Permeninves/BKPM No. 4 Tahun 2026 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal - JDIH BPK
SALINAN PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan arsip dinamis, kemudahan akses arsip bagi publik, perlindungan dan keamanan arsip, perlu mengatur sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal; b. bahwa Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2020 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Badan Koordinasi Penanaman Modal sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di bidang kearsipan, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan perlu menetapkan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
Mengingat
: 1.
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang
Nomor
39
Tahun
2008
tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 6994);
3.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5071);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5286);
5.
Peraturan Presiden Nomor 184 Tahun 2024 tentang
Kementerian Investasi dan Hilirisasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 380);
6.
Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2024 tentang Badan
Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 381);
7.
Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2024
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi
dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 949);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.
Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam
berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan
diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah,
lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik,
organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam
pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
2.
Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis
adalah aturan pembatasan hak akses terhadap fisik arsip
dan informasinya sebagai dasar untuk menentukan
keterbukaan dan kerahasiaan arsip dalam rangka
melindungi hak dan kewajiban pencipta arsip dan
pengguna dalam pelayanan arsip.
3.
Klasifikasi
Keamanan
Arsip
Dinamis
adalah
pengkategorian/penggolongan arsip dinamis berdasarkan
pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan
terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik, dan
perorangan.
4.
Klasifikasi Akses Arsip Dinamis adalah pengkategorian
pengaturan ketersediaan arsip dinamis sebagai hasil dari
kewenangan hukum dan otoritas legal pencipta arsip
untuk mempermudah pemanfaatan arsip.Pencipta Arsip
adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas
dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di
bidang pengelolaan arsip dinamis.
5.
Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di
bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan
formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta
mempunyai
fungsi,
tugas,
dan
tanggung
jawab
melaksanakan kegiatan kearsipan.
6.
Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara
langsung dalam kegiatan Pencipta Arsip dan disimpan
selama jangka waktu tertentu.
7.
Pengamanan Arsip Dinamis adalah program perlindungan
terhadap fisik dan informasi arsip dinamis berdasarkan
klasifikasi keamanan yang ditetapkan sebelumnya.
8.
Publik adalah warga negara atau badan hukum yang
mengajukan
permohonan
untuk
mengakses
arsip
dinamis.
9.
Unit Pengolah adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip
yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah
semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan
arsip di lingkungannya.
10. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip
yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam
penyelenggaraan kearsipan.
11. Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari
kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan
sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan
pemanfaatan arsip.
12. Biasa/Terbuka adalah arsip yang memiliki informasi yang
apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan
siapapun.
13. Terbatas adalah arsip yang memiliki informasi apabila
diketahui
oleh
pihak
yang
tidak
berhak
dapat
mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan
fungsi lembaga pemerintahan.
14. Rahasia adalah arsip yang memiliki informasi apabila
diketahui
oleh
pihak
yang
tidak
berhak
dapat
mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan
negara, sumber daya nasional, ketertiban umum.
15. Penggunaan Arsip adalah kegiatan penyediaan dan
pemanfaatan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang
berhak.
16. Pegawai di Lingkungan Kementerian Investasi dan
Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal yang
selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai aparatur sipil
negara dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan
pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan
dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di
lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan
Koordinasi Penanaman Modal.
17. Pengguna Internal adalah setiap orang atau unit kerja
yang menggunakan arsip dan berasal dari Kementerian
Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman
Modal.
- Pengguna Eksternal adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan arsip dan berasal dari luar Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- Kementerian Investasi dan Hilirisasi yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan suburusan pemerintahan hilirisasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang investasi.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
- Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan suburusan pemerintahan hilirisasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang investasi.
- Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
Pasal 2
Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis
Kementerian/Badan merupakan pedoman bagi Pegawai dalam
melakukan pengelolaan Arsip Dinamis untuk:
a. mengamankan Arsip Dinamis berdasarkan kewenangan
akses terhadap klasifikasi informasi Arsip yang telah
ditetapkan;
b. melindungi fisik Arsip dan informasi yang termuat di dalam
Arsip
dari
kerusakan
dan
kehilangan
sehingga
ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, autentisitas, dan
reliabilitas Arsip tetap terjaga; dan
c. melindungi Arsip dari akses yang tidak sesuai dengan
kewenangan
sehingga
dapat
mencegah
terjadinya
penyalahgunaan Arsip oleh pihak yang tidak berwenang
atau untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.
Pasal 3
Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis
Kementerian/Badan meliputi:
a.
Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis;
b.
Klasifikasi Akses Arsip Dinamis; dan
c.
Pengamanan Arsip Dinamis.
Pasal 4 (1) Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis Kementerian/Badan terdiri atas: a. Biasa/Terbuka; b. Terbatas; dan c. Rahasia. (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penentuan pengamanan dan pengaturan akses.
Pasal 5
(1)
Arsip Kementerian/Badan dapat diakses oleh:
a.
Pengguna Internal; dan
b.
Pengguna Eksternal.
(2)
Pengguna Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi:
a.
penentu kebijakan;
b.
pelaksana kebijakan; dan
c.
aparat pengawas internal pemerintah.
(3)
Setiap Pegawai hanya dapat mengakses Arsip yang berada
dalam lingkup tugas dan kewenangannya.
(4)
Pengguna Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi:
a.
Publik;
b.
pengawas eksternal; dan
c.
aparat penegak hukum.
(5)
Pemberian akses Arsip Dinamis kepada Pengguna
Eksternal
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(4)
dilaksanakan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
Pasal 6
(1)
Penyimpanan dalam rangka Pengamanan Arsip Dinamis
dilaksanakan menggunakan sarana:
a.
Perangkat keras; dan/atau
b.
Perangkat lunak.
(2)
Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi:
a.
sarana penyimpanan Arsip konvensional berupa:
1.
rak besi dan/atau lemari Arsip (filing cabinet)
untuk
menyimpan
Arsip
Dinamis
dengan
Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis kategori
Biasa/Terbuka dan Terbatas; dan
2.
brankas atau lemari besi untuk menyimpan
Arsip Dinamis dengan Klasifikasi Keamanan
Arsip Dinamis kategori Rahasia.
b.
sarana penyimpanan Arsip media baru berupa lemari
Arsip sesuai dengan Klasifikasi Keamanan Arsip
Dinamis; dan
c.
prasarana
berupa
ruang
penyimpanan
yang
representatif sesuai dengan Klasifikasi Keamanan
Arsip Dinamis.
(3)
Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi:
a.
daftar Arsip aktif, inaktif, terjaga, dan vital;
b.
aplikasi pengelolaan Arsip aktif dan inaktif; dan
c.
fitur keamanan dan pencadangan Arsip Dinamis
secara elektronik.
(4)
Prasarana berupa ruang penyimpanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c dilengkapi dengan fasilitas
pengamanan paling sedikit berupa:
a.
kamera pengawas;
b.
kunci pengamanan ruangan;
c.
tabung pemadam kebakaran; dan
d.
media simpan Arsip.
Pasal 7 Pengamanan Arsip Dinamis digunakan sebagai dasar pembatasan akses yang dilakukan oleh Arsiparis dan/atau pengelola Arsip yang berada di sentral Arsip inaktif (record center) dan sentral Arsip aktif (central file).
Pasal 8
(1)
Penyampaian fisik dan informasi Arsip Dinamis dalam
rangka Pengamanan Arsip Dinamis dilaksanakan secara:
a.
konvensional; dan/atau
b.
elektronik.
(2)
Penyampaian fisik dan informasi Arsip Dinamis yang
dilaksanakan secara konvensional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui pengiriman
yang dilindungi dengan ketentuan sebagai berikut:
a.
penyampaian
informasi
Arsip
Dinamis
dengan
klasifikasi
keamanan
Biasa/Terbuka
tidak
memerlukan prosedur pengamanan khusus;
b.
penyampaian
informasi
Arsip
Dinamis
dengan
klasifikasi Terbatas dan Rahasia dilakukan dengan
ketentuan:
1.
menggunakan warna kertas yang berbeda;
2.
diberi kode Terbatas atau Rahasia;
3.
menggunakan amplop rangkap dua;
4.
menggunakan amplop bagian luar yang disegel
dan diberi stempel Terbatas dan Rahasia; dan
5.
dikirim melalui petugas yang sudah diberi
wewenang
dan
tanggung
jawab
terhadap
pengendalian Arsip atau dokumen Terbatas dan
Rahasia.
(3)
Penyampaian informasi Arsip Dinamis yang dilaksanakan
secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dapat dilakukan melalui pengiriman yang
dilindungi dengan ketentuan sebagai berikut:
a.
penyampaian
informasi
Arsip
Dinamis
dengan
Klasifikasi
Keamanan
Arsip
Dinamis
kategori
Biasa/Terbuka
tidak
memerlukan
prosedur
pengamanan khusus; dan
b.
penyampaian
informasi
Arsip
Dinamis
dengan
Klasifikasi
Keamanan
Arsip
Dinamis
kategori
Terbatas dan Rahasia:
1.
menggunakan perangkat yang dikhususkan bagi
pesan elektronik atau surat elektronik terbatas
dan rahasia;
2.
menggunakan
enkripsi,
persandian,
atau
kriptografi; dan
3.
harus ada konfirmasi dari penerima pesan
elektronik atau surat elektronik.
Pasal 9 (1) Pengelola Arsip terdiri atas: a. pejabat fungsional Arsiparis; dan b. pengelola Arsip, di Unit Kearsipan atau Unit Pengolah.
(2) Pejabat fungsional Arsiparis dan/atau pengelola Arsip yang bertugas mengelola Arsip harus dipilih pegawai yang profesional, berdedikasi dan berintegritas. (3) Pejabat fungsional Arsiparis dan/atau pengelola Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui surat keputusan pejabat yang berwenang.
Pasal 10
(1)
Penyusunan
Arsip
Dinamis
berdasarkan
Klasifikasi
Keamanan Arsip Dinamis dan Klasifikasi Akses Arsip
Dinamis terdiri atas:
a.
kode klasifikasi;
b.
jenis Arsip;
c.
klasifikasi keamanan;
d.
hak akses;
e.
dasar pertimbangan; dan
f.
unit pengolah.
(2)
Arsip Dinamis berdasarkan Klasifikasi Keamanan Arsip
Dinamis dan Klasifikasi Akses Arsip Dinamis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Pasal 11 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2020 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1767), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 12 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2027.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 02 Juli 2026
MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ROSAN PERKASA ROESLANI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2026
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 446
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
TABEL KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
KODE
KLASIFIKASI
JENIS ARSIP
KLASIFIKASI
KEAMANAN
HAK AKSES
DASAR
PERTIMBANGAN
UNIT
PENGOLAH
INTERNAL
EKSTERNAL
I. FASILITATIF
PA
PROGRAM ANGGARAN
PA.00 Pokok-pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan
PA.00.00 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Perencanaan Program dan Anggaran PA.00.01 Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Badan Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Biro Perencanaan Program dan Anggaran
Investasi dan Hilirisasi/BKPM PA.00.02 Indikator Kinerja Utama Kementerian/Badan Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Perencanaan Program dan Anggaran PA.00.03 Rencana Aksi Kementerian/Badan Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Perencanaan Program dan Anggaran PA.01 Penyusunan Rencana Kerja
PA.01.00 Rencana Kerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Perencanaan Program dan Anggaran PA.01.01 Usulan Perubahan Rencana Kerja Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Perencanaan Program dan Anggaran
PA.01.02 Sinkronisasi Daerah Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Perencanaan Program dan Anggaran PA.02 Penetapan Kontrak Kinerja
PA.02.00 Perjanjian kinerja Menteri/Kepala Badan/Pejabat Pimpinan Tinggi Utama dan Madya Terbatas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Perencanaan Program dan Anggaran PA.02.01 Perjanjian kinerja pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ke Bawah Terbatas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Perencanaan Program dan Anggaran PA.03 Perencanaan Anggaran
PA.03.00 Penyusunan Rencana
Anggaran
Biasa/Terbuka
Semua Jenjang
Jabatan dan
Staf yang
berkepentingan
Publik,
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Biro
Perencanaan
Program dan
Anggaran
PA.03.01 Penetapan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Perencanaan Program dan Anggaran PA.03.02 Penyusunan Bagan Akun Standar Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Perencanaan Program dan Anggaran PA.04 Revisi Anggaran
PA.04.00 Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Perencanaan Program dan Anggaran PA.04.01 Pengesahan DIPA Penambahan Anggaran/Belanja Tambahan Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Perencanaan Program dan Anggaran
PA.04.02 Pengesahan DIPA Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Perubahan Satuan Kerja Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Perencanaan Program dan Anggaran PA.04.03 Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Perencanaan Program dan Anggaran PA.05 Evaluasi dan Pelaporan
PA.05.00 Laporan Berkala Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Perencanaan Program dan Anggaran PA.05.01 Laporan Tahunan Lembaga Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Perencanaan Program dan Anggaran
PA.05.02 Laporan Khusus Terbatas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Perencanaan Program dan Anggaran PA.05.03 Laporan Kinerja Unit Kerja Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Perencanaan Program dan Anggaran PA.05.04 Laporan Kinerja Lembaga Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Perencanaan Program dan Anggaran HK HUKUM
HK.00
Perumusan Kebijakan
Terbatas
Pejabat
Pimpinan Tinggi
Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Terkait dengan
kebijakan bidang
usaha yang
menjadi
kewenangan
Kementerian/
Lembaga
Direktorat
Deregulasi
Penanaman
Modal
HK.01 Penyusunan Produk Hukum yang Bersifat Pengaturan Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Hukum HK.02 Penyusunan Produk Hukum yang Bersifat Penetapan Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Hukum HK.03 Ratifikasi Perjanjian Internasional Terbatas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Hukum HK.04 Dokumentasi Produk Hukum Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Hukum
HK.05 Diseminasi/Pembinaan Hukum Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Hukum HK.06 Penanganan Kasus atau Sengketa Hukum
HK.06.00 Pidana
Terbatas
Pejabat
Pimpinan Tinggi
Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Dapat
menghambat
proses penegakan
hukum
Biro Hukum
HK.06.01 Perdata
Terbatas
Pejabat
Pimpinan Tinggi
Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Dapat
menghambat
proses penegakan
hukum
Biro Hukum
HK.06.02 Tata Usaha Negara
Terbatas
Pejabat
Pimpinan Tinggi
Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Dapat
menghambat
proses penegakan
hukum
Biro Hukum
HK.06.03 Tata Negara
Terbatas
Pejabat
Pimpinan Tinggi
Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Dapat
menghambat
proses penegakan
hukum
Biro Hukum
HK.06.04 Arbitrase
Terbatas
Pejabat
Pimpinan Tinggi
Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Dapat
menghambat
proses penegakan
hukum
Biro Hukum
HK.07
Opini/Kajian/Telaah Hukum
Terbatas
Pejabat
Pimpinan Tinggi
Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Memiliki dampak
yang mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Biro Hukum
KP
KEPEGAWAIAN
KP.00 Formasi Pegawai
KP.00.00 Usulan dari Unit Kerja
Terbatas
Pejabat
Pimpinan Tinggi
Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Memiliki dampak
yang mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Biro Sumber
Daya
Manusia dan
Organisasi
KP.00.01 Usulan Permintaan Formasi
Terbatas
Pejabat
Pimpinan Tinggi
Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Memiliki dampak
yang mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Biro Sumber
Daya
Manusia dan
Organisasi
KP.00.02 Persetujuan dan Penetapan
Formasi
Terbatas
Pejabat
Pimpinan Tinggi
Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Memiliki dampak
yang mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Biro Sumber
Daya
Manusia dan
Organisasi
KP.00.03 Penetapan Formasi Khusus Terbatas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi KP.01 Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
KP.01.00 Proses Penerimaan Pegawai
Biasa/Terbuka
Semua Jenjang
Jabatan dan
Staf yang
berkepentingan
Publik,
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Biro Sumber
Daya
Manusia dan
Organisasi
KP.01.01 Lamaran yang Tidak Diterima
Biasa/Terbuka
Semua Jenjang
Jabatan dan
Staf yang
berkepentingan
Publik,
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Biro Sumber
Daya
Manusia dan
Organisasi
KP.01.02 Pengangkatan Calon Pegawai
Negeri Sipil (CPNS)
Terbatas
Pejabat
Pimpinan Tinggi
Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Memiliki dampak
yang mengganggu
fungsi dan tugas
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Biro Sumber
Daya
Manusia dan
Organisasi
KP.02
Pengadaan Pegawai
Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja
(PPPK)/Pegawai Kontrak
KP.02.00 Proses Penerimaan Pegawai Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi KP.02.01 Pengangkatan PPPK Terbatas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi KP.03 Pembinaan/Pengembangan Karir Pegawai
KP.03.00 Tugas Belajar/Izin Belajar/Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)/Kursus/ Ujian Dinas Terbatas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi KP.03.01 Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Terbatas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
KP.03.02 Penyusunan Pakta Integritas
Terbatas
Pejabat
Pimpinan Tinggi
Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Memiliki dampak
yang mengganggu
fungsi dan tugas
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Biro Sumber
Daya
Manusia dan
Organisasi
KP.03.03 Penetapan Angka Kredit (PAK)
Terbatas
Pejabat
Pimpinan Tinggi
Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Memiliki dampak
yang mengganggu
fungsi dan tugas
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Biro Sumber
Daya
Manusia dan
Organisasi
KP.03.04 Pemberian Hukuman Disiplin
Terbatas
Pejabat
Pimpinan Tinggi
Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Memiliki dampak
yang mengganggu
fungsi dan tugas
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Biro Sumber
Daya
Manusia dan
Organisasi
KP.03.05 Penghargaan dan Tanda Jasa
Biasa/Terbuka
Semua Jenjang
Jabatan dan
Staf yang
berkepentingan
Publik,
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Biro Sumber
Daya
Manusia dan
Organisasi
KP.03.06 Pembinaan Jabatan
Fungsional
Biasa/Terbuka
Semua Jenjang
Jabatan dan
Staf yang
berkepentingan
Publik,
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Biro Sumber
Daya
Manusia dan
Organisasi
KP.04 Mutasi Pegawai
KP.04.00 Alih Status
Terbatas
Pejabat
Pimpinan Tinggi
Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Memiliki dampak
yang mengganggu
fungsi dan tugas
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Biro Sumber
Daya
Manusia dan
Organisasi
KP.04.01 Mutasi Keluarga
Terbatas
Pejabat
Pimpinan Tinggi
Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Memiliki dampak
yang mengganggu
fungsi dan tugas
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Biro Sumber
Daya
Manusia dan
Organisasi
KP.04.02 Usul Kenaikan
Pangkat/Golongan
Terbatas
Pejabat
Pimpinan Tinggi
Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Memiliki dampak
yang mengganggu
fungsi dan tugas
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Biro Sumber
Daya
Manusia dan
Organisasi
KP.04.03 Kenaikan Gaji Berkala
Terbatas
Pejabat
Pimpinan Tinggi
Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Memiliki dampak
yang mengganggu
fungsi dan tugas
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Biro Sumber
Daya
Manusia dan
Organisasi
KP.04.04 Usul Pengangkatan dan
Pemberhentian dalam
Jabatan
Terbatas
Pejabat
Pimpinan Tinggi
Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Memiliki dampak
yang mengganggu
fungsi dan tugas
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Biro Sumber
Daya
Manusia dan
Organisasi
KP.04.05 Usul Penetapan Perubahan
Data Dasar/Status/
Kedudukan Hukum Pegawai
Terbatas
Pejabat
Pimpinan Tinggi
Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Memiliki dampak
yang mengganggu
fungsi dan tugas
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Biro Sumber
Daya
Manusia dan
Organisasi
KP.04.06 Peninjauan Masa Kerja
Terbatas
Pejabat
Pimpinan Tinggi
Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Memiliki dampak
yang mengganggu
fungsi dan tugas
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Biro Sumber
Daya
Manusia dan
Organisasi
KP.04.07 Penilaian Badan
Pertimbangan Jabatan dan
Kepangkatan
Terbatas
Pejabat
Pimpinan Tinggi
Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Memiliki dampak
yang mengganggu
fungsi dan tugas
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Biro Sumber
Daya
Manusia dan
Organisasi
KP.05
Administrasi Pegawai
KP.05.00 Database Presensi Pegawai
Terbatas
Pejabat
Pimpinan Tinggi
Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Memiliki dampak
yang mengganggu
fungsi dan tugas
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Biro Sumber
Daya
Manusia dan
Organisasi
KP.05.01 Dokumentasi Identitas
Pegawai
Terbatas
Pejabat
Pimpinan Tinggi
Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Memiliki dampak
yang mengganggu
fungsi dan tugas
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Biro Sumber
Daya
Manusia dan
Organisasi
KP.05.02 Pengurusan Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara
Negara (LHKPN)
Terbatas
Pejabat
Pimpinan Tinggi
Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Memiliki dampak
yang mengganggu
fungsi dan tugas
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Biro Sumber
Daya
Manusia dan
Organisasi
KP.05.03 Penyusunan Daftar Urut
Kepangkatan (DUK)
Terbatas
Pejabat
Pimpinan Tinggi
Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Memiliki dampak
yang mengganggu
fungsi dan tugas
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Biro Sumber
Daya
Manusia dan
Organisasi
KP.06
Cuti Pegawai
KP.06.00 Cuti Besar
Terbatas
Pejabat
Pimpinan Tinggi
Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Memiliki dampak
yang mengganggu
fungsi dan tugas
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Biro Sumber
Daya
Manusia dan
Organisasi
KP.06.01 Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti
Tahunan
Terbatas
Pejabat
Pimpinan Tinggi
Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Memiliki dampak
yang mengganggu
fungsi dan tugas
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Biro Sumber
Daya
Manusia dan
Organisasi
KP.06.02 Cuti Alasan Penting
Terbatas
Pejabat
Pimpinan Tinggi
Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Memiliki dampak
yang mengganggu
fungsi dan tugas
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Biro Sumber
Daya
Manusia dan
Organisasi
KP.06.03 Cuti di Luar Tanggungan
Negara (CLTN)
Terbatas
Pejabat
Pimpinan Tinggi
Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Memiliki dampak
yang mengganggu
fungsi dan tugas
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Biro Sumber
Daya
Manusia dan
Organisasi
KP.07
Kesejahteraan Pegawai
KP.07.00 Layanan Kesehatan Pegawai
Terbatas
Pejabat
Pimpinan Tinggi
Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Mengungkapkan
rahasia/data
pribadi
Biro Sumber
Daya
Manusia dan
Organisasi
KP.07.01 Asuransi Pegawai
Terbatas
Pejabat
Pimpinan Tinggi
Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Mengungkapkan
rahasia/data
pribadi
Biro Sumber
Daya
Manusia dan
Organisasi
KP.07.02 Tabungan Perumahan
Terbatas
Pejabat
Pimpinan Tinggi
Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Mengungkapkan
rahasia/data
pribadi
Biro Sumber
Daya
Manusia dan
Organisasi
KP.07.03 Rekreasi/Kesenian/Olahraga
Biasa/Terbuka
Semua Jenjang
Jabatan dan
Staf yang
berkepentingan
Publik,
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Biro Sumber
Daya
Manusia dan
Organisasi
KP.08
Pemberhentian Pegawai
KP.08.00 Pemberhentian dengan
Hormat
Terbatas
Pejabat
Pimpinan Tinggi
Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Mengungkapkan
rahasia/ data
pribadi
Biro Sumber
Daya
Manusia dan
Organisasi
KP.08.01 Pemberhentian Tidak dengan
Hormat
Terbatas
Pejabat
Pimpinan Tinggi
Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Mengungkapkan
rahasia/ data
pribadi
Biro Sumber
Daya
Manusia dan
Organisasi
KP.09
Penyelesaian
Perselisihan/Sengketa
Kepegawaian
Terbatas
Pejabat
Pimpinan Tinggi
Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Mengungkapkan
rahasia/ data
pribadi
Biro Sumber
Daya
Manusia dan
Organisasi
KP.10
Berkas Perseorangan
Pegawai ASN PNS
Terbatas
Pejabat
Pimpinan Tinggi
Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Mengungkapkan
rahasia/ data
pribadi
Biro Sumber
Daya
Manusia dan
Organisasi
KP.10.00 Menteri/Kepala Badan
Terbatas
Pejabat
Pimpinan Tinggi
Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Mengungkapkan
rahasia/data
pribadi
Biro Sumber
Daya
Manusia dan
Organisasi
KP.10.01 Pejabat (Jabatan Pimpinan
Tinggi Utama dan Madya)
Terbatas
Pejabat
Pimpinan Tinggi
Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Mengungkapkan
rahasia/data
pribadi
Biro Sumber
Daya
Manusia dan
Organisasi
KP.10.02 Pegawai (Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama Kebawah)
Terbatas
Pejabat
Pimpinan Tinggi
Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Mengungkapkan
rahasia/data
pribadi
Biro Sumber
Daya
Manusia dan
Organisasi
KP.10.03 ASN yang Secara Individual
Ditentukan oleh Menteri/
Kepala Berjasa atau Terlibat
Peristiwa Berskala Nasional
Terbatas
Pejabat
Pimpinan Tinggi
Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Mengungkapkan
rahasia/data
pribadi
Biro Sumber
Daya
Manusia dan
Organisasi
KP.11
Berkas Perseorangan
PPPK/Honorer
Terbatas
Pejabat
Pimpinan Tinggi
Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Mengungkapkan
rahasia/data
pribadi
Biro Sumber
Daya
Manusia dan
Organisasi
KP.12
Organisasi Non Kedinasan
Biasa/Terbuka
Semua Jenjang
Jabatan dan
Staf yang
berkepentingan
Publik,
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Unit Terkait
OT
ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN
OT.00
Organisasi
OT.00.00 Struktur Organisasi dan Tata
Kerja
Terbatas
Pejabat
Pimpinan Tinggi
Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Memiliki dampak
yang mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Biro Sumber
Daya
Manusia dan
Organisasi
OT.00.01 Evaluasi Organisasi
Terbatas
Pejabat
Pimpinan Tinggi
Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Memiliki dampak
yang mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Biro Sumber
Daya
Manusia dan
Organisasi
OT.01
Tata Laksana
OT.01.00 Penyusunan Sistem dan
Prosedur Kerja/Standar
Operasional Prosedur
(SOP)/Prosedur Tetap
Biasa/Terbuka
Semua Jenjang
Jabatan dan
Staf yang
berkepentingan
Publik,
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Biro Sumber
Daya
Manusia dan
Organisasi
OT.01.01 Pembakuan Sarana Kerja
Biasa/Terbuka
Semua Jenjang
Jabatan dan
Staf yang
berkepentingan
Publik,
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Biro Sumber
Daya
Manusia dan
Organisasi
OT.01.02 Analisis Jabatan/Analisis
Manajemen
Biasa/Terbuka
Semua Jenjang
Jabatan dan
Staf yang
berkepentingan
Publik,
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Biro Sumber
Daya
Manusia dan
Organisasi
OT.01.03 Analisis Standar Kompetensi Jabatan Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi OT.02 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi OT.02.00 Roadmap Reformasi Birokrasi Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi OT.02.01 Sosialisasi dan Internalisasi Reformasi Birokrasi Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
OT.02.02 Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi PR KEPROTOKOLAN
PR.00 Penyelenggaraan Upacara
PR.00.00 Upacara Rutin Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan
Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat PR.00.01
Upacara Pelantikan Menteri/Kepala Badan, Jabatan Pimpinan Tinggi (Utama/Madya) dan Peresmian Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan
Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat PR.00.02 Upacara Pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi (Pratama Ke Bawah) dan Peresmian Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan
Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat
PR.01 Kunjungan Kedinasan Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat PR.02 Agenda Kegiatan Pimpinan
PR.02.00 Agenda Kegiatan Pimpinan
Bersifat Rutin
Terbatas
Pejabat
Pimpinan Tinggi
Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Memiliki dampak
yang mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Biro Protokol
dan
Hubungan
Masyarakat
PR.02.01 Agenda Kegiatan Pimpinan
Bersifat Nasional
Terbatas
Pejabat
Pimpinan Tinggi
Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Memiliki dampak
yang mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Biro Protokol
dan
Hubungan
Masyarakat
PR.03
Rapat Pimpinan
Terbatas
Pejabat
Pimpinan Tinggi
Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Memiliki dampak
yang mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Biro Protokol
dan
Hubungan
Masyarakat
HM
HUBUNGAN MASYARAKAT
HM.00 Dokumentasi/Liputan Kegiatan
HM.00.00 Dokumentasi/Liputan
Kegiatan Menteri/Kepala
Badan, Pimpinan Tinggi
Utama dan Madya
Biasa/Terbuka
Semua Jenjang
Jabatan dan
Staf yang
berkepentingan
Publik,
Pengawas
Eksternal
dan Aparat
Penegak
Hukum
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Biro Protokol
dan
Hubungan
Masyarakat
HM.00.01 Dokumentasi/Liputan
Kegiatan Pimpinan Tinggi
Pratama Ke Bawah
Biasa/Terbuka
Semua Jenjang
Jabatan dan
Staf yang
berkepentingan
Publik,
Pengawas
Eksternal
dan Aparat
Penegak
Hukum
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Biro Protokol
dan
Hubungan
Masyarakat
HM.01
Pengumpulan, Pengolahan
dan Penyajian Informasi
Kelembagaan
Terbatas
Pejabat
Pimpinan Tinggi
Pratama,
Pengawas
Internal
Publik,
Pengawas
Eksternal
dan Aparat
Penegak
Hukum
Memiliki dampak
yang mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Biro Protokol
dan
Hubungan
Masyarakat
HM.02
Hubungan Antar Lembaga
HM.02.00 Hubungan dengan Instansi
Pemerintah
Terbatas
Pejabat
Pimpinan Tinggi
Pratama,
Pengawas
Internal
Publik,
Pengawas
Eksternal
dan Aparat
Penegak
Hukum
Memiliki dampak
yang mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Biro Protokol
dan
Hubungan
Masyarakat
HM.02.01 Hubungan dengan Instansi
Non Pemerintah
Terbatas
Pejabat
Pimpinan Tinggi
Pratama,
Pengawas
Internal
Publik,
Pengawas
Eksternal
dan Aparat
Memiliki dampak
yang mengganggu
kinerja
Kementerian
Biro Protokol
dan
Hubungan
Masyarakat
Penegak Hukum Investasi dan Hilirisasi/BKPM HM.03 Penyiapan dan Penyebaran Informasi
HM.03.00 Penyiapan dan Penyebaran Informasi Bersifat Nasional Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal dan Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat HM.03.01 Penyiapan dan Penyebaran Informasi Bersifat Biasa Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal dan Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat HM.04 Pengelolaan Informasi Publik
HM.04.00 Pembentukan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal dan Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat
HM.04.01 Prosedur Pengelolaan Informasi Publik Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal dan Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat HM.04.02 Layanan Informasi Publik/Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Biasa/Terbuka
Semua Jenjang
Jabatan dan
Staf yang
berkepentingan
Publik,
Pengawas
Eksternal
dan Aparat
Penegak
Hukum
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Biro Protokol
dan
Hubungan
Masyarakat
HM.04.03 Penanganan
Keberatan/Sengketa
Informasi Publik
Biasa/Terbuka
Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal dan Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat HM.04.04 Evaluasi Pengelolaan Informasi Publik Biasa/Terbuka
Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal dan Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat PL PERLENGKAPAN
PL.00 Perencanaan Pengadaan
PL.00.00 Analisa Kebutuhan Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Umum dan Keuangan PL.00.01 Pengaturan Layout/Tata Ruang Kantor Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Umum dan Keuangan PL.00.02 Penyusunan Daftar Rekanan Mampu Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Umum dan Keuangan PL.01 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
PL.01.00 Pengadaan Barang
Terbatas
Pejabat
Pimpinan Tinggi
Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Terkait dengan
data kerahasiaan
perusahaan
Biro Umum
dan
Keuangan
PL.01.01 Pengadaan Jasa Konstruksi
Terbatas
Pejabat
Pimpinan Tinggi
Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Terkait dengan
data kerahasiaan
perusahaan
Biro Umum
dan
Keuangan
PL.01.02 Pengadaan Jasa Konsultan
Terbatas
Pejabat
Pimpinan Tinggi
Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Terkait dengan
data kerahasiaan
perusahaan
Biro Umum
dan
Keuangan
PL.01.03 Pengadaan Jasa Lainnya
Terbatas
Pejabat
Pimpinan Tinggi
Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Terkait dengan
data kerahasiaan
perusahaan
Biro Umum
dan
Keuangan
PL.02
Pengelolaan Barang
PL.02.00 Penyimpanan/Pergudangan Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Umum dan Keuangan PL.02.01 Laporan Distribusi Barang Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Umum dan Keuangan PL.03 Pengelolaan Aset/Barang Milik Negara (BMN)
PL.03.00 Penggunaan BMN Terbatas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Umum dan Keuangan PL.03.01 Pemakaian/Pendistribusian BMN Terbatas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Umum dan Keuangan PL.03.02 Daftar Inventarisasi BMN Terbatas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Umum dan Keuangan PL.03.03 Pemanfaatan Aset dalam rangka Sewa
Terbatas
Pejabat
Pimpinan Tinggi
Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Memiliki dampak
yang mengganggu
fungsi dan tugas
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Biro Umum
dan
Keuangan
PL.03.04 Pembinaan/Pengawasan dan
Pengendalian BMN
Terbatas
Pejabat
Pimpinan Tinggi
Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Memiliki dampak
yang mengganggu
fungsi dan tugas
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Biro Umum
dan
Keuangan
PL.03.05 Pengamanan BMN Terbatas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Umum dan Keuangan PL.03.06 Penatausahaan dan Pelaporan BMN Terbatas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Umum dan Keuangan PL.03.07 Pengelolaan Kepemilikan BMN Terbatas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Umum dan Keuangan PL.03.08 Pemindahtanganan BMN Terbatas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Umum dan Keuangan PL.03.09 Penghapusan BMN Terbatas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Umum dan Keuangan RT KERUMAHTANGGAAN
RT.00 Penyelenggaraan Perjalanan Dinas
RT.00.00 Dalam Negeri Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Umum dan Keuangan RT.00.01 Luar Negeri Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Umum dan Keuangan RT.01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
RT.01.00 Pemeliharaan Gedung, Jalan dan Lingkungan Kantor Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Umum dan Keuangan RT.01.01 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Kendaraan Dinas, Jaringan Listrik, Air, dan Telekomunikasi Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Umum dan Keuangan
RT.02 Pengelolaan Fasilitas Kantor
RT.02.00 Kendaraan Dinas Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Umum dan Keuangan RT.02.01 Ruang Rapat dan Konsumsi Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Umum dan Keuangan RT.02.02 Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Jaringan Listrik, dan Telekomunikasi Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Umum dan Keuangan RT.03 Pengelolaan Keamanan dan Ketertiban Terbatas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Umum dan Keuangan KU KEUANGAN
KU.00
Penetapan Pejabat Pengelola
Perbendaharaan
Biasa/Terbuka
Semua Jenjang
Jabatan dan
Staf yang
berkepentingan
Publik,
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Biro Umum
dan
Keuangan
KU.01
Pelaksanaan Anggaran
Terbatas
Pejabat
Pimpinan Tinggi
Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Memiliki dampak
yang mengganggu
fungsi dan tugas
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Biro Umum
dan
Keuangan
KU.02
Penggajian
Terbatas
Pejabat
Pimpinan Tinggi
Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Terkait dengan
informasi pribadi
Biro Umum
dan
Keuangan
KU.03
Pengelolaan Perbendaharaan
KU.03.00 Pajak
Terbatas
Pejabat
Pimpinan Tinggi
Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Memiliki dampak
yang mengganggu
fungsi dan tugas
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Biro Umum
dan
Keuangan
KU.03.01 Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP)
Terbatas
Pejabat
Pimpinan Tinggi
Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Memiliki dampak
yang mengganggu
fungsi dan tugas
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Biro Umum
dan
Keuangan
KU.03.02 Pengembalian Belanja
Terbatas
Pejabat
Pimpinan Tinggi
Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Memiliki dampak
yang mengganggu
fungsi dan tugas
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Biro Umum
dan
Keuangan
KU.03.03
Pengembalian Kerugian
Negara
Terbatas
Pejabat
Pimpinan Tinggi
Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Memiliki dampak
yang mengganggu
fungsi dan tugas
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Biro Umum
dan
Keuangan
KU.03.04 Pembukuan Anggaran
Terbatas
Pejabat
Pimpinan Tinggi
Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Memiliki dampak
yang mengganggu
fungsi dan tugas
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Biro Umum
dan
Keuangan
KU.03.05 Pengelolaan SAI
Terbatas
Pejabat
Pimpinan Tinggi
Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Memiliki dampak
yang mengganggu
fungsi dan tugas
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Biro Umum
dan
Keuangan
KU.04
Akuntansi dan Pelaporan
KU.04.00 Pelaporan Audited Terbatas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Umum dan Keuangan KU.04.01 Pelaporan Unaudited Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Umum dan Keuangan KU.05 Ketatausahaan Keuangan
KU.05.00 Keterangan Penghasilan Terbatas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Umum dan Keuangan KU.05.01 Keterangan Pemberhentian Pembayaran Terbatas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Umum dan Keuangan
KU.05.02 Pengelolaan Iuran Keanggotaan Organisasi Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Umum dan Keuangan KU.06 Pengurusan Bantuan/Pinjaman Dalam Negeri Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Umum dan Keuangan KU.07 Pengurusan Bantuan/Pinjaman Luar Negeri Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Umum dan Keuangan KA KEARSIPAN
KA.00 Penciptaan Arsip
KA.00.00 Pengendalian Naskah Dinas Masuk Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Umum dan Keuangan
KA.00.01 Pengendalian Naskah Dinas Keluar Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Umum dan Keuangan KA.01 Penggunaan Arsip
KA.01.00 Pengklasifikasian Pengamanan dan Akses Arsip Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Umum dan Keuangan KA.01.01 Layanan Peminjaman dan Legalisasi Arsip Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Umum dan Keuangan KA.01.02 Pengolahan dan Penyajian Arsip Menjadi Informasi Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Umum dan Keuangan KA.02 Pemeliharaan Arsip
KA.02.00 Pemberkasan Arsip Aktif Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Umum dan Keuangan KA.02.01 Penataan Arsip Inaktif Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Umum dan Keuangan KA.02.02 Penyimpanan Arsip Inaktif Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Umum dan Keuangan KA.02.03 Alih Media Arsip Berketerangan Permanen Terbatas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Umum dan Keuangan KA.02.04 Alih Media Arsip Berketerangan Musnah Terbatas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Umum dan Keuangan
KA.02.05 Pemeliharaan dan Perawatan
Arsip
Biasa/Terbuka
Semua Jenjang
Jabatan dan
Staf yang
berkepentingan
Publik,
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Biro Umum
dan
Keuangan
KA.02.06 Pengelolaan Arsip Vital
Terbatas
Pejabat
Pimpinan Tinggi
Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Memiliki dampak
yang mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Biro Umum
dan
Keuangan
KA.02.07 Pelaporan Arsip Terjaga
Terbatas
Pejabat
Pimpinan Tinggi
Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Memiliki dampak
yang mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Biro Umum
dan
Keuangan
KA.03
Penyusutan Arsip
KA.03.00 Pemindahan Arsip Inaktif Terbatas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Umum dan Keuangan KA.03.01 Pemusnahan Arsip Terbatas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Umum dan Keuangan
KA.03.02 Penyerahan Arsip Terbatas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Umum dan Keuangan KA.04 Pembinaan Kearsipan
KA.04.00 Apresiasi Kearsipan Terbatas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Umum dan Keuangan KA.04.01 Bimbingan Teknis, Konsultasi dan Asistensi Kearsipan Terbatas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Umum dan Keuangan KA.04.02 Monitoring, Supervisi, dan Pengawasan Kearsipan Eksternal Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Umum dan Keuangan
KA.04.03 Monitoring, Supervisi, dan Pengawasan Kearsipan Internal Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Umum dan Keuangan KA.04.04 Evaluasi Penyelenggaraan Kearsipan
Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Biro Umum dan Keuangan PT KEPUSTAKAAN
PT.00 Penyimpanan Bahan Pustaka Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Unit yang membawahi fungsi kepustakaan PT.01 Pengelolaan Bahan Pustaka
PT.01.00 Penyusunan Buku Induk Koleksi Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Unit yang membawahi fungsi kepustakaan
Investasi dan Hilirisasi/BKPM PT.01.01 Penyusunan Daftar Buku Terseleksi Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Unit yang membawahi fungsi kepustakaan PT.01.02 Penyusunan Daftar Buku dalam Pemesanan Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Unit yang membawahi fungsi kepustakaan PT.01.03 Penyusunan Daftar Buku dalam Permintaan Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Unit yang membawahi fungsi kepustakaan
PT.01.04 Penyusunan Daftar Bahan Pustaka Hasil Pembelian, Hadiah Deposit, dan Hibah Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Unit yang membawahi fungsi kepustakaan PT.01.05 Pendistribusian Bahan Pustaka Surplus Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Unit yang membawahi fungsi kepustakaan PT.01.06 Penyusunan Daftar Tambahan Buku (Assession List) Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Unit yang membawahi fungsi kepustakaan PT.02 Pengembangan Bahan Pustaka
PT.02.00 Penyusunan Data Katalog Koleksi Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Unit yang membawahi fungsi kepustakaan
PT.02.01 Penyusunan Daftar/Jajaran Kendali (Subjek dan Pengarang) Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Unit yang membawahi fungsi kepustakaan PT.03 Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi
PT.03.00 Penyusunan Data dan Statistik Anggota, Pengunjung dan Peminjaman Bahan Pustaka Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Unit yang membawahi fungsi kepustakaan PT.03.01 Pelayanan Pertanyaan Rujukan dan Jawaban Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Unit yang membawahi fungsi kepustakaan PT.04 Preservasi Bahan Pustaka
PT.04.00 Survei Kondisi Bahan Pustaka Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Unit yang membawahi fungsi kepustakaan
PT.04.01 Reprografi Bahan Pustaka Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Unit yang membawahi fungsi kepustakaan PW PENGAWASAN
PW.00 Penyusunan Kebijakan Teknis Pengawasan Internal
PW.00.00 Petunjuk Teknis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Inspektorat PW.00.01 Petunjuk Teknis AKIP Unit Kerja Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Inspektorat PW.00.02 Program Kegiatan Pengawasan Tahunan (PKPT) Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Inspektorat PW.01 Pengawasan Internal
PW.01.00 Audit Internal Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Inspektorat PW.01.01 Evaluasi Internal Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Inspektorat PW.01.02 Reviu Internal Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Inspektorat dan Biro Perencanaan Program dan Anggaran PW.01.03 Pemantauan Kegiatan Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Inspektorat
PW.01.04 Pemantauan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Terbatas Inspektur Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Berkaitan dengan penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Inspektorat dan Biro Umum dan Keuangan (Keuangan) PW.01.05 Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Inspektorat PW.01.06 Pemantauan Early Warning System Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Inspektorat PW.01.07 Pemantauan Disiplin Pegawai Terbatas Inspektur Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Berkaitan dengan data perorangan/ kondisi dan pribadi pegawai Inspektorat dan Biro Umum dan Keuangan PW.01.08 Pemantauan PNBP Terbatas Inspektur Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Berkaitan dengan PNBP Inspektorat dan Biro Umum dan Keuangan (Keuangan)
PW.01.09 Pemantauan LHKPN
Terbatas
Inspektur
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Berkaitan dengan
LHKPN
Inspektorat
PW.02
Pengawasan Tujuan
Tertentu
Terbatas
Inspektur
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Berkaitan dengan
pelaksanaan
pemeriksaan
untuk tujuan
tertentu
Inspektorat
PW.03
Penyusunan Laporan
Pengawasan
Biasa/Terbuka
Semua Jenjang
Jabatan dan
Staf yang
berkepentingan
Publik,
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Inspektorat
PW.04
Pengawasan Lainnya
PW.04.00 Pengelolaan Gratifikasi dan
Whistle Blowing System (WBS)
Terbatas
Inspektur
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Memiliki dampak
yang mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Inspektorat
PW.04.01 Pengaduan Masyarakat
Terbatas
Inspektur
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Memiliki dampak
yang mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Inspektorat
PW.04.02 Sosialisasi Pengawasan Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Inspektorat PW.04.03 Supervisi Reformasi Birokrasi Terbatas Inspektur Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Inspektorat PW.04.04 Satuan Pengawasan Intern (SPI)/Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terbatas Inspektur Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Inspektorat PW.04.05 Bimbingan dan Konsultasi Pengawasan Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Inspektorat PW.04.06 Pemaparan Hasil Pengawasan Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Inspektorat
PW.04.07 Keikutsertaan dalam Forum Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Inspektorat PW.04.08 Pendampingan Penilaian Zona Integritas (ZI) Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Inspektorat PW.04.09 Pendampingan Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Inspektorat TI TEKNOLOGI INFORMASI
TI.00 Tata Kelola Teknologi Informasi
TI.00.00 Enterprise Architecture Terbatas Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Direktorat Sistem Layanan Elektronik, infrastruktur dan Jaringan
TI.00.01 Master Plan (Blue Print)
Biasa/Terbuka
Semua Jenjang
Jabatan dan
Staf yang
berkepentingan
Publik,
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Direktorat
Sistem
Layanan
Elektronik,
infrastruktur
dan Jaringan
TI.00.02 Penyusunan Rencana
Pembangunan dan
Pengembangan Sistem
Teknologi Informasi
Terbatas
Pejabat
Pimpinan Tinggi
Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Memiliki dampak
yang mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Direktorat
Sistem
Layanan
Elektronik,
infrastruktur
dan Jaringan
TI.01
Pengelolaan Data,
Implementasi, Helpdesk,
Pemutakhiran dan Penyajian
Data, E-Mail, dan Keamanan
Data
TI.01.00 Pengelolaan Data Terbatas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Direktorat Sistem Layanan Elektronik, infrastruktur dan Jaringan TI.01.01 Implementasi Sistem Informasi Terbatas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Direktorat Sistem Layanan Elektronik, infrastruktur dan Jaringan
TI.01.02 Implementasi Sistem Aplikasi Terbatas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Direktorat Sistem Layanan Elektronik, infrastruktur dan Jaringan TI.01.03 Implementasi Infrastruktur dan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Terbatas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Direktorat Sistem Layanan Elektronik, infrastruktur dan Jaringan TI.01.04 Pengelolaan Helpdesk Terbatas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Direktorat Sistem Layanan Elektronik, infrastruktur dan Jaringan TI.01.05 Pemutakhiran dan Penyajian Data Terbatas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Direktorat Sistem Layanan Elektronik, infrastruktur dan Jaringan TI.01.06 Pengelolaan Data E-Mail Terbatas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Direktorat Sistem Layanan Elektronik, infrastruktur dan Jaringan
TI.01.07 Keamanan Data
Terbatas
Pejabat
Pimpinan Tinggi
Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Memiliki dampak
yang mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Direktorat
Sistem
Layanan
Elektronik,
infrastruktur
dan Jaringan
TI.02
Migrasi Sistem Aplikasi dan
Data
Terbatas
Pejabat
Pimpinan Tinggi
Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Memiliki dampak
yang mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Direktorat
Sistem
Layanan
Elektronik,
infrastruktur
dan Jaringan
TI.03
Pemeliharaan Sistem,
Infrastruktur dan Sarana
TIK
TI.03.00 Sistem Informasi Terbatas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Direktorat Sistem Layanan Elektronik, infrastruktur dan Jaringan TI.03.01 Sistem Aplikasi Terbatas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Direktorat Sistem Layanan Elektronik, infrastruktur dan Jaringan TI.03.02 Infrastruktur dan Sarana TIK Terbatas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Direktorat Sistem Layanan Elektronik, infrastruktur dan Jaringan
TI.04 Evaluasi Sistem dan Media
TI.04.00 Audit Sistem Terbatas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Direktorat Sistem Layanan Elektronik, infrastruktur dan Jaringan TI.04.01 Audit TIK Terbatas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Direktorat Sistem Layanan Elektronik, infrastruktur dan Jaringan TI.04.02 Audit Keamanan Terbatas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Direktorat Sistem Layanan Elektronik, infrastruktur dan Jaringan TI.05 Layanan Hosting Terbatas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Direktorat Sistem Layanan Elektronik, infrastruktur dan Jaringan TI.06 Keanggotaan/Langganan/ Jaringan TIK Terbatas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Direktorat Sistem Layanan Elektronik, infrastruktur dan Jaringan
TI.07
Penilaian Sistem
Pemerintah Berbasis
Elektronik (SPBE)
Biasa/Terbuka
Semua Jenjang
Jabatan dan
Staf yang
berkepentingan
Publik,
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Direktorat
Sistem
Layanan
Elektronik,
infrastruktur
dan Jaringan
KODE
KLASIFIKASI
JENIS ARSIP
KLASIFIKASI
KEAMANAN
HAK AKSES
DASAR
PERTIMBANGAN
UNIT
PENGOLAH
INTERNAL
EKSTERNAL
II. SUBSTANTIF
RN
PERENCANAAN PENANAMAN MODAL
RN.00 Penyusunan Rencana Bidang Penanaman Modal
RN.00.00 Rencana Strategis (Renstra) Penanaman Modal Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Direktorat Perencanaan Makro Investasi RN.00.01 Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Direktorat Perencanaan Makro Investasi RN.01 Kajian dan Pengembangan Penanaman Modal
RN.01.00 Analisis Kebijakan Makro Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Direktorat Perencanaan Makro Investasi
KODE
KLASIFIKASI
JENIS ARSIP
KLASIFIKASI
KEAMANAN
HAK AKSES
DASAR
PERTIMBANGAN
UNIT
PENGOLAH
INTERNAL
EKSTERNAL
RN.01.01 Analisis Akselerasi Investasi
Berkelanjutan
Biasa/Terbuka
Semua Jenjang
Jabatan dan
Staf yang
berkepentingan
Publik,
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Direktorat
Perencanaan
Makro Investasi
RN.01.02 Sumber Daya Alam
Biasa/Terbuka
Semua Jenjang
Jabatan dan
Staf yang
berkepentingan
Publik,
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Direktorat
Perencanaan
Sumber Daya
Alam dan
Industri
Manufaktur
RN.01.03 Industri Manufaktur
Biasa/Terbuka
Semua Jenjang
Jabatan dan
Staf yang
berkepentingan
Publik,
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Direktorat
Perencanaan
Sumber Daya
Alam dan
Industri
Manufaktur
RN.01.04 Jasa dan Kawasan
Biasa/Terbuka
Semua Jenjang
Jabatan dan
Staf yang
berkepentingan
Publik,
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Direktorat
Perencanaan
Jasa dan
Kawasan
KODE
KLASIFIKASI
JENIS ARSIP
KLASIFIKASI
KEAMANAN
HAK AKSES
DASAR
PERTIMBANGAN
UNIT
PENGOLAH
INTERNAL
EKSTERNAL
RN.01.05 Infrastruktur
Biasa/Terbuka
Semua Jenjang
Jabatan dan
Staf yang
berkepentingan
Publik,
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Direktorat
Perencanaan
Infrastruktur
RN.02
Fasilitasi Perizinan dan
Non Perizinan serta
Fasilitasi Kerja Sama Antar
Lembaga
RN.02.00 Penyusunan Skema Kerja Sama Pemerintah dan Swasta/Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Direktorat Perencanaan Infrastruktur RN.02.01 Penyusunan Non Skema Kerja Sama Pemerintah dan Swasta/Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Direktorat Perencanaan Infrastruktur RN.03 Fasilitasi Kawasan Ekonomi Khusus Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan
KODE
KLASIFIKASI
JENIS ARSIP
KLASIFIKASI
KEAMANAN
HAK AKSES
DASAR
PERTIMBANGAN
UNIT
PENGOLAH
INTERNAL
EKSTERNAL
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
RN.04
Percepatan Rencana
Proyek Penanaman Modal
RN.04.00 Sumber Daya Alam Terbatas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Terkait rencana proyek penanaman modal Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam RN.04.01 Industri Manufaktur Terbatas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Terkait rencana proyek penanaman modal Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur RN.04.02 Jasa dan Kawasan Terbatas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Terkait rencana proyek penanaman modal Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan RN.04.03 Infrastruktur Terbatas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Terkait rencana proyek penanaman modal Direktorat Perencanaan Infrastruktur
KODE
KLASIFIKASI
JENIS ARSIP
KLASIFIKASI
KEAMANAN
HAK AKSES
DASAR
PERTIMBANGAN
UNIT
PENGOLAH
INTERNAL
EKSTERNAL
RN.05
Penyusunan Investment
Project Ready To Offer
(IPRO)
Biasa/Terbuka
Semua Jenjang
Jabatan dan
Staf yang
berkepentingan
Publik,
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Semua
Direktorat Pada
Deputi Bidang
Perencanaan
Modal
RN.06
Penyusunan Peta Peluang
Investasi (PPI)
Biasa/Terbuka
Semua Jenjang
Jabatan dan
Staf yang
berkepentingan
Publik,
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Semua
Direktorat Pada
Deputi Bidang
Perencanaan
Modal
HI
HILIRISASI INVESTASI STRATEGIS
HI.00 Penyusunan Roadmap Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Semua Direktorat Pada Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis HI.01 Pengembangan Strategi dan Tata Kelola Hilirisasi
KODE
KLASIFIKASI
JENIS ARSIP
KLASIFIKASI
KEAMANAN
HAK AKSES
DASAR
PERTIMBANGAN
UNIT
PENGOLAH
INTERNAL
EKSTERNAL
HI.01.00 Strategi Hilirisasi
Biasa/Terbuka
Semua Jenjang
Jabatan dan
Staf yang
berkepentingan
Publik,
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Direktorat
Strategi dan
Tata Kelola
Hilirisasi
HI.01.01 Tata Kelola Hilirisasi
Biasa/Terbuka
Semua Jenjang
Jabatan dan
Staf yang
berkepentingan
Publik,
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Direktorat
Strategi dan
Tata Kelola
Hilirisasi
HI.02
Perumusan Kajian
Hilirisasi
Biasa/Terbuka
Semua Jenjang
Jabatan dan
Staf yang
berkepentingan
Publik,
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Semua
Direktorat Pada
Deputi Bidang
Hilirisasi
Investasi
Strategis
HI.03
Rencana Aksi Hilirisasi
Terbatas
Pejabat
Pimpinan
Tinggi Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Terkait data
pelaku usaha
Semua
Direktorat Pada
Deputi Bidang
Hilirisasi
Investasi
Strategis
KODE
KLASIFIKASI
JENIS ARSIP
KLASIFIKASI
KEAMANAN
HAK AKSES
DASAR
PERTIMBANGAN
UNIT
PENGOLAH
INTERNAL
EKSTERNAL
HI.04
Pemantauan, Analisis,
Evaluasi, dan Pelaporan
Terbatas
Pejabat
Pimpinan
Tinggi Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Terkait data
pelaku usaha
Semua
Direktorat Pada
Deputi Bidang
Hilirisasi
Investasi
Strategis
HI.05
Penyusunan Peta Peluang
Hilirisasi Investasi
Strategis
Biasa/Terbuka
Semua Jenjang
Jabatan dan
Staf yang
berkepentingan
Publik,
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Semua
Direktorat Pada
Deputi Bidang
Hilirisasi
Investasi
Strategis
PI
PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
PI.00 Deregulasi Penanaman Modal
PI.00.00 Analisis dan Penyusunan Sistem Insentif Penanaman Modal Terbatas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Terkait dengan kerahasiaan data perusahaan Direktorat Deregulasi Penanaman Modal PI.00.01 Analisis dan Penyusunan Administrasi Penanaman Modal Terbatas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Terkait dengan kerahasiaan data perusahaan Direktorat Deregulasi Penanaman Modal
KODE
KLASIFIKASI
JENIS ARSIP
KLASIFIKASI
KEAMANAN
HAK AKSES
DASAR
PERTIMBANGAN
UNIT
PENGOLAH
INTERNAL
EKSTERNAL
PI.01
Evaluasi Pelaksanaan
Kebijakan Penanaman
Modal
Biasa/Terbuka
Semua Jenjang
Jabatan dan
Staf yang
berkepentingan
Publik,
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Direktorat
Deregulasi
Penanaman
Modal
PI.02
Koordinasi Perbaikan
Kemudahan Berusaha (B-
ready)
Biasa/Terbuka
Semua Jenjang
Jabatan dan
Staf yang
berkepentingan
Publik,
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Direktorat
Deregulasi
Penanaman
Modal
PI.03
Pemetaan Potensi dan
Peluang Investasi Daerah
PI.03.00 Pengelolaan Pemetaan Potensi dan Peluang Potensi Daerah Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Direktorat Pengembangan Potensi Daerah PI.03.01 Pengelolaan Portal Potensi Investasi Regional (PIR) Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Direktorat Pengembangan Potensi Daerah
KODE
KLASIFIKASI
JENIS ARSIP
KLASIFIKASI
KEAMANAN
HAK AKSES
DASAR
PERTIMBANGAN
UNIT
PENGOLAH
INTERNAL
EKSTERNAL
PI.04
Pembinaan dan Penyuluhan
Peningkatan Daya Saing
Usaha Nasional
Biasa/Terbuka
Semua Jenjang
Jabatan dan
Staf yang
berkepentingan
Publik,
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Direktorat
Pemberdayaan
Usaha
PI.05
Partisipasi/Support
Kemitraan Usaha
(Matchmaking)
PI.05.00 Business Forum Kemitraan Usaha Luar Negeri Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Direktorat Pemberdayaan Usaha PI.05.01 Konsultasi Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Direktorat Pemberdayaan Usaha PI.06 Penguatan Data Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA)/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang Wajib Bermitra dengan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Terbatas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Terkait dengan data perusahaan Direktorat Pemberdayaan Usaha
KODE
KLASIFIKASI
JENIS ARSIP
KLASIFIKASI
KEAMANAN
HAK AKSES
DASAR
PERTIMBANGAN
UNIT
PENGOLAH
INTERNAL
EKSTERNAL
PI.07
Pelayanan Dunia Usaha
PI.07.00 Asosiasi Dunia Usaha Nasional Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Direktorat Pemberdayaan Usaha PI.07.01 Pemberdayaan Pelaku Usaha Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Direktorat Pemberdayaan Usaha PM PROMOSI PENANAMAN MODAL
PM.00 Pengembangan Promosi
PM.00.00 Analisis Market Intelligence Negara dan Sektor Prioritas Promosi Investasi Terbatas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Terkait dengan market intelligence Direktorat Pengembangan Promosi PM.00.01 Analisis Negara Target dan Negara Pesaing Terbatas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Terkait dengan hasil kajian negara target dan negara pesaing Direktorat Pengembangan Promosi
KODE
KLASIFIKASI
JENIS ARSIP
KLASIFIKASI
KEAMANAN
HAK AKSES
DASAR
PERTIMBANGAN
UNIT
PENGOLAH
INTERNAL
EKSTERNAL
PM.00.02 Fasilitasi Relokasi
Perusahaan Asing ke
Indonesia dan Peningkatan
Penanaman Modal Dalam
Negeri
Terbatas
Pejabat
Pimpinan
Tinggi Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Terkait data
relokasi
perusahaan asing
dan peningkatan
penanaman modal
Direktorat
Pengembangan
Promosi
PM.00.03 Penyusunan Bahan
Informasi Potensi
Penanaman Modal
Biasa/Terbuka
Semua Jenjang
Jabatan dan
Staf yang
berkepentingan
Publik,
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Direktorat
Pengembangan
Promosi
PM.00.04 Penyelenggaraan Kegiatan
Indonesian Investment
Promotion Center (IIPC)
Terbatas
Pejabat
Pimpinan
Tinggi Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Terkait dengan
promosi investasi
Direktorat
Pengembangan
Promosi
PM.00.05 Penyelenggaraan Regional
Investment Forum (RIF)
Biasa/Terbuka
Semua Jenjang
Jabatan dan
Staf yang
berkepentingan
Publik,
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Direktorat
Pengembangan
Promosi
PM.01
Promosi Wilayah
PM.01.00 Amerika dan Eropa Terbatas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Terkait data perusahaan dan rencana investasi Direktorat Pengembangan Promosi
KODE
KLASIFIKASI
JENIS ARSIP
KLASIFIKASI
KEAMANAN
HAK AKSES
DASAR
PERTIMBANGAN
UNIT
PENGOLAH
INTERNAL
EKSTERNAL
PM.01.01 Asia Timur, Asia Selatan,
Timur Tengah dan Afrika
Terbatas
Pejabat
Pimpinan
Tinggi Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Terkait data
perusahaan dan
rencana investasi
Direktorat
Pengembangan
Promosi
PM.01.02 Asia Tenggara, Australia,
Selandia Baru dan Pasifik
Terbatas
Pejabat
Pimpinan
Tinggi Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Terkait data
perusahaan dan
rencana investasi
Direktorat
Pengembangan
Promosi
KS
KERJA SAMA PENANAMAN MODAL
KS.00 Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Pemerintah Daerah (Pemda) serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Kementerian Negara/Lembaga (K/L) Biasa/Terbuka Semua Jenjang Jabatan dan Staf yang berkepentingan Publik, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Direktorat Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha KS.01 Luar Negeri
KS.01.00 Bilateral Antarpemerintah Terbatas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Terkait dengan Kesepakatan Kerjasama Antar Negara Direktorat Kerja Sama Bilateral
KODE
KLASIFIKASI
JENIS ARSIP
KLASIFIKASI
KEAMANAN
HAK AKSES
DASAR
PERTIMBANGAN
UNIT
PENGOLAH
INTERNAL
EKSTERNAL
KS.01.01 Bilateral (Kemitraan antara
pemerintah dan sektor non
pemerintah)
Terbatas
Pejabat
Pimpinan
Tinggi Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Terkait dengan
Kesepakatan
Kerjasama Antar
Negara
Direktorat Kerja
Sama Bilateral
KS.01.02 Multilateral
Terbatas
Pejabat
Pimpinan
Tinggi Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Berhubungan
dengan
Kesepakatan
Kerjasama Antar
Negara
Direktorat Kerja
Sama Regional
dan Multilateral
KS.01.03 Regional dan Negara Mitra
Terbatas
Pejabat
Pimpinan
Tinggi Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Berhubungan
dengan
Kesepakatan
Kerjasama Antar
Negara
Direktorat Kerja
Sama Regional
dan Multilateral
KS.01.04 Sub Regional dan Intra
Kawasan
Terbatas
Pejabat
Pimpinan
Tinggi Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Berhubungan
dengan
Kesepakatan
Kerjasama Antar
Negara
Direktorat Kerja
Sama Regional
dan Multilateral
KS.02
Dalam Negeri
KS.02.00 Pemerintah Terbatas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Berhubungan dengan Kesepakatan Kerjasama Antar Negara Semua Direktorat Pada Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal
KODE
KLASIFIKASI
JENIS ARSIP
KLASIFIKASI
KEAMANAN
HAK AKSES
DASAR
PERTIMBANGAN
UNIT
PENGOLAH
INTERNAL
EKSTERNAL
KS.02.01 Non Pemerintah
Terbatas
Pejabat
Pimpinan
Tinggi Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Berhubungan
dengan
Kesepakatan
Kerjasama Antar
Negara
Semua
Direktorat Pada
Deputi Bidang
Kerja Sama
Penanaman
Modal
KS.03
Koordinasi Penanaman
Modal Indonesia Ke Luar
Wilayah Indonesia
(Outward Investment)
Biasa/Terbuka
Semua Jenjang
Jabatan dan
Staf yang
berkepentingan
Publik,
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Semua
Direktorat Pada
Deputi Bidang
Kerja Sama
Penanaman
Modal
LY
PELAYANAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL
LY.00 Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri
LY.00.00 Fasilitasi Layanan Perizinan
Berusaha Sektor Industri
Terbatas
Pejabat
Pimpinan
Tinggi Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Dapat
mengganggu
kinerja layanan
Direktorat
Pelayanan
Perizinan
Berusaha
Sektor Industri
LY.00.01 Layanan Pendampingan dan
Peningkatan Pemahaman
Pelaku Usaha Terhadap
Sektor Industri
Terbatas
Pejabat
Pimpinan
Tinggi Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Dapat
mengganggu
kinerja layanan
Direktorat
Pelayanan
Perizinan
Berusaha
Sektor Industri
LY.00.02 Izin Prinsip/Izin Usaha
Sektor Industri
Terbatas
Pejabat
Pimpinan
Tinggi Pratama,
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Dapat
mengganggu
kinerja layanan
Direktorat
Pelayanan
Perizinan
KODE
KLASIFIKASI
JENIS ARSIP
KLASIFIKASI
KEAMANAN
HAK AKSES
DASAR
PERTIMBANGAN
UNIT
PENGOLAH
INTERNAL
EKSTERNAL
Pengawas
Internal
Penegak
Hukum
Berusaha
Sektor Industri
LY.00.03 Persetujuan Perizinan Sektor
Keamanan
Terbatas
Pejabat
Pimpinan
Tinggi Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Dapat
mengganggu
kinerja layanan
Direktorat
Pelayanan
Perizinan
Berusaha
Sektor Industri
LY.01
Pelayanan Perizinan
Berusaha Sektor Non
Industri
LY.01.00 Fasilitasi Layanan Perizinan
Berusaha Sektor Non
Industri
Terbatas
Pejabat
Pimpinan
Tinggi Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Dapat
mengganggu
kinerja layanan
Direktorat
Pelayanan
Perizinan
Berusaha
Sektor Non
Industri
LY.01.01 Izin Prinsip/Izin Usaha
Sektor Non Industri
Terbatas
Pejabat
Pimpinan
Tinggi Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Dapat
mengganggu
kinerja layanan
Direktorat
Pelayanan
Perizinan
Berusaha
Sektor Non
Industri
LY.02
Persetujuan Perizinan
Sektor Minyak dan Gas
Bumi
LY.02.00 Izin Usaha (IU) Sementara Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi, Hasil Olahan dan Bahan Terbatas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Dapat mengganggu kinerja layanan Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha
KODE
KLASIFIKASI
JENIS ARSIP
KLASIFIKASI
KEAMANAN
HAK AKSES
DASAR
PERTIMBANGAN
UNIT
PENGOLAH
INTERNAL
EKSTERNAL
Bakar Lain Sektor Minyak
dan Gas Bumi
Sektor Non
Industri
LY.02.01 Izin Usaha (IU) Tetap
Pengolahan, Pengangkutan,
Penyimpanan, dan Niaga
Minyak Bumi dan Gas Bumi,
Hasil Olahan dan Bahan
Bakar Lain Sektor Minyak
dan Gas Bumi
Terbatas
Pejabat
Pimpinan
Tinggi Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Dapat
mengganggu
kinerja layanan
Direktorat
Pelayanan
Perizinan
Berusaha
Sektor Non
Industri
LY.02.02 Izin Pemanfaatan Data
Dalam Rangka Pembukaan
Data Minyak dan Gas Bumi
Terbatas
Pejabat
Pimpinan
Tinggi Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Dapat
mengganggu
kinerja layanan
Direktorat
Pelayanan
Perizinan
Berusaha
Sektor Non
Industri
LY.02.03 Persetujuan Ekspor Data
Terbatas
Pejabat
Pimpinan
Tinggi Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Dapat
mengganggu
kinerja layanan
Direktorat
Pelayanan
Perizinan
Berusaha
Sektor Non
Industri
LY.02.04 Izin Survei Keluar Wilayah
Kerja Minyak dan Gas Bumi
Terbatas
Pejabat
Pimpinan
Tinggi Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Dapat
mengganggu
kinerja layanan
Direktorat
Pelayanan
Perizinan
Berusaha
Sektor Non
Industri
KODE
KLASIFIKASI
JENIS ARSIP
KLASIFIKASI
KEAMANAN
HAK AKSES
DASAR
PERTIMBANGAN
UNIT
PENGOLAH
INTERNAL
EKSTERNAL
LY.02.05 Registrasi Nomor Pelumas
Terdaftar (NPT)
Terbatas
Pejabat
Pimpinan
Tinggi Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Dapat
mengganggu
kinerja layanan
Direktorat
Pelayanan
Perizinan
Berusaha
Sektor Non
Industri
LY.02.06 Persetujuan Penggelaran
Pipa Di Offshore (di Laut)
(PPDO)
Terbatas
Pejabat
Pimpinan
Tinggi Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Dapat
mengganggu
kinerja layanan
Direktorat
Pelayanan
Perizinan
Berusaha
Sektor Non
Industri
LY.02.07 Surat Keterangan Penyalur
(SKP)
Terbatas
Pejabat
Pimpinan
Tinggi Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Dapat
mengganggu
kinerja layanan
Direktorat
Pelayanan
Perizinan
Berusaha
Sektor Non
Industri
LY.02.08 Rekomendasi Sektor Minyak
dan Gas Bumi
Terbatas
Pejabat
Pimpinan
Tinggi Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Dapat
mengganggu
kinerja layanan
Direktorat
Pelayanan
Perizinan
Berusaha
Sektor Non
Industri
LY.02.09 Izin Operasi (IO) Satuan
Kerja Khusus Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Hulu Minyak
dan Gas Bumi
Terbatas
Pejabat
Pimpinan
Tinggi Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Dapat
mengganggu
kinerja layanan
Direktorat
Pelayanan
Perizinan
Berusaha
Sektor Non
Industri
KODE
KLASIFIKASI
JENIS ARSIP
KLASIFIKASI
KEAMANAN
HAK AKSES
DASAR
PERTIMBANGAN
UNIT
PENGOLAH
INTERNAL
EKSTERNAL
LY.02.10 Pencabutan Izin Usaha Tetap
Sektor Minyak dan Gas
Bumi
Terbatas
Pejabat
Pimpinan
Tinggi Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Dapat
mengganggu
kinerja layanan
Direktorat
Pelayanan
Perizinan
Berusaha
Sektor Non
Industri
LY.03
Persetujuan Perizinan
Sektor Mineral dan Batu
Bara
LY.03.00 Izin Usaha Tetap/
Perpanjangan/Perubahan
Jasa Pertambangan Sektor
Mineral dan Batu Bara
Terbatas
Pejabat
Pimpinan
Tinggi Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Dapat
mengganggu
kinerja layanan
Direktorat
Pelayanan
Perizinan
Berusaha
Sektor Non
Industri
LY.03.01 Izin Usaha Pertambangan
(IUP) Operasi Produksi
Khusus untuk Pengolahan
dan Pemurnian Sektor
Mineral dan Batu Bara
Terbatas
Pejabat
Pimpinan
Tinggi Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Dapat
mengganggu
kinerja layanan
Direktorat
Pelayanan
Perizinan
Berusaha
Sektor Non
Industri
LY.03.02 Izin Usaha Pertambangan
(IUP) Operasi Produksi
Khusus untuk
Pengangkutan dan Penjualan
Sektor Mineral dan Batu
Bara
Terbatas
Pejabat
Pimpinan
Tinggi Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Dapat
mengganggu
kinerja layanan
Direktorat
Pelayanan
Perizinan
Berusaha
Sektor Non
Industri
KODE
KLASIFIKASI
JENIS ARSIP
KLASIFIKASI
KEAMANAN
HAK AKSES
DASAR
PERTIMBANGAN
UNIT
PENGOLAH
INTERNAL
EKSTERNAL
LY.03.03 Izin Usaha Pertambangan
(IUP) Eksplorasi Sektor
Mineral dan Batu Bara
Terbatas
Pejabat
Pimpinan
Tinggi Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Dapat
mengganggu
kinerja layanan
Direktorat
Pelayanan
Perizinan
Berusaha
Sektor Non
Industri
LY.03.04 Persetujuan Wilayah Izin
Usaha Pertambangan (WIUP)
Terbatas
Pejabat
Pimpinan
Tinggi Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Dapat
mengganggu
kinerja layanan
Direktorat
Pelayanan
Perizinan
Berusaha
Sektor Non
Industri
LY.03.05 Izin Penambangan Batuan
Jenis Tertentu
Terbatas
Pejabat
Pimpinan
Tinggi Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Dapat
mengganggu
kinerja layanan
Direktorat
Pelayanan
Perizinan
Berusaha
Sektor Non
Industri
LY.03.06 Izin Mendirikan dan
Menggunakan
Gudang/Kontainer Bahan
Peledak
Terbatas
Pejabat
Pimpinan
Tinggi Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Dapat
mengganggu
kinerja layanan
Direktorat
Pelayanan
Perizinan
Berusaha
Sektor Non
Industri
LY.03.07 Persetujuan Perubahan
Status Perusahaan
Terbatas
Pejabat
Pimpinan
Tinggi Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Dapat
mengganggu
kinerja layanan
Direktorat
Pelayanan
Perizinan
Berusaha
Sektor Non
Industri
KODE
KLASIFIKASI
JENIS ARSIP
KLASIFIKASI
KEAMANAN
HAK AKSES
DASAR
PERTIMBANGAN
UNIT
PENGOLAH
INTERNAL
EKSTERNAL
LY.03.08 Izin Prinsip Pengolahan Batu
Bara
Terbatas
Pejabat
Pimpinan
Tinggi Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Dapat
mengganggu
kinerja layanan
Direktorat
Pelayanan
Perizinan
Berusaha
Sektor Non
Industri
LY.04
Persetujuan Perizinan
Sektor Energi Baru
Terbarukan dan Konservasi
Energi (EBTKE)
LY.04.00 Persetujuan Surat
Keterangan Terdaftar (SKT)
Panas Bumi
Terbatas
Pejabat
Pimpinan
Tinggi Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Dapat
mengganggu
kinerja layanan
Direktorat
Pelayanan
Perizinan
Berusaha
Sektor Non
Industri
LY.04.01 Penugasan Survei
Pendahuluan dan Eksplorasi
Panas Bumi
Terbatas
Pejabat
Pimpinan
Tinggi Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Dapat
mengganggu
kinerja layanan
Direktorat
Pelayanan
Perizinan
Berusaha
Sektor Non
Industri
LY.04.02 Izin Usaha Penyediaan
Tenaga Listrik meliputi Izin
Usaha Penyediaan Tenaga
Listrik Sementara (IUPTLS),
dan Izin Usaha Penyediaan
Tenaga Listrik (IUPTL)
Terbatas
Pejabat
Pimpinan
Tinggi Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Dapat
mengganggu
kinerja layanan
Direktorat
Pelayanan
Perizinan
Berusaha
Sektor Non
Industri
KODE
KLASIFIKASI
JENIS ARSIP
KLASIFIKASI
KEAMANAN
HAK AKSES
DASAR
PERTIMBANGAN
UNIT
PENGOLAH
INTERNAL
EKSTERNAL
LY.04.03 Izin Usaha Jasa Penunjang
Tenaga Listrik (IUJPTL)
Terbatas
Pejabat
Pimpinan
Tinggi Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Dapat
mengganggu
kinerja layanan
Direktorat
Pelayanan
Perizinan
Berusaha
Sektor Non
Industri
LY.04.04 Penetapan Wilayah Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik
Terbatas
Pejabat
Pimpinan
Tinggi Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Dapat
mengganggu
kinerja layanan
Direktorat
Pelayanan
Perizinan
Berusaha
Sektor Non
Industri
LY.04.05 Izin Pemanfaatan Jaringan
Tenaga Listrik (IPJTL)
Terbatas
Pejabat
Pimpinan
Tinggi Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Dapat
mengganggu
kinerja layanan
Direktorat
Pelayanan
Perizinan
Berusaha
Sektor Non
Industri
LY.04.06 Izin Pembelian Tenaga
Listrik Lintas Negara (IPTL-
LN)
Terbatas
Pejabat
Pimpinan
Tinggi Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Dapat
mengganggu
kinerja layanan
Direktorat
Pelayanan
Perizinan
Berusaha
Sektor Non
Industri
LY.04.07 Izin Usaha Penyediaan
Tenaga Listrik Sementara 3
Jam (IUPTL-S/ESDM3J)
Terbatas
Pejabat
Pimpinan
Tinggi Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Dapat
mengganggu
kinerja layanan
Direktorat
Pelayanan
Perizinan
Berusaha
Sektor Non
Industri
KODE
KLASIFIKASI
JENIS ARSIP
KLASIFIKASI
KEAMANAN
HAK AKSES
DASAR
PERTIMBANGAN
UNIT
PENGOLAH
INTERNAL
EKSTERNAL
LY.05
Persetujuan Perizinan
Sektor Kehutanan
LY.05.00 Perubahan Peruntukan dan
Fungsi Kawasan Hutan
Terbatas
Pejabat
Pimpinan
Tinggi Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Dapat
mengganggu
kinerja layanan
Direktorat
Pelayanan
Perizinan
Berusaha
Sektor Non
Industri
LY.05.01 Izin Pinjam Pakai Kawasan
Hutan (IPPKH) dalam
Rangka
Eksplorasi/Infrastruktur/
Operasi Produksi
Terbatas
Pejabat
Pimpinan
Tinggi Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Dapat
mengganggu
kinerja layanan
Direktorat
Pelayanan
Perizinan
Berusaha
Sektor Non
Industri
LY.06
Izin Pemanfaatan Jenis
Ikan yang Dilindungi
Terbatas
Pejabat
Pimpinan
Tinggi Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Dapat
mengganggu
kinerja layanan
Direktorat
Pelayanan
Perizinan
Berusaha
Sektor Non
Industri
LY.07
Layanan Konsultasi dan
Koordinasi Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP)
LY.07.00 Konsultasi Pelayanan Perizinan Terbatas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas Internal Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum Dapat mengganggu kinerja layanan Semua Direktorat Pada Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal
KODE
KLASIFIKASI
JENIS ARSIP
KLASIFIKASI
KEAMANAN
HAK AKSES
DASAR
PERTIMBANGAN
UNIT
PENGOLAH
INTERNAL
EKSTERNAL
LY.07.01 Koordinasi Penempatan
Perwakilan Penghubung
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP)
Terbatas
Pejabat
Pimpinan
Tinggi Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Dapat
mengganggu
kinerja layanan
Semua
Direktorat pada
Deputi Bidang
Penanaman
Modal
LY.07.02 Pemberian Informasi dan
Penanganan Kendala
Penggunaan Online Single
Submission (OSS)
Biasa/Terbuka
Semua Jenjang
Jabatan dan
Staf yang
berkepentingan
Publik,
Pengawas
Eksternal
dan Aparat
Penegak
Hukum
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Semua
Direktorat Pada
Deputi Bidang
Pelayanan
Penanaman
Modal
LY.08
Pelayanan Fasilitas
Berusaha
Terbatas
Pejabat
Pimpinan
Tinggi Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Dapat
mengganggu
kinerja layanan
Direktorat
Pelayanan
Fasilitas
Berusaha
KL
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
KL.00 Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
KL.00.00 Monitoring dan Evaluasi
Realisasi Penanaman Modal
Biasa/Terbuka
Semua Jenjang
Jabatan dan
Staf yang
berkepentingan
Publik,
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Semua
Direktorat Pada
Deputi Bidang
Pengendalian
Pelaksanaan
Penanaman
Modal
KODE
KLASIFIKASI
JENIS ARSIP
KLASIFIKASI
KEAMANAN
HAK AKSES
DASAR
PERTIMBANGAN
UNIT
PENGOLAH
INTERNAL
EKSTERNAL
KL.00.01 Konsolidasi Perkembangan
Data Realisasi Penanaman
Modal dengan Daerah
Terbatas
Pejabat
Pimpinan
Tinggi Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Terdapat Data
Perusahaan
Semua
Direktorat Pada
Deputi Bidang
Pengendalian
Pelaksanaan
Penanaman
Modal
KL.00.02 Workshop/Bimbingan Teknis
Pengisian Laporan Kegiatan
Penanaman Modal (LKPM)
Online.
Biasa/Terbuka
Semua Jenjang
Jabatan dan
Staf yang
berkepentingan
Publik,
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Semua
Direktorat Pada
Deputi Bidang
Pengendalian
Pelaksanaan
Penanaman
Modal
KL.00.03 Supervisi Implementasi
Laporan
Biasa/Terbuka
Semua Jenjang
Jabatan dan
Staf yang
berkepentingan
Publik,
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Semua
Direktorat Pada
Deputi Bidang
Pengendalian
Pelaksanaan
Penanaman
Modal
KL.00.04 Publikasi Penyampaian
Laporan Realisasi
Penanaman Modal
Biasa/Terbuka
Semua Jenjang
Jabatan dan
Staf yang
berkepentingan
Publik,
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Semua
Direktorat Pada
Deputi Bidang
Pengendalian
Pelaksanaan
Penanaman
Modal
KL.01
Pembinaan Pelaksanaan
Penanaman Modal
KODE
KLASIFIKASI
JENIS ARSIP
KLASIFIKASI
KEAMANAN
HAK AKSES
DASAR
PERTIMBANGAN
UNIT
PENGOLAH
INTERNAL
EKSTERNAL
KL.01.00 Bimbingan/Forum Group
Discussion (FGD)/
Sosialisasi Ketentuan
Penanaman Modal
Biasa/Terbuka
Semua Jenjang
Jabatan dan
Staf yang
berkepentingan
Publik,
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Semua
Direktorat Pada
Deputi Bidang
Pengendalian
Pelaksanaan
Penanaman
Modal
KL.01.01 Fasilitasi Penyelesaian
Permasalahan Penanaman
Modal
Biasa/Terbuka
Semua Jenjang
Jabatan dan
Staf yang
berkepentingan
Publik,
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Semua
Direktorat Pada
Deputi Bidang
Pengendalian
Pelaksanaan
Penanaman
Modal
KL.01.02 Fasilitasi Percepatan
Realisasi Penanaman Modal
Biasa/Terbuka
Semua Jenjang
Jabatan dan
Staf yang
berkepentingan
Publik,
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Semua
Direktorat Pada
Deputi Bidang
Pengendalian
Pelaksanaan
Penanaman
Modal
KL.01.03 Pengawalan Percepatan
Realisasi Proyek Strategis
Nasional (PSN)
Biasa/Terbuka
Semua Jenjang
Jabatan dan
Staf yang
berkepentingan
Publik,
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Semua
Direktorat Pada
Deputi Bidang
Pengendalian
Pelaksanaan
Penanaman
Modal
KODE
KLASIFIKASI
JENIS ARSIP
KLASIFIKASI
KEAMANAN
HAK AKSES
DASAR
PERTIMBANGAN
UNIT
PENGOLAH
INTERNAL
EKSTERNAL
KL.01.04 Konsultasi Pelaksanaan
Penanaman Modal
Biasa/Terbuka
Semua Jenjang
Jabatan dan
Staf yang
berkepentingan
Publik,
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Semua
Direktorat Pada
Deputi Bidang
Pengendalian
Pelaksanaan
Penanaman
Modal
KL.02
Pengawasan Penanaman
Modal
KL.02.00 Pengawasan Pelaksanaan
Penanaman Modal
Terbatas
Pejabat
Pimpinan
Tinggi Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Terdapat
Berita Acara
Pemeriksaan
(BAP)
Semua
Direktorat Pada
Deputi Bidang
Pengendalian
Pelaksanaan
Penanaman
Modal
KL.02.01 Pengawasan Fasilitas
Penanaman Modal
Terbatas
Pejabat
Pimpinan
Tinggi Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Terdapat
Berita Acara
Pemeriksaan
(BAP)
Semua
Direktorat Pada
Deputi Bidang
Pengendalian
Pelaksanaan
Penanaman
Modal
KL.02.02 Keputusan Pencabutan/
Pembatalan Perizinan
Penanaman Modal
Terbatas
Pejabat
Pimpinan
Tinggi Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Terdapat data
terkait
pencabutan/
pembatalan
perizinan
penanaman modal
Semua
Direktorat Pada
Deputi Bidang
Pengendalian
Pelaksanaan
Penanaman
Modal
KODE
KLASIFIKASI
JENIS ARSIP
KLASIFIKASI
KEAMANAN
HAK AKSES
DASAR
PERTIMBANGAN
UNIT
PENGOLAH
INTERNAL
EKSTERNAL
SP
SISTEM PERIZINAN BERUSAHA
SP.00
Enterprise Architecture
Terbatas
Pejabat
Pimpinan
Tinggi Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Memiliki dampak
yang mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Direktorat
Sistem
Perizinan
Berusaha
SP.01
Tata Kelola Sistem
Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara
Elektronik
Terbatas
Pejabat
Pimpinan
Tinggi Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Memiliki dampak
yang mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Direktorat
Sistem
Perizinan
Berusaha
SP.02
Pembangunan dan
Pengembangan Sistem
Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara
Elektronik
Terbatas
Pejabat
Pimpinan
Tinggi Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Memiliki dampak
yang mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Direktorat
Sistem
Perizinan
Berusaha
SP.03
Pendataan Nomor Induk
Berusaha (NIB)
Terbatas
Pejabat
Pimpinan
Tinggi Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Memiliki dampak
yang mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Direktorat
Sistem
Perizinan
Berusaha
SP.04
Interkoneksi Sistem
Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara
Elektronik
Biasa/Terbuka
Pejabat
Pimpinan
Tinggi Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu
kinerja
Kementerian
Direktorat
Sistem
Perizinan
Berusaha
KODE
KLASIFIKASI
JENIS ARSIP
KLASIFIKASI
KEAMANAN
HAK AKSES
DASAR
PERTIMBANGAN
UNIT
PENGOLAH
INTERNAL
EKSTERNAL
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
SP.05
Pengelolaan Data
Penanaman Modal
SP.05.00 Pengolahan dan Penyajian
Data Penanaman Modal
Terbatas
Pejabat
Pimpinan
Tinggi Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Memiliki dampak
yang mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Direktorat
Sistem
Perizinan
Berusaha
SP.05.01 Joint Analysis: Data
Collaboration Project
Terbatas
Pejabat
Pimpinan
Tinggi Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Memiliki dampak
yang mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Direktorat
Sistem
Perizinan
Berusaha
SP.05.02 Penilaian Evaluasi
Penyelenggaraan Statistik
Sektoral (EPSS)
Terbatas
Pejabat
Pimpinan
Tinggi Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Memiliki dampak
yang mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Direktorat
Sistem
Perizinan
Berusaha
SP.05.03 Survei Layanan Data dan
Informasi Penanaman Modal
Biasa/Terbuka
Pejabat
Pimpinan
Tinggi Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Direktorat Sistem Perizinan Berusaha
KODE
KLASIFIKASI
JENIS ARSIP
KLASIFIKASI
KEAMANAN
HAK AKSES
DASAR
PERTIMBANGAN
UNIT
PENGOLAH
INTERNAL
EKSTERNAL
DL
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DL.00
Penyusunan Pedoman
Pendidikan dan Pelatihan
(Diklat)
Terbatas
Pejabat
Pimpinan
Tinggi Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Terkait dengan
Data Peserta
Diklat
Pusat
Pendidikan dan
Pelatihan
DL.01
Penyusunan Program
Pendidikan dan Pelatihan
Terbatas
Pejabat
Pimpinan
Tinggi Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Terkait dengan
Data Peserta
Diklat
Pusat
Pendidikan dan
Pelatihan
DL.01.00 Penyusunan Kurikulum dan
Silabus
Terbatas
Pejabat
Pimpinan
Tinggi Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Terkait dengan
Data Peserta
Diklat
Pusat
Pendidikan dan
Pelatihan
DL.01.01 Penyusunan Jadwal
Pelatihan
Terbatas
Pejabat
Pimpinan
Tinggi Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Terkait dengan
Data Peserta
Diklat
Pusat
Pendidikan dan
Pelatihan
DL.01.02 Penyusunan
Modul/Materi/Bahan Ajar
Terbatas
Pejabat
Pimpinan
Tinggi Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Terkait dengan
Data Peserta
Diklat
Pusat
Pendidikan dan
Pelatihan
DL.02
Penyelenggaraan dan
Pelatihan
KODE
KLASIFIKASI
JENIS ARSIP
KLASIFIKASI
KEAMANAN
HAK AKSES
DASAR
PERTIMBANGAN
UNIT
PENGOLAH
INTERNAL
EKSTERNAL
DL.02.00 Struktural
Terbatas
Pejabat
Pimpinan
Tinggi Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Terkait dengan
Data Peserta
Diklat
Pusat
Pendidikan dan
Pelatihan
DL.02.01 Fungsional
Terbatas
Pejabat
Pimpinan
Tinggi Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Terkait dengan
Data Peserta
Diklat
Pusat
Pendidikan dan
Pelatihan
DL.02.02 Teknis
Terbatas
Pejabat
Pimpinan
Tinggi Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Terkait dengan
Data Peserta
Diklat
Pusat
Pendidikan dan
Pelatihan
DL.03
Pengembangan Kompetensi
Lainnya
Terbatas
Pejabat
Pimpinan
Tinggi Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Terkait dengan
Data Peserta
Diklat
Pusat
Pendidikan dan
Pelatihan
DL.04
Evaluasi Penyelenggaraan
Diklat Keseluruhan
Terbatas
Pejabat
Pimpinan
Tinggi Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Terkait dengan
Data Peserta
Diklat
Pusat
Pendidikan dan
Pelatihan
DL.05
Data Penyelenggaraan
Diklat Keseluruhan
Terbatas
Pejabat
Pimpinan
Tinggi Pratama,
Pengawas
Internal
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Terkait dengan
Data Peserta
Diklat
Pusat
Pendidikan dan
Pelatihan
KODE
KLASIFIKASI
JENIS ARSIP
KLASIFIKASI
KEAMANAN
HAK AKSES
DASAR
PERTIMBANGAN
UNIT
PENGOLAH
INTERNAL
EKSTERNAL
PK
PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL
PK.00 Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal (PKPM)
PK.00.00 Perencanaan Jabatan
Fungsional PKPM
Biasa/Terbuka
Semua Jenjang
Jabatan dan
Staf yang
berkepentingan
Publik,
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Pusat
Pembinaan
Penata Kelola
Penanaman
Modal
PK.00.01 Layanan
Konsultasi/Bimbingan
Teknis (Bimtek)/Bimbingan
Konsultasi (Bimkos) Jabatan
Fungsional PKPM
Biasa/Terbuka
Semua Jenjang
Jabatan dan
Staf yang
berkepentingan
Publik,
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Pusat
Pembinaan
Penata Kelola
Penanaman
Modal
PK.00.02 Basis Data Jabatan
Fungsional PKPM
Biasa/Terbuka
Semua Jenjang
Jabatan dan
Staf yang
berkepentingan
Publik,
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Pusat
Pembinaan
Penata Kelola
Penanaman
Modal
KODE
KLASIFIKASI
JENIS ARSIP
KLASIFIKASI
KEAMANAN
HAK AKSES
DASAR
PERTIMBANGAN
UNIT
PENGOLAH
INTERNAL
EKSTERNAL
PK.00.03 Fasilitasi Organisasi Profesi
Jabatan Fungsional PKPM
Biasa/Terbuka
Semua Jenjang
Jabatan dan
Staf yang
berkepentingan
Publik,
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Pusat
Pembinaan
Penata Kelola
Penanaman
Modal
PK.01
Kompetensi Jabatan
Fungsional PKPM
PK.01.00 Penyusunan Standar
Kompetensi Jabatan
Fungsional PKPM
Biasa/Terbuka
Semua Jenjang
Jabatan dan
Staf yang
berkepentingan
Publik,
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Pusat
Pembinaan
Penata Kelola
Penanaman
Modal
PK.01.01 Penilaian Kompetensi (Uji
Kompetensi) Teknis
Biasa/Terbuka
Semua Jenjang
Jabatan dan
Staf yang
berkepentingan
Publik,
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Pusat
Pembinaan
Penata Kelola
Penanaman
Modal
PK.01.02 Analisis Pengembangan
Kompetensi
Biasa/Terbuka
Semua Jenjang
Jabatan dan
Staf yang
berkepentingan
Publik,
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Pusat
Pembinaan
Penata Kelola
Penanaman
Modal
KODE
KLASIFIKASI
JENIS ARSIP
KLASIFIKASI
KEAMANAN
HAK AKSES
DASAR
PERTIMBANGAN
UNIT
PENGOLAH
INTERNAL
EKSTERNAL
PK.02
Evaluasi Pengembangan
Jabatan Fungsional PKPM
Biasa/Terbuka
Semua Jenjang
Jabatan dan
Staf yang
berkepentingan
Publik,
Pengawas
Eksternal,
Aparat
Penegak
Hukum
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu
kinerja
Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
Pusat
Pembinaan
Penata Kelola
Penanaman
Modal
MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ROSAN PERKASA ROESLANI
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan arsip dinamis, kemudahan akses arsip bagi publik, perlindungan dan keamanan arsip, perlu mengatur sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal; b. bahwa Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2020 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Badan Koordinasi Penanaman Modal sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di bidang kearsipan, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan perlu
- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang
Nomor
39
Tahun
2008
tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 6994);
3.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5071);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5286);
5.
Peraturan Presiden Nomor 184 Tahun 2024 tentang
Kementerian Investasi dan Hilirisasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 380);
6.
Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2024 tentang Badan
Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 381);
7.
Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2024
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi
dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 949);
