Permenkebud No. 5 Tahun 2026 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film - JDIH BPK
PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan kelembagaan dan organisasi kementerian/lembaga dengan terbentuknya Kementerian Kebudayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2024 tentang Kementerian Kebudayaan perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film; b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; c. bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Sekretariat Lembaga Sensor Film telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5515);
- Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2024 tentang Kementerian Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 387);
- Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1061);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Lembaga Sensor Film yang selanjutnya disingkat LSF adalah lembaga yang melakukan penyensoran setiap film dan iklan film. 2. Sekretariat LSF adalah unsur pembantu pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang LSF. 3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan. 4. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu Kedudukan
Pasal 2 (1) Sekretariat LSF secara administratif bertanggung jawab kepada Menteri dan secara teknis fungsional bertanggung jawab kepada ketua LSF. (2) Sekretariat LSF secara teknis administratif dibina oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. (3) Sekretariat LSF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris LSF.
Bagian Kedua Tugas dan Fungsi
Pasal 3 Sekretariat LSF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis kepada LSF.
Pasal 4
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, Sekretariat LSF mempunyai fungsi:
a. penyusunan dan pelaksanaan bahan rumusan kebijakan
di bidang penyensoran;
b. penyusunan rencana dan program;
c. pengelolaan urusan sumber daya;
d. pengelolaan urusan umum;
e. penyusunan anggaran; dan
f.
pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
Bagian Ketiga Susunan Organisasi
Pasal 5 (1) Susunan Organisasi Sekretariat LSF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: a. subbagian umum; dan b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. (2) Bagan susunan organisasi Sekretariat LSF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 6 Subbagian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat dan informasi publik, persuratan dan kearsipan, barang milik/kekayaan negara, kerumahtanggaan, evaluasi, dan penyusunan laporan.
BAB III JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA
Pasal 7 (1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b ditetapkan pada Sekretariat LSF sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil analisis jabatan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
(3) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibentuk kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana berdasarkan rumpun jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pasal 8 (1) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Tugas dan klasifikasi jabatan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pasal 9 (1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam kelompok kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. (2) Penugasan secara individu dan/atau kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit organisasi. (3) Pelaksanaan tugas dan penugasan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV TATA KERJA
Pasal 10
Sekretaris LSF dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
menerapkan
sistem
akuntabilitas
kinerja
pemerintah,
manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi
digital nasional.
Pasal 11
(1)
Dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan
fungsi secara terpadu antarunit organisasi di lingkungan
Sekretariat LSF didasarkan pada proses bisnis yang
menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan
efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,
sinkronisasi, dan kolaborasi antarunit organisasi di
lingkungan Kementerian.
(2)
Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan
Sekretariat LSF sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 12 (1) Sekretaris LSF menyampaikan laporan hasil pelaksanaan administratif Sekretariat LSF kepada Menteri melalui pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. (2) Sekretaris LSF menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pemberian dukungan administratif dan teknis tugas LSF kepada ketua LSF.
Pasal 13 Kementerian menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Sekretariat LSF.
Pasal 14
(1)
Setiap unsur di lingkungan Sekretariat LSF dalam
melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi di
lingkungan Sekretariat LSF, antarinstansi pemerintah,
dan dengan lembaga lain yang terkait.
(2)
Prinsip
koordinasi,
integrasi,
sinkronisasi,
dan
kolaborasi
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
didukung dengan melakukan interoperabilitas data dan
informasi.
Pasal 15 Setiap unsur di lingkungan Sekretariat LSF menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 16 (1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Sekretariat LSF bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pasal 17 Dalam melaksanakan tugas, pimpinan unit organisasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.
BAB V JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 18 (1) Sekretaris LSF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kepala Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 19
(1)
Sekretaris LSF berasal dari pegawai negeri sipil.
(2)
Sekretaris LSF diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
(3)
Kepala Subbagian Umum diangkat dan diberhentikan
oleh Menteri.
(4)
Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI PENDANAAN
Pasal 20 Pendanaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat LSF bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 21 Pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, kearsipan, dokumentasi, dan persandian diselenggarakan oleh Kementerian dengan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka mendukung transformasi digital.
Pasal 22 Perubahan atas kedudukan, tugas, fungsi, serta susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat LSF dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
Pasal 23 Ketentuan mengenai rincian tugas sebagai penjabaran tugas dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Sekretariat LSF yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1738), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 26 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2026
MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
Œ
FADLI ZON
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
Д
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
LEMBAGA SENSOR FILM
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM
MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
FADLI ZON SEKRETARIAT LSF SUBBAGIAN UMUM JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa dengan adanya perubahan kelembagaan dan organisasi kementerian/lembaga dengan terbentuknya Kementerian Kebudayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2024 tentang Kementerian Kebudayaan perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film; b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; c. bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Sekretariat Lembaga Sensor Film telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5515);
Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2024 tentang Kementerian Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 387);
Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1061);
