuai titik impas (break even point); dan c. kelas selain huruf a dan huruf b, lebih besar dari titik impas (break even point) dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan asas kepatutan oleh Direktur Rumah Sakit.

Tarif untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, ditetapkan berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan dengan suatu ikatan perjanjian kerjasama secara tertulis. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Kelas Perawatan di BLU Rumah Sakit terdiri atas kelas III (tiga) dan Non Kelas III (tiga). (2) Kelas Perawatan non Kelas III (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelas Utama, Kelas I (satu) dan Kelas II (dua). (3) Pimpinan BLU Rumah Sakit MENETAPKAN proporsi kelas perawatan sesuai dengan kebutuhan. (4) Proporsi tempat tidur perawatan kelas III (tiga) sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah tempat tidur yang tersedia.

(1) Pimpinan BLU Rumah Sakit mengusulkan tarif layanan di perawatan kelas III (tiga) Rumah Sakit kepada Menteri untuk ditetapkan. (2) Pimpinan BLU Rumah Sakit mengusulkan tarif layanan di perawatan non kelas III (tiga) Rumah Sakit kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melalui Menteri untuk ditetapkan.

Pimpinan BLU Rumah Sakit berwenang membebaskan sebagian atau seluruh tarif layanan.

(1) Kegiatan Pelayanan yang dikenakan tarif dikelompokkan berdasarkan tempat pelayanan dan jenis pelayanan. (2) Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat. (3) Tempat pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi poliklinik, kamar operasi, rawat rehabilitasi, dan kamar tindakan lainnya. (4) Tempat pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ruang perawatan, kamar operasi, kamar bersalin, rawat intensif, dan rawat rehabilitasi. (5) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis. (6) Jenis pelayanan baru selain pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh pimpinan BLU Rumah Sakit. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Jenis pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) meliputi : a. pemeriksaan dan konsultasi; b. visite dan konsultasi; c. tindakan medis operatif; d. tindakan medis non operatif; dan e. persalinan. (2) Pemeriksaan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat jalan dan rawat darurat. (3) Visite dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat inap dan rawat intensif. (4) Tindakan medis operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, regional atau pembiusan lokal yang meliputi : a. tindakan medis operatif kecil; b. tindakan medis operatif sedang; c. tindakan medis operatif besar; dan d. tindakan medis operatif khusus. (5) Tindakan medis non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tindakan medis tanpa pembedahan yang meliputi: a. tindakan medis non operatif kecil; b. tindakan medis non operatif sedang; c. tindakan medis non operatif besar; dan d. tindakan medis non operasi khusus. (6) Jenis pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari persalinan normal atau persalinan dengan tindakan pervaginam dan pelayanan bayi baru lahir

(1) Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) merupakan pelayanan untuk penunjang pelayanan medis. (2) Jenis pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : www.djpp.kemenkumham.go.id

a. pelayanan laboratorium; b. pelayanan radiodiagnostik; c. pelayanan diagnostik elektromedis; d. pelayanan diagnostik khusus; e. pelayanan rehabilitasi medis; f. pelayanan darah; g. pelayanan farmasi; h. pelayanan gizi; i. pelayanan laundry dan sterilisasi; j. pemulasaraan jenazah; dan k. pelayanan penunjang medis lainnya.

(1) Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. pemeriksaan patologi klinik; b. pemeriksaan patologi anatomi; dan c. pemeriksaan mikrobiologi klinik. (2) Pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e terdiri atas : a. pelayanan rehabilitasi medis; b. pelayanan rehabilitasi psikososial; dan c. pelayanan ortotik/prostetik. (3) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf g terdiri atas: a. pelayanan farmasi klinis; dan b. pelayanan farmasi non klinis. (4) Jenis pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf j terdiri atas : a. perawatan jenazah dan penyimpanan jenazah; b. konservasi jenazah; c. bedah mayat; dan d. pelayanan lainnya. www.djpp.kemenkumham.go.id

(5) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf h, dan huruf i, masing-masing merupakan satu kesatuan pelayanan.

(1) Kegiatan non pelayanan yang dikenakan tarif terdiri atas kegiatan pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan kegiatan penunjang lainnya. (2) Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi magang, orientasi, studi banding, praktek lapangan, dan kegiatan pendidikan dan pelatihan lain. (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kesehatan dan penelitian non kesehatan. (4) Kegiatan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kegiatan sewa lahan/ruang, parkir, kantin, hostel, dan kerjasama operasional. (5) Jenis kegiatan non pelayanan selain yang ditetapkan pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan BLU Rumah Sakit.

(1) Tarif kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan. (2) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh BLU Rumah Sakit atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis dengan memperhitungkan biaya investasi. (3) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya. (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jasa medis, jasa keperawatan, jasa tenaga kesehatan lain, dan jasa tenaga lainnya. (5) Jasa medis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi jasa seluruh tenaga medis yang melakukan pelayanan medis. www.djpp.kemenkumham.go.id

Besaran jasa pelayanan berlaku sama untuk seluruh kelas perawatan.

Tarif kegiatan non pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi komponen jasa sarana dan/atau jasa lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(1) Pola tarif merupakan dasar perhitungan untuk MENETAPKAN besaran tarif layanan BLU Rumah Sakit. (2) Besaran tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya satuan dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat. (3) Biaya satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan Rumah Sakit dibagi dengan total hasil kegiatan. (4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan seluruh pengeluaran yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan, dan biaya investasi yang dananya bersumber dari penerimaan negara bukan pajak. (5) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi gaji pegawai non pegawai negeri sipil, biaya pendidikan, biaya pelatihan, dan biaya penelitian.

(1) Pelayanan rawat jalan merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap. (2) Tarif pelayanan rawat jalan meliputi : a. jasa sarana umum; b. jasa sarana tindakan medis; c. jasa sarana penunjang medis; dan d. jasa pelayanan medis dan penunjang medis. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Jasa sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperhitungkan dari total biaya sarana umum dibagi jumlah kunjungan dalam 1 (satu) tahun. (4) Jasa sarana tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperhitungkan dari total biaya sarana tindakan medis dibagi jumlah tindakan medis di rawat jalan dalam 1 (satu) tahun. (5) Jasa sarana penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diperhitungkan dari total biaya sarana pemeriksaan penunjang medis dibagi jumlah pemeriksaan penunjang medis di rawat jalan dalam 1 (satu) tahun. (6) Jasa pelayanan medis dan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan oleh pimpinan BLU Rumah Sakit.

(1) Pelayanan rawat inap merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur. (2) Pelayanan rawat inap terdiri atas: a. rawat siang hari (day care); b. rawat sehari (one day care); c. rawat intensive; d. perawatan di kamar operasi; e. perawatan di kamar bersalin; dan f. perawatan di kamar tindakan lainnya. (3) Rawat siang hari (day care) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pelayanan berkesinambungan kepada pasien untuk pengobatan dan rehabilitasi atau pelayanan lainnya yang menempati tempat tidur 6 (enam) jam sampai dengan 12 (dua belas) jam. (4) Rawat sehari (one day care) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lain yang menempati tempat tidur lebih dari 12 (dua belas) jam sampai dengan 1 (satu) hari. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Tarif pelayanan rawat inap meliputi : a. jasa sarana akomodasi ruang perawatan; b. jasa sarana akomodasi rawat siang hari (day care); c. jasa sarana akomodasi rawat sehari (one day care); d. jasa sarana akomodasi rawat intensive; e. jasa sarana akomodasi kamar operasi; f. jasa sarana akomodasi kamar bersalin; g. jasa sarana akomodasi kamar tindakan lainnya; h. jasa sarana tindakan medis; i. jasa sarana penunjang medis; dan j. jasa pelayanan medis dan penunjang medis. (2) Jasa sarana akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g diperhitungkan dari total biaya masing-masing sarana akomodasi rawat inap dibagi jumlah hari rawat sesuai kelas perawatan dalam 1 (satu) tahun. (3) Jasa sarana tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diperhitungkan dari total biaya sarana tindakan medis dibagi jumlah tindakan medis di rawat inap dalam 1 (satu) tahun. (4) Jasa sarana penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diperhitungkan dari total biaya sarana pemeriksaan penunjang medis dibagi jumlah pemeriksaan penunjang medis di rawat inap dalam 1 (satu) tahun. (5) Jasa pelayanan medis dan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j ditetapkan oleh pimpinan BLU Rumah Sakit.

Hari rawat dihitung dari sejak tanggal pasien masuk sampai dengan tanggal pasien keluar.

(1) Pelayanan rawat darurat merupakan pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan/atau menanggulangi risiko kematian dan/atau cacat. (2) Tarif pelayanan rawat darurat meliputi : www.djpp.kemenkumham.go.id

a. jasa sarana umum; b. jasa sarana tindakan medis; c. jasa sarana penunjang medis; dan d. jasa pelayanan medis dan penunjang medis. (3) Jasa sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperhitungkan dari total biaya sarana umum dibagi jumlah kunjungan dalam 1 (satu) tahun. (4) Jasa sarana tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperhitungkan dari total biaya sarana tindakan medis dibagi jumlah tindakan medis di rawat darurat dalam 1 (satu) tahun. (5) Jasa sarana penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diperhitungkan dari total biaya sarana pemeriksaan penunjang medis dibagi jumlah pemeriksaan penunjang medis di rawat darurat dalam 1 (satu) tahun. (6) Jasa pelayanan medis dan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan oleh pimpinan BLU Rumah Sakit.

(1) Tarif pendidikan dan pelatihan, serta penelitian diperhitungkan dari total biaya pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dibagi jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dalam 1 (satu) tahun. (2) Tarif penunjang lain ditentukan oleh pimpinan BLU Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(1) Pendapatan BLU Rumah Sakit berasal dari usaha kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan. (2) Pendapatan usaha dari kegiatan pelayanan merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diberikan kepada masyarakat. (3) Pendapatan usaha dari kegiatan non pelayanan merupakan pendapatan yang berasal dari kegiatan pendidikan dan pelatihan, penelitian, hasil kerjasama operasional, sewa, jasa lembaga keuangan, dan kegiatan lainnya. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pendapatan BLU Rumah Sakit dikelola langsung untuk membiayai belanja BLU Rumah Sakit sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran.

Tata cara pengelolaan seluruh pendapatan instansi BLU Rumah Sakit meliputi pemungutan, pembukuan, penyetoran, penyaluran, penggunaan dan pelaporan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pendapatan BLU Rumah Sakit digunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran rumah sakit yang terdiri atas pengeluaran untuk biaya pegawai, biaya operasional, dan biaya investasi. (2) Penggunaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh pimpinan BLU Rumah Sakit dengan proporsi sebagai berikut: a. biaya pegawai paling besar 44% (empat puluh empat persen); dan b. biaya operasional dan biaya investasi paling kecil 56% (lima puluh enam persen). (3) Biaya pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa komponen remunerasi yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang meliputi gaji pegawai BLU Rumah Sakit non pegawai negeri sipil, jasa pelayanan, insentif, lembur, honorarium, kesejahteraan, dan asuransi pegawai.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tarif pada BLU Rumah Sakit masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya tarif baru oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Semua BLU Rumah Sakit wajib menyusun tarif sesuai dengan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1165/Menkes/SK/X/2007 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Badan Layanan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2013 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

NAFSIAH MBOI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id