Permeninves/BKPM No. 1 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal - JDIH BPK
SALINAN
PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 3. Peraturan Presiden Nomor 184 Tahun 2024 tentang Kementerian Investasi dan Hilirisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 380); 4. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2024 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 381);
- Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2025 tentang
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian
Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman
Modal
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2025 Nomor 66); - Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala
Badan
Koordinasi
Penanaman
Modal
Nomor
2
Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 949);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN
MENTERI
INVESTASI
DAN
HILIRISASI/
KEPALA
BADAN
KOORDINASI
PENANAMAN
MODAL
TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai di Lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai aparatur sipil negara dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. 2. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang- undangan. 3. Pegawai Lainnya adalah Pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. 4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 5. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan pada instansi pusat atas capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi. 6. Hari Kerja adalah hari melaksanakan tugas kedinasan bagi Pegawai.
- Jam Kerja adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan di tempat yang ditugaskan bagi Pegawai.
- Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tingkat seorang Pegawai dalam rangka susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
- Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
- Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh. adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
- Kementerian Investasi dan Hilirisasi yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan suburusan pemerintahan hilirisasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang investasi.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
- Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan suburusan pemerintahan hilirisasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang investasi.
- Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
BAB II TUNJANGAN KINERJA
Pasal 2
(1)
Pegawai selain diberikan penghasilan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan
Tunjangan Kinerja setiap bulan.
(2)
Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada.
ayat (1) diberikan berdasarkan Kelas Jabatan dan
mempertimbangkan capaian kinerja Pegawai sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
Selain mempertimbangkan capaian kinerja Pegawai
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tunjangan
Kinerja juga mempertimbangkan kehadiran Pegawai.
(4)
Tunjangan
Kinerja
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat (1) juga berlaku bagi calon PNS di lingkungan
Kementerian/Badan.
(5)
Tunjangan
Kinerja
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat (4) diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen)
dari
besaran
Tunjangan
Kinerja
sesuai
dengan
penempatan dalam Kelas Jabatan.
(6) Tunjangan Kinerja bagi calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan terhitung sejak tanggal ditetapkan surat pernyataan melaksanakan tugas oleh pejabat yang berwenang.
Pasal 3
Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang sedang
menjalani tugas belajar dilaksanakan dengan ketentuan:
a.
Pegawai dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan
administrator,
atau
jabatan
pengawas
yang
melaksanakan tugas belajar dan diberhentikan dari
jabatannya menerima Tunjangan Kinerja sebesar 100%
(seratus persen) dari Tunjangan Kinerja jabatan
pelaksana pada Kelas Jabatan 7 (tujuh);
b.
Pegawai dengan jabatan fungsional yang melaksanakan
tugas
belajar
dan
diberhentikan
dari
jabatan
fungsionalnya, menerima Tunjangan Kinerja sebesar
100% (seratus persen) dari Tunjangan Kinerja jabatan
pelaksana pada Kelas Jabatan:
1.
7 (tujuh) untuk kategori keahlian dan kategori
keterampilan jenjang penyelia;
2.
6 (enam) untuk kategori keterampilan jenjang
mahir; dan
3.
5 (lima) untuk kategori keterampilan jenjang
pemula dan terampil; dan
c.
Pegawai dengan jabatan pelaksana yang melaksanakan
tugas
belajar
menerima
Tunjangan
Kinerja
100% (seratus persen) di kelas jabatannya terhitung
sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar.
Pasal 4
(1)
Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. dengan
jangka waktu menjabat paling sedikit selama 1 (satu)
bulan kalender diberikan tambahan Tunjangan Kinerja
dengan ketentuan:
a.
Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt. atau Plh.
setingkat
dengan
pejabat
definitif
yang
berhalangan tetap atau berhalangan sementara,
diberikan tambahan Tunjangan Kinerja sebesar
20% (dua puluh persen) dari Tunjangan Kinerja
pada jabatan yang dirangkapnya; dan
b.
Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. satu
tingkat
di
bawah
pejabat
definitif
yang
berhalangan tetap atau berhalangan sementara,
diberikan tambahan Tunjangan Kinerja sebesar
selisih antara Tunjangan Kinerja pada jabatan
definitifnya dengan Tunjangan Kinerja dalam
jabatan yang dirangkapnya.
(2)
Dalam hal Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt. atau Plh.
pada lebih dari 1 (satu) jabatan, diberikan salah satu
tambahan Tunjangan Kinerja yang jumlahnya lebih
besar.
(3)
Pelaksanaan pembayaran tambahan Tunjangan Kinerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
pada bulan pembayaran Tunjangan Kinerja berikutnya.
Pasal 5 Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada: a. Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu pada Kementerian/Badan; b. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan; c. Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai; dan d. PNS yang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk persiapan masa pensiun.
BAB III
HARI KERJA DAN JAM KERJA
Bagian Kesatu Umum
Pasal 6
(1)
Hari Kerja dan Jam Kerja ditentukan sebagai berikut:
a.
hari Senin-Kamis pada pukul 07.30-16.00 zona
waktu setempat dan dengan jam istirahat pukul
12.00-13.00 zona waktu setempat; dan
b.
hari Jumat pada pukul 07.30-16.30 zona waktu
setempat dan dengan jam istirahat pukul 11.30-
13.00 zona waktu setempat.
(2)
Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh)
menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam
istirahat.
(3)
Hari Kerja dan Jam Kerja pada bulan Ramadan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 7 (1) Pegawai dapat melaksanakan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 secara fleksibel. (2) Fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan: a. diberikan toleransi kedatangan paling lama 90 (sembilan puluh) menit dari Jam Kerja kedatangan; dan b. mengganti waktu Jam Kerja kepulangan sesuai dengan jumlah waktu keterlambatan kedatangan pada hari yang sama.
Pasal 8 (1) Pegawai wajib melakukan pengisian daftar hadir sebanyak 2 (dua) kali pada saat kedatangan dan kepulangan sesuai Jam Kerja dengan menggunakan sistem pencatatan kehadiran elektronik.
(2) Dalam keadaan tertentu, pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual apabila: a. sistem pencatatan kehadiran elektronik mengalami kerusakan/tidak berfungsi; atau b. terjadi keadaan kahar.
Bagian Kedua
Pelanggaran Hari Kerja dan Jam Kerja
Pasal 9
(1)
Pegawai dinyatakan melanggar Hari Kerja atau Jam
Kerja apabila:
a.
tidak masuk kerja;
b.
terlambat masuk kerja dan/atau pulang sebelum
waktunya; dan/atau
c.
tidak mengisi daftar hadir,
tanpa alasan yang sah.
(2)
Dalam hal Pegawai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memiliki alasan yang sah, Pegawai harus
menyampaikan surat permohonan yang disetujui oleh:
a.
pejabat pimpinan tinggi madya, untuk surat
permohonan yang diajukan oleh pejabat pimpinan
tinggi pratama dan pejabat fungsional ahli utama;
dan
b.
pejabat pimpinan tinggi pratama, untuk surat
permohonan
yang
diajukan
oleh
pejabat
administrator,
pejabat
pengawas,
pejabat
fungsional ahli madya, pejabat fungsional ahli
muda, pejabat fungsional ahli pertama, pejabat
fungsional keterampilan, atau pejabat pelaksana.
(3)
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada biro yang mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan dan pengelolaan manajemen
sumber daya manusia, pembinaan dan penataan
organisasi dan tata laksana, serta koordinasi reformasi
birokrasi di lingkungan Kementerian/Badan dalam
jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja terhitung
sejak tanggal pelanggaran Hari Kerja atau Jam Kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)
Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tidak terpenuhi, permohonan dinyatakan tidak
berlaku dan dianggap melanggar Hari Kerja atau Jam
Kerja.
(5)
Format permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB IV PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA
Pasal 10 (1) Pemotongan Tunjangan Kinerja dikenakan kepada: a. Pegawai yang tidak mencapai penilaian capaian kinerja Pegawai yang dipersyaratkan;
b.
Pegawai yang tidak membuat laporan capaian
kinerja Pegawai bulanan;
c.
Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang
sah;
d.
Pegawai yang terlambat masuk kerja tanpa alasan
yang sah;
e.
Pegawai yang pulang sebelum berakhirnya Jam
Kerja kepulangan tanpa alasan yang sah;
f.
Pegawai yang tidak mengisi daftar hadir; dan
g.
Pegawai yang sedang menjalani cuti besar, cuti
karena alasan penting, dan cuti sakit.
(2)
Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dinyatakan dalam persentase.
(3)
Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu)
bulan dengan jumlah paling banyak sebesar 100%
(seratus persen).
Pasal 11
(1)
Pegawai yang tidak mencapai penilaian capaian kinerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a
dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja dengan
ketentuan:
a.
jika capaian kinerja Pegawai berpredikat cukup
atau butuh perbaikan, dikenakan pemotongan
sebesar 10% (sepuluh persen);
b.
jika capaian kinerja Pegawai berpredikat kurang,
dikenakan pemotongan sebesar 15% (lima belas
persen); dan
c.
jika capaian kinerja Pegawai berpredikat sangat
kurang, dikenakan pemotongan sebesar 20% (dua
puluh persen).
(2)
Pegawai yang tidak membuat laporan capaian kinerja
Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
huruf b dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja
dengan ketentuan:
a.
tidak membuat laporan capaian kinerja Pegawai
dalam 1 (satu) bulan, dikenakan pemotongan
Tunjangan Kinerja sebesar 35% (tiga puluh lima
persen);
b.
tidak membuat laporan capaian kinerja Pegawai
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan tidak
membuat laporan capaian kinerja Pegawai dalam
jangka waktu 2 (dua) bulan secara berturut-turut,
dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar
70% (tujuh puluh persen); dan
c.
Pegawai yang tidak membuat laporan capaian
kinerja Pegawai bulanan dalam jangka waktu 3
(tiga) bulan atau lebih secara berturut-turut
dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar
100% (seratus persen).
(3)
Laporan
capaian
kinerja
Pegawai
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal
Pegawai:
a. sedang menjalani cuti tahunan;
b. sedang menjalani cuti besar;
c. sedang menjalani cuti melahirkan;
d. sedang menjalani cuti sakit; atau
e. sedang menjalani cuti karena alasan penting,
selama 1 (satu) bulan kalender.
(4)
Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c
dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 5%
(lima persen) untuk setiap 1 (satu) Hari Kerja.
(5)
Ketentuan pemotongan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai
yang terlambat masuk kerja dan/atau tidak mengisi
daftar hadir masuk kerja tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
(6)
Ketentuan pemotongan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai
yang pulang sebelum berakhirnya Jam Kerja tanpa
alasan yang sah dan/atau tidak mengisi daftar hadir
pulang kerja tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Pasal 12
(1)
Pegawai yang tidak masuk kerja karena:
a.
menjalani cuti besar, dikenakan pemotongan
Tunjangan Kinerja sebesar:
1.
1,65% (satu koma enam lima persen) setiap
hari kerja untuk cuti besar selama 30 (tiga
puluh) hari;
2.
2,5% (dua koma lima persen) per hari kerja
untuk cuti besar selama 31 (tiga puluh satu)
hari sampai dengain 60 (enam puluh) hari;
dan
3.
3% (tiga persen) per hari kerja untuk cuti
besar selama 61 (enam puluh satu) hari
sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari;
b.
menjalani cuti sakit, dikenakan pemotongan
Tunjangan Kinerja sebesar:
1.
0% (nol persen) setiap Hari Kerja pertama
sampai dengan Hari Kerja kedua puluh lima;
2.
2% (dua persen) setiap Hari Kerja kedua
puluh enam sampai dengan Hari Kerja kelima
puluh;
3.
3% (tiga persen) setiap Hari Kerja kelima
puluh satu sampai dengan Hari Kerja ketujuh
puluh lima; dan
4.
4% (empat persen) setiap Hari Kerja ketujuh
puluh enam dan seterusnya; dan
c.
menjalani cuti karena alasan penting, dikenakan
pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar:
1.
0% (nol persen), untuk hari pertama sampai
dengan hari ketiga; dan
- 2% (dua persen), untuk hari keempat sampai
dengan seterusnya,
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.
(2) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan kepada Pegawai yang menjalani cuti besar karena alasan keagamaan. (3) Pemotongan Tunjangan Kinerja dikecualikan bagi Pegawai yang menjalani cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam hal: a. Pegawai wanita yang mengalami gugur kandungan namun tidak menjalani rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, selama 1 1/2 (satu setengah) bulan; atau b. Pegawai yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya dengan melampirkan surat keterangan dokter berdasarkan hasil pemeriksaan fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Permohonan tidak masuk kerja karena cuti alasan penting dan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada biro yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan manajemen sumber daya manusia, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana, serta koordinasi reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian/Badan paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja terhitung sejak tanggal terakhir pelaksanaan cuti. (5) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi, permohonan dinyatakan tidak berlaku dan dianggap melanggar Hari Kerja.
Pasal 13
(1)
Pegawai yang menjalani cuti tahunan, Tunjangan
Kinerja diberikan sebesar 100% (seratus persen).
(2)
Pegawai yang menjalani cuti melahirkan untuk anak
pertama sampai dengan anak ketiga Tunjangan Kinerja
diberikan sebesar 100% (seratus persen).
(3)
Dalam hal Pegawai sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) melahirkan anak keempat dan seterusnya,
diberikan cuti besar dan Tunjangan Kinerja diberikan
sebesar 100% (seratus persen).
Pasal 14 Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang meninggal dunia pada bulan berjalan diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus persen).
Pasal 15 Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 16 Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang diberhentikan sementara karena ditahan oleh aparat penegak hukum dan menjadi tersangka tindak pidana yang keputusan pemberhentiannya tidak terhitung mulai awal bulan, khusus pada bulan tersebut, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 5% (lima persen) untuk tiap 1 (satu) Hari Kerja tidak masuk kerja dari besarnya Tunjangan Kinerja sesuai dengan Kelas Jabatan terakhir yang didudukinya.
BAB V PENCATATAN DAN PEMBAYARAN
Pasal 17 (1) Pencatatan kehadiran dan pelaksanaan cuti Pegawai dilakukan setiap bulan dengan periode Hari Kerja pertama sampai dengan Hari Kerja terakhir bulan berkenaan. (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh biro yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan manajemen sumber daya manusia, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana, serta koordinasi reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian/Badan.
Pasal 18
(1)
Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2)
setiap bulan menyusun rekapitulasi:
a.
penilaian kinerja Pegawai;
b.
pencatatan kehadiran;
c.
status Pegawai; dan
d.
pelaksanaan cuti Pegawai,
sebagai dasar perhitungan pembayaran Tunjangan
Kinerja.
(2)
Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada biro yang mempunyai tugas
melaksanakan
urusan
perlengkapan,
kerumahtanggaan,
keuangan,
pengelolaan
pelaksanaan
ketatausahaan
dan
kearsipan
Kementerian/Badan, serta pengelolaan barang milik/
kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa
dalam waktu paling lambat tanggal 15 pada bulan
sebelum bulan pembayaran Tunjangan Kinerja.
(3)
Dalam hal tanggal 15 sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) jatuh pada hari libur, rekapitulasi disampaikan
pada Hari Kerja terakhir sebelum tanggal 15.
Pasal 19 Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang berasal dari luar Kementerian/Badan dilakukan setelah Pegawai yang bersangkutan memberikan surat keterangan pemberhentian atau tidak dibayarkan lagi Tunjangan Kinerja dari instansi asalnya.
Pasal 20
(1)
Dalam hal Pegawai yang mengalami perubahan Kelas
Jabatan:
a.
terhitung
mulai
tanggal
1
sampai
dengan
tanggal 15, diberikan Tunjangan Kinerja sesuai
dengan Kelas Jabatan baru; atau
b.
setelah tanggal 15, diberikan Tunjangan Kinerja
sesuai dengan Kelas Jabatan lama.
(2)
Dalam
hal
Pegawai
yang
berasal
dari
luar
Kementerian/Badan:
a.
terhitung
mulai
tanggal
1
sampai
dengan
tanggal 15, diberikan Tunjangan Kinerja; atau
b.
setelah tanggal 15, tidak diberikan Tunjangan
Kinerja.
(3)
Dalam hal Pegawai yang pindah instansi atau mendapat
penugasan dari Kementerian/Badan:
a.
terhitung
mulai
tanggal
1
sampai
dengan
tanggal 15, tidak diberikan Tunjangan Kinerja;
atau
b.
setelah tanggal 15, diberikan Tunjangan Kinerja.
BAB VI KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21 Pegawai yang sedang menjalani cuti sakit, cuti melahirkan, atau cuti karena alasan penting sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pemotongan Tunjangan Kinerja dikenakan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22 Pegawai yang sedang menjalani tugas belajar diberikan Tunjangan Kinerja terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
Pasal 23
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a.
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan
Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 746);
b.
Peraturan
Badan
Koordinasi
Penanaman
Modal
Nomor 2 Tahun 2019 tentang Jabatan dan Kelas
Jabatan
serta
Tunjangan
Kinerja
Pegawai
di
Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal
(Berita
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2019
Nomor 523); dan
c. ketentuan Pasal 17 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1249), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 24 (1) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dan Pasal 20 mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2026.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juni 2026
MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
ROSAN PERKASA ROESLANI
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2026
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 377
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN INVESTASI DAN
HILIRISASI/BADAN
KOORDINASI
PENANAMAN
MODAL
FORMAT PERMOHONAN ATAS PELANGGARAN HARI KERJA DAN JAM KERJA
SURAT PERMOHONAN
Saya yang bertanda tangan dibawah ini: Nama
: ................................................................................. NIP
: ................................................................................. Jabatan
: .................................................................................
Unit Kerja
: .................................................................................
menyatakan bahwa pada :
Hari ................., tanggal ................., tidak memenuhi ketentuan Hari Kerja
dan/atau Jam Kerja berupa *:
a.
terlambat masuk kerja;
b.
pulang sebelum waktunya; atau
c.
tidak mengisi daftar hadir,
dengan alasan ..........................................................................................
Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.
..................., .....................
Mengetahui:
Yang membuat pernyataan, Pimpinan Unit Kerja,
(tanda tangan)
(tanda tangan)
Nama Lengkap
Nama Lengkap
NIP.
NIP.
Catatan: *) Pilih salah satu
MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
ROSAN PERKASA ROESLANI
LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN INVESTASI DAN
HILIRISASI/BADAN
KOORDINASI
PENANAMAN
MODAL
PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA
BAGI PEGAWAI YANG TERLAMBAT MASUK KERJA DAN/ATAU
TIDAK MENGISI DAFTAR HADIR MASUK KERJA
TINGKAT TERLAMBAT MASUK LAMA KETERLAMBATAN PERSENTASE PEMOTONGAN Terlambat 1* ≥1 menit s.d. ≤30 menit 0,5% Terlambat 2* ≥31 menit s.d. ≤60 menit 1,% Terlambat 3* ≥61 menit s.d. ≤90 menit 1,5% Terlambat 4 ≥91 menit dan/atau tidak melakukan pencatatan daftar hadir masuk kerja 2,5%
*) apabila mengganti waktu keterlambatan tidak dikenakan pemotongan tunjangan kinerja
MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
ROSAN PERKASA ROESLANI
LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN INVESTASI DAN
HILIRISASI/BADAN
KOORDINASI
PENANAMAN
MODAL
PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA
BAGI PEGAWAI YANG PULANG SEBELUM BERAKHIRNYA JAM KERJA
TANPA ALASAN YANG SAH DAN/ATAU TIDAK MENGISI DAFTAR HADIR
PULANG KERJA
TINGKAT PULANG CEPAT LAMA PULANG SEBELUM WAKTUNYA PERSENTASE PEMOTONGAN Pulang Cepat 1 ≥1 menit s.d. ≤30 menit 0,5% Pulang Cepat 2 ≥31 menit s.d. ≤60 menit 1,% Pulang Cepat 3 ≥61 menit s.d. ≤90 menit 1,5% Pulang Cepat 4 ≥91 menit dan/atau tidak melakukan pencatatan waktu pulang kerja 2,5%
MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
ROSAN PERKASA ROESLANI
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, perlu
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
Peraturan Presiden Nomor 184 Tahun 2024 tentang Kementerian Investasi dan Hilirisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 380);
Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2024 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 381);
Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 66);Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2
Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 949);
