Permenkebud No. 3 Tahun 2026 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Kebudayaan - JDIH BPK
SALINAN MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa untuk mewujudkan keseragaman dan ketertiban pengelolaan tata.naskah dinas, perlu mengatur tentang tata naskah dinas Kementerian Kebudayaan; b. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Kebudayaan tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Kebudayaan; Mengingat
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2024 tentang Kementerian Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 387);
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758);
Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1061); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN TENTANG TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN KEBUDAYAAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Kebudayaan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.
Logo adalah gambar atau huruf sebagai identitas Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
Kementerian Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan. Pasal 2 (1) Tata Naskah Dinas merupakan acuan dalam mengatur Naskah Dinas di lingkungan Kementerian. (2) Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara elektronik dan/atau nonelektronik.
BAB II JENIS, SUSUNAN, DAN BENTUK NASKAH DINAS Bagian Kesatu Umum Pasal 3 Jenis Naskah Dinas terdiri atas: a. Naskah Dinas arahan; b. Naskah Dinas korespondensi; dan c. Naskah Dinas khusus. Bagian Kedua Naskah Dmas Arahan Pasal 4 Naskah Dinas arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas: a. Naskah Dinas pengaturan; b. Naskah Dinas penetapan; dan c. Naskah Dinas penugasan. Paragraf 1 Naskah Dinas Pengaturan Pasal 5 Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas: a. peraturan perundang-undangan; b. instruksi; c. surat edaran; dan d. standar operasional prosedur administrasi pemerintahan Pasal 6 (1) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan Naskah Dinas yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh kementerian/lembaga nonkementerian atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan. (2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan teknik dan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang- undangan. Pasal 7 (1) Instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan Naskah Dinas yang memuat perintah berupa petunjuk atau arahan teknis tentang pelaksanaan suatu kebijakan yang diatur dalam peraturan perundang- undangan. (2) Instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan dan ditandatangani oleh Menteri.
(3) Penandatanganan instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilimpahkan kepada pejabat lain. (4) Instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan susunan dan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Menteri mi. Pasal 8 (1) Surat edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan Naskah Dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. (2) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan ditandatangani oleh Menteri atau pemimpin unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya. (3) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan susunan dan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Menteri mi. Pasal 9 (1) Standar operasional prosedur administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan standar operasional prosedur dani berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Standar operasional prosedur administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. standar operasional prosedur administrasi pemerintahan makro; dan b. standar operasional prosedur administrasi pemerintahan mikro. (3) Standar operasional prosedur administrasi pemerintahan makro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditandatangani oleh: a. Menteri; dan b. Pemimpin unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya. (4) Standar operasional prosedur administrasi pemerintahan makro ditandatangani oleh pejabat punpinan tinggi madya sebagaimanadimaksud pada ayat (2) hurufb sesuai dengan lingkup tugas, fungsi, dan kewenangannya. (5) Standar operasional prosedur administrasi pemerintahan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditandatangani oleh: a. Pemimpin unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; b. kepala unit pelaksana teknis; atau c. Sekretaris Lembaga Sensor Film, sesuai dengan lingkup tugas, fungsi, dan kewenangannya.
Paragraf 2 Naskah Dinas Penetapan Pasal 10 (1) Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan Naskah Dinas yang memuat kebijakan yang bersifat menetapkan. (2) Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk keputusan. (3) Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dan ditandatangani oleh Menteri, pemimpin unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, kepala unit pelaksana teknis, dan Sekretaris Lembaga Sensor Film sesuai dengan kewenangannya. (4) Naskah Dinas penetapan yang dibuat oleh Menteri dapat ditandatangani oleh pejabat yang menerima pelimpahan kewenangan dan Menteri. (5) Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan susunan dan bentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (6) Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Menteri mi. Paragraf 3 Naskah Dinas Penugasan Pasal 11 Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dituangkan dalam bentuk: a. surat perintah tugas; dan b. surat tugas. Pasal 12 (1) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf a merupakan Naskah Dinas yang memuat perintah dani atasan atau pejabat yang berwenang yang ditujukan kepada pejabat paling rendah setingkat di bawah atau pejabat fungsional yang setara sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas apabila pejabat defmitif berhalangan sementara atau berhalangan tetap. (2) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani paling rendah oleh pemimpin unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang meiaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan sumber daya manusia. (3) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan susunan dan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Menteri mi.
Pasal 13 (1) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf b merupakan Naskah Dinas yang memuat penugasan dani pejabat yang berwenang kepada pegawai dan/atau seseorang untuk melaksanakan suatu tugas atau kegiatan. (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh paling rendah pemimpin unit organisasi. (3) Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan susunan dan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Menteri mi. Bagian Ketiga Naskah Dinas Korespondensi Paragraf 1 Umum Pasal 14 Naskah Dinas korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas: a. Naskah Dinas korespondensi internal; dan b. Naskah Dinas korespondensi eksternal. Pasal 15 Naskah Dinas korespondensi internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi: a. notes dinas; b. memorandum; c. disposisi; dan d. surat undangan internal. Pasal 16 (1) Nota Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan salah satu bentuk sarana komunikasi resmi internal antarpejabat di lingkungan Kementerian. (2) Nota Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh Menteri, Wakil Menteri, staf ahli, pemimpin unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, kepala unit pelaksana teknis, dan Sekretaris Lembaga Sensor Film. (3) Nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dibubuhi cap dinas. (4) Nota Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan susunan dan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Menteri mi. Pasal 17 (1) Memorandum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b merupakan Naskah Dinas internal yang dibuat dan ditandatangani oleh: a. Menteri kepada Waki1 Menteri, pemimpin unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya, dan ketua Lembaga Sensor Film;
b. pemimpin unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya kepada: 1. pemimpin unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; 2. kepala unit pelaksana teknis; dan 3. Sekretaris Lembaga Sensor Film, c. kepala unit pelaksana teknis setingkat pejabat administrator kepada: 1. pejabat pengawas; 2. pejabat fungsional; dan/atau 3. pejabat pelaksana, di bawahnya, d. kepala unit pelaksana teknis setingkat pejabat pengawas kepada: 1. pejabat fungsional; dan/atau 2. pejabat pelaksana, di bawahnya. (2) Memorandum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyampaikan: a. informasi kedinasan yang bersifat mengingatkan suatu masalah; dan b. arahan, peringatan, serta saran atau pendapat kedinasan. (3) Susunan dan bentuk memorandum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Menteri mi. Pasal 18 (1) Disposisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c merupakan petunjuk tertulis singkat mengenai tindak lanjut atau tanggapan terhadap Naskah Dinas masuk, ditulis secara jelas pada lembar disposisi. (2) Disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan oleh: a. Menteri kepada Wakil Menteri, staf ahli, pemimpin unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat lain yang ditunjuk; b. Wakil Menteri kepada staf ahli, pemimpin unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat lain yang ditunjuk; c. pemimpin unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya kepada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, kepala unit pelaksana teknis, atau pejabat lain yang ditunjuk; d. pemimpin unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama kepada pejabat administrator, kepala unit pelaksana teknis, atau pejabat lain yang ditunjuk; e. pejabat administrator kepada pejabat pengawas atau pejabat lain yang ditunjuk; dan f. pejabat pengawas kepada pegawai di bawahnya. (3) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk Lembar Disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Menteri mi.
Pasal 19 (1) Surat undangan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d merupakan Naskah Dinas yang memuat pemberitahuan kepada pegawai di lingkungan Kementerian untuk menghadiri suatu acara kedinasan tertentu paling kurang meliputi rapat, upacara, atau forum grup diskusi pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. (2) Surat undangan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Menteri, pemimpin unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, kepala unit pelaksana teknis, dan Sekretaris Lembaga Sensor Film. (3) Surat undangan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan susunan dan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Menteri mi. Paragraf 2 Naskah Dinas Korespondensi Eksternal Pasal 20 Naskah Dinas korespondensi eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b disusun dalam bentuk surat dinas dan surat undangan eksternal. Pasal 21 (1) Surat dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 merupakan Naskah Dinas pelaksanaan tugas seorang pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan kepada pihak lain di luar Kementerian. (2) Surat dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Menteri, pemimpin unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, kepala unit pelaksana teknis, dan Sekretaris Lembaga Sensor Film. (3) Surat dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan susunan dan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Menteri mi. Pasal 22 (1) Surat undangan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 merupakan surat dinas yang memuat pemberitahuan kepada pihak lain di luar Kementerian untuk menghadiri suatu acara kedinasan tertentu paling kurang meliputi rapat, upacara, diskusi kelompok terpumpun, kegiatan pemberian penghargaan kebudayaan, atau kegiatan pemajuan kebudayaan di waktu dan tempat yang telah ditentukan. (2) Surat undangan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Menteri, pemimpin unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, kepala unit pelaksana teknis, dan Sekretaris Lembaga Sensor Film.
(3) Surat undangan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan susunan dan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Menteri mi. Bagian Keempat Naskah Dinas Khusus Pasal 23 Naskah Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri atas: a. perjanjian; b. surat kuasa; c. berita acara; d. surat keterangan; e. surat pengantar; f. pengumuman; g. notula; h. laporan; i. telaah staf; j. sertifikat; k. piagam penghargaan; dan 1. siaran pers. Pasal 24 (1) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a merupakan Naskah Dinas yang memuat kesepakatan bersama tentang suatu hal yang mengikat antara kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama. (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dan: a. perjanjian dalam negeri; dan b. perjanjian internasional. Pasal 25 (1) Perjanjian dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a merupakan kerja sama antar kementerian / lembaga nonkementerian dan pemerintah daerah yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya. (2) Perjanjian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk: a. nota kesepahaman; dan/atau b. perjanjian kerja sama sesuai dengan kesepakatan para pihak. (3) Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditandatangani oleh Menteri atau pemimpin unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang mendapat kuasa dani Menteri. (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditandatangani oleh pemimpin unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang mendapat kuasa dani pemimpin unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
(5) Menteri dan/atau pejabat pimpinan tinggi sesuai dengan kewenangannya dapat membuat dan menandatangani perjanjian dalam negeri selain bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kebutuhan dan/atau kesepakatan dengan mitra kementerian/lembaga nonkementerian dan/atau pemerintah daerah. (6) Perjanjian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan susunan dan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Menteri mi. Pasal 26 (1) Perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b merupakan perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. (2) Perjanjian internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik. (3) Dalam pembuatan perjanjian internasional berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, balk hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku. (4) Bentuk perjanjian internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang terdiri atas: a. traktat (treaty); b. konvensi (convention); c. persetujuan (agreement); d. nota kesepahaman (memorandum ofunderstanding); e. protokol (protocol); f. piagam (charter); g. deklarasi (declaration); h. final act, i. arrangement atau nama lain; j. exchange of notes; k. agreed minutes; 1. summary record; m. process verbal; n. modus uivendi; dan o. pernyataan kehendak ( letter of intent) . (5) Pembuatan, pengesahan, pemberlakuan, penyimpanan, dan pengakhiran perjanjian internasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 27 (1) Surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b merupakan Naskah Dinas yang memuat pemberian kewenangan kepada penerima kuasa untuk bertindak atau melakukan suatu kegiatan kedinasan untuk dan atas nama pemberi kuasa.
(2) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan susunan dan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Menteri mi. Pasal 28 (1) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c merupakan Naskah Dinas yang memuat tentang pernyataan bahwa telah terjadi suatu proses pelaksanaan kegiatan pada waktu tertentu yang hams ditandatangani oleh para pihak dan para saksi. (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. berita acara yang berlaku di lingkungan Kementerian; dan b. berita acara yang dibuat dengan kementerian/lembaga nonkementerian, pemerintah daerah, dan subjek hukum lain. (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditandatangani oleh paling rendah pejabat pengawas. (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditandatangani oleh Menteri atau pejabat pimpinan tinggi sesuai dengan kewenangannya. (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan lampiran. (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan susunan dan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Menteri mi. Pasal 29 (1) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d merupakan Naskah Dinas yang memuat informasi mengenai hal, peristiwa, atau tentang seseorang untuk kepentingan kedinasan. (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab. (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan susunan dan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Menteri mi. Pasal 30 (1) Surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e merupakan Naskah Dinas yang digunakan untuk mengantarkan atau menyampaikan barang atau naskah. (2) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemimpin unit organisasi. (3) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan susunan dan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Menteri mi.
Pasal 31 (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f merupakan Naskah Dinas yang memuat pemberitahuan tentang suatu hal yang ditujukan kepada semua pejabat, pegawai, perseorangan, dan/atau Kementerian balk di dalam maupun di luar Kementerian. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk. (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan susunan dan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Menteri mi. Pasal 32 (1) Notula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g merupakan catatan singkat mengenai jalannya persidangan atau rapat serta hal yang dibicarakan dan disimpulkan atau diputuskan dalam rapat tersebut. (2) Notula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh pejabat atau pegawai yang diberi tugas. (3) Notula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan susunan dan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Menteri mi. Pasal 33 (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h merupakan Naskah Dinas yang memuat pemberitahuan tentang pelaksanaan suatu kegiatan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh pegawai yang diberi tugas. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan susunan dan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Menteri mi. Pasal 34 (1) Telaah staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i merupakan bentuk uraian yang disampaikan oleh pejabat atau staf yang memuat analisis singkat dan jelas mengenai suatu persoalan dengan memberikan jalan keluar atau penyelesaian yang disarankan. (2) Telaah staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh pejabat atau staf yang membuat telaah staf. (3) Telaah staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan susunan dan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Menteri mi. Pasal 35 Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf j berupa sertifikat kegiatan atau pelatihan.
Pasal 36 (1) Sertifikat kegiatan atau pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf j merupakan surat penghargaan atau surest keterangan tertulis yang tercetak dan dikeluarkan oleh Kementerian dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti telah mengikuti suatu kegiatan atau pelatihan. (2) Sertifikat kegiatan atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya. (3) Sertifikat kegiatan atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan susunan dan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Menteri mi. Pasal 37 (1) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf k merupakan surat atau tulisan resmi yang berisi pernyataan pemberian hak atau peneguhan sesuatu hal yang bersifat penghormatan. (2) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan kewenangannya. (3) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan susunan dan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Menteri mi. Pasa138 (1) Siaran pers sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf 1 merupakan Naskah Dinas yang berisi bahan berita mengenai kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan atau kegiatan yang akan dan/atau telah dilaksanakan sebagai bahan penulisan berita. (2) Siaran pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh Menteri, pemimpin unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai tugas dan fungsi kehumasan. (3) Siaran pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan susunan dan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Menteri mi. BAB III PEMBUATAN NASKAH DINAS Pasal 39 Pembuatan Naskah Dinas perlu memperhatikan prinsip sebagai berikut: a. diciptakan atau dibuat dan dikirim oleh pihak yang berwenang; b. bentuk, susunan, pengetikan, isi, struktur dan kaidah bahasa menggunakan bahasa yang formal, logis, efektif, singkat, padat, dan lengkap sehingga mudah dipahami;
c. dilaksanakan pengamanan terhadap Naskah Dinas sesuai dengan klasifikasi keamanan dan akses Naskah Dinas; dan d. proses pembuatan Naskah Dinas didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 40 (1) Pembuatan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 menggunakan media rekam elektronik. (2) Pembuatan Naskah Dinas dalam media rekam elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan aplikasi umum bidang kearsipan dinamis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal aplikasi umum bidang kearsipan dinamis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengalami gangguan atau tidak dapat berfungsi, pembuatan Naskah Dinas dapat menggunakan media rekam kertas. (4) Pembuatan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diawali dengan menentukan jenis, susunan, dan bentuk Naskah Dinas. Pasal 41 Dalam pembuatan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 paling sedikit memuat unsur sebagai berikut: a. penggunaan lambang negara atau Logo Kementerian; b. penomoran Naskah Dinas; c. penggunaan kertas, amplop, dan tinta; d. ketentuan jarak spasi, jenis dan ukuran huruf, serta kata penyambung; e. penentuan batas atau ruang tepi pada kertas; f. nomor halaman; g. tembusan; h. lampiran; i. penggunaan tanda tangan, paraf, dan cap; dan j. perubahan, pencabutan, pembatalan, dan ralat Naskah Dinas. Sagian Kesatu Penggunaan lambang negara atau Logo Kementerian Pasal 42 Penggunaan lambang negara pada Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. lambang negara digunakan dalarn Naskah Dinas sebagai tanda pengenal atau identifikasi yang bersifat tetap dan resmi; b. lambang negara digunakan pada Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Menteri atau Wakil Menteri; dan c. lambang negara ditempatkan pada bagian atas kepala surat secara simetris pada Naskah Dinas.
Pasal 43 Penggunaan Logo Kementerian pada Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Logo Kementerian digunakan dalam Naskah Dinas sebagai identitas Kementerianberupa gambardan/atauhuruf agar publik lebih mudah mengenalnya; b. Logo Kementerian digunakan oleh pejabat berwenang sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya; dan c. Logo Kementerian ditempatkan di: 1. sebelah kid nama Kementerian; atau 2. tengah dalam hal Logo Kementerian digunakan untuk Naskah Dinas penetapan. Pasal 44 Penggunaan lambang negara dan Logo Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Menteri mi. Pasal 45 (1) Selain Lambang Negara atau Logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 pada Naskah Dinas dapat ditambahkan atribut tertentu sesuai dengan karakteristik atau kebijakan Kementerian. (2) Atribut tertentu sesuai dengan karakteristik atau kebijakan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. Bagian Kedua Penomoran Naskah Dinas Pasal 46 (1) Penomoran pada Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b hares dapat memberikan kemudahan penyimpanan, pengamanan, temu balik, dan penilaian arsip. (2) Penomoran Naskah Dinas dilakukan pada tanggal ditandatanganinya Naskah Dinas oleh pejabat yang berwenang. (3) Penomoran dan penanggalan Naskah Dinas peraturan Menteri dan keputusan Menteri dilakukan oleh unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi hukum di Sekretariat Jenderal. (4) Penomoran dan penanggalan Naskah Dinas keputusan Menteri yang ditandatangani atas nama Menteri dilakukan oleh unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan pelimpahan wewenang. (5) Penomoran dan penanggalan Naskah Dinas surest edaran, perjanjian dalam negeri, dan perjanjian internasional yang ditandatangani Menteri atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Sekretariat Jenderal dilakukan oleh unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi hukum di Sekretariat Jenderal.
(6) Penomoran dan penanggalan Naskah Dinas keputusan, perjanjian kerja sama dalam negeri, dan Surat edaran yang ditandatangani oleh pemimpin unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya pada Direktorat Jenderal dan Inspektorat Jenderal diberikan oleh unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang melaksanakan tugas kesekretariatan pada unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya masing-masing. (7) Dikecualikan dani ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penomoran, penanggalan, dan penggunaan NIP pada Naskah Dinas keputusan Menteri mengenai pengelolaan sumber daya manusia dilakukan oleh unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia di Sekretariat Jenderal. (8) Penomoran Naskah Dinas pada standar operasional prosedur administrasi pemerintahan dilakukan oleh pemimpin unit organisasi, kepala unit pelaksana teknis, atau Sekretaris Lembaga Sensor Film sesuai dengan kewenangannya. Pasal 47 (1) Penomoran Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menggunakan angka arab dengan memuat unsur: a. nomor urut; dan b. tahun terbit. (2) Penomoran Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menggunakan angka arab dengan memuat unsur: a. nomor urut; b. kode Naskah Dinas; dan c. tahun terbit. Pasal 48 Penomoran Naskah Dinas korespondensi internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, huruf b, dan huruf d menggunakan angka arab dengan memuat unsur: a. klasifikasi keamanan; b. nomor urut; c. kode Naskah Dinas; dan d. tahun terbit. Pasal 49 Penomoran Naskah Dinas korespondensi eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b menggunakan angka arab dengan memuat unsur: a. klasifikasi keamanan; b. nomor urut; c. kode Naskah Dinas; dan d. tahun terbit.
Pasal 50 (1) Penomoran Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dengan memuat unsur: a. nomor urut; b. bulan; c. kode jenis; dan d. tahun terbit. (2) Penomoran Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf 1 memuat unsur: a. klasifikasi keamanan; b. nomor urut; c. kode Naskah Dinas; dan d. tahun terbit. (3) Terhadap Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g, huruf h, dan huruf i tidak diberikan penomoran Naskah Dinas. (4) Penomoran Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf j dan huruf k memuat unsur: a. nomor urut; b. kode Naskah Dinas; dan c. tahun terbit. (5) Penomoran Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf j dan huruf k dilakukan oleh unit organisasi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Pasal 51 Ketentuan mengenai contoh penomoran Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 50 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Menteri mi. Pasal 52 (1) Kode Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), Pasal 48, Pasal 49 , dan Pasal 50 ayat (2) dan ayat (4) terdiri atas unsur sebagai berikut: a. kode jabatan, kode unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, atau kode unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, unit pelaksana teknis, atau Sekretariat Lembaga Sensor Film; dan b. kode klasifikasi arsip. (2) Kode jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan identitas jabatan Menteri dan Wakil Menteri. (3) Kode klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan identitas yang memuat materi pokok Naskah Dinas atau subjek Naskah Dinas. Pasal 53 (1) Pemberian kode Naskah Dinas dilakukan dengan ketentuan: a. kode Naskah Dinas ditulis setelah nomor urut Naskah Dinas;
b. kode Naskah Dinas ditulis dengan urutan sebagai berikut: 1. kode jabatan atau kode unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, kode unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, unit pelaksana teknis, dan Sekretariat Lembaga Sensor Film; dan 2. kode klasifikasi arsip. c. Naskah Dinas yang dibuat dan ditandatangani oleh Menteri dan Wakil Menteri menggunakan kode jabatan; (2) Kodejabatan, kode unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, kode unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, unit pelaksana teknis, dan Sekretariat Lembaga Sensor Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Menteri. Bagian Ketiga Penggunaan Kertas, Amplop, dan Tinta Pasal 54 (1) Kertas, amplop, dan tinta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam kertas. (2) Kertas, amplop, dan tinta merupakan media atau sarana surat-menyurat untuk merekam informasi dalam komunikasi kedinasan. (3) Penggunaan kertas, amplop, dan tinta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Menteri mi. Bagian Keempat Ketentuan Jarak Spasi, Jenis dan Ukuran Huruf, serta Kata Penyambung Paragraf 1 Ketentuan Jarak Spasi Pasa1 55 Jarak spasi pada Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d dengan memperhatikan aspek keserasian, keindahan, dan banyaknya isi Naskah Dinas dengan ketentuan: a. jarak antara judul dan isi adalah dua spasi; b. jika judul lebih dani satu bans, jarak antara bans pertama dan bans kedua adalah satu spasi; dan c. jarak tiap-tiap bans disesuaikan dengan keperluan. Paragraf 2 Jenis dan Ukuran Huruf Pasal 56 (1) Jenis huruf pada Naskah Dinas arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d yaitu Bookman Old Style dengan ukuran 12 (dua belas). (2) Jenis Naskah Dinas korespondensi dan Naskah Dinas khusus menggunakanjenis huruf Anal dengan ukuran 12 (dua belas).
Paragraf 3 Kata Penyambung Pasal 57 (1) Kata penyambung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d merupakan kata yang digunakan sebagai tanda bahwa teks masih berlanjut pada halaman berikutnya. (2) Kata penyambung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis pada akhir setiap halaman pada bans terakhir teks di sudut kanan bawah halaman dengan urutan kata penyambung dan 3 (tiga) buah titik. (3) Kata penyambung itu diambil persis sama dani kata pertama halaman berikutnya. (4) Jika kata pertama dani halaman berikutnya menunjuk pasal atau diberi garis bawah atau dicetak miring, kata penyambungjuga harus dituliskan sama. (5) Kata penyambung tidak digunakan untuk pergantian bagian. Bagian Kelima Penentuan Batas atau Ruang Tepi Pada Kertas Pasal 58 (1) Penentuan batas atau ruang tepi pada kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e bertujuan untuk keserasian dan kerapian dalam penyusunan Naskah Dinas. (2) Penentuan batas atau ruang tepi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut: a. ruang tepi atas: 1) apabila menggunakan kop Naskah Dinas, 2 (dua) spasi di bawah kop; dan 2) apabila tanpa kop Naskah Dinas, paling sedikit 2 (dua) cm dani tepi atas kertas. b. ruang tepi bawah paling sedikit 2,5 (dua koma lima) cm dani tepi bawah kertas; c. ruang tepi kini paling sedikit 3 (tiga) cm dani tepi kini kertas; dan d. ruang tepi kanan paling sedikit 2 (dua) cm dani tepi kanan kertas. Bagian Keenam Nomor Halaman Pasal 59 (1) Nomor halaman Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f ditulis dengan menggunakan nomor urut angka Arab dan dicantumkan secara simetris di tengah atas dengan membubuhkan tanda hubung (-) sebelum dan setelah nomor. (2) Penomoran halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi halaman pertama Naskah Dinas yang menggunakan kop Naskah Dinas.
Bagian Ketujuh Tembusan Pasal 60 (1) Tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf g merupakan pemberitahuan kepada pihak lain atau pihak terkait yang dipandang perlu mengetahui substansi Naskah Dinas. (2) Penggunaan tembusan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. tembusan hanya digunakan apabila Naskah Dinas memerlukan tembusan; b. apabila ada tembusan, kata tembusan ditulis dengan menggunakanhurufkapital pada awal kata tanpa garis bawah diikuti tanda baca titik dua sejajar dengan pembuka Naskah Dinas, di sebelah kini bawah, dan sejajar dengan singkatan NIP pejabat penanda tangan; c. pihak yang diberi tembusan ditulis di bawah kata tembusan, dan apabila yang diberi tembusan lebih dani satu diberi nomor unit dengan angka crab sejajar dengan kata tembusan; d. pihak yang diberi tembusan tidak didahului singkatan Yth. atau diikuti frasa sebagai laporan atau sebagai arsip. Bagian Kedelapan Lampiran Pasal 61 Lampiran pada Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf h harus ditandatangani oleh Menteri, Wakil Menteri, pemimpin unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, kepala unit pelaksana teknis, dan Sekretaris Lembaga Sensor Film. Bagian Kesembilan Penggunaan Tanda Tangan, Paraf, dan Cap Paragraf 1 Tanda Tangan Pasal 62 (1) Pemberian tanda tangan pada Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf i berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atau identitas penandatangan serta keautentikan, keterpercayaan, dan keutuhan informasi. (2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. tanda tangan basah; dan b. Tanda Tangan Elektronik.
(3) Pemberian tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri, Wakil Menteri, staf ahli, pemimpin unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, kepala unit pelaksana teknis, dan Sekretaris Lembaga Sensor Film. (4) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak di kaki Naskah Dinas di antara nama jabatan dan nama pejabat. Pasal 63 (1) Tanda tangan basah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam kertas. (2) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam elektronik. Pasal 64 Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b memiliki kekuatan hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada pejabat penanda tangan; b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa pejabat penanda tangan; c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; d. segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa pejabat penanda tangannya: dan f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa pejabat penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap Naskah Dinas dengan media rekam elektronik yang terkait. Pasal 65 (1) Pemberian Tanda Tangan Elektronik pada Naskah Dinas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Naskah Dinas yang menggunakan Tanda Tangan Elektronik tetap menggunakan persetujuan berjenjang yang konsepnya harus diverikasi terlebih dahulu oleh pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator, pejabat pengawas, dan/atau pejabat di bawahnya yang ditunjuk/bertugas menyiapkan konsep Naskah Dinas; b. Naskah Dinas yang menggunakan Tanda Tangan Elektronik tidak menggunakan cap dinas maupun cap jabatan; c. Tanda Tangan Elektronik harus ditandai dalam susunan dan bentuk Kode QR (QR Code) yang disertai nama pejabat penanda tangan dan nama jabatan; d. Naskah Dinas dengan Tanda Tangan Elektronik didistribusikan kepada pihak yang berhak tanpa harus dicetak;
e. pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam huruf d dapat melalui aplikasi umum bidang kearsipan dinamis, media daring atau media luring; dan f. menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh penyelenggara sertifikasi eiektronik Indonesia. (2) Susunan dan bentuk penggunaan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Menteri mi. Paragraf 2 Paraf Pasa166 (1) Sebelum ditandatangani oleh Menteri, Wakil Menteri, pemimpin unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, kepala unit pelaksana teknis, dan Sekretaris Lembaga Sensor Film, konsep Naskah Dinas harus diparaf terlebih dahulu oleh pejabat di bawahnya sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab. (2) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk koordinasi berjenjang antarpejabat sebelum dilakukan tanda tangan. (3) Pembubuhan paraf Naskah Dinas dilakukan dengan cares: a. pembubuhan paraf secara hierarki; dan b. pembubuhan paraf koordinasi. (4) Pembubuhan paraf secara hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. konsep Naskah Dinas dibuat rangkap dua; b. Naskah Dinas sebelum ditandatangani oleh: 1. Menteri dan Wakil Menteri, konsep Naskah Dinas harus dibubuhi paraf terlebih dahulu oleh pemimpin unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; 2. pemimpin unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, konsep Naskah Dinas harus dibubuhi paraf terlebih dahulu oleh Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan pejabat administrator atau pejabat fungsional sesuai dengan bidang tugasnya; 3. pemimpin unit organisasi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, konsep Naskah Dinas harus dibubuhi paraf terlebih dahulu oleh pejabat administrator, pengawas, atau pejabat fungsional sesuai dengan bidang tugasnya; 4. kepala unit pelaksana teknis, konsep Naskah Dinas harus dibubuhi paraf terlebih dahulu oleh pengawas, pejabat fungsional atau pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- Sekretaris Lembaga Sensor Film, konsep Naskah Dinas harus dibubuhi paraf terlebih dahulu oleh pengawas, pejabat fungsional atau pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya. (5) Letak pembubuhan paraf secara hierarki diatur sebagai berikut: a. untuk paraf pejabat yang berada satu tingkat di bawah pejabat penanda tangan Naskah Dinas berada di sebelah kanan/setelah nama pejabat penanda tangan; b. untuk paraf pejabat yang berada dua tingkat di bawah pejabat penanda tangan Naskah Dinas berada di sebelah kiri/sebelum nama pejabat penanda tangan; dan c. untuk paraf pejabat yang berada tiga tingkat di bawah pejabat penanda tangan Naskah Dinas berada di sebelah paraf pejabat yang di atasnya. (6) Pembubuhan paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk Naskah Dinas yang materinya saling berkaitan dan memerlukan koordinasi antar unit organisasi maka pejabat yang berwenang dani unit terkait ikut serta membubuhkan paraf pada kolom paraf koordinasi. Paragraf 3 Cap Pasa167 (1) Cap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf i digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam kertas. (2) Cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam elektronik. (3) Cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu: a. cap jabatan; dan b. cap dinas. (4) Cap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan cap atau stempel yang dipergunakan oleh pejabat tertentu untuk memenuhi keabsahan suatu Naskah Dinas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan jabatannya. (5) Cap dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan cap atau stempel yang dipergunakan oleh setiap pejabat untuk memenuhi keabsahan suatu Naskah Dinas. (6) Penggunaan cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Menteri mi.
Bagian Kesepuluh Perubahan, Pencabutan, Pembatalan, dan/atau Ralat Naskah Dinas Pasal 68 (1) Perubahan, pencabutan, pembatalan, dan/atau ralat Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 hurufj dapat dilakukan dengan menunjukkan seluruh atau sebagian Naskah Dinas yang diubah, dicabut, dibatalkan dare/atau diralat. (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengubah bagian tertentu dani Naskah Dinas yang dinyatakan dengan pernyataan perubahan. (3) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencabut Naskah Dinas karena: a. bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. perubahan kebijakan pemerintah; dan/atau c. penyesuaian dengan dinamika lingkungan strategis. (4) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencantumkan pernyataan mengenai tidak berlakunya seluruh materi Naskah Dinas terdahulu dalam Naskah Dinas yang baru. (5) Ralat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perbaikan terhadap sebagian materi Naskah Dinas melalui pernyataan ralat dalam Naskah Dinas yang baru. BAB IV PENGAMANAN NASKAH DINAS Bagian Kesatu Umum Pengamanan Naskah Dinas paling sedikit dilakukan melalui: a. penentuan klasifikasi keamanan Naskah Dinas; b. perlakuan terhadap Naskah Dinas berdasarkan pemberian kode derajat klasifikasi keamanan; c. akses terhadap Naskah Dinas; dan d. pemberian nomor seri pengaman dan security printing. Bagian Kedua Penentuan Klasifikasi Keamanan Naskah Dinas Pasal 70 Klasifikasi keamanan Naskah Dinas meliputi: a. rahasia; b. terbatas; dan c. biasa atau terbuka.
Pasal 71
(1)
Klasifikasi
keamanan
Naskah
Dinas
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
70
ditentukan
berdasarkan
kepentingan dan substansi Naskah Dinas.
(2)
Klasifikasi
keamanan
Naskah
Dinas
berdasarkan
kepentingan dan
substansi Naskah Dinas sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) ditentukan oleh Menteri, Wakil
Menteri, pemimpin
unit organisasi
Jabatan Pimpinan
Tinggi Madya, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, kepala
unit pelaksana teknis,
dan
Sekretaris Lembaga Sensor
Film.
Bagian Ketiga
Perlakuan terhadap Naskah Dinas
Berdasarkan Pemberian Kode Derajat Klasifikasi Keamanan
Pasal 72
(1)
Naskah
Dinas
berdasarkan
klasifikasi
keamanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, diberikan kode
derajat pengamanan di amplop dan di sebelah kin atas
Naskah Dinas.
(2)
Da1am hal klasifikasi keamanan Naskah Dinas rahasia,
Naskah Dinas dapat diletakkan dalam amplop rangkap dua.
(3)
Kode derajat klasifikasi keamanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas:
a.
rahasia yang diberi kode R'; b. terbatas yang diberi kode T'; dan
c.
biasa atau terbuka biasa yang diberi kode `B'.
Bagian Keempat
Akses terhadap Naskah Dinas
Pasal 73
(1)
Akses terhadap Naskah Dinas dengan klasifikasi keamanan:
a.
rahasia; dan
b.
terbatas,
dimiliki oleh Menteri dan/atau pejabat lain sesuai dengan
tugas, fungsi, dan kewenangannya.
(2)
Akses terhadap Naskah Dinas yang berklasifikasi biasa atau
terbuka dapat diberikan kepada seluruh pegawai atau
masyarakat.
Bagian Kelima
Pemberian Nomor Seri Pengaman dan Security Printing
Pasal 74
(1)
Pemberian nomor
serf
pengaman
pada Naskah
Dinas
memiliki
tujuan
untuk
menjamin
keauntetikan
dan
keterpercayaan informasi pada Naskah Dinas.
(2)
Pemberian nomor serf pengaman sebagaimana dimaksud
pada
ayat
(1)
dilakukan
sesuai dengan perkembangan
teknologi.
Pasal 75 (1) Penggunaan security printing pada Naskah Dinas dapat dilakukan dengan metode sebagai berikut: a. kertas khusus; b. tanda air (watermarks); c. rosettes; dan d. anticopy. (2) Ketentuan mengenal metode security printing pada Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Menteri mi. BAB V PEJABAT PENANDA TANGAN NASKAH DINAS Pasal 76 (1) Pejabat yang berwenang menandatangani Naskah Dinas sesuai dengan batasan kewenangan penandatanganan seluruh jenis Naskah Dinas sesuai dengan jenjang jabatan kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Menteri mi. (2) Pejabat yang berwenang dapat memberikan mandat kepada pejabat lain yang menjadi bawahannya, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan mengenai batasan kewenangan penanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Menteri mi. Pasal 77 Penggunaan wewenang mandat dilaksanakan dengan menyebut: a. atas nama; b. untuk beliau; c. pelaksana tugas; atau d. pelaksana harian. Pasal 78 Penggunaan "atas nama" dapat dilakukan dalam hal pejabat yang berwenang menandatangani Naskah Dinas melimpahkan kepada pejabat di bawahnya. Pasal 79 Persyaratan yang harus dipenuhi dalam penggunaan "atas nama" meliputi: a. pelimpahan wewenang dalam bentuk tertulis; b. materi wewenang yang dilimpahkan menjadi tugas dan tanggung jawab pejabat yang melimpahkan; dan c. tanggung jawab sebagai akibat penandatanganan naskah dinas berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang. Pasal 80 Batasan kewenangan "atas nama" dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 81 (1) Penggunaan "untuk beliau" dapat dilakukan dalam hal pejabat yang diberi kuasa memberi kuasa lagi kepada pejabat satu tingkat di bawahnya. (2) Penggunaan "untuk beliau" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah "atas nama". Pasal 82 (1) Pelimpahan kewenangan penandatanganan Naskah Dinas melalui "untuk beliau" harus memenuhi persyaratan: a. pelimpahan harus mengikuti urutan hanya sampai dua tingkat struktural di bawahnya; b. materi yang ditangani merupakan tugas dan tanggung jawabnya; c. dapat dipergunakan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai pejabat pengganti (pelaksana tugas atau pelaksana harian); dan d. tanggung jawab berada pada pejabat yang telah diberi kuasa. (2) Batasan kewenangan "untuk beliau" dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 83 (1) Penggunaan pelaksana tugas dilakukan oleh pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang dani pejabat definitif yang berhalangan tetap. (2) Pelimpahan wewenang pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara sampai dengan pejabat yang definitif ditetapkan. (4) Batasan kewenangan pelaksana tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pelimpahan wewenang "pelaksana tugas" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam bentuk tertulis. Pasal 84 (1) Penggunaan pelaksana harian dilakukan oleh pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang dani pejabat definitif yang berhalangan sementara. (2) Pelimpahan wewenang pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam bentuk tertulis. (3) Pelimpahanwewenangsebagaimanadimaksudpadaayat (1) bersifat sementara sampai dengan pejabat yang definitif kembali di tempat. (4) Batasan kewenangan pelaksana harian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Pelaksanaan wewenang mandat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 84 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Menteri mi.
BAB VI PENGENDALIAN NASKAH DINAS Pasal 86 Pengendalian Naskah Dinas meliputi kegiatan: a. pengendalian Naskah Dinas masuk; dan b. pengendalian Naskah Dinas keluar. Pasal 87 (1) Pengendalian Naskah Dinas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a menggunakan aplikasi umum bidang kearsipan dinamis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Fitur yang digunakan untuk pengendalian Naskah Dinas masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi fitur: a. pencatatan riwayat; b. pengarahan sesuai dengan klasifikasi keamanan; dan c. penyampaian. (3) Pencatatan riwayat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas: a. nomor urut; b. tanggal penerimaan; c. tanggal dan nomor Naskah Dinas; d. asal Naskah Dinas; e. isi ringkas Naskah Dinas; f. unit organisasi yang dituju; dan g. keterangan. (4) Pengarahan sesuai dengan klasifikasi keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan fitur sifat Naskah Dinas yang tersedia pada aplikasi umum bidang kearsipan dinamis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan sesuai dengan fitur tujuan Naskah Dinas berdasarkan unit organisasi yang dituju sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f yang tersedia pada aplikasi umum bidang kearsipan dinamis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 88 Dalam hal aplikasi umum bidang kearsipan dinamis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 mengalamigangguanatau tidak dapat berfungsi, pengendalian Naskah Dinas masuk dilakukan secara manual. Pasal 89 (1) Pengendalian Naskah Dinas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b menggunakan aplikasi umum bidang kearsipan dinamis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Fitur yang digunakan untuk pengendalian Naskah Dinas keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi fitur: a. pencatatan riwayat; b. pengiriman; dan C. penyampaian. (3) Pencatatan riwayat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas: a. nomor urut; b. tanggal pengiriman; c. tanggal dan nomor Naskah Dinas; d. tujuan Naskah Dinas; e. isi ringkas Naskah Dinas; dan f. keterangan. (4) Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan fitur sifat Naskah Dinas yang tersedia pada aplikasi umum bidang kearsipan dinamis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan sesuai dengan fitur tujuan Naskah Dinas yang tersedia pada aplikasi umum bidang kearsipan dinamis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasa190 (1) Dalam hal aplikasi umum bidang kearsipan dinamis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 mengalami gangguan atau tidak dapat berfungsi, pengendalian Naskah Dinas keluar dilakukan secara manual. (2) Ketentuan Pasal 72 berlaku mutatis muta.ndis terhadap pengiriman Naskah Dinas keluar yang dilakukan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 91 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan Tata Naskah Dinas untuk urusan pemerintahan bidang kebudayaan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 92 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN KEBUDAYAAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN KEBUDAYAAN BAB I JENIS, SUSUNAN, DAN BENTUK NASKAH DINAS A. Naskah Dinas Arahan 1. Naskah Dinas Pengaturan a. Susunan dan bentuk Instruksi terdiri atas: 1) Bagian kepala instruksi terdiri atas: a) Lambang Negara dan kata Menteri secara simetris; b) frasa instruksi Menteri ditulis dengan huruf kapital secara simetris; c) kata nomor dan tahun ditulis dengan huruf kapital secara simetris; d) kata tentang ditulis dengan huruf kapital secara simetris; e) nama instruksi ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan f) kata Menteri ditulis dengan huruf kapital secara simetris dan diakhiri tanda koma. 2) Batang Tubuh Bagian batang tubuh instruksi terdiri atas: a) dasar hukum atau latar belakang bagian dasar hukum atau latar belakang instruksi memuat dasar kewenangan penetapan instruksi, berisi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penetapan instruksi. b) nama pejabat bagian nama pejabat memuat nama pejabat yang diberi instruksi. c) isi bagian isi memuat materi pokok yang diatur dalam instruksi Menteri. 3) Kaki Bagian kaki instruksi terdiri atas: a) tempat dan tanggal dikeluarkannya instruksi ditulis di sebelah kanan bawah, di bawah bans akhir isi instruksi, dan diawali dengan frasa "Dikeluarkan di" serta ditulis dengan huruf kapital pada awal kata; b) kata Menteri yang menetapkan instruksi ditulis dengan huruf kapital dan sejajar dengan frasa "Dikeluarkan di" serta diakhiri dengan tanda koma; c) tanda tangan dibubuhkan di antara kata Menteri dan nama Menteri yang terlebih dahulu dibubuhi paraf oleh pejabat satu tingkat atau dua tingkat di bawahnya yang bertugas menyiapkan instruksi tersebut;
d) cap jabatan dibubuhkan dengan menyentuh bagian sisi kini tanda tangan; dan e) nama lengkap Menteri ditulis dengan huruf kapital dan sejajar dengan nama jabatan tanpa mencantumkan gelar dan nomor induk pegawai (NIP) . Susunan dan bentuk instruksi sebagaimana tercantum dalam contoh 1.
CONTOH 1 SUSUNAN DAN BENTUK INSTRUKSI I. /Iirte MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA INSTRUKSI MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOIsIOR ... TAHUN ... TENTANG MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Dalam rangka ................................................... .........., dengan ini menginstruksikan kepada: 1......... 2......... 3......... 4......... untuk: KESATU :............ KEDUA :... KETIGrA :.............................................. KEEMPAT ........................................................ ....................... KE(dst.) :...................................................... ................. Instruksi hlenteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan• Dikeluarkan di ................ pada tanggai ................... MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, tanda tangan dan cap jabatan NAMA MENTERI
b. Susunan dan bentuk Surat Edaran terdiri atas: 1) Bagian kepala surat edaran terdiri atas: a) kepala surat edaran Menteri menggunakan lambang negara dan nama jabatan secara simetris; dan b) kepala surat edaran unit organisasi menggunakan Logo Kementerian, nama Kementerian, nama unit organisasi Pimpinan Tinggi Madya, alamat, dan garis penutup secara simetris. 2) Pembuka Bagian pembuka surat edaran terdiri atas: a) Tujuan surat edaran Penulisan tujuan surat edaran didahului singkatan Yth., diikuti nama jabatan yang dituju, dan ditulis di bawah sebelah kini kepala surat edaran. b) Frasa surat edaran Frasa surat edaran ditulis dengan huruf kapital dan simetris dengan kepala surat edaran. c) Nomor Kata nomor ditulis dengan huruf kapital dan berisi nomor urut surat edaran dan tahun pembuatan secara simetris dengan frasa surat edaran. d) Tentang Kata tentang ditulis dengan huruf kapital di bawah nomor dan simetris dengan frasa surat edaran. 3) Batang tubuh Bagian batang tubuh surat edaran terdiri atas: a) latar belakang perlunya dibuatnya surat edaran; b) maksud dan tujuan dibuatnya surat edaran; c) dasar hukum pembuatan surat edaran yang merujuk pada peraturan perundang-undangan atau naskah dinas lain; d) isi surat edaran mengenai hal tertentu yang dianggap mendesak; dan e) Penutup. 4) Kaki Bagian kaki surat edaran terdiri atas: a) tanggal surat edaran Menteri ditulis di sebelah kanan bawah, di bawah bans akhir isi surat edaran, dan didahului nama tempat pembuatan; b) tanggal surat edaran selain Menteri ditulis di sebelah kanan bawah, di bawah bans akhir isi surat edaran, dan tanpa didahului nama tempat pembuatan; c) namajabatan pejabat yang menandatangani surat edaran ditulis di bawah dan sejajar dengan tanggal surat edaran, menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata kecuali kata penghubung, dan diakhiri tanda koma; d) tanda tangan pejabat yang menandatangani surat edaran dibubuhkan di antara nama jabatan dan nama pejabat, dengan terlebih dahulu dibubuhi paraf oleh pejabat di bawahnya yang ditunjuk atau bertugas menyiapkan konsep surat edaran tersebut; e) cap jabatan atau cap dinas dibubuhkan dengan menyentuh bagian sisi kini tanda tangan pejabat;
f) nama pejabat yang menandatangani surat edaran ditulis di bawah dan sejajar dengan nama jabatan, serta menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata tanpa diapit dengan tanda kurung dan tanpa garis bawah; dan g) singkatan NIP ditulis di bawah dan sejajar dengan nama pejabat yang menandatangani serta menggunakan huruf kapital tanpa diakhiri dengan tanda titik dan diikuti dengan nomor. Susunan dan bentuk Surat edaran sebagaimana tercantum dalam contoh 2a dan 2b.
CONTOH 2a SUSUNAN DAN BENTUK SURAT EDARAN MENTERI s1 MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Yth. 1. ... 2. ._. 3. dan seterusnya. SURAT EDARAN MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR .... TAHUN .... TENTANG
- Latar Belakang
- Maksud dan Tujuan
- Dasar Hukum
- Isi Surat Edaran
- Penutup Ditetapkan di........................ Pada tanggal......................... Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, tanda tangan dan cap jabatan Nama Menteri
CONTOH 2b SUSUNAN DAN BENTUK SURAT EDARAN UNIT ORGANISASI PIMPINAN TINGGI MADYA F KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA i SEKRETARIAT JENDERAL 2 n Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 '3 Tefepon (021) 5725542 Laman kemenbud.go.id ., Yth. 1. ... 2. ... 3. dan seterusnya. SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEBUDAYAAN NOMOR .... TAHUN .... TENTANG
- Latar Eelakang
- Maksud dan Tujuan
- Dasar Huluun
- Isi Surat Edaran
- Penutup tan al ............ Nama jabatan, tanda tangan dan cap dinas Nama Pejabat NIP
c. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Jenis, susunan, dan bentuk dokumen, serta penetapan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan diatur sesuai dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan. 2. Naskah Dinas Penetapan Susunan dan bentuk keputusan terdiri atas: a. Kepala Bagian kepala keputusan terdiri atas: 1) kepala keputusan Menteri menggunakan lambang negara dan nama jabatan secara simetris; 2) kepala keputusan unit organisasi Pimpinan Tinggi Madya menggunakan Logo Kementerian, nama Kementerian, nama unit organisasi Pimpinan Tinggi Madya, alamat, dan garis penutup secara simetris; 3) kepala keputusan unit organisasi Pimpinan Tinggi Pratama menggunakan Logo Kementerian, nama Kementerian, nama unit organisasi Pimpinan Tinggi Madya, alamat, dan garis penutup secara simetris; 4) kepala keputusan unit organisasi kepala pusat menggunakan Logo Kementerian, nama Kementerian, nama unit organisasi pusat, alamat, dan garis penutup secara simetris; 5) kepala keputusan unit pelaksana teknis menggunakan Logo Kementerian, nama Kementerian, nama unit organisasi Pimpinan Tinggi Madya, nama unit pelaksana teknis, alamat, dan garis penutup secara simetris; 6) kepala keputusan Sekretariat Lembaga Sensor Film menggunakan Logo Kementerian, nama Kementerian, nama Sekretariat Lembaga Sensor Film, alamat, dan garis penutup secara simetris, tanpa mencantumkan nama unit organisasi pembinanya; dan 7) kepala Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh pejabat yang menerima pelimpahan kewenangan dani Menteri menggunakan Logo Kementerian yang dicetak berwarna secara simetris. b. Batang tubuh Bagian batang tubuh keputusan terdiri atas: 1) Judul keputusan Judul keputusan terdiri atas: a) kata keputusan dan nama jabatan pejabat yang menetapkan ditulis dengan huruf kapital secara simetris; b) nomor keputusan berisi nomor urut keputusan dalam 1 (satu) tahun kalender dan tahun terbit; c) kata tentang ditulis dalam huruf kapital secara simetris di bawah kata nomor; dan d) nama keputusan ditulis dalam huruf kapital dan dibuat secara singkat dengan menggunakan 1 (satu) kata atau frasa, tetapi secara esensial maknanya mencerminkan isi keputusan.
- Nama jabatan Nama jabatan pejabat yang menetapkan keputusan ditulis dengan huruf kapital secara simetris dan diakhiri dengan tanda koma.
- Konsiderans Bagian konsiderans keputusan terdiri atas: a) kata menimbang, yaitu konsiderans yang memuat alasan atau tujuan atau kepentingan atau pertimbangan tentang perlu ditetapkannya keputusan; dan b) kata mengingat, yaitu konsiderans yang memuat peraturan perundang-undangan sebagai dasar pengeluaran keputusan.
- Diktum Bagian diktum keputusan memuat kata memutuskan, menetapkan, dan materi pokok keputusan dengan ketentuan: a) kata memutuskan ditulis tanpa spasi dengan huruf kapital secara simetris dan diakhiri dengan tanda titik dua; b) kata menetapkan ditulis dengan huruf kapital pada awal kata, dicantumkan sesudah kata memutuskan, sejajar dengan kata menimbang dan mengingat, dan diakhiri dengan tanda titik dua; c) setelah kata menetapkan, dicantumkan nama keputusan yang ditetapkan, ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri tanda titik; d) materi pokok keputusan tidak diuraikan dalam pasal, tetapi diawali dengan bilangan bertingkat/diktum kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya ditulis dengan huruf kapital; dan e) dalam hal diktum kedua, ketiga, dan seterusnya mengacu kepada diktum sebelumnya, kata diktum ditulis dengan huruf kapital pada awal kata. c. Kaki Bagian kaki keputusan terdiri atas:
- tempat dan tanggal ditetapkannya keputusan ditulis di sebelah kanan bawah dan di bawah bans akhir isi keputusan serta diawali dengan kata ditetapkan dan ditulis dengan huruf kapital pada awal kata;
- nama jabatan pejabat yang menetapkan keputusan ditulis dengan huruf kapital, sejajar dengan kata ditetapkan, dan diakhiri dengan tanda koma;
- tanda tangan dibubuhkan di antara nama jabatan dan nama pejabat dengan terlebih dahulu dibubuhi paraf oleh pejabat di bawahnya yang ditunjuk/bertugas menyiapkan konsep keputusan tersebut;
- cap jabatan atau cap dinas dibubuhkan dengan menyentuh bagian sisi kini tanda tangan; dan
- nama lengkap pejabat yang menetapkan keputusan ditulis dengan huruf kapital dan sejajar dengan namajabatan tanpa mencantumkan gelar dan NIP. d. Lampiran (jika diperlukan) Susunan dan bentuk keputusan sebagaimana tercantum dalam contoh 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, dan 3f.
CONTOH 3a SUSUNAN DAN BENTUK KEPUTUSAN YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI ' wt A /'PlfTA l MENTERI KEBUDAYr_ N REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NQMOR ... TAHUN ... TENTANG MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa ................. b. bahwa...................................................... ................... ..p Mengingat : 1 . ............•................................... ................................... . MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN TENTANG KESATU : ....................................................... ..................................... KEDUA KETIGA : ....................................................... .... .... .. ... .. .... ....... .... . .. .... KE (dst) : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di pada tanggal.......... MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, tanda tangan dan cap labatan NAMA ! 1ENTERI
CONTOH 3b SUSUNAN DAN BENTUK KEPUTUSAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI MADYA KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL i r Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021) 5725542 Laman kemenbud.go.id KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa........................................... ................................: b. bahcsa...................................................... .....................: Mengingat : 2 . ................................................ .....................................: 2 . ............................................................ ........................: MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEBUDAYAAN TENTANG ............................................. . KESATU : ....................................................... ...................... ............... KEDUA KETIGA : ....................................................... ............... ...................... KE (dst) : Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudavaan ini rnulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di......... pada tanggal.......... SEKRETARIS JENDERAL, tanda Langan dan cap dinas NAMA PEJA BAT
CONTOH 3c SUSUNAN DAN BENTUK KEPUTUSAN KEPUTUSAN KEPALA BIRO... / SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL... /DIREKTUR... /SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL... KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL 4 <° Jafan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021) 5725542 r Laman kemenbud.go.id KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN INFORMASI PUBLIK SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN INFORMASI PUBLIK Menimbang : a. bahwa........................................... ...............................: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. b. bahwa ....................................................... ....................: Mengingat 1. ................................................... ...............................•--_ 2 . ............................................................ ...................•--
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN INFORMASI PUBLIK TENTANG ................•-------............... . . . . . .. KESATU : ....................................................... ... .............................. .... KEDUA : ........................................................ ..............................•---.. KETIGA : ....................................................•-- ---................................. ICE (dst) : Keputusan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di......... pada tanal.....--•_ KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN INFORMASI PUELIK, tanda tangan dan cap dirias NAMA PEJABAT
CONTOH 3d SUSUNAN DAN BENTUK KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI f KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA E PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI . r JI. RE Martadinata No.KM. 15.5, Kota Tangerang Selatan, 15411 Telepon (021) 5725542 Laman kemenbud.go.id KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... T SHUN ... TENTANG ................................................................ ........................ KEPALA PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI Menimbang a. bahwa............................................. ..............................: b. bahwa............................................•---....... .....-.... .-----•- "S Mengiingat 1 . ................................................. ....................................: 2 . ............................................................ ........................: MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI PUBLIK TENTt .G ...................................... .. .... .. KESATU . ....................................................... .... ................................. KEDUA KETIGA : ...................................................•... ......... ...........-. ............... ICE (dst) : Keputusan Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi ini niulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di......... pada tanggal.......... KEPALA PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI, tanda tangan dan cap dinas NAMA PEJABAT
CONTOH 3e SUSUNAN DAN BENTUK KEPUTUSAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KEPALA BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PEUNDUNGAN " ° r KEBUDAYAAN DAN TRADISI BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN JAWA BARAT A Ja(an. Cinambo No 136 Kota Bandung Telepon (022) 7804942 Laman kemenbud.go.id KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN JAWA KARAT NOMOR ... T F!UN ... TENTANG KEPALA BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN JAWA BARAT MeninTang : a. bahwa........................................... ................................i b. bahwa ...................................................... . ...... .... . .. ... .. . Mengingat : 1. ................................................. ...............•....., .......-.. 2 . ............................................................ ........................: MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN JAWA BARAT TE 3TANG ............................................ ............ KESATU : ...................................................... ... -.. ..... .. ..... ...... KEDUA ............................,.,......,....... KETIGA ...................................................... KE (dst) : Keputusan Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Barat ir:i mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di...-..... pada tangal.......... KEPALA BALM PELESTARIAN KEBUDAYAAN JAWA BARAT, tanda tangan dan cap divas MAMA PEJABAT
CONTOH 3f SUSUNAN DAN BENTUK KEPUTUSAN MENTERI YANG DITANDATANGANI OLEH PEJABAT YANG MENDAPAT PELIMPAHAN KEWENANGAN DARI MENTERI x a KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TE3TaNG MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahua ............................................. ............................... b. bahwa....................................................... ....................: Mengingat 1. ................................................... ..................................: 2 . ............................................................ ....................... . MEMUTUSKAN: Menetapkan KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN TENTANG KESATU KEDUA : ........................................................ .................................... KETIGa . ...................................................... ...................................... KE (dst) : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di......... pada tanggal.......... a.n. MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, tanda tangan dan cap Jabatan NAMA PEJABAT
- Naskah Dinas Penugasan a. Surat Perintah Tugas Susunan dan bentuk surat perintah tugas terdiri atas:
- Kepala Bagian kepala surat perintah tugas terdiri atas: a) kepala surat perintah tugas Menteri menggunakan lambang negara dan nama jabatan secara simetris; dan b) kepala surat perintah tugas unit organisasi menggunakan lambang nama Kementerian, nama unit organisasi Pimpinan Tinggi Madya, alamat, dan garis penutup secara simetris.
- Batang tubuh Bagian batang tubuh surat perintah tugas terdiri atas hal-hal sebagai berikut a) pembuka Bagian pembuka surat perintah tugas terdiri atas: (1) Frasa surat perintah Frasa surat perintah tugas ditulis di bawah kepala surat perintah tugas dengan huruf kapital secara simetris. (2) Nomor Kata nomor ditulis sejajar dengan frasa surat perintah tugas ditulis dengan huruf kapital. Nomor surat perintah tugas berisikan nomor unit, kode Naskah Dinas, dan tahun terbit. (3) Nama jabatan yang memberi perintah tugas Nama jabatan yang memberi perintah tugas ditulis dengan huruf kapital secara simetris dengan kata nomor. b) konsiderans meliputi pertimbangan dan/atau dasar pertimbangan memuat alasan ditetapkannya surat perintah tugas dan ketentuan yang dijadikan landasan ditetapkannya surat perintah tugas tersebut; c) diktum diawali dengan frasa "MEMERINTAHKAN" yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris dengan diikuti kata "kepada" di tepi kini serta diikuti nama, NIP, pangkat/golongan, dan jabatan pegawai yang mendapat perintah tugas; dan d) di bawah kata "kepada" ditulis kata "untuk" disertai perintah-perintah tugas yang harus dilaksanakan.
- Kaki Bagian kaki surat perintah tugas terdiri atas: a) tanggal surat perintah tugas Menteri ditulis di sebelah kanan bawah, di bawah bans akhir isi surat perintah tugas, dan didahului nama tempatpembuatan; b) tanggal surat perintah tugas selain Menteri ditulis di sebelah kanan bawah, di bawah bans akhir isi surat perintah tugas, dan tanpa didahului nama tempat pembuatan; c) nama jabatan pejabat yang menandatangani surat perintah tugas ditulis di bawah dan sejajar dengan tanggal surat perintah tugas, menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata kecuali kata penghubung, dan diakhiri tanda koma;
d) tanda tangan pejabat yang menandatangani surat perintah tugas dibubuhkan di antara nama jabatan dan nama pejabat, dengan terlebih dahulu dibubuhi paraf oleh pejabat di bawahnya yang ditunjuk/bertugas menyiapkan konsep surat perintah tugas tersebut; e) cap jabatan atau cap dinas dibubuhkan dengan menyentuh bagian sisi kini tanda tangan pejabat; f) nama pejabat yang menandatangani surat perintah tugas ditulis di bawah dan sejajar dengan nama jabatan, serta menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata tanpa diapit dengan tanda kurung dan tanpa garis bawah; dan g) NIP ditulis di bawah dan sejajar dengan nama pejabat yang menandatangani Berta menggunakan huruf kapital tanpa diakhiri dengan tanda titik dan diikuti dengan nomor. Susunan dan bentuk surat perintah tugas sebagaimana tercantum dalam contoh 4a dan 4b.
CONTOH 4a SUSUNAN DAN BENTUK SURAT PERINTAH TUGAS YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR .. J ...I... MENTERI KEBUDAYAAN, Menimbang : a. bahwa ........................................... ................................ b. bahwa ....................................................... .................... Dasar 1 . ...................................................... ............................. ' 2. ............................................................. .......................: IvIEMERINTAHKAN: Kepada :
- Nama
- ............................... NIP :........................ Pangkatj Go1 :........ Jabatan ................................
- dan seterusnya. Untuk 1 . ...................................................... ............................... '
- dan seterusnya. Nama tempat, tanggal Menteri Kebuda}•sari, tanda tangan dan cap 3abatan Nama Menteri Tembusan: 1 . .................
- dan seterusnya.
CONTOH 4b SUSUNAN DAN BENTUK SURAT PERINTAH TUGAS YANG DITANDATANGANI OLEH UNIT ORGANISASI PIMPINAN TINGGI MADYA KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA t SEKRETARIAT JENDERAL ,> Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 _ 3 Telepon (021) 5725542 Laman kemenbud.go.id _w a SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR .../.../... SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, Meninibang a. bahwa ............................................ ............................... b. bahwa...---• ................................................ .................... Dasar : 1 . .................................................... .............•................ ' 2 . ............................................................ ........................: AdEMERINTAHKraICI: Kepada
- Nama :............................... NIP Pangkat/ Gol :...................... Jabatan :...............................
- dan seterusnya. Untuk 1 . ...................................................... .................................: 2 . ............................................................ ..........................:
- dan seterusnya. tanggal Nama Jabatan, tanda tangan dan cap dinas Nama Pejabat Tembusan: NIP ............... 1 . .................
- dan seterusnya.
b. Surat Tugas Susunan dan bentuk surat tugas terdiri atas: 1) Kepala Bagian kepala surat tugas terdiri atas: a) kepala surat tugas Menteri menggunakan lambang negara dan nama jabatan secara simetris; b) kepala surat tugas unit organisasi menggunakan Logo Kementerian, nama Kementerian, nama unit organisasi Pimpinan Tinggi Madya, alamat, dan garis penutup secara simetris; c) kepala surat tugas unit pelaksana teknis menggunakan Logo Kementerian, nama Kementerian, nama unit organisasi Pimpinan Tinggi Madya, nama unit pelaksana teknis, alamat, dan garis penutup secara simetris; dan d) kepala surat tugas Sekretariat Lembaga Sensor Film menggunakan Logo Kementerian, nama Kementerian, nama Sekretariat Lembaga Sensor Film, alamat, dan garis penutup secara simetris, tanpa mencantumkan nama unit organisasi pembinanya. 2) Batang Tubuh Bagian batang tubuh surat tugas terdiri atas: a) Pembuka Bagian pembuka surat tugas terdiri atas: (1) Frasa surat tugas Frasa surat tugas ditulis di bawah kepala surat tugas dengan huruf kapital secara simetris. (2) Nomor Kata nomor ditulis sejajar dengan frasa surat tugas dan diawali dengan huruf kapital. Nomor surat tugas berisikan nomor unit, kode Naskah Dinas, dan tahun terbit. b) Isi Surat tugas dapat berbentuk lembaran surat maupun kolom. Surat tugas yang berbentuk lembaran surat digunakan apabila pegawai dan/atau seseorang yang ditugasi berjumlah 1 (satu) atau 2 (dua) orang. Sedangkan surat tugas yang berbentuk kolom apabila pegawai dan/atau seseorang yang ditugasi lebih dani 2 (dua) orang. (1) Isi surat tugas yang berbentuk lembaran terdiri atas: (a) Kalimat pembuka Kalimat pembuka berisi latar belakang diberikannya tugas dan nama jabatan pemberi tugas, diakhiri dengan tanda koma, serta ditulis di sebelah kini dan di bawah kata nomor. (b) Nama Nama ditulis di bawah dan sejajar dengan awal frasa nama jabatan pemberi tugas. (c) NIP NIP ditulis di bawah dan sejajar dengan nama. (d) Pangkat dan golongan Pangkat dan golongan ditulis di bawah dan sejajar dengan NIP.
(e) Jabatan penerima tugas Jabatan penerima tugas ditulis di bawah dan sejajar dengan kata pangkat dan golongan. (I) Maksud, tanggal, dan tempat penugasan Maksud, tanggal, dan tempat penugasan ditulis di bawah dan sejajar dengan kata jabatan, serta didahului dengan kata untuk. (g) Kalimat penutup Kalimat penutup merupakan kalimat yang mengakhiri isi surat tugas. (2) Isi surat tugas yang berbentuk kolom terdiri atas: (a) Kalimat pembuka Kalimat pembuka berisi latar belakang diberikannya tugas dan nama jabatan pemberi tugas, diakhiri dengan tanda koma, serta ditulis di sebelah kini dan di bawah kata nomor. (b) Kolom isian surat tugas Kolom isian surat tugas berisi nomor, nama, NIP, pangkat dan golongan, serta jabatan yang diberi tugas, ditulis di bawah dan sejajar dengan kalimat pembuka. (c) Maksud, tanggal, dan tempat penugasan Maksud, tanggal, dan tempat penugasan ditulis di bawah dan sejajar dengan kolom isian surat tugas, serta didahului dengan kata untuk. (d) Kalimat penutup Kalimat penutup merupakan kalimat yang mengakhiri isi surat tugas. 3) Kaki Bagian kaki surat tugas terdiri atas: a) surat tugas Menteri ditulis di sebelah kanan bawah, di bawah bans akhir isi surat tugas, dan didahului nama tempat pembuatan; b) tanggal surat tugas selain Menteri ditulis di sebelah kanan bawah, di bawah bans akhir isi surat tugas, dan tanpa didahului nama tempat pembuatan; c) nama jabatan pejabat yang menandatangani surat tugas ditulis di bawah dan sejajar dengan tanggal surat tugas, menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata kecuali kata penghubung, dan diakhiri tanda koma; d) tanda tangan pejabat yang menandatangani surat tugas dibubuhkan di antara nama jabatan dan nama pejabat, dengan terlebih dahulu dibubuhi paraf oleh pejabat di bawahnya yang ditunjuk/bertugas menyiapkan konsep surat tugas tersebut; e) cap jabatan atau cap dinas dibubuhkan dengan menyentuh bagian sisi kini tanda tangan pejabat; f) nama pejabat yang menandatangani surat tugas ditulis di bawah dan sejajar dengan nama jabatan, serta menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata tanpa diapit dengan tanda kurung dan tanpa garis bawah; dan g) NIP ditulis di bawah dan sejajar dengan nama pejabat yang menandatangani serta menggunakan huruf kapital tanpa diakhiri dengan tanda titik dan diikuti dengan nomor.
Susunan dan Bentuk surat tugas sebagaimana tercantum dalam contoh 5a, 5b, 5c, dan 5d. CONTOH 5a SUSUNAN DAN BENTUK SURAT TUGAS YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI `.j , { MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA SURAT TUGAS NOI1•fOR .../../... (kalimat pembuka) .............................................. ................................................ nama NIP pangkat dan golongan jabatan untUI' ......... . .............. • ............................ .......tanggal.....................................di....... Surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan yang bersangkutan diharapkan membuat laporan. tanggal Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, tanda tangan dan cap jabatan Nama Menteri
CONTOH 5b SUSUNAN DAN BENTUK SURAT TUGAS YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI BERBENTUK KOLOM ,.-,1 Itr ty't MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA SURAT TUGAS NOMOR .../.../... (kalimat pembuka) .............................................. ..................................................... No. Nama, NIP, Pan kat, dan Golon an Jabatan untuk .......... . ............................................. ....... tan gga1............................................ . di............................................................. ................................................................ Surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan yang bersangkutan diharapkan membuat laporan. tanggal Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, tanda tangan dan cap jabatan Nama Menteri
CONTOH 5c SUSUNAN DAN BENTUK SURAT TUGAS YANG DITANDATANGANI OLEH PEJABAT PIMPINAN TINGGI MADYA e KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA x 3 INSPEKTORATJENDERAL {k Jalan Jenderai Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 < Tetepan (029) 5725542 Laman kemenbud.go.id SURAT TUGAS NOMOR .../.../... (kalimat pembuka) .............................................. ..................................................... nasna NIP pangkat dan golongan jabatan urituk ......................................................... ...tangga3......................................di....... Surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan tang bersangkutan diharapkan membuat Iaporan. tanggal Marna Jabatan, tanda tangan dan cap dinas Varna Pejabat NIP
CONTOH 5d SUSUNAN DAN BENTUK SURAT TUGAS YANG DITANDATANGANI OLEH PEJABAT PIMPINAN TINGGI MADYA BERBENTUK KOLOM KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA IN SPEKTORAT JENDERAL fiti ._ s Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 r Telepon (021) 5725542 Laman kemenbud.go.id SURAT TUGAS NOMOR ...J...J... (kalimat pembuka) .............................................. ..................................................... No. Nama, NIP, Fan .at, dan Golon an Jabatan untuk .......................................................... .....tanggal............................................. dL ............................................................. ............................................................... Surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan yang bersangkutan diharapkan membuat Iaporan. tanggal Norma Jabatan, tanda tangan dan cap dinas Nama Pejabat NIP
B. Naskah Dinas Korespondensi 1. Naskah Dinas Korespondensi Internal a. Nota Dinas Susunan dan bentuk nota dinas terdiri atas: 1) Kepala Bagian kepala nota dinas terdiri atas: a) kepala nota dinas Menteri dan Wakil Menteri menggunakan lambang negara dan nama jabatan secara simetris; b) kepala nota dinas staf ahli menggunakan Logo Kementerian, nama Kementerian, alamat, dan garis penutup secara simetris; c) kepala nota dinas unit organisasi menggunakan Logo Kementerian, nama Kementerian, nama unit organisasi Pimpinan Tinggi Madya, alamat, dan garis penutup secara simetris; d) kepala nota dinas unit pelaksana teknis menggunakan Logo Kementerian, nama Kementerian, nama unit organisasi Pimpinan Tinggi Madya, nama unit pelaksana teknis, alamat, dan garis penutup secara simetris; dan e) kepala nota dinas Sekretariat Lembaga Sensor Film menggunakan Logo Kementerian, nama Kementerian, nama Sekretariat Lembaga Sensor Film, alamat, dan garis penutup secara simetris, tanpa mencantumkan nama unit organisasi pembinanya. 2) Batang tubuh Bagian batang tubuh nota dinas terdiri atas: a) Pembuka Bagian pembuka nota dinas terdiri atas: (1) Frasa nota dinas Frasa nota dinas ditulis di bawah kepala nota dinas dengan huruf kapital secara simetris. (2) Nomor Kata nomor ditulis sejajar dengan frasa nota dinas dan diawali dengan huruf kapital. Nomor nota dinas berisikan klasifikasi keamanan, nomor unit, kode Naskah Dinas dan tahun terbit. (3) Tujuan nota dinas Tujuan nota dinas didahului dengan frasa yang terhormat disingkat Yth., ditulis di sebelah kiri dan di bawah kata nomor serta diikuti tanda titik dua. (4) Asal nota dinas Asal nota dinas didahului dengan kata dan, ditulis di bawah dan sejajar dengan singkatan Yth., dan diikuti tanda titik dua. (5) Hal nota dinas Kata hal ditulis di bawah dan sejajar dengan asal nota dinas serta diikuti tanda titik dua. b) Isi Bagian isi nota dinas terdiri atas: (1) Kalimat pembuka Kalimat pembuka ditulis secara singkat dan jelas. Awal kalimat pembuka nota dinas ditulis di bawah dan sejajar dengan kata ha!.
(2) Isi pokok Isi pokok merupakan uraian dani inti nota dinas. (3) Penutup Kalimat penutup merupakan kalimat yang mengakhiri isi nota dinas. 3) Kaki Bagian kaki nota dinas terdiri atas: a) tanggal nota dinas ditulis di sebelah kanan bawah, di bawah bans akhir kalimat penutup, dan tanpa didahului nama tempat pembuatan; b) nama jabatan pejabat yang menandatangani nota dinas ditulis di bawah dan sejajar dengan .tanggal nota dinas, menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata kecuali kata penghubung, dan diakhiri tanda koma; c) tanda tangan pejabat yang menandatangani nota divas dibubuhkan di antara nama jabatan dan nama pejabat, dengan terlebih dahu1u dibubuhi paraf oleh pejabat di bawahnya yang ditunjuk/bertugas menyiapkan konsep nota dinas tersebut; d) cap jabatan atau cap dinas dibubuhkan dengan menyentuh bagian sisi kini tanda Langan pejabat; e) nama pejabat yang menandatangani nota dinas ditulis di bawah dan sejajar dengan nama jabatan, serta menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata tanpa diapit dengan tanda kurung dan tanpa garis bawah; dan I) NIP ditulis di bawah dan sejajar dengan nama pejabat yang menandatangani serta menggunakan huruf kapital tanpa diakhiri dengan tanda titik dan diikuti dengan nomor. Susunan dan bentuk nota dinas sebagaimana tercantum dalam contoh 6a dan 6b.
CONTOH 6a SUSUNAN DAN BENTUK NOTA DINAS YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI lTl i1Z MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOTA DINAS NOMOR ...!_../... Yth. :........................ Dan i . ........................ Hal :........................ (kalimat pembuka) ....................................... ........................ ... ... ... ... ... ... ........ ... ... ... ... Isi pokok ...................................................... ............................................................. Kalimat penutup ................................................ ........................................... ................ tanggal Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, tanda tangan Nama Menteri Tembusan:
CONTOH 6b SUSUNAN DAN BENTUK NOTA DINAS YANG DITANDATANGANI OLEH PEJABAT PIMPINAN TINGGI MADYA KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL DIPLOMASI, PROMOSI, DAN KERJA SAMA KEBUDAYAAN Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021) 5725542 Laman kemenbud.go.id NOTA DINAS NOb1OR ...1-..I... Yth. :................... Dari :........................ Hal :........................ (kalimat pembuka) .............................................. ....................................................... Isi pokok ......................... ............................ .............................................................. Kalimat penutup ................................................ ........................................................... tanggal Nama Jabatan, tanda tangan Nama Pejabat NIP Tembusan:
b. Memorandum Susunan dan bentuk memorandum terdiri atas: 1) Kepala Bagian kepala memorandum terdiri atas: a) kepala memorandum Menteri menggunakan Lambang Negara dan nama jabatan secara simetris; b) kepala memorandum unit organisasi Pimpinan Tinggi Madya menggunakan Logo Kementerian, nama Kementerian, nama unit organisasi Pimpinan Tinggi Madya, alamat, dan garis penutup secara simetris; dan c) kepala memorandum unit pelaksana teknis menggunakan Logo Kementerian, nama Kementerian, nama unit organisasi Pimpinan Tinggi Madya, nama unit pelaksana teknis, aiamat, dan garis penutup secara simetris. 2) Batang tubuh Bagian batang tubuh memorandum terdiri atas: a) Pembuka Bagian pembuka memorandum terdiri atas: (1) frasa memorandum Frasa memorandum ditulis secara simetris di bawah kop Naskah Dinas dengan huruf kapital. (2) kata nomor Kata nomor ditulis sejajar dengan frasa memorandum diawali dengan huruf kapital. (3) singkatan yth. Singkatan yth. ditulis dengan huruf awal kapital diikuti dengan tanda baca titik dua (:). (4) kata hal Kata hal berisikan inti atau materi pokok Naskah Dinas dan ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal kata tanpa diberi tanda baca. b) Isi Bagian isi memorandum memuat isi pokok yang merupakan uraian dari inti memorandum. c) Penutup Bagian penutup memorandum memuat kalimat penutup yang singkat, padat, dan jelas. 3) Kaki Bagian kaki memorandum terdiri atas: a) tanggal memorandum ditulis di sebelah kanan bawah, di bawah bans akhir kalimat penutup, dan tanpa didahului nama tempat pembuatan; b) nama jabatan pejabat yang menandatangani memorandum ditulis di bawah dan sejajar dengan tanggal memorandum, menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata kecuali kata penghubung, dan diakhiri tanda koma; c) tanda tangan pejabat yang menandatangani memorandum dibubuhkan di antara nama jabatan dan nama pejabat, dengan terlebih dahulu dibubuhi paraf oleh pejabat di bawahnya yang ditunjuk/bertugas menyiapkan konsep memorandum tersebut; d) cap jabatan atau cap dinas dibubuhkan dengan menyentuh bagian sisi kini tanda tangan pejabat; dan
ej nama pejabat yang menandatangani memorandum ditulis di bawah dan sejajar dengan nama jabatan, serta diapit dengan tanda kurung dan tanpa garis bawah. Susunan dan bentuk memorandum sebagaimana tercantum dalam contoh 7a, 7b, 7c, dan 7d.
CONTOH 7a SUSUNAN DAN BENTUK MEMORANDUM YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI MENTERIKEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA MEMORANDUM Namur ...1...!.,.l... Yth :........................ Hal : ........................ Isi memorandum ................................................. . . . . . . tanggal Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, tanda tangan dan cap jabatan Nama Menteri
CONTOH 7b SUSUNAN DAN BENTUK MEMORANDUM YANG DITANDATANGANI PEJABAT PIMPINAN TINGGI MADYA .. KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERAL DIPLOMAS!, PROMOS!, x DAN KERJA SAMA KEBtJDAYAAN Jaian Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 "~ Telepan (021) 5725542 " • Laman kemenbud.ga.id MEMORANDUM Namor ...1...!...1,.. Yth :........................ Hat :........................ Isi memorandum ................................................. .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... tanggal Nama Jabatan, tanda tangan dan cap dings Nama Pejabat
CONTOH7c SUSUNAN DAN BENTUK MEMORANDUM YANG DITANDATANGANI KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS SETINGKAT PEJABAT ADMINISTRATOR s . KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PEUNDUNGAN KEEUDAYAAN DAN TRADISI BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN JAWA BARAT Jalan Cinambo No 136 Kota Bandung Telepon (022) 7804942 Laman kemenbud.go.id MEMORANDUM Nomor ...f...1...1... Yth :........................ Hal :........................ tsi memorandum ................................................. ...... . .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... tanggat Nama Jabatan, tanda tangan dan cap dinar Nama Pejabat
CONTOH 7d SUSUNAN DAN BENTUK MEMORANDUM YANG DITANDATANGANI KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS SETINGKAT PEJABAT PENGAWAS KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PELINDUNGAN KEBUDAYAAN DAN TRADISI
ti KANTOR PELESTARIAN KEBUDAYAAN GORONTALO . Alamat ... .... .. ... ... ... ... ... ... ... .... Telepon Laman kemenbud.go.id MEMORANDUM Nomor ...f..1...!... Yth :........................ Hai :........................ Isi memorandum ................................................. .............._.............................. ................................................................ .................................................... tanggal Nama Jabatan, tanda tangan dan cap divas Nama Pejabat
c. Disposisi Disposisi merupakan petunjuk tertulis mengenai tindak lanjut atau tanggapan terhadap surat masuk yang ditulis secara jelas. Disposisi merupakan satu kesatuan dengan surat masuk tersebut. Susunan dan bentuk disposisi sebagaimana tercantum dalam contoh 8a, 8b, 8c, dan 8d. CONTOH 8a SUSUNAN DAN BENTUK DISPOSISI MENTERI a MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA LEMBAR DISPOSISI MEtITERI KEBUDAYAAN Q Rahasia Q Segera Q Biasa Nanior Agenda Tangga! Terima Asa! Surat Tanggat Surat Nomor Surat Perihal Disposisi kepada: i Wakil Menten Kebudayaan 6 StalAhii Bcdang Hubungan An:ar Lembaga 2 Sekretaris Jenderat 10 SKM Bidang Media dan Komunikasi Pubtik 3 Dirjen Pebndungan Kebudayaan dan Tradisi 11 SKM Bidang D plomasi Budaya dan HI 3 Dirjen Diptomasi. Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan 12 SKM Bidang Protokoter dan Rumah Tangga 5 Dirjen Pengembangan. Pemaniaatan, dan Pembinaan Kebudayaan 13 SKM Bidang sejarah dan Petindungan Warisan Budaya $ tnspektur jenderat 14 SKM Bidang Hukum dan Kekayaan In efekhial ? Stat ANi Bidang Hukum dan Kebijakan Kebudayaan 15 8 Staf Ahli Bidang Ekonami dan Industri Kebudayaan 18 EJ Agendakan Q Dipelajari EJ Dijawab dengan Surat Arsip Saranlmasukan: Catatan: Cataton: tdama Pejabat
CONTOH 8b SUSUNAN DAN BENTUK DISPOSISI WAKIL MENTERI y WAKIL MENTERI KEBUDAYAAN REPUBUK INDONESIA LEMBAR DISPOSIS! WAKIL MENTERI KEBUDAYAAN © Rahasia Q Segera I'1 Biasa Nomor Agersda :. Tanggal Terima Asa! Surat Tanggal Swat NomorSurat Perihal Disposasl kepada- i Sekretans Jendera! g SKM Bidang Media dan Komunikas,i Publik 2 Dirjen PeCmdungan Kebudayaan dan Trad'csi 14 SKM Bidang Dsplomasi Sudaya darn H 3 Dien Diptornasi. Pramcsi. dan K.esja.Sama Kebnidayaan 11 SKl t Bidang Protokoterdan Rumah Tangga 4 Dir}en Pengembangan. Pemanfaatan. din Pembinaan Kebudayaan 12 SKM Bidang Separah dan Pelindungan War san Budaya 5 inspektur Jenderat 13 SKIS Bidang Hukum dan Kekayaan lrretektual 6 Staf Ahli Bidang Hukum dan Kebigakan Kebudayaan 14 7 Staf Atzli Bidang ekonomi dan tndustri Kebudayaan 15 $ Staf ANi Bidang kubungan Antar Lembaga 18 j Agendakan LJ Dipelajari 0 Dijawab dengan swat Q Arsip Saraninasukan: Catatan: Catatart: Nama Pejabat
CONTOH 8c SUSUNAN DAN DISPOSISI JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA KEMENTERL3N KEBUDAYA N REPUBUK INDONESIA h SEKRET.APJAT JENDERAL I b Ien etsiStu&'m Smear I Ya^a 1C0 Tti oc(321)5725f-_ L?251: CI Saz at Rahrn F,sbia II SaW t Se ra II Se B:aa Tat;,dal T 'iz Ta zp1 St tioo az Sit . H1 cc t a'd 4' d .t a .. ` • i za Pzsn.. a .ett:.. asn Tr. •ii i i wc' s .+ S. . : Bi...., :t'r•r. :i...a: Lec? zs I D.lE tDTj M SiL Po .TZL)a S m3 Kb S S1 1€Bt JZ Mod a d o i Pik D Pe^L3t:{«13ta :. 'd Ptt" w KebpaS SKM BS.sa ? Dip10Cf.3i1$y aw.11' 's^.ipek^» I:^ jr-al 10 MB F:is s Tw.zu 5 3 H*tr dayKsc lie s; 11 S;'M 3ed Sej i da 'ani di}a 6 SAM 3 0^; Ekcoctri d I to F:e as: 12 S?'M B az H bm e t r si Yoaii .le•:a .i 1 .F_o P re aaa di^ f exert =a: 5 oB ti. P 3 a d 3ais t to flf?S i.i SithrD2p ti i 6 PS2 t Da 3 d Tek ioI i ^Slii 3 ?,':ro'r Yt dF taliKejaSa: 3 Semi 4 K n: :t a3i :r5oc siiPab.3 j1t1 T.1iE?dalii .Ye:tetS I 3i ttaie3 Seiuai xet ^cta II Ji t°a 2j «i 7LG2t3S T11' 1i21' IIi?2i15a^1C t? 223t 2 1SaL II D p2Bt^r S .it tA1 11 I I A2Sip Fiet .. ST«L S . ^.n I .dt 1 atrs ttaat
CONTOH 8d SUSUNAN DAN DISPOSISI SELAIN JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA ` KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA / < BIRO BA1W' G AIILIK NEGERA, PE2 GADAA BARI\G DA \ JA.SA, DAiS UMUM r Jahn Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021) 572554? Taman https://keinenbud_go.id Sangat Rahasia II Rahasia L Sangat Segent O Segen I I Biasa No Agenda Tanggal Teriina Tauggal Surat Nomor Siuat Asal Surat Hal Ditertukan kepada 1 Kepala Bagian Pcngelolaan Barang Milik Negara dan Rusnah Tangga 2 Kepala Bagiau Tata Usaha Pimpinan dan Protokol 3 Kepala Subbagian Persuratan dan Kearsipan 4 Kepala Subbagian Tata Usalia I Ienteri dan Wakil Menteri 5 Kepala Subbagian Tata Usaha Sekmtaris Jenderal 6 Kepala Subbagian Tata Usaha StafAlii dan Staf Khnsus Menteri 7 Kepala Subbagian Protokol S Katimja 9 Sespri 10 Staf... untuk : IkiniDisposisiMenten O Untukdiketahui/perhatikan LIII Proses Sesuai Pmsedur O Check status / perkembangan Selesaikan Laporkan Tanggapan / sanm testulis iIIII Dibantu Pelajari E Dapat disetujui I I'' pertimbangan [TI] Temui says Perbaiki LTJ Adakantapat Siapkan dan buatkan kassep / baban [III Koordinasikai dengan ........ [_JBuatkan Lmdangan LIII Jadwalkan!ingatkan LIII Untuk diganakan LIII Kitinikan segera O Tanganibeasama [IIJ Fotokopi / assipkan Hadiri / wakili Ketetangan : Jakarta, Kepala Bin BMr, Pengadaan Barang dan Jasa, danUmum, Nania Pejabat
d. Surat Undangan Internal Susunan dan bentuk surat undangan internal terdiri atas: 1) Kepala Bagian kepala surat undangan yang berbentuk lembaran surat terdiri atas: a) kepala surat undangan Menteri menggunakan lambang negara dan nama jabatan secara simetris; b) kepala surat undangan unit organisasi menggunakan Logo Kementerian, nama Kementerian, nama unit organisasi Pimpinan Tinggi Madya, alamat, dan garis penutup secara simetris; c) kepala surat undangan unit pelaksana teknis menggunakan Logo Kementerian, nama Kementerian, nama unit organisasi Pimpinan Tinggi Madya, nama unit pelaksana teknis, alamat, dan garis penutup secara simetris; dan d) kepala surat undangan Sekretariat Lembaga Sensor Film menggunakan Logo Kementerian, nama Kementerian, nama Sekretariat Lembaga Sensor Film, alamat, dan garis penutup secara simetris, tanpa mencantumkan nama unit organisasi pembinanya. 2) Batang tubuh Bagian batang tubuh surat undangan yang berbentuk lembaran surat terdiri atas: a. Pembuka Bagian pembuka surat undangan yang berbentuk lembaran surat terdiri atas: (1) Kata nomor Kata nomor ditulis di sebelah kini dan di bawah kepala surat undangan. Nomor surat undangan berisikan klasifikasi keamanan, nomor urut, kode Naskah Dinas dan tahun terbit. (2) Kata lampiran Kata lampiran ditulis di bawah kata nomor dan menyebutkan jumlah lampiran. Jumlah lampiran yang dapat ditulis dengan 1 (satu) atau 2 (dua) kata, ditulis dengan huruf dan diawali dengan huruf kapital, dan tidak didahului atau di1kutl angka, sedangkan dengan 3 (tiga) kata atau lebih ditulis dengan menggunakan angka crab. Kata lampiran tidak ditulis apabila tidak ada yang dilampirkan. (3) Kata hal Kata hal ditulis di bawah kata lampiran dan apabila tidak ada yang dilampirkan, kata hal ditulis di bawah kata nomor. Hal berisikan inti atau materi pokok surat undangan dan ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal kata tanpa diberi tanda baca. (4) Tanggal surat undangan Tanggal surat undangan ditulis di sebelah kanan sebaris dengan nomor surat dan tidak diawali nama tempat pembuatan surat.
(5) Tujuan surat undangan Penulisan tujuan surat undangan didahului frasa yang terhormat disingkat Yth., kemudian nama jabatan atau tujuan penerima surat. Singkatan Yth. ditulis sejajar di bawah kata hal. Nama tempat pada alamat yang dituju tidak didahului kata depan di. b. Isi Bagian isi surat undangan yang berbentuk lembaran surat terdiri atas: (1) Kalimat pembuka Kalimat pembuka surat undangan ditulis secara singkat dan jelas. Awal kalimat pembuka surat undangan ditulis di bawah dan sejajar dengan tujuan surat undangan. (2) Isi pokok Isi pokok surat undangan dalam bentuk lembaran surat merupakan uraian dani inti surat undangan dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara serta dapat menyebutkan pemimpin rapat. c. Penutup Bagian penutup memuat kalimat penutup yang mengakhiri surat undangan. 3) Kaki Bagian kaki surat undangan yang berbentuk lembaran surat terdiri atas: a) nama jabatan pejabat yang menandatangani surat undangan ditulis di bawah sebelah kanan, menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata kecuali kata penghubung, dan diakhiri tanda koma; b) tanda tangan pejabat yang menandatangani surat undangan dibubuhkan di antara nama jabatan dan nama pejabat, dengan terlebih dahulu dibubuhi paraf oleh pejabat di bawahnya yang ditunjuk/bertugas menyiapkan konsep surat dinas tersebut; c) cap jabatan atau cap dinas dibubuhkan dengan menyentuhbagian sisi kini tanda tangan pejabat; d) nama pejabat yang menandatangani surat undangan ditulis di bawah dan sejajar dengan namajabatan, serta menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata tanpa diapit dengan tanda kurung dan tanpa garis bawah; dan e) NIP ditulis di bawah dan sejajar dengan nama pejabat yang menandatangani serta menggunakan huruf kapital tanpa diakhiri dengan tanda titik dan diikuti dengan nomor. 4) Hal-hal yang perlu diperhatikan a) pihak yang dikirimi surat pada surat undangan yang berbentuk lembaran surat dapat ditulis pada lampiran surat undangan yang berbentuk lembaran surat; dan b) pembubuhan angka arab pada lampiran surat apabila lampiran surat lebih dani 1 (satu) lampiran. Susunan dan bentuk surat undangan dan lampirannya sebagaimana tercantum dalam contoh 9a, 9b dan 9c.
CONTOH 9a SUSUNAN DAN BENTUK SURAT UNDANGAN INTERNAL MENTERI KEBUDAYAAN ii •; .. „;fi`r~.r Ifdt.•iV't MENTERIKEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Nomor :...1...1...1... Lampiran :............... Hal :............... Tgl, Bin, Thn Yth .............. (kalimat pembuka) .............................................. .................. ....................................................... pada hail, tanggal :.....,... pukul :......................................................... .. tempat :........................................................ ... acara :................................................... Kalimat penutup ................................................ ........................................................... Menteri Kebudayaan, tanda Langan dan cap jabatan Tembusan: Nama Pejabat
CONTOH 9b SUSUNAN DAN BENTUK SURAT UNDANGAN INTERNAL PEJABAT PIMPINAN TINGGI MADYA KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA t DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN, i DAN PEMBINAAN KEBUDAYAAN F. f 'f Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 b" Telepon (021) 5725502 Laman kemenbud.go.id Nomor :...L..1.../... Lampiran :............... Hal :............... Tgl, Bin, Tin Yth .............. (kalimat pembuka) .............................................. ....................................................... ..................................................... pada hail, tanggat :......... ....................................... ........... pukul .......................................................... .. tempat .... acara :....................................... Kalimat penutup ................................................ ................. ................................................ ................ . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . .. Nama Jabatan, tanda tangan dan cap dinas Nama Pejabat NIP Tembusan:
CONTOH 9c SUSUNAN DAN BENTUK LAMPIRAN SURAT UNDANGAN INTERNAL tampran surat Nomar :.J...1...!... Tanggat :...... . ..... Yth. 3. dst Y Nama Jabatan, tanda tangan dare cap divas Nama 1Pejabat NIP
- Naskah Dinas Korespondensi Eksternal a. Surat Dinas Susunan dan bentuk surat dinas terdiri atas:
- Kepala Bagian kepala surat dinas terdiri atas: a) kepala surat dinas Menteri menggunakan lambang negara dan nama jabatan secara simetris; b) kepala surat dinas unit organisasi menggunakan Logo Kementerian, nama Kementerian, nama unit organisasi Pimpinan Tinggi Madya, alamat, dan garis penutup secara simetris; c) kepala surat dinas unit pelaksana teknis menggunakan Logo Kementerian, nama Kementerian, nama unit organisasi Pimpinan Tinggi Madya, nama unit pelaksana teknis, alamat, dan garis penutup secara simetris; dan d) kepala surat dinas Sekretariat Lembaga Sensor Film menggunakan Logo Kementerian, nama Kementerian, nama Sekretariat Lembaga Sensor Film, alamat, dan garis penutup secara simetris, tanpa mencantumkan nama unit organisasi pembinanya.
- Batang tubuh Bagian batang tubuh surat dinas terdiri atas: a) Pembuka Bagian pembuka surat dinas terdiri atas: (1) Kata nomor Kata nomor ditulis di sebelah kini dan di bawah kepala surat dinas. Nomor surat dinas berisikan klasifikasi keamanan, nomor urut, kode Naskah Dinas, dan tahun terbit. (2) Kata lampiran Kata lampiran ditulis di bawah kata nomor dan menyebutkan jumlah lampiran. Jumlah lampiran yang dapat ditulis dengan 1 (satu) atau 2 (dua) kata, ditulis dengan huruf dan diawali dengan huruf kapital, dan tidak didahului atau diikuti angka, sedangkan dengan 3 (tiga) kata atau lebih ditulis dengan menggunakan angka arab. Kata lampiran tidak ditulis apabila tidak ada yang dilampirkan. (3) Kata hal Kata hal ditulis di bawah kata lampiran dan apabila tidak ada yang dilampirkan, kata hal ditulis di bawah kata nomor. Hal berisikan inti atau materi pokok surat dinas dan ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal kata tanpa diberi tanda baca. (4) Tanggal surat dinas Tanggal surat dinas ditulis di sebelah kanan sebaris dengan nomor surat dan tidak diawali nama tempat pembuatan surat, kecuali surat dinas Menteri. (5) Tujuan surat dinas Penulisan tujuan surat dinas didahului frasa yang terhormat disingkat Yth., kemudian nama jabatan atau tujuan penerima surat. Singkatan Yth. ditulis sejajar di bawah kata hal. Nama tempat pada alamat yang dituju tidak didahului kata depan di.
b) Isi Bagian isi surat dinas terdiri atas: (1) Kalimat pembuka Kalimat pembuka surat dinas ditulis secara singkat dan jelas. Awal kalimat pembuka surat dinas ditulis di bawah dan sejajar dengan tujuan surat dinas. (2) Isi pokok Isi pokok merupakan uraian dani inti surat dinas. Penulisan isi surat dinas tidak menggunakan singkatan atau akronim. Dalam hal penulisan isi surat dinas harus menggunakan singkatan atau akronim, maka harus didahului dengan kepanjangan dani singkatan atau akronim dan ditulis di akhir kata di antara tanda kurung. c) Penutup Kalimat penutup merupakan kalimat yang mengakhiri isi surat dinas. 3) Kaki Bagian kaki surat dinas terdiri atas: a) nama jabatan pejabat yang menandatangani surat dinas ditulis di bawah sebelah kanan, menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata kecuali kata penghubung, dan diakhiri tanda koma; b) tanda tangan pejabat yang menandatangani surat divas dibubuhkan di antara nama jabatan dan names pejabat, dengan terlebih dahulu dibubuhi paraf oleh pejabat di bawahnya yang ditunjuk/bertugas menyiapkan konsep surat dinas tersebut; c) cap jabatan atau cap dinas dibubuhkan dengan menyentuh bagian sisi kin tanda tangan pejabat; d) nama pejabat yang menandatangani surat dinas ditulis di bawah dan sejajar dengan nama jabatan, serta menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata tanpa diapit dengan tanda kurung dan tanpa garis bawah; dan e) NIP ditulis di bawah dan sejajar dengan nama pejabat yang menandatangani serta menggunakan huruf kapital tanpa diakhiri dengan tanda titik dan diikuti dengan nomor. Susunan dan bentuk surat dinas sebagaimana tercantum dalam contoh lOa dan lOb.
CONTOH lOa SUSUNAN DAN BENTUK SURAT DINAS MENTERI i4 MENTERIKEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Tgi, Bin, Thn Nomor :...1...1...1... Lampiran :............... Hal :............... Yth ............... (kalimat pembuka) ............................................. ..................................................... Isi pokok ...................................................... .................. Kalimat penutup ................................................ ........................................................... Menteri Kebudayaan, tanda tangan dan cap jabatan Nama Pejabat Tembusan: Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
CONTOH lOb SUSUNAN DAN BENTUK SURAT DINAS UNIT ORGANISASI KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA I DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN, f DAN PEMBINAAN KEBUDAYAAN Jalan Jenderat Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021)5725502 z 4 Laman kemenbud.go.id Nomor :...1...1...1... Lampiran :............... Hal :............... Tgl, Bln, Tin Yth .............. (kalimat pembuka) .............................................. ..................................................... . Isi pokok ............................ ......................... ............................................................. Kalimat penutup ................................................ ......................................................... Nama Jabatan, tanda tangan dan cap dinas Nama Pejabat NIP Tembusan:
b. Surat Undangan Eksternal Surat undangan eksternal dapat berbentuk lembaran surat atau kartu. 1) Surat undangan yang berbentuk lembaran surat terdiri atas: a) Kepala Bagian kepala surat undangan yang berbentuk lembaran surat terdiri atas: (1) kepala surat undangan Menteri menggunakan lambang negara dan nama jabatan secara simetris; (2) kepala surat undangan unit organisasi menggunakan Logo Kementerian, nama Kementerian, nama unit organisasi Pimpinan Tinggi Madya, alamat, dan garis penutup secara simetris; (3) kepala surat undangan unit pelaksana teknis menggunakan Logo Kementerian, nama Kementerian, nama unit organisasi Pimpinan Tinggi Madya, nama unit pelaksana teknis, alamat, dan garis penutup secara simetris; dan (4) kepala surat undangan Sekretariat Lembaga Sensor Film menggunakan Logo Kementerian, nama Kementerian, nama Sekretariat Lembaga Sensor Film, alamat, dan garis penutup secara simetris, tanpa mencantumkan nama unit organisasi pembinanya. b) Batang tubuh Bagian batang tubuh surat undangan yang berbentuk lembaran surat terdiri atas: (1) Pembuka Bagian pembuka surat undangan yang berbentuk lembaran surat terdiri atas: (a) Kata nomor Kata nomor ditulis di sebelah kini dan di bawah kepala surat undangan. Nomor surat undangan berisikan kiasifikasi keamanan, nomor urut, kode Naskah Dinas dan tahun terbit. (b) Kata lampiran Kata lampiran ditulis di bawah kata nomor dan menyebutkan jumlah lampiran. Jumlah lampiran yang dapat ditulis dengan 1 (satu) atau 2 (dua) kata, ditulis dengan huruf dan diawali dengan huruf kapital, dan tidak didahului atau diikuti angka, sedangkan dengan 3 (tiga) kata atau lebih ditulis dengan menggunakan angka arab. Kata lampiran tidak ditulis apabila tidak ada yang dilampirkan. (c) Kata hal Kata hal ditulis di bawah kata lampiran dan apabila tidak ada yang dilampirkan, kata hal ditulis di bawah kata nomor. Hal berisikan inti atau materi pokok surat undangan dan ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal kata tanpa diberi tanda baca.
(d) Tanggal surat undangan Tanggal surat undangan ditulis di sebelah kanan sebaris dengan nomor surat dan tidak diawali nama tempat pembuatan surat. (e) Tujuan Surat undangan Penulisan tujuan surat undangan didahului frasa yang terhormat disingkat Yth., kemudian nama jabatan atau tujuan penerima surat. Singkatan Yth. ditulis sejajar di bawah kata hal. Nama tempat pada alamat yang dituju tidak didahului kata depan di. (2) Isi Bagian isi surat undangan yang berbentuk lembaran surat terdiri atas: (a) Kalimat pembuka Kalimat pembuka surat undangan ditulis secara singkat dan jelas. Awal kalimat pembuka surat undangan ditulis di bawah dan sejajar dengan tujuan surat undangan. (b) Isi pokok Isi pokok surat undangan dalam bentuk lembaran surat merupakan uraian dani inti surat undangan dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara serta dapat menyebutkan pemimpin rapat. (3) Penutup Bagian penutup memuat kalimat penutup yang mengakhiri surat undangan. c) Kaki Bagian kaki surat undangan yang berbentuk lembaran surat terdiri atas: (1) nama jabatan pejabat yang menandatangani surat undangan ditulis di bawah sebelah kanan, menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata kecuali kata penghubung, dan diakhiri tanda koma; (2) tanda tangan pejabat yang menandatangani surat undangan dibubuhkan di antara nama jabatan dan nama pejabat, dengan terlebih dahulu dibubuhi paraf oleh pejabat di bawahnya yang ditunjuk/bertugas menyiapkan konsep surat dinas tersebut; (3) cap jabatan atau cap dinas dibubuhkan dengan menyentuh bagian sisi kini tanda Langan pejabat; (4) nama pejabat yang menandatangani surat undangan ditulis di bawah dan sejajar dengan nama jabatan, serta menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata tanpa diapit dengan tanda kurung dan tanpa garis bawah; dan (5) NIP ditulis di bawah dan sejajar dengan nama pejabat yang menandatangani serta menggunakan huruf kapital tanpa diakhiri dengan tanda titik dan diikuti dengan nomor.
d) Hal-hal yang perlu diperhatikan (1) pihak yang dikirimi surat pada surat undangan yang berbentuk lembaran surat dapat ditulis pada lampiran surat undangan yang berbentuk lembaran surat; dan (2) pembubuhan angka arab pada lampiran surat apabila lampiran surat lebih dani 1 (satu) lampiran. 2) Surat undangan eksternal yang berbentuk kartu terdiri atas: a) Lambang negara Lambang negara digunakan untuk undangan Menteri dan Logo Kementerian digunakan untuk undangan selain Menteri. b) Nama jabatan yang mengundang Nama jabatan yang mengundang dapat ditambah frasa beserta suami/istri serta ditulis secara simetris. c) Isi Isi surat undangan dalam bentuk kartu merupakan uraian dani inti surat undangan dengan menyebutkan acara, hari, tanggal, waktu, dan tempat. d) Kaki Kaki surat undangan yang berbentuk kartu diakhiri dengan ungkapan permohonan hadir, konfirmasi jawaban, dan pakaian yang dikenakan. e) Dalam penyusunan surat undangan berbentuk kartu dibuat juga surat undangan berbentuk lembaran untuk keperluan arsip. Susunan dan bentuk surat undangan dan lampirannya sebagaimana tercantum dalam contoh 11a, 11b, 11c, dan 11d.
CONTOH ha SUSUNAN DAN BENTUK UNDANGAN YANG BERBENTUK LEMBARAN SURAT TANDA TANGAN MENTERI A7 :e fffl Zll MENTERIKEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Nomor :...1...I...f... Lampiran ................ Hat :............... Tgl, Bin, Thn Yth .............. (kaiimat pembuka) .............................................. ....................................................... .................................................... pada hari, tanggal pukul :......................................................... .. tempat :........................................................ ... acara :............................... Kalimat penutup ................................................ ........................................................... Menteri Kebudayaan, tanda tangan dan cap jabatan Tembusan: Nama Pejabat Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
CONTOH lib SUSUNAN DAN BENTUK UNDANGAN YANG BERBENTUK LEMBARAN SURAT KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA •} DIREKTORATJENDERAL PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN, DAN PEMBINAAN KEBUDAYAAN Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021) 5725502 t Laman kemenbud.go.id Nomor :...1...f...r... LamplraII :............... Hal : ............... TFJ1, Bin, Tiiu. Yth.............. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. (kalimat pembuka) .............................................. ........... ............. ................................................. pada han , tan gal . ................................................ ........... pukul .......................................................... .. tempat ......................................................... ... acara :..................... Kaiunat penutup................................................ ....................................................... .... Nama Jabatan, tanda tan an dan cap dinas Nama Pejabat NIP Tembusan:
CONTOH 1 is SUSUNAN DAN BENTUK LAMPIRAN SURAT UNDANGAN YANG BERBENTUK LEMBARAN SURAT tamp ran Surat Nomor i_..l:..l... Tagal Yth. 2....... 3. dst Nara JPbat i , tanda tangan Riau cap dinar, Narna Pejabat NiP
CONTOH lid SUSUNAN DAN BENTUK SURAT UNDANGAN YANG BERBENTUK KARTU +- r llll ill MENTERIKEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA MENTERIKEBUDAYAAN (beserta istrilsuami) Mengharap dengan hormat kehadiran Bapakllbu/Saudara pada acara hari ..................... tanggal .................... pukul......... bertempat di ................. 1. Harap had r ... menit sebetum aaara dimufa Pakalsn: dan 4ndangsn dibavra Pna :......... 2. Konfirmasi melalvi t&epon .., Wanita :.........
C. Naskah Dinas Khusus 1. Perjanjian Dalam Negeri a. Nota Kesepahaman Susunan dan bentuk nota kesepahaman terdiri atas: 1) Kepala Bagian kepala nota kesepahaman terdiri atas hal-hal sebagai berikut: a) lambang negara digunakan untuk Menteri dan diletakkan secara simetris atau Logo Kementerian untuk pejabat selain Menteri; b) Logo Kementerian diletakkan di sebelah kin dan Logo kementerian atau instansi lain diletakkan di sebelah kanan; c) nama instansi yang melakukan kesepahaman ditulis dengan huruf kapital dan diletakkan di bawah lambang negara atau Logo kementerian secara simetris; d) judul nota kesepahaman ditulis dengan huruf kapital dan diletakkan di bawah nama instansi secara simetris; dan e) kata nomor dani para pihak ditulis dengan huruf kapital di bawah judul nota kesepahaman secara simetris. 2) Batang tubuh Batang tubuh nota kesepahaman memuat kali.mat pembuka, nama pejabat yang melakukan kesepahaman, dan materi pokok kesepahaman atau kesepakatan bersama yang dituangkan dalam bentuk pasal. 3) Kaki Kaki nota kesepahaman berisi nama dan tanda tangan para pihak yang mengadakan kesepahaman dan para saksi jika dipandang perlu, serta dibubuhi materai sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Susunan dan bentuk nota kesepahaman sebagaimana tercantum dalam contoh 12.
CONTOH 12 SUSUNAN DAN BENTUK NOTA KESEPAHAMAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA DAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... TENTANG ... ... ... ... ... ......... ... ...... ... ... ... ... ... .... NOMOR ........................... NOMOR ........................... Pada hari ini, ......, tanggal ......., bulan ........, tahun ........, bertempat di ......, yang bertanda tangan di bawah ini 1........................, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU 2........................, selanjutn/a disebut sebagai PIHAK KEDUA PARR PIHAK terlebih dahulu menerangkan haI-hal sebagai berikut: 1. Bahwa PIHAK KESATU adalah ... 2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah ... PARA PIHAK sesuai dengan tugas clan tanggung jawab masing-masing menyatakan sepakat dan setuju membuat Nota Kesepahaman tentang ..., dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal ... Pasal ... Pasal ...
Pasat ... PENUTUP PIHAK KEESATU Nama Jabatan, PIHAK KEDUA lama Jabatan, Meteral,tanda tangan, dan cap jabatan/dinas Meterai, tanda tangan, dan cap jabatanldinas MAMA PEJABAT NAMA PEJABAT
b. Perjanjian Kerja Sama Susunan dan bentuk perjanjian kerja sama terdiri atas: 1) Kepala Bagian kepala perjanjian kerja sama terdiri atas: a) lambang negara digunakan untuk Menteri dan diletakkan secara simetris atau Logo Kementerian untuk pejabat selain Menteri; b) Logo Kementerian diletakkan di sebelah kini dan Logo Kementerian atau instansi lain diletakkan di sebelah kanan; c) nama unit organisasi yang melakukan perjanjian kerja sama ditulis dengan huruf kapital diletakkan di bawah lambang negara atau Logo Kementerian secara simetris; d) judul perjanjian kerja sama ditulis dengan huruf kapital diletakkan di bawah nama instansi secara simetris; dan e) kata nomor dani para pihak yang melakukan perjanjian kerja sama ditulis dengan huruf kapital di bawah judul perjanjian kerja sama secara simetris. 2) Batang tubuh Batang tubuh perjanjian kerja sama memuat kalimat pembuka, nama pejabat yang melakukan perjanjian kerja sama dan materi pokok perjanjian kerja sama dalam negeri atau kesepakatan bersama yang dituangkan dalam bentuk pasal. 3) Kaki Kaki perjanjian kerja sama berisi nama dan tanda tangan para pihak yang mengadakan perjanjian kerja sama dan para saksi jika dipandang perlu, serta dibubuhi materai sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Susunan dan bentuk perjanjian kerja sama sebagaimana tercantum dalam contoh 13.
CONTOH 13 SUSUNAN DAN BENTUK PERJANJIAN KERJA SAMA LOGO PIHAK I LOGO PIHAK II PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA DAN TENTANG NOMOR ........................... NOM©R ........................... Pada hail ml......., tanggat .......= bulan ........, tahun ........, bertempat di , yang bertanda tangan di bawah mill I......................., selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU 2........., ............, setanjuttnya d rebut sebagai PIHAK KEDUA PARR PIHAK terlebih dahu[u menerangkan hal-hat sebagai berikut 1, Bahwa PIHAK KESATU adalah ,.. 2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing menyatakan sepakat dan setuju membuat Perjanjian Kerja Sama tentang ..., dengan ketentuan sebagai benkut Pasat .., Pasal ... Pasa! .. Pasat .., PENUTUP PIHAK KESATU Nama Jabatan, PIHAK KEDUA Nama Jabatan, Meterai,tanda tangan, dan cap jabatan/dlnas Meterai, tanda tangan, dan cap jabatanldinas NAMA PEJABAT NAMA PEJABAT
- Surat kuasa Susunan dan bentuk surat kuasa terdiri atas: a. Kepala Bagian kepala surat kuasa terdiri atas:
- kepala surat kuasa Menteri menggunakan lambang negara dan nama jabatan secara simetris;
- kepala surat kuasa unit organisasi menggunakan Logo Kementerian, nama Kementerian, nama unit organisasi Pimpinan Tinggi Madya, alamat, dan garis penutup secara simetris;
- kepala surat kuasa unit pelaksana teknis menggunakan Logo Kementerian, nama Kementerian, nama unit organisasi Pimpinan Tinggi Madya, nama unit pelaksana teknis, alamat, dan garis penutup secara simetris; dan
- kepala surat kuasa Sekretariat Lembaga Sensor Film menggunakan Logo Kementerian, nama Kementerian, nama Sekretariat Lembaga Sensor Film, alamat, dan garis penutup secara simetris, tanpa mencantumkan nama unit organisasi pembinanya. b. Batang tubuh Bagian batang tubuh surat kuasa terdiri atas:
- pembuka Bagian pembuka surat kuasa terdiri atas: a) Frasa surat kuasa Frasa surat kuasa ditulis di bawah kepala surat kuasa dengan huruf kapital secara simetris. b) Nomor Kata nomor ditulis di bawah dan sejajar dengan frasa surat kuasa serta diawali dengan huruf kapital. c) Kalimat pembuka Kalimat pembuka surat kuasa ditulis (rasa yang bertanda tangan di bawah ini, ditulis di sebelah kini di bawah kata nomor, diawali dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda koma.
- Isi Bagian isi surat kuasa terdiri atas: a) kata nama, jabatan, dan alamat pemberi kuasa ditulis sejajar dengan awal frasa yang bertanda tangan di bawah ini; b) frasa dengan ini memberi kuasa kepada ditulis di bawah dan sejajar dengan kata alamat dan diakhiri dengan tanda koma; c) kata nama, jabatan, dan alamat penerima kuasa ditulis sejajar dengan awal frasa dengan ini memberikan kuasa kepada; dan d) rincian kewenangan yang diberikan kepada penerima kuasa ditulis di bawah dan sejajar dengan kata Alamat penerima kuasa serta didahului kata untuk.
- Penutup Bagian penutup surat kuasa memuat kalimat penutup yang berisi frasa surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
c. Kaki Bagian kaki surat kuasa terdiri atas: 1) Tanggal Surat kuasa Tanggal surat kuasa ditulis di sebelah kanan bawah dan di bawah bans akhir isi surat kuasa tanpa didahului nama tempat pemberian surat kuasa. 2) Frasa pemberi kuasa Frasa pemberi kuasa ditulis di bawah dan sejajar dengan tanggal, serta menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata. 3) Nama pemberi kuasa Nama pemberi kuasa ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal kata, serta di bawah dan sejajar dengan frasa pemberi kuasa tanpa diapit tanda kurung dan tanpa garis bawah. 4) Singkatan NIP pemberi kuasa Singkatan NIP pemberi kuasa ditulis dengan huruf kapital, di bawah dan sejajar dengan nama pemberi kuasa, tanpa diakhiri dengan titik, dan diikuti dengan nomor. 5) Meterai Di antara frasa pemberi kuasa dan nama pemberi kuasa diberi meterai. 6) Tanda tangan pemberi kuasa Di antara frasa pemberi kuasa dan nama pemberi kuasa dibubuhi tanda tangan pemberi kuasa. 7) Cap dinas atau cap jabatan Cap dinas atau cap jabatan dibubuhkan dengan menyentuh bagian materai dan tanda tangan pemberi kuasa. 8) Frasa penerima kuasa Frasa penerima kuasa ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal kata, di sebelah kini bawah sejajar dengan kalimat penutup, dan sebaris dengan frasa pemberi kuasa. 9) Nama penerima kuasa Nama penerima kuasa ditulis tanpa diapit tanda kurung dan tanpa garis bawah, ditulis sejajar dengan frasa penerima kuasa, dan sebaris dengan nama pemberi kuasa. 10) Singkatan NIP penerima kuasa Singkatan NIP ditulis di bawah dan sejajar dengan nama pejabat yang menandatangani, menggunakan huruf kapital tanpa diakhiri dengan titik dan diikuti dengan nomor, dan ketentuan ini tidak berlaku untuk Menteri dan pejabat pimpinan tinggi madya yang merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. 11) Tanda tangan penerima kuasa Tanda tangan penerima kuasa dibubuhkan di antara frasa penerima kuasa dan nama penerima kuasa. Susunan dan bentuk surat kuasa sebagaimana tercantum dalam contoh 12a dan 14b.
CONTOH 14a SUSUNAN DAN BENTUK SURAT KUASA MENTERI KEBUDAYAAN • jTtfnrSi MENTERIKEBUDAYAAN REPUBUK INDONESIA SURAT KUASA Nomor .../..J...1... Yang bertanda tangan di bawah ini, nama :......... jabatan :.......... atamat :................ dengan ini memberikan kuasa kepada, nama :............................ jabatan :............ ................ alamat :....... untuk.......................................................... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... .... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ...... ... ............ ... ... ... ... . .. ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ...... ... ...... ... ..... Surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. tanggal Penerima Kuasa, Pemberi Kuasa, tanda Langan tanda tangan, materai, dan cap jabatan Nama Penerima Kuasa NIP Nama Pemberi Kuasa NIP
• CONTOH 14b SUSUNAN DAN BENTUK SURAT KUASA SELAIN MENTERI KEBUDAYAAN KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA INSPEKTORATJENDERAL E` Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 d Telepon (021) 5725542 s Laman kemenbud.go.id SURAT KUASA Nomor .../...l...l... Yang bertanda tangan di bawah ini, nama :...... jabatan ........... .. ... ... ... ... ... . atamat .............. dengan ini membenkan kuasa kepada, nama ............................. jabatan :............. alamat :...... ...................... untuk .......................................................... ....................... ............... ................ Surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. tanggal Penerima Kuasa, Pemberi Kuasa, tanda tangan tanda tangan, materai, dan cap jabatan atau cap dinas Nama Penerima Kuasa NIP Nama Pemberi Kuasa NIP
- Berita Acara Susunan dan bentuk berita acara terdiri atas: a. Kepala Bagian kepala berita acara terdiri atas:
- kepala berita acara Menteri menggunakan lambang negara dan nama jabatan secara simetris;
- kepala berita acara unit organisasi menggunakan Logo Kementerian, nama Kementerian, nama unit organisasi Pimpinan Tinggi Madya, alamat, dan garis penutup secara simetris;
- kepala berita acara unit pelaksana teknis menggunakan Logo Kementerian, nama Kementerian, nama unit organisasi Pimpinan Tinggi Madya, nama unit pelaksana teknis, alamat, dan garis penutup secara simetris; dan
- kepala berita acara Sekretariat Lembaga Sensor Film menggunakan Logo Kementerian, nama Kementerian, nama Sekretariat Lembaga Sensor Film, alamat, dan garis penutup secara simetris, tanpa mencantumkan nama unit organisasi pembinanya. b. Batang tubuh Bagian batang tubuh berita acara terdiri atas:
- Pembuka Bagian pembuka berita acara terdiri atas: a) judul berita acara ditulis dengan huruf kapital dan diletakan secara simetris; b) kata nomor berita acara ditulis di bawah dan sejajar dengan frasa berita acara serta diawali dengan huruf kapital; dan c) tulisan hari, tanggal, dan tahun, serta nama dan jabatan para pihak yang membuat berita acara.
- Isi Bagian isi berita acara terdiri atas: a) substansi berita acara; dan b) keterangan yang menyebutkan adanya lampiran.
- Penutup Bagian penutup yang menerangkan bahwa berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya. c. Kaki Bagian kaki berita acara memuat tempat pelaksanaan penandatanganan nama jabatan/pejabat dan tanda tangan para pihak dan para saksi. Susunan dan bentuk berita acara sebagaimana tercantum dalam contoh nomor 15.
CONTOH 15 SUSUNAN DAN BENTUK BERITA ACARA KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA j SEKRETARIAT JENDERAL k Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 £ Telepon (021) 5725542 Laman kemenbud.go.id BERITA ACARA Nomor .../J. .J... Pada hail ini . ............... tanggal ................, bulan ................, tahun ..........., kami masing-masing: 1......... (Nama Pejabat), ....... (NIP dan Jabatan), selanjutnya disebut Pihak Pertama, dan 2 ................ (pihak lain) ................................ ........., selanjutnya disebut Pihak Kedua, telah melaksanakan 1 .............................................................. ................................................................ ..................... 2. dan seterusnya. Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan ......................................... Dibuat di .............................. Pihak Kedua, Pihak Pertama, tanda tangan tanda tangan Nama t.engkap Nama (engkap Mengetahui/Mengesahkan Nama Jabatan Tanda Tangan Nama lengkap
- Surat Keterangan Susunan dan bentuk surat keterangan terdiri atas: a. Kepala Bagian kepala surat keterangan terdiri atas:
kepala surat keterangan Menteri menggunakan lambang negara dan nama jabatan secara simetris;
kepala surat keterangan unit organisasi menggunakan Logo Kementerian, nama Kementerian, nama unit organisasi Pimpinan Tinggi Madya, alamat, dan garis penutup secara simetris;
kepala surat keterangan unit pelaksana teknis menggunakan Logo Kementerian, nama Kementerian, nama unit organisasi Pimpinan Tinggi Madya, nama unit pelaksana teknis, alamat, dan garis penutup secara simetris; dan
kepala surat keterangan Sekretariat Lembaga Sensor Film menggunakan Logo Kementerian, nama Kementerian, nama Sekretariat Lembaga Sensor Film, alamat, dan garis penutup secara simetris, tanpa mencantumkan nama unit organisasi pembinanya. b. Batang tubuh Bagian batang tubuh surat keterangan terdiri atas:
Pembuka Bagian pembuka surat keterangan terdiri atas: a) Frasa surat keterangan Frasa surat keterangan ditulis dengan huruf kapital di bawah kepala surat keterangan secara simetris. b) Nomor Kata nomor ditulis di bawah dan sejajar dengan frasa surat keterangan serta diawali dengan huruf kapital. c) Kalimat pembuka surat keterangan ditulis frasa yang bertanda tangan di bawah ini ditulis di sebelah kini dan di bawah kata nomor, serta diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma.
Isi Bagian isi surat keterangan terdiri atas: a) kata nama, NIP, pangkat dan golongan, sertajabatan yang memberikan keterangan ditulis sejajar dengan awal frasa yang bertanda tangan di bawah ini; b) frasa dengan ini menerangkan bahwa ditulis di bawah dan sejajar dengan kata jabatan serta diakhiri dengan tanda koma; c) kata nama, NIP, pangkat dan golongan, sertajabatan yang diterangkan ditulis sejajar dengan awal frasa dengan ini menerangkan bahwa; dan d) isi keterangan ditulis sejajar dengan kata jabatan.
Penutup Kalimat penutup surat keterangan berisi frasa surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. c. Kaki Bagian kaki surat keterangan terdiri atas:
Tanggal surat keterangan Tanggal surat keterangan ditulis di sebelah kanan bawah, di bawah bans akhir isi surat keterangan, dan tanpa didahului nama tempat pembuatan.
Nama jabatan pejabat yang menandatangani Nama jabatan pejabat yang menandatangani surat keterangan ditulis di bawah dan sejajar dengan tanggal surat keterangan, menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata kecuali kata penghubung, dan diakhiri tanda koma.
Tanda tangan Tanda tangan pejabat yang menandatangani surat keterangan dibubuhkan di antara namajabatan dan nama pejabat, dengan terlebih dahulu dibubuhi paraf oleh pejabat di bawahnya yang ditunjuk/bertugas menyiapkan konsep surat keterangan tersebut.
Cap dinas atau cap jabatan Cap jabatan atau cap dinas dibubuhkan dengan menyentuh bagian sisi kini tanda tangan pejabat.
Nama pejabat yang menandatangani Nama pejabat yang menandatangani surat keterangan ditulis di bawah dan sejajar dengan nama jabatan, serta menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata tanpa diapit dengan tanda kurung dan tanpa garis bawah.
Singkatan NIP pejabat yang menandatangani Singkatan NIP ditulis di bawah dan sejajar dengan nama pejabat yang menandatangani serta menggunakan huruf kapital tanpa diakhiri dengan tanda titik dan diikuti dengan nomor. Susunan dan bentuk surat keterangan sebagaimana tercantum dalam contoh 16a dan 16b.
CONTOH 16a SUSUNAN DAN BENTUK SURAT KETERANGAN MENTERI KEBUDAYAAN .• Y r f MENTERIKEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA SURAT KETERANGAN Nomor ...1...!...l... Yang bertanda tangan di bawah ini, nama :............................ NIP :............................ jabatan ........... . . . .. .. . .. . . .. .. . . a►amat :.............. .............. dengan ini menerangkan bahwa, nama :................. NIP :............................ jabatan :............... alamat :............................ Isi Keterangan ................................................. .................................................... Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. tanggal Nama Jabatan, tanda tangan dan cap Nama Pejabat
CONTOH 16b SUSUNAN DAN BENTUK SURAT KETERANGAN SELAIN MENTERI KEBUDAYAAN KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA K 'r SEKRETARIAT JENDERAL Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021) 5725542 x Laman kemenbud.go.id W SURAT KETERANGAN Nomor ..I...l..J... Yang bertanda tangan di bawah ml, nama :......... ................... NIP :......... jabatan :............. ............... alamat :........................ dengan ini menerangkan bahwa, nama :.......... .................. NIP :............................ jabatan :............................ alamat :...................... isi Keterangan................................................. .................................................... Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. tanggal Nama Jabatan, tanda tangan dan cap dinas Nama Pejabat NIP
- Surat Pengantar Susunan dan bentuk surat pengantar terdiri atas: a. Kepala Bagian kepala surat pengantar terdiri atas:
kepala surat pengantar Menteri menggunakan lambang negara dan nama jabatan secara simetris;
kepala surat pengantar unit organisasi menggunakan Logo Kementerian, nama Kementerian, nama unit organisasi Pimpinan Tinggi Madya, alamat, dan garis penutup secara simetris;
kepala surat pengantar unit pelaksana teknis menggunakan Logo Kementerian, nama Kementerian, nama unit organisasi Pimpinan Tinggi Madya, nama unit pelaksana teknis, alamat, dan garis penutup secara simetris; dan
kepala surat pengantar Sekretariat Lembaga Sensor Film menggunakan Logo Kementerian, nama Kementerian, nama Sekretariat Lembaga Sensor Film, alamat, dan garis penutup secara simetris, tanpa mencantumkan nama unit organisasi pembinanya. b. Batang tubuh Bagian batang tubuh surat pengantar terdiri atas:
Pembuka Bagian pembuka surat pengantar terdiri atas: a) Frasa surat pengantar Frasa surat pengantar ditulis dengan huruf kapital di bawah kepala surat keterangan secara simetris. b) Nomor Kata nomor ditulis di bawah dan sejajar dengan frasa surat pengantar serta diawali dengan huruf kapital. c) Tujuan surat Penulisan tujuan surest pengantar didahului frasa yang terhormat disingkat Yth., kemudian nama jabatan atau nama orang yang dituju, tanpa diakhiri tanda baca. Nama tempat pada alamat yang dituju tidak didahului kata depan di.
Isi Bagian isi surat pengantar terdiri atas: a) frasa bersama ini kami sampaikan diakhiri dengan tanda titik dua; dan b) kolom yang berisi nomor, jenis dokumen/barang, jumlah, dan keterangan.
Penutup Bagian penutup surat pengantar memuat kalimat penutup yang mengakhiri surat pengantar. c. Kaki Bagian kaki surat pengantar terdiri atas:
Tanggal surat pengantar Tanggal surat pengantar ditulis di sebelah kanan bawah dan di bawah bans akhir isi surat pengantar, tanpa didahului nama tempat pembuatan.
Nama jabatan pejabat yang menandatangani Nama jabatan pejabat yang menandatangani surat pengantar ditulis di bawah dan sejajar dengan tanggal surat pengantar, menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata kecuali kata penghubung, dan diakhiri tanda koma.
Tanda tangan Tanda tangan pejabat yang menandatangani surat pengantar dibubuhkan di antara namajabatan dan nama pejabat, dengan terlebih dahulu dibubuhi paraf oleh pejabat di bawahnya yang ditunjuk/bertugas menyiapkan konsep surat pengantar tersebut.
Cap dinas atau cap jabatan Cap jabatan atau cap dinas dibubuhkan dengan menyentuh bagian sisi kini tanda tangan pejabat.
Singkatan NIP pejabat yang menandatangani Singkatan NIP ditulis di bawah dan sejajar dengan nama pejabat yang menandatangani serta menggunakan huruf kapital tanpa diakhiri dengan tanda titik dan diikuti dengan nomor. Susunan dan bentuk Surat pengantar sebagaimana tercantum dalam contoh 17a dan 17b.
CONTOH 17a SUSUNAN DAN BENTUK SURAT PENGANTAR MENTERI KEBUDAYAAN 1176' i` MENTERIKEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA SURAT PENGANTAR Nomor _.J...I...1... Yth............ Bersama ini kami sampaikan: No. Jenis DokumenlBarang Jumlah Keterangan Katimat penutup ................................................ .................................. ................... tanggal Nama Jabatan, tanda tangan dan cap dinas Nama Pejabat
CONTOH 17b SUSUNAN DAN BENTUK SURAT PENGANTAR SELAIN MENTERI KEBUDAYAAN KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL i r Jatan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 4Y `sr Telepon (021) 5725542 Laman kemenbud.go.id SURAT PENGANTAR Nomor ...I...1..J... Yth............ Bersama ini kami sampaikan: No. Jenis Dokumen!Barang Jumlah Keterangan Kalimat penutup ................................................ ................................ tanggal Nama Jabatan, tanda tangan dan cap dinas Nama Pejabat NIP
- Surat Pengumuman Susunan dan bentuk surat pengumuman terdiri atas: a. Kepala Bagian kepala surat pengumuman terdiri atas:
- kepala pengumuman Menteri menggunakan lambang negara dan nama jabatan secara simetris;
- kepala pengumuman unit organisasi menggunakan Logo Kementerian, nama Kementerian, nama unit organisasi Pimpinan Tinggi Madya, alamat, dan garis penutup secara simetris;
- kepala pengumuman unit pelaksana teknis menggunakan Logo Kementerian, nama Kementerian, nama unit organisasi Pimpinan Tinggi Madya, nama unit pelaksana teknis, alamat, dan garis penutup secara simetris, tanpa mencantumkan nama unit organisasi pembinanya;
- kepala pengumuman Sekretariat Lembaga Sensor Film menggunakan Logo Kementerian, nama Kementerian, nama Sekretariat Lembaga Sensor Film, alamat, dan garis penutup secara simetris, tanpa mencantumkan nama unit organisasi pembinanya. b. Batang tubuh Bagian batang tubuh pengumuman terdiri atas:
- Pembuka Bagian pembuka pengumuman terdiri atas: a) Kata pengumuman Kata pengumuman ditulis dengan huruf kapital di bawah kepala pengumuman secara simetris. b) Nomor Kata nomor ditulis di bawah dan sejajar dengan kata pengumuman serta diawali dengan huruf kapital. c) Tentang Kata tentang ditulis dalam huruf kapital secara simetris di bawah kata nomor. d) Judul Judul pengumuman ditulis dengan huruf kapital secara simetris.
- Isi Bagian isi memuat materi pokok yang diumumkan. Awal kalimat pada isi pengumuman ditulis di sebelah kini dan diawali dengan huruf kapital di bawah kata nomor. c. Kaki Bagian kaki pengumuman terdiri atas: (1) Tanggal pengumuman Tanggal pengumuman ditulis di sebelah kanan bawah, di bawah bans akhir isi pengumuman, dan tanpa didahului nama tempat pembuatan. (2) Nama jabatan yang membuat pengumuman Nama jabatan pejabat yang menandatangani pengumuman ditulis di bawah dan sejajar dengan tanggal pengumuman, menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata kecuali kata penghubung, dan diakhiri tanda koma.
(3) Tanda tangan Tanda tangan pejabat yang menandatangani pengumuman dibubuhkan di antara nama jabatan dan nama pejabat, dengan terlebih dahulu dibubuhi paraf oleh pejabat di bawahnya yang ditunjuk/bertugas menyiapkan konsep pengumuman tersebut. (4) Cap dinas atau cap jabatan Cap jabatan atau cap dinas dibubuhkan dengan menyentuh bagian sisi kiri tanda tangan pejabat. (5) Nama pejabat yang menandatangani pengumuman Nama pejabat yang menandatangani pengumuman ditulis di bawah dan sejajar dengan nama jabatan, serta menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata tanpa diapit dengan tanda kurung dan tanpa garis bawah. (6) Singkatan NIP pejabat yang menandatangani Singkatan NIP ditulis di bawah dan sejajar dengan nama pejabat yang menandatangani serta menggunakan huruf kapital tanpa diakhiri dengan tanda titik dan diikuti dengan nomor. Susunan dan bentuk pengumuman sebagaimana tercantum dalam contoh 18a dan 18b.
CONTOH 18a SUSUNAN DAN BENTUK PENGUMUMAN MENTERI f1f( 111 MENTERIKEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA PENGUMUMAN Nomor .J..J...1... TENTANG tanggal P1lenteri Kebudayaan Republik Indonesia, tanda tangan dan cap dinas Nama Pejabat
CONTOH 18b SUSUNAN DAN BENTUK PENGUMUMAN SELAIN MENTERI KEBUDAYAAN KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA } I SEKRETARIAT JENDERAL Jalan Jenderal Sudirman„ Senayan, Jakarta 10270 r n j Telepon (021) 5725542 u Laman kemenbud.go.id PENGUMUMAN Nomor .I. .J. TENTANG tanggal Nama Jabatan, tanda tangan dan cap dinas Nama Pejabat NIP
- Notula Susunan dan bentuk notula terdiri atas: a. Kepala Bagian kepala notula terdiri atas: a) kepala notula Menteri dan Wakil Menteri menggunakan lambang negara dan nama jabatan secara simetris; b) kepala notula staf ahli menggunakan Logo Kementerian, nama Kementerian, alamat, dan garis penutup secara simetris; c) kepala notula unit organisasi menggunakan Logo Kementerian, nama Kementerian, nama unit organisasi Pimpinan Tinggi Madya, alamat, dan garis penutup secara simetris; d) kepala notula unit pelaksana teknis menggunakan Logo Kementerian, nama Kementerian, nama unit organisasi Pimpinan Tinggi Madya, nama unit pelaksana teknis, alamat, dan garis penutup secara simetris; dan e) kepala notula Sekretariat Lembaga Sensor Film menggunakan Logo Kementerian, nama Kementerian, nama Sekretariat Lembaga Sensor Film, alamat, dan garis penutup secara simetris, tanpa mencantumkan nama unit organisasi pembinanya; b. Batang tubuh Bagian batang tubuh notula terdiri atas:
- nama rapat;
- hari dan tanggal rapat;
- waktu rapat;
- tempat;
- susunan acara rapat;
- pimpinan rapat;
- pencatat/notulis;
- peserta rapat;
- persoalan yang dibahas;
- tanggapan peserta rapat; dan
- simpulan. c. Kaki Bagian kaki notula terdiri atas:
- Nama jabatan Nama jabatan yang mengetahui pembuatan notula ditulis di sebelah kini bawah, menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata kecuali kata penghubung, dan diakhiri tanda koma. Nama jabatan pembuat notula di tulis sebelah kanan bawah menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata kecuali kata penghubung, dan diakhiri tanda koma.
- Tanda tangan Tanda tangan dibubuhkan di antara nama jabatan dan nama pejabat.
- Nama pejabat Nama pejabat ditulis di bawah dan sejajar dengan nama jabatan, serta menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata tanpa diapit dengan tanda kurung dan tanpa garis bawah.
- Singkatan NIP Singkatan NIP ditulis di bawah dan sejajar dengan nama pejabat yang menandatangani serta menggunakan huruf kapital tanpa diakhiri dengan tanda titik dan diikuti dengan nomor. Susunan dan bentuk Notula sebagaimana tercantum dalam contoh 19.
CONTOH 19 SUSUNAN DAN BENTUK NOTULA KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA •'t DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN, DAN PEMBINAAN KEBUDAYAAN w Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 • Nr . a Telepon (021) 5725502 Laman kemenbud.goad NOTULA Nama rapat Hari, Tanggal :.................. .............................. .......................................................... Pukul .......................................................... ................................................. Tempat :..................... .................................. ................................................... Susunan acara : 1 ............................................._ ........................................., ................ 2. dan seterusnya Pemimpin rapat : ............................................... ....... PencatatlNotuhs :............................................... ....... Peserta rapat : 1............................................... .... .................................... 2. dan seterusnya.
Persoalan yang dibahas :............................ ...................................................
Tanggapan Peserta Rapat :.................................... ...........................................
Simpulan :................................................... ............. ..
..
..
Mengetahui, Nama Jabatan, Notulis, tanda tangan tanda tangan Nama (engkap Nama Pejabat NIP
Laporan Susunan dan bentuk laporan terdiri atas: a. Kepala Bagian kepala laporan terdiri atas:
kepala laporan Menteri dan Wakil Menteri menggunakan lambang negara dan nama jabatan secara simetris;
kepala laporan staf ahli menggunakan Logo Kementerian, nama Kementerian, alamat, dan garis penutup secara simetris;
kepala laporan unit organisasi menggunakan Logo Kementerian, nama Kementerian, nama unit organisasi Pimpinan Tinggi Madya, alamat, dan garis penutup secara simetris;
kepala laporan unit pelaksana teknis menggunakan Logo Kementerian, nama Kementerian, nama unit organisasi Pimpinan Tinggi Madya, nama unit pelaksana teknis, alamat, dan garis penutup secara simetris, tanpa mencantumkan nama unit organisasi pembinanya; dan
kepala laporan Sekretariat Lembaga Sensor Film menggunakan Logo Kementerian, nama Kementerian, nama Sekretariat Lembaga Sensor Film, alamat, dan garis penutup secara simetris, tanpa mencantumkan nama unit organisasi pembinanya. b. Batang tubuh Bagian batang tubuh laporan terdiri atas:
Pembuka Bagian pembuka laporan terdiri atas: a) kata laporan ditulis dengan huruf kapital secara simetris; b) kata tentang ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan c) judul laporan ditulis dengan huruf kapital secara simetris.
Isi Bagian isi laporan terdiri atas: a) pendahuluan; b) kegiatan yang dilaksanakan; c) hasil yang dicapai; dan d) simpulan dan saran.
Penutup Bagian penutup memuat kalimat yang mengakhiri laporan. c. Kaki Bagian kaki laporan terdiri atas:
Tanggal pembuatan laporan Tanggal laporan ditulis di sebelah kanan bawah, di bawah bans akhir isi laporan, dan didahului nama tempat pembuatan.
Nama jabatan pembuat laporan Nama jabatan pejabat yang menandatangani laporan ditulis di bawah dan sej ajar dengan tanggal laporan, menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata kecuali kata penghubung, dan diakhiri tanda koma.
Tanda tangan Tanda tangan pejabat yang menandatangani laporan dibubuhkan di antara namajabatan dan nama pejabat, dengan terlebih dahulu dibubuhi paraf oleh pejabat di bawahnya yang ditunjuk/bertugas menyiapkan konsep laporan tersebut.
Nama pejabat yang membuat laporan Nama pejabat yang membuat laporan ditulis di bawah dan sejajar dengan nama jabatan, serta menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata tanpa diapit dengan tanda kurung dan tanpa garis bawah.
NIP pejabat pembuat laporan Singkatan NIP ditulis di bawah dan sejajar dengan nama pejabat yang menandatangani serta menggunakan huruf kapital tanpa diakhiri dengan tanda titik dan diikuti dengan nomor. Susunan dan bentuk laporan sebagaimana tercantum dalam contoh 20.
CONTOH 20 SUSUNAN DAN BENTUK LAPORAN KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERAL DIPLOMASI, PROMOSI, i DAN KERJA SAMA KEBUDAYAAN k Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Teiepon (021) 5725542 Laman kemenbud.go.id LAPORAN TENTANG A. Pendahu(uan 1. Latar Belakang 2. Maksud dan Tujuan 3. Ruang Lingkup 4. Dasar B. Kegiatan yang diiaksanakan C. HasH yang Dicapai D. Simpulan dan Saran E. Penutup Dibuat di .................. pada tanggal ........,... Nama Jabatan Pembuat Laporan, tanda tangan Nama pejabat yang membuat taporan NIP
: • 9. Telaah Staf Susunan dan bentuk telaah staf terdiri atas: a. Kepala Bagian kepala telaah staf terdiri atas: 1) kepala telaah staf Menteri dan Wakil Menteri menggunakan lambang negara dan nama jabatan secara simetris; 2) kepala telaah staf staf ahli menggunakan Logo Kementerian, nama Kementerian, alamat, dan garis penutup secara simetris; 3) kepala telaah staf unit organisasi menggunakan Logo Kementerian, nama Kementerian, nama unit organisasi Pimpinan Tinggi Madya, alamat, dan garis penutup secara simetris; 4) kepala telaah staf unit pelaksana teknis menggunakan Logo Kementerian, nama Kementerian, nama unit organisasi Pimpinan Tinggi Madya, nama unit pelaksana teknis, alamat, dan garis penutup secara simetris, tanpa mencantumkan nama unit organisasi pembinanya; dan 5) kepala telaah staf Sekretariat Lembaga Sensor Film menggunakan Logo Kementerian, nama Kementerian, nama Sekretariat Lembaga Sensor Film, alamat, dan garis penutup secara simetris, tanpa mencantumkan nama unit organisasi pembinanya. b. Batang Tubuh Bagian batang tubuh telaah staf terdiri atas: 1) Pembuka Bagian pembuka telaah staf terdiri atas: a) Judul telaah staf diletakan secara simetris di tengah atas; dan b) Uraian singkat tentang permasalahan. 2) Isi Bagian isi telaah staf terdiri atas: (1) persoalan, yang memuat pernyataan singkat dan jelas tentang persoalan yang akan dipecahkan; (2) praanggapan, yang memuat dugaan yang beralasan, berdasarkan data yang ada, saling berhubungan sesuai dengan situasi yang dihadapi, dan kemungkinan terjadi di masa yang akan datang; (3) fakta yang mempengaruhi, yang memuat fakta yang merupakanlandasan analisis dan pemecahan masalah; (4) analisis pengaruh praanggapan dan fakta terhadap persoalan dan akibatnya, hambatan serta keuntungan dan kerugiannya, pemecahan atau cara bertindak yang mungkin atau dapat dilakukan; (5) simpulan, yang memuat intisari hasil telaahan, yang merupakan pilihan cara bertindak atau jalan keluar; dan (6) tindakan yang disarankan, yang memuat secara ringkas dan jelas saran atau usul tindakan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi. c. Kaki Bagian kaki telaah staf ditempatkan di sebeiah kanan bawah, yang terdiri atas: 1) nama jabatan pembuat telaah staf, ditulis dengan huruf awal kapital; 2) tanda tangan; 3) nama lengkap tanpa mencantumkan NIP dan cap dinas; dan
.S 4) daftar lampiran (jika diperlukan). Susunan dan bentuk Telaah staf sebagaimana tercantum dalam contoh 21a dan 21b. CONTOH 21a SUSUNAN DAN BENTUK TELAAH STAF UNIT ORGANISASI KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBUK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL DIPLOMASI, PROMOSI, DAN KERJA SAMA KEBUDAYAAN Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021 ) 5725542 Laman kemenbud.go.id TELAAH STAF TENTANG Kepada :...... Dani :.......................................................... .. . Tanggal :.......... ............................................ ....... Lampiran :........ . ........................................... ......... Hal :........................................................... . . I. Persoalan Bagian persoalan memuat pemyataan singkat dan jelas tentang persoalan yang akan dipecahkan H. Praanggapan Praanggapan memuat dugaan yang beralasan berdasarkan data dan sating berhubungan sesuai dengan situasi yang dihadapi dan merupakan kemungkinan kejadian dimasa mendatang III. Fakta-Fakta yang mempengaruhi Bagian fakta yang mempengaruhi memuat fakta yang merupakan landasan analisis dan pemecahan persoalan. IV. Analisis Bagian ini memuat analisis pengaruh praanggapan dan fakta terhadap persoalan serta aid- batnya, hambatan serta keuntungan dan kerugiannya, serta pemecahan atau cara bertindak yang rnungkin atau dapat dilakukan V. Simpulan Bagian simpulan memuat intisari hasil diskusi dan pilihan dan satu cara bertindak atau jalan keluar sebagai pemecahan persoalan yang dihadapi. VI. Saran Bagian saran memuat secara ringkas dan jelas tentang saran tindakan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi. Nama Jabatan Pembuat Telaah Staf, tanda tangan Nama Lengkap
CONTOH 21b SUSUNAN DAN BENTUK TELAAH STAF JABATAN FUNGSIONAL/PELAKSANA TELMH STAF TENTANG Kepada :........................................................ ..... Dan ...,......,....,.. ................................... Tangga l :. . ......... . ... . Lampiran :....... Ha{ : .......................................................... ... I. Persoatan Bagian persoalan memuat pemyataan singkat dan jetas tentang persoalan yang akan dipecahkan H. Praanggapan Praanggapan memuat dugaan yang beratasan berdasarkan data dan sating berhubungan sesuai dengan situasi yang dihadapi dan merupakan kemungkinan kejadian dimasa mendatang HI. Fakta-Fakta yang mempengaruhi Bagian fakta yang mempengaruhi memuat fakta yang merupakan tandasan analisis dan pemeca- han persoatan. IV. Anafisis Bagian ini memuat anatisis pengaruh prraanggapan dan fakta terhadap persoatan serta ak batnya, hamhatan serta keuntungan dan kerugiannya, serta pemecahan atau Cara bertindak yang mungkin atau dapat dilakukan V. Simpulan Bagian simpulan memuat intisari hasH dtskusi dan pilihan dan satu cars bertindak atau jaIan ketuar sebagai pemecahan persoatan yang dihadapi. Vt. Saran Bagian saran meniuat secara ridgkas dan jelas tentang saran tindakan untuk mengatasi persoa- tan yang dihadapi. Nama Jabatan Pembuat Tefaah Staf= tanda tangan Nama Lengkap
- Sertifikat Jenis sertifikat terdiri atas: a. Sertifikat kegiatan atau pelatihan Susunan dan bentuk sertifikat kegiatan atau pelatihan terdiri atas:
- Kepala Bagian kepala sertifikat kegiatan atau pelatihan terdiri atas: a) logo kementerian; b) judul sertifikat yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan c) nomor sertifikat yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris.
- Batang Tubuh Bagian batang tubuh sertifikat kegiatan atau pelatihan terdiri atas alinea pembuka, isi, dan penutup.
- Kaki Bagian kaki sertifikat kegiatan atau pelatihan terdiri atas: a) tempat dan tanggal penandatanganan; b) nama jabatan yang ditulis dengan huruf awal kapital dan diakhiri dengan tanda koma (,); c) tanda tangan pejabat; d) nama lengkap pejabat atau penandatanganan yang ditulis dengan huruf awal kapital tanpa mencantumkan gelar; dan e) cap dinas yang digunakan sesuai dengan ketentuan. Hal yang perlu diperhatikan bahwa Naskah Dinas berupa sertifikat pelatihan hanya dikeluarkan oleh unit organisasi yang membidangi pengembangan sumber daya manusia. Sertifikat memiliki lembar kedua yang berisikan daftar mata pelatihan dani pelatihan yang telah diikuti. Desain disesuaikan dengan kreatifitas pencipta sertifikat sesuai degan kewenangan penandatangan dengan tetap memenuhi ketentuan di atas. Susunan dan bentuk sertifikat kegiatan atau pelatihan sebagaimana tercantum dalam contoh 22a, 22b dan 22c.
CONTOH 22a SUSUNAN DAN BENTUK SERTIFIKAT KEGIATAN i l{ A & t + n` + KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA SERTIFIKAT NOMOR ............................ Diberikan kepada: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Atas: ... .... .. ...... ...... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... .. .... .... . . . . . . . . . . . . . . Nama tempat, tanggal Name Jabatan, (Tanda tangan dan cap) Nama Lengkap
CONTOH 22b SUSUNAN DAN BENTUK SERTIFIKAT PELATIHAN (Lembar Depan) • r 's E KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA SERTIFIKAT PELATfHAN NOMOR ............................ Kementerian Kebudayaan berdasarkan ............................. .............................................. ................................... menyatakan bahwa: Nama :.................... NIP : ............................ .................... Tempat/Tanggal iahir :.............. Pangkat/Oolongan Ruang :......... Jabatan :................. Instansi/Unit Kerja :........................................... ..... Telah mengikuti ................................................ ..................................... .................... Nama tempat, tanggat Nama Jabatan, (Tandy tangan dan cap) Nama Lengkap
CONTOH 22c SUSUNAN DAN BENTUK SERTIFIKAT PELATIHAN (Lembar Belakang) DAFTAR MATA PELAJARAN/PELATIHAN I. Materi Dasa.r 1. ..... _ . _ . _ . . . . 2 . ................... ............. 3. dst. II. Materi tnti: 1 . ................................. 2 . ................................. 3. dst. III, Materi Penunjang: 1 . ................................. 2 . .............................. . . . 3. dst. Nama tempat, tanggal Nama Jabatan, (Tanda tangan dan cap) Nama Lengkap
b. Piagam Penghargaan Susunan dan bentuk piagam penghargaan terdiri atas: 1) Kepala Bagian kepala piagam perhargaan terdiri atas: a) kop Naskah Dinas dengan nama jabatan atau nama Kementerian yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris; b) tulisan "Piagam Penghargaan" ditulis dengan huruf kapital secara simetris; c) tulisan "nomor" ditulis dengan huruf kapital secara simetris; 2) Batang Tubuh Bagian batang tubuh terdiri atas: a) uraian berisikan pejabat yang memberikan penghargaan; b) identitas penerima penghargaan; dan c) uraian prestasi atau keteladanan yang telah dicapai atau diwujudkan. 3) Kaki Bagian kaki terdiri atas: a) tempat dan tanggal penandatanganan; b) nama jabatan pejabat yang menandatangani ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,); c) tanda tangan pejabat yang menandatangani dan cap dings; dan d) nama lengkap pejabat yang menandatangani ditulis dengan huruf kapital tanpa mencantumkangelar. Piagam penghargaan dibuat dalam bentuk lansekap (landscape) atau Portrait. Susunan dan bentuk piagam penghargaan sebagaimana tercantum dalam contoh 23a dan 23b.
CONTOH 23a
SUSUNAN DAN BENTUK PIAGAM PENGHARGAAN
YANG DITANDATANGI OLEH MENTERI
IJ1I+;.1
MENTERIKEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
PIAGAM PENGHARGAAN
NOMOR ..................
Diberikan kepada:
(UNIT KERJAIPERSEORANGAN) ...............
Yang telah:
Nama tempat, tanggal
Nama Jabatan,
(Tanda tangan dan cap)
Nama Lengkap
CONTOH 23b SUSUNAN DAN BENTUK PIAGAM PENGHARGAAN YANG DITANDATANGI SELAIN MENTERI ,tY`1 R R KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA PIAGAM PENGHARGAAN NOMOR .................. Diberikan kepada: (UNIT KERJA/PERSEORANGAN) ............... Yang telah: Nama tempat, tanggal Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan, (Tanda tangan dan cap) Nama Lengkap
- Siaran pers Susunan dan bentuk siaran pers terdiri atas: a. Kepala Bagian kepala siaran pers terdiri atas:
- kop naskah dinas yang diletakan secara simetris; dan
- nomor dan judul siaran pers ditulis dengan huruf kapital secara simetris. b. Batang Tubuh Bagian batang tubuh siaran pers yang memuat informasi dan kebijakan yang harus diketahui oleh publik melalui pemberitaan media massa. c. Kaki Bagian kaki terdiri atas:
- penanggung jawab yang ditulis di sebelah kanan bawah;
- nama unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi kehumasan;
- tanda tangan pimpinan unit organisasi;
- nama pimpinan unit organisasi;
- nomor kontak informasi lebih lanjut;
- nama pejabat atau staf yang dapat dihubungi; dan
- nomor telepon yang dapat dihubungi. Susunan dan bentuk sertifikat kegiatan atau pelatihan sebagaimana tercantum dalam contoh 24.
CONTOH 24 SUSUNAN DAN BENTUK SIARAN PERS KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA ' 1 SEKRETARIAT JENDERAL A 3 <a Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021) 5725542 A Laman kemenbud.go.id SIARAN PERS NOMOR ......................... Nama tempat, tanggal Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik tanda tangan Nama Pejabat NIP Media Sosial
MY. 11 PEMBUATAN NASKAH DINAS A. Bentuk dan Spesifikasi Kop Naskah Dinas Jabatan 1. Bentuk dan Spesifikasi Kop Naskah Dinas Jabatan dengan Lambang Negara Bentuk kop naskah dinas jabatan menggunakan lambang negara berwarna kuning emas, dengan ukuran tinggi 21,50 mm dan lebar 20,24 mm sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lambang negara terletak simetris di tengah kertas yang berjarak 20 mm dani tepi atas kertas dan berada di tengah tulisan nama jabatan. Tulisan nama jabatan dicetak tebal dengan huruf kapital yang terletak 5 mm di bawah lambang negara. Contoh seperti yang tercantum seperti gambar berikut: i 20,24 mm i 20,00 mm 14 i , I 21,50 mm Mh ; M. a. --L-1Il_W--J----- 15 mm MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA i 20,24 mm i 20,00 mm --4----- -{--
21,50 mm I I _ WAKIL MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
- Bentuk dan spesifikasi kop naskah divas jabatan dengan logo Logo Kementerian digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh staf ahli, pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, kepala unit pelaksana teknis, dan sekretariat Lembaga Sensor Film. Contoh seperti yang tercantum dalam gambar berikut: a. kop Dinas dengan Logo Kementerian
- kop Naskah Dinas staf ahli menggunakan Logo Kementerian, nama Kementerian menggunakan huruf Axial ukuran 16, alamat menggunakan huruf Axial ukuran 12, dan garis penutup tebal tunggal secara simetris dengan jarak dani tepi atas kertas 4,5 cm;
- kop Naskah Dinas unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya menggunakan Logo Kementerian, nama Kementerian menggunakan huruf Axial ukuran 16, nama unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya menggunakan huruf Axial ukuran 14 dan dicetak tebal, alamat menggunakan huruf Arial ukuran 12, dan garis penutup tebal tunggal secara simetris dengan jarak dani tepi atas kertas 4,5 cm;
- kop Naskah Dinas unit pelaksana teknis menggunakan Logo Kementerian, nama Kementerian menggunakan huruf Axial ukuran 16, nama unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya menggunakan huruf Axial ukuran 14, nama unit pelaksana teknis menggunakan huruf Axial ukuran 14 dan dicetak tebal, alamat menggunakan huruf Arial ukuran 12, dan garis penutup tebal tunggal secara simetris dengan jarak dani tepi atas kertas 6 cm;
- kop Naskah Dinas sekretariat Lembaga Sensor Film menggunakan Logo Kementerian, nama Kementerian menggunakan huruf Axial ukuran 16, nama sekretariat Lembaga Sensor Film menggunakan huruf Axial ukuran 14 dan dicetak tebal, alamat menggunakan huruf Axial ukuran 12, dan garis penutup tebal tunggal secara simetris dengan jarak dan tepi atas kertas 4,5 cm;
Keterangan: 1) unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama tidak dicantumkan pada kop Naskah Dmas, kecuali unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang lokasinya terpisah dani unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya induknya. 2) Alamat ditulis lengkap tanpa menyebutkan Gedung dan lantai pada bans akhir tanpa singkatan disertai kode pos, telepon, dan laman apabila ada secara simetris. Contoh bentuk kop Naskah Dinas dengan menggunakan Logo Kementerian sebagai berikut: • kop Naskah Dinas Staf Ahli KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Sp b • Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 ug Telepon (021) 5725542 Laman kemenbud.go.id 2. kop Naskah Dinas Unit Organisasi Contoh: kop Naskah Dinas Unit Organisasi Sekretariat Jenderal j KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL t Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021) 5725542 Laman kemenbud.go.id Contoh: kop Naskah Dinas Unit Organisasi Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PELINDUNGAN x KEBUDAYAAN DAN TRADISI Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021) 5725539 Laman kemenbud.go.id Contoh: kop Naskah Dinas Unit Organisasi Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan A.xM. KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN, x DAN PEMBINAAN KEBUDAYAAN Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021) 5725502 t Laman kemenbud.go.id
Contoh: kop Naskah Dinas Unit Organisasi Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA ? DIREKTORAT JENDERAL DIPLOMASI, PROMOSI, DAN KERJA SAMA KEBUDAYAAN *A Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021) 5725542 Laman kemenbud.go.id Contoh: kop Naskah Dinas Unit Organisasi Inspektorat Jenderal KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA INSPEKTORAT JENDERAL Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 F 4 Telepon (021) 5731063 Laman kemenbud.go.id 3. kop Naskah Dinas Pusat Data dan Teknologi Informasi KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI 4= JI. RE Martadinata No.KM. 15.5, Kota Tangerang Selatan, 15411 Telepon (021) 5725542 Laman kemenbud.go.id 4. kop Naskah Dinas Museum dan Cagar Budaya KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA . DIREKTORAT JENDERAL PELINDUNGAN KEBUDAYAAN DAN TRADISI MUSEUM DAN CAGAR BUDAYA y -• Jalan Medan Merdeka Barat No. 12, Jakarta Pusat 10110 Telepon (021) 3868172, +6281295953929 Laman https://museumcagarbudaya.kemenbud.go.id 5. kop Naskah Dinas Balai Pelestarian Kebudayaan f
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 4 DIREKTORAT JENDERAL PELINDUNGAN if r KEBUDAYAAN DAN TRADISI
° BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN JAWA BARAT k ` • Jalan Cinambo No 136 Kota Bandung we. r a i lr • Telepon (022) 7804942 Laman kemenbud.go.id
- kop Naskah Dinas Ba1ai Media Kebudayaan 7 KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA { DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN DAN PEMBINAAN KEBUDAYAAN BALAI MEDIA KEBUDAYAAN Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021) 5725542 Laman kemenbud.go.id
- kop Naskah Dinas Sekretariat Lembaga Sensor Film x KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA h SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021) 2524845 fre
- Laman kemenbud.go.id
kop Naskah Dinas Kantor Pelestarian Kebudayaan KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA M DIREKTORAT JENDERAL PELINDUNGAN KEBUDAYAAN DAN TRADISI z f KANTOR PELESTARIAN KEBUDAYAAN GORONTALO .. Alamat .................................. Telepon Laman kemenbud.go.id B. Penomoran Naskah Dinas
Contoh susunan dan bentuk Penomoran Naskah Dinas pengaturan (peraturan perundang-undangan): PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG
Contoh susunan dan bentuk Penomoran Naskah Dinas pengaturan (instruksi): INSTRUKSI MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG
Contoh susunan dan bentuk Penomoran Naskah Dinas pengaturan (surat edaran): SURAT EDARAN MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG
Contoh susunan dan bentuk Penomoran Naskah Dinas penetapan KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG
Contoh susunan dan bentuk Penomoran Naskah Dinas penugasan (surat perintah tugas atau surat tugas): 2/L1 /HK.02.01 /2026 nomor urut kode unit organisasi kode klasifikasi tahun
Contoh susunan dan bentuk Penomoran Naskah Dinas korespondensi internal (nota dinas, memorandum, atau surat undangan internal) B/3/M1 /PR.00.01/2026 klasifikasi keamanan nomor urut kode unit organisasi kode klasifikasi tahun
Contoh susunan dan bentuk Penomoran Naskah Dinas korespondensi eksternal (surat dinas atau surat undangan eksternal) B / 4 /K2 /KP. 00.0 0 /2026 klasifikasi keamanan nomor urut kode unit organisasi kode klasifikasi tahun
Contoh susunan dan bentuk Penomoran Naskah Dinas khusus (Nota Kesepahaman) 1 /II/NK/2026 Nomor urut bulan kode jenis tahun
Contoh susunan dan bentuk Penomoran Naskah Dinas khusus (Perjanjian Kerja Sama) 2/III/PKS/2026 Nomor urut bulan kode jenis tahun
Contoh susunan dan bentuk Penomoran Naskah Dinas khusus (surat kuasa, berita acara, surat keterangan, surat pengantar, pengumuman, dan siaran pers): B/ 10/K2/KP.00.00/2026 klasifikasi keamanan nomor urut kode unit organisasi kode klasifikasi tahun
Contoh susunan dan bentuk Penomoran Naskah Dinas khusus (Sertifikat dan Piagam Penghargaan) 10/MK/KB.08.00/2026 nomor unit kode jabatan kode klasifikasi tahun C. Penggunaan Kertas, Amplop, dan Tinta
Kertas a. Penggunaan Kertas
- Kertas yang digunakan untuk kegiatan dinas, seperti surat menyurat, penggandaan, dan dokumen pelaporan adalah kertas HVS minimal 70 gram.
- Pembuatan Naskah Dinas dani konsep awal hingga konsep akhir yang dibubuhi paraf tidak boleh menggunakan kertas bekas, karena Naskah Dinas dani konsep awal sampai dengan konsep akhir yang ditandatangani merupakan satu berkas arsip.
- Naskah Dinas yang bernilai guna sekunder atau permanen, hares menggunakan kertas dengan standar kertas permanen: a) Gramatur minimal 70 gram/m2; b) Ketahanan sobek minimal 350 mN; c) Ketahanan lipat minimal 2,42 (metode schopper) atau 2,18 (metode MIT); d) pH pada rentang 7,5-10; e) Kandungan alkali kertas minimal 0,4 mol asam/kg; dan I) Daya tahan oksidasi mengandung bilangan kappa minimal 5.
- Kertas yang digunakan untuk Naskah Dinas ukurannya disesuaikan dengan jenis Naskah Dinas yang terdiri atas: a) Naskah Dinas arahan menggunakan kertas F4 berukuran 210 x 330 mm; b) Naskah Dinas korespondensi menggunakan kertas A4 yang berukuran 297 x 210 mm ( 8% x 11% inci); dan c) Naskah Dinas khusus menggunakan kertas A4 yang berukuran 297 x 210 mm ( 81 x 113 inci).
- Amplop Amplop adalah sarana kelengkapan penyampaian Naskah Dinas, terutama untuk Naskah Dinas keluar unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, unit pelaksana teknis, dan Sekretariat Lembaga Sensor Film. Ukuran, bentuk, dan warna sampul yang digunakan untuk surat-menyurat di lingkungan unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, unit pelaksana teknis, dan Sekretariat Lembaga Sensor Film diatur sesuai dengan keperluan unit organisasi masing-masing dengan mempertimbangkan efisiensi. a. Ukuran Ukuran amplop yang digunakan untuk pengiriman Naskah Dinas disesuaikan dengan jenis, ukuran dan ketebalan Naskah Dinas yang akan didistribusikan.
b. Warna Amplop Naskah Dinas menggunakan kertas berwarna putih atau cokelat muda. c. Cara melipat dan memasukkan surat ke dalam amplop Naskah Dinas yang siap untuk dildrim dilipat sesuai ukuran amplop dengan mempertemukan sudut-sudutnya agar lipatannya lurus dan rapi dengan kop Naskah Dinas menghadap ke depan ke arah penerima atau pembaca Naskah Dinas. Pada amplop yang mempunyai jendela kertas kaca, kedudukan alamat tujuan pada kop Naskah Dinas harus tepat pada jendela amplop. Contoh 25 Melipat Naskah Dinas f AF\G1T£^nCa\Aiaw12\.1:LV Aa ka.+t subrw 4 V 134 In 3V1 1M1.r+uS...LH.... LT..t. 'L...1.AwW Prr wbur.lri.r. •.ar. • a w Far. Lwrw i . iw .r rur r rs~.'L,✓mow a.a II Pertama, sepeztiaa bagian bzwah lembaran kertas naskah Dinas dilipat kedepan Lembar Naskah Dinas • L'hu y.wy w.L W?u...•s o Kedua, Sepertiga bagian etas lembzran kertas Naskah Dinas dilipat kebelakang 3o *er di 3ccxiSa's^x Str Ketiga. Naskah Dinas dimasukkan ke dalazn sampul dengan bagian kepala Naskah Dings menckhadap ke depan arah pembaca penerima
- Tinta Tinta yang digunakan untuk penulisan Naskah Dinas berwarna hitam, sedangkan untuk warna tinta yang digunakan dalam pembubuhan paraf dan tanda tangan berwarna biru atau hitam. D. Ketentuan Kata Penyambung Kata penyambung adalah kata yang digunakan sebagai tanda bahwa teks masih berlanjut pada halaman berikutnya Gika Naskah Dinas lebih dani satu halaman). Kata penyambung ditulis pada akhir setiap halaman pada bans terakhir teks di sudut kanan bawah halaman dengan urutan kata penyambungdan tiga buah titik. Kata penyambungitu diambil persis sama dani kata pertama halaman berikutnya. Jika kata pertama dani halaman berikutnya menunjuk pasal atau diberi garis bawah atau dicetak miring, kata penyambungjuga harus dituliskan sama. Kata penyambung tidak digunakan untuk pergantian bagian. Contoh Format Penulisan Kata Penyambung Pada Halaman 1 bans Paling Bawah adalah peserta ... peserta ..... f- Kata Penyambung E. Paraf koordinasi Pembubuhan paraf koordinasi untuk Naskah Dinas yang materinya saling berkaitan dan memerlukan koordinasi antar unit organisasi maka pejabat yang berwenang dani unit terkait ikut serta membubuhkan paraf pada kolom paraf koordinasi.
Contoh 26a Format Kolom Paraf Koordinasi untuk Eselon I: PARAF KOORDINASI SEKRETARIS JENDERAL DIREKTUR JENDERAL PELINDUNGAN KEBUDAYAAN DAN TRADISI DIREKTUR JENDERAL DIPLOMASI, PROMOSI, DAN KERJA SAMA KEBUDAYAAN DIREKTUR JENDERAL PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN, DAN PEMBINAAN KEBUDAYAAN INSPEKTUR JENDERAL STAF AHLI BIDANG HUKUM DAN KEBIJAKAN KEBUDAYAAN STAF AHLI BIDANG EKONOMI DAN INDUSTRI KEBUDAYAAN STAF AHLI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA Contoh 26b Format Kolom Paraf Koordinasi untuk Eselon II: PARAF KOORDINASI KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN KEPALA BIRO ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA KEPALA BIRO HUKUM DAN FASILITASI KERJA SAMA KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN INFORMASI PUBLIK KEPALA BIRO BARANG MILIK NEGARA, PENGADAAN BARANG DAN JASA, DAN UMUM
F. Penggunaan Cap Jabatan dan Cap Dinas 1. Ketentuan cap jabatan dengan lambang negara adalah sebagai berikut: a. cap jabatan Menteri, cap jabatan Wakil Menteri berbentuk bundar, terdiri dani tiga lingkarari dengan jar-jari R1= 4 cm, R2= 3,9 cm, dan R3= 3 cm. b. lingkaran pertama adalah lingkaran paling luar. Pada lingkaran kedua, di bagian atas tercantum tulisan nama jabatan pimpinan tertinggi Kementerian Kebudayaan yang ditulis dengan huruf kapital. Sedangkan di bagian bawah tercantum tulisan Republik Indonesia. Pada lingkaran ketiga, terdapat lambang negara. 2. Ketentuan cap jabatan staf ahli adalah sebagai berikut: a. cap dinas staf ahli berbentuk bundar, terdiri dani tiga lingkaran dengan jarijari R1= 4 cm, R2= 3,9 cm, dan R3= 3 cm. b. lingkaran pertama adalah lingkaran paling luar. Pada lingkaran kedua, di bagian atas tercantum tulisan nama Kementerian Kebudayaan yang ditulis dengan huruf kapital. Pada lingkaran ketiga, tercantum tulisan Republik Indonesia dengan huruf kapital. 3. Ketentuan cap dinas unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya adalah sebagai berikut: a. cap dinas unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya berbentuk bundar, terdiri dani tiga lingkaran dengan jar-jari R1= 4 cm, R2= 3,9 cm, dan R3= 3 cm. b. lingkaran pertama adalah lingkaran paling luar. Pada lingkaran kedua, di bagian atas tercantum tulisan nama Kementerian Kebudayaan yang ditulis dengan huruf kapital. Pada lingkaran ketiga, tercantum tulisan nama unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dengan huruf kapital. 4. Ketentuan cap dinas unit pelaksana teknis dan cap dinas Sekretariat Lembaga Sensor Film adalah sebagai berikut: a. cap dinas unit pelaksana teknis dan cap dinas Sekretariat Lembaga Sensor Film berbentuk bundar, terdiri dani dua lingkaran dengan jar-jari R1= 4 cm, R2= 3 cm. b. lingkaran pertama adalah lingkaran paling luar dicetak lebih tebal tercantum tulisan nama Kementerian Kebudayaan ditulis dengan huruf kapital. Pada lingkaran kedua, tercantum tulisan nama unit pelaksana teknis atau Sekretariat Lembaga Sensor Film dengan huruf kapital. Format cap jabatan dan cap divas sebagaimana tercantum dalam contoh 27.
CONTOH 27 FORMAT CAP JABATAN DAN CAP DINAS cm 1. Format cap jabatan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia -9 2. Format cap Jabatan Wakil Menteri Kebudayaan Republik Indonesia EA1 K pvO 3. Format cap dinas Kementerian Kebudayaan yang dipergunakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Kebudayaan Z SEKRETARIAT 1ENDERAL *
- Format cap dinas Kementerian Kebudayaan yang dipergunakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kebudayaan INSPEKTORAT JENDERAL
Format cap dinas Kementerian Kebudayaan yang dipergunakan oleh Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan l ac: pZ' DIREKTORAT JENDERAL PELINDUNGAN KEBUDAYAAN DAN TRADI51
Format cap dinas Kementerian Kebudayaan yang dipergunakan oleh Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan Kementerian Kebudayaan S KES 4 ' t DIREKTORAT ' JENDERAL PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN,DAN PEMBINAAN KEBUDAYAAN
Format cap dinas Kementerian Kebudayaan yang dipergunakan oleh Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan Kementerian Kebudayaan DIREKTORAT JENDERAL Z' DIPWMASI, PROMO51, DAN KERJA 5AMA KEBUDAYAAN
Format cap dinas unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal) PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
- Format cap dinas Museum dan Cagar Budaya, Balai Pelestarian Kebudayaan, Kantor Pelestarian Kebudayaan, Sekretariat Lembaga Sensor Film, dan Balai Media Kebudayaan 7M:EUM y BALA1 PELESTARIAN Z ' DAN I KEBUDAXAAN f BALM MEDIA CAGAR BUDAYA J IAWA BARA7 KEBUDAYAAN
- _-, k AtgtAt►1cEgGQq 1 KANTOR PELESTARIAN KEBUDAYAAN GORONTALO SEKRETARtAT LEMBAGA SENSOR FILM
G. Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Format penggunaan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana tercantum dalam contoh 28. CONTOH 28 SUSUNAN DAN BENTUK PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1 t , DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN, ti x' DAN PEMBINAAN KEBUDAYAAN • '" Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021 )5725502 5725502 Laman kemenbud.go.id Nomor :...I.../...1... Lampiran :............... Hal :............... Tgl, Bin, Thn Yth .............. (kalimat pembuka) .............................................. ................................................. ...... Isi pokok ...................................................... ............................................................ Kalimat penutup ................................................ ...................................................... Nama Jabatan, rrcn-as' Nama Pejabat NIP Tembusan:
H. Pencantuman Alamat Pencantuman alamat Naskah Dinas tersebut dijelaskan sebagai berikut: 1. Alamat pada Sampul Surat Alamat pada sampul surat terdiri atas: a. singkatan Yth.; b, nama jabatan; dan c. alamat lengkap. 2. Alamat pada Naskah Dinas Alamat pada Naskah Dinas terdiri atas: a. singkatan Yth.; b. nama jabatan; dan c. nama kota. Pencantuman kata penyapa seperti Bapak, Ibu, dan Saudara di depan nama jabatan dan gelar tidak diperlukan, baik pada sampul maupun pada surat. Contoh Penulisan Alamat Naskah Dinas 1. Penulisan Alamat Naskah Dinas pada Sampul Surat Alamat pada sampul surat perlu dicantumkan nama jabatan, unit organisasi, dan alamat lengkap. Contoh: Yth. Kepala Museum dan Cagar Budaya Jalan Medan Merdeka Barat No. 12 Jakarta Pusat, 10110 2. Penulisan Alamat Naskah Dinas pada Surat Alamat pada surat dicantumkan nama jabatan, unit organisasi, dan nama kota, tanpa alamat lengkap. Contoh: Yth. Kepala Museum dan Cagar Budaya Jakarta Derajat kecepatan pengiriman surat merupakan tingkat kecepatan pengiriman surat menurut keharusan sampai atau tibanya kepada alamat yang dituju. Macam derajat kecepatan surat dibagi menjadi: a. Sangat segera/amat segera/kilat yaitu naskah dinas yang harus diselesaikan/dikirim/disampaikan pada hari yang sama dengan batas waktu 24 (dua puluh empat) jam; b. Segera yaitu surat dinas yang harus diselesaikan/dikirim/ disampaikan dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam; dan c. Biasa yaitu naskah dinas yang harus diselesaikan/dikirim/ disampaikan menurut urutan yang diterima oleh bagian pengiriman sesuai perjalanan caraka/kurir.
BAB III PENGAMANAN NASKAH DINAS A. Pemberian Nomor Seri Pengamanan dan Security Printing Security printing adalah percetakan yang berhubungan dengan pengamanan tingkat tinggi pada naskah, dengan tujuan untuk mencegah pemalsuan dan perusakan serta jaminan terhadap keautentikan dan keterpercayaan naskah dinas. Security printing menggunakan metode-metode teknis antara lain: 1. Kertas Khusus Kertas khusus adalah kertas yang dipakai sebagai pengamanan memiliki nomor serf pengaman, QR Code yang letaknya diatur secara tersendiri (Penempatan QR Code diletakkan pada pojok kini bawah, sejajar dengan Tanda Tangan Elektronik, dengan ukuran sesuai estetika) dan hanya diketahui oleh pihak-pihak tertentu. Penggunaan kertas ini harus berurutan sesuai dengan nomor serinya sehingga memudahkan pelacakan. 2. Tanda air (watermarks) Watermarks adalah gambar dikenali atau pola pada kertas yang terlihat lebih terang atau lebih gelap dani sekitar kertas yang harus dilihat dengan cahaya dani belakang kertas, karena variasi kerapatan kertas. Contoh: 3. Rosettes Rosettes adalah suatu teknik security printing yang berbentuk garis-gaxis melengkung tidak terputus dan menempati suatu area tertentu. Biasanya menyerupai bunga. Contoh: 4. Anticopy Anticopy adalah suatu teknik security printing dengan garis atau raster pada area tertentu dan tersembunyi hanya akan nampak apabila dokumen ini difotocopi. Contoh:
• rbi -•rv rl".iralww8 t'
Print@d Photocopied After General Copp SecuPaper Sample r r Y w f Hasii Fotocopy
BAB IV PEJABAT PENANDA TANGAN NASKAH DINAS A. MATRIKS KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas oleh Pejabat di Tingkat Kementerian Ka. Biro/ Pejabat No. Jenis Naskah Dinas Menteri Wakil Sesjen/Dirjen/ Staf Ahli Ses. Ditjen/ Direktur/Ses. Ka. Bagian/ Ka. Fungsional Menteri Irjen Itjen/Inspektur/ Ka. Subdit Subbag /Pelaksana Ka. Pusat 1. Peraturan perundang-undangan '1
- _
- Instruksi
- Surat Edaran 'I
- "l
- _ _
- 4, Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
- l
- Penetapan '.1
- Surat Perintah Tugas 'I
- _ _ _
- Surat Tugas "I
- "I
- '
- _ _
- Nota Dinas _
- Memorandum
- Disposisi "I
- ,I
- Surat Undangan Internal
'I
No. Jenis Naskah Dinas Menteri Wakil Menteri Sesjen/Dirjen/ Irjen Staf Ahli Ka. Biro/ Ses. Ditjen/ Direktur/Ses. Itjen/Inspektur/ Ka. Pusat Ka. Bagian/ Ka. Subdit Ka. Subbag Pejabat Fungs nal /Pelksana 12. Surat Dinas
-'l
- Surat Undangan Eksternal
- _ _ 14• Perjanjian Dalam Negeri a. Nota Kesepahaman '1
- _ b. Perjanjian Kerja Sama
- _ _ _
- Perjanjian Internasional a. traktat (treaty)
- _ _
- b. konvensi (convention)
- _ _ c. persetujuan (agreement)
- _
- _ d. nota kesepahaman (memorandum of understanding)
- _
- _ e. protokol (protocol)
- _ _ f. piagam (chartetj
- _ _ g. deklarasi (declaration)
- _ _ _ h. final act;
- i. arrangement atau nama lain
'I
No. Jenis Naskah Dinas Menteri Wakil Menteri Sesjen/Dirjen/ Irjen Staf Ahli Ka. Biro/ Ses. Ditjen/ Direktur/Ses. Itjen/Inspektur/ Ka. Pusat Ka. Bagian/ Ka. Subdit Ka. Subbag Pejabat Fungsional /Pelaksana j. exchange of notes
- _
- _ k. agreed minutes
- _ _
- summary record
- _
- _ m. process verbal
- _
- n. modus vivendi; dan
- o. pernyataan kehendak atau letter of intent .J*****
- _ _ _
- Surat Kuasa
- _
- Berita Acara
- '1 _
- Surat Keterangan "I
- 'I ,.j
- Surat Pengantar
- '1
- _ _
- Pengumuman
- _ _
- Notula 1 "I
- Laporan 1 'I
- Telaah staf I
- Sertifikat kegiatan atau pelatihan N'
N'
N'
Ka. Biro/ Pejabat No. Denis Naskah Dinas Menteri Wakil Sesjen/D /Dirjen/ Staf Ahli Ses. Ditjen/ Direktur/Ses. Ka. Bagian/ Ka. Fungsional Menteri I ien Itjen/Inspektur/ Ka. Subdit Subbag /Pelaksana Ka. Pusat 25. Piagam penghargaan 'I
'1
'I 26. Siaran pers
'1
l * : jika memperoleh pelimpahan kewenangan dari pejabat setingkat di atasnya atau sesuai dengan kewenangannya ** : hanya untuk nota dinas dengan substansi penyampaian isu strategis kepada Menteri sesuai dengan bidang tugasnya
: dapat ditujukan kepada atasan langsung (setingkat lebih tinggi), setingkat (sejenjang), atau bawahan langsung (setingkat lebih rendah) dalam unit organisasi yang sarna hanya ditujukan kepada atasan langsung pelaksanaan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perjanjian internasional dan hubungan luar negeri
- Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas oleh Pejabat di Museum dan Cagar Budaya, Balai Pelestarian Kebudayaan, dan Kantor Pelestarian Kebudayaan No. Jenis Naskah Dinas Museum dan Cagar Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan Kantor Pelestarian Kebudayaan Kepala Ka, Bagian Pejabat Fungsional/ Pelaksana Kepala Ka. Subbag Pejabat Fungsional/ Pelaksana Kepala Pejabat Fungsional/ Pelaksana
- Peraturan perundang-undangan
- '
- Instruksi
- Surat Edaran
- ' 4 Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
- Penetapan
- '
- Surat Perintah Tugas
- '
- Surat Tugas
- '
- Nota Dinas
' 9. Memorandum
- '
- Disposisi
l ' 11. Surat Undangan Internal
No, Jenis Naskah Dinas Museum dan Cagar Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan Kantor Pelestarian Kebudayaan Kepala Ka, Bagian Pejabat Fungsional/ Pelaksana Kepala Ka. Subbag Pejabat Fungsional/ Pelaksana Kepala Pejabat Fungsional/ Pelaksana 12. Surat Dinas '1
- Surat Undangan Eksternal
- l
- -'l
- Perjanjian Dalam Negeri a. Nota Kesepahaman
- b. Perjanjian Kerja Sama
- Perjanjian Internasional a. traktat (treaty)
b. konvensi (convention)
c. persetujuan (agreement)
d. notes kesepahaman (memorandum ofunderstanding)
e. protokol (protocol)
f, piagam (charter)
g. deklarasi (declaration)
h. final act;
No. Jenis Naskah Dinas Museum dan Cagar Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan Kantor Pelestarian Kebudayaan Kepala Ka, Bagian Pejabat Fungsional/ Pelaksana Kepala Ka. Subbag Pejabat Fungsional/ Pelaksana Kepala Pejabat Fungsional/ Pelaksana i, arrangement atau nama lain
- ' j. exchange of notes
- ' k. agreed minutes
- '
- summary record
- ' m. process verbal
- n. modus vivendi; dan
- ' o. pernyataan kehendak atau letter of intent
- '
- Surat Kuasa
- '
- Berita Acara
- "
- l
- Surat Keterangan "I
- Surat Pengantar "I
- Pengumuman
- Notula
- Laporan "I I
Museum dan Cagar Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan Kantor Pelestarian Kebudayaan No. Jenis Naskah Dinas Ka, Pejabat Pejabat Pejabat Ka. Kepala Bagian Fungsional/ Kepala Fungsional/ Kepala Fungsional/ Subbag Pelaksana Pelaksana Pelaksana 23. Telaah staf
l -1 1 24. Sertifikat kegiatan atau pelatihan
- "l
- l
- Piagam penghargaan
- Siaran pers
- : jika memperoleh pelimpahan kewenangan dari pejabat setingkat di atasnya atau sesuai dengan kewenangannya
: dapat ditujukan kepada atasan langsung (setingkat lebih tinggi), setingkat (sejenjang), atau bawahan langsung (setingkat lebih rendah) dalam unit organisasi yang sama
: hanya ditujukan kepada atasan langsung
- Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas oleh Pejabat di Balai Media Kebudayaan No. Jenis Naskah Dinas Kepala Ka. Subbag Pejabat Fungsional /Pelaksana
- Peraturan perundang-undangan
- '
- Instruksi
- Surat Edaran
- '
- Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
- Penetapan
- Surat Perintah Tugas
- '
- Surat Tugas
- Nota Dinas .I***
- Memorandum 'l
- Disposisi
- Surat Undangari Internal
- Surat Dinas
- Surat Undangan Eksternal
- Perjanjian Dalam Negeri a. Nota Kesepahaman
- '
No. Jenis Naskah Dinas Kepala Ka. Subbag Pejabat Fungsional /Pelaksana b. Perjanjian Kerja Sama
- Perjanjian Internasional a. traktat (treaty)
b. konvensi (convention)
c. persetujuan (agreement)
d. nota kesepahaman (memorandum ofunderstanding)
e. protokol (protocol)
f. piagam (charter)
g. deklarasi (declaration)
h. final ac;t
i. arrangement atau nama lain
j. exchange of notes
k. agreed minutes
l. summary record
m. process verbal
n. modus vivendi; dan
No. Jenis Naskah Dinas Kepala Ka. Subbag Pej abat Fungsional / Pelaksana o. pernyataan kehendak atau letter of intent
- Surat Kuasa
- Berita Acara "I
- Surat Keterangan
- Surat Pengantar
- Pengumuman -I
- Notula
- Laporan
- Telaah staf 1
- Sertifikat kegiatan atau pelatihan
- Piagam penghargaan
- Siaran pers
- : jika memperoleh pelimpahan kewenangan dari pejabat setingkat di atasnya atau sesuai dengan kewenangannya
: dapat ditujukan kepada atasan langsung (setingkat lebih tinggi), setingkat (sejenjang), atau bawahan langsung (setingkat lebih rendah) dalam unit organisasi yang sama
: hanya ditujukan kepada atasan langsung
- Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas oleh Pejabat di Sekretariat Lembaga Sensor Film No. Jenis Naskah Dinas Kepala Ka. Subbag Pejabat Fungsional /Pelaksana
- Peraturan perundang-undangan
- Instruksi
- Surat Edaran
- Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
- Penetapan
- Surat Perintah Tugas
- Surat Tugas
- Nota Dinas .I***
- Memorandum
- Disposisi ' 'I
- Surat Undangan Internal "I
- Surat Dinas "I
- Surat Undangan Eksternal
- Perjanjian Dalam Negeri a. Nota Kesepahaman
No. Jenis Naskah Dinas Kepala Ka. Subbag Pejabat Fungsional /Pelaksana b. Perjanjian Kerja Sama
- Perjanjian Internasional a. traktat (treaty)
- b. konvensi (convention)
- c. persetujuan (agreement)
- d. nota kesepahaman ( memorandum ofunderstanding)
- e. protokol (protocol)
- f. piagam ( charter)
- g. deklarasi (declaration)
- h. final act;
- i. arrangement atau nama lain
- j. exchange of notes
- k. agreed minutes
- summary record
m. process verbal
n. modus vivendi; dan
No. Jenis Naskah Dinas Kepala Ka. Subbag Pejabat Fungsional /Pelaksana o. pernyataan kehendak atau letter of intent
- Surat Kuasa 'l
- Berita Acara "I
- Surat Keterangan
- Surat Pengantar
- Pengumuman .1
- Notula
- Laporan
- Telaah staf "I
- Sertifikat kegiatan atau pelatihan
- Piagam penghargaan
- Siaran pers
- : jika memperoleh pelimpahan kewenangan dari pejabat setingkat di atasnya atau sesuai dengan kewenangannya
: dapat ditujukan kepada atasan langsung (setingkat lebih tinggi), setingkat (sejenjang), atau bawahan langsung (setingkat lebih rendah) dalam unit organisasi yang sama
: hanya ditujukan kepada atasan langsung
B. Penggunaan Atas Nama (a.n.) Atas nama atau yang disingkat (a.n.) digunakan jika pejabat yang menandatangani naskah dinas telah diberi kuasa oleh pejabat yang bertanggung jawab berdasarkan bidang tugas dan tanggung jawab pejabat yang bersangkutan. Tanggung jawab tetap berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima pelimpahan wewenang harus mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang melimpahkan wewenang. Susunan penandatanganan atas nama (a.n.) pejabat lain yaitu nama jabatan pejabat yang berwenang ditulis lengkap dengan huruf kapital pada setiap awal kata yang didahului dengan singkatan a.n. Contoh: a.n. Menteri Kebudayaan Sekretaris Jenderal, (tanda tangan) Nama Lengkap a.n. Sekretaris Jenderal Kepala Biro..................... (tanda tangan) Nama Lengkap C. Penggunaan Untuk Beliau (u.b) Untuk beliau yang disingkat (u.b.) digunakan jika yang diberikan kuasa memberikan kuasa lagi kepada pejabat satu tingkat dibawahnya, sehingga untuk beliau (u.b.) digunakan setelah atas nama (a.n.). Pelimpahan wewenang ini mengikuti urutan sampai dua tingkat struktural dibawahnya. Tanggungjawab tetap berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima pelimpahan wewenang harus mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang melimpahkan wewenang. Contoh: a.n. Menteri Kebudayaan Sekretaris Jenderal u.b. Kepala Biro..................... (tanda tangan) Nama Lengkap
a.n. Sekretaris Jenderal Kepala Biro..................... u.b. Kepala Bagian ...................... (tanda tangan) Nama Lengkap a.n. Direktur Jenderal ..................... Direktur .................... . u.b. Kepala Bagian ...................... (tanda tangan) Nama Lengkap D. Pelaksana Tugas (Pit.) Ketentuan penandatanganan pelaksana tugas yang disingkat (Pit.) adalah sebagai berikut: a. Pelaksana tugas (Pit.) digunakan apabila pejabat yang berwenang menandatangani naskah dinas belum ditetapkan karena menunggu ketentuan bidang kepegawaian lebih lanjut; b. Pelimpahan wewenang bersifat sementara, sampai dengan pejabat definitif ditetapkan; dan c. Pelaksana tugas (Pit.) bertanggung jawab terhadap naskah dinas yang ditandatanganinya. Contoh: Pit. Kepala Biro..................... (tanda tangan) Nama Lengkap E. Pelaksana Harian (Plh.) Ketentuan penandatanganan pelaksana harian yang disingkat (Plh.) adalah sebagai berikut: a. Pelaksana harian (Plh.) digunakan apabila pejabat yang berwenang menandatangani naskah dinas tidak berada ditempat sehingga untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sehari-hari perlu ditunjuk pejabat sementara yang menggantikannya; b. Pelimpahan wewenang bersifat sementara sampai dengan pejabat defmitif kembali ditempat; dan
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa untuk mewujudkan keseragaman dan ketertiban pengelolaan tata.naskah dinas, perlu mengatur tentang tata naskah dinas Kementerian Kebudayaan; b. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2024 tentang Kementerian Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 387);
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758);
Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1061);
