Peraturan Menteri Nomor p-26-menhut-ii-2014 Tahun 2014 tentang EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
2. Kinerja Instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
3. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.
4. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.
5. Evaluasi adalah proses penilaian yang sistematis mencakup pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi-solusi atas permasalahan yang ditemukan.
6. Evaluasi AKIP adalah kegiatan analisis kritis, penilaian yang sistematis, pemberian atribut, pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah atas pelaksanaan sistem AKIP dan evaluasi atas kinerja unit kerja tahun sebelumnya oleh Inspektorat Jenderal.
7. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) adalah laporan yang menyajikan informasi pelaksanaan sistem AKIP dan evaluasi atas kinerja unit kerja yang dievaluasi sehingga diperoleh data sebagai bahan perbaikan.

(1) Inspektorat Jenderal melaksanakan Evaluasi AKIP Unit Kerja di lingkungan Kementerian Kehutanan.

2014, No639 4 (2) Evaluasi AKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan satu kali dalam setahun dan dapat dimulai sejak bulan April dengan penyelesaian paling lambat tanggal 30 September. (3) Pelaksanaan Evaluasi AKIP menggunakan Kertas Kerja Evaluasi. (4) Hasil Evaluasi AKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang ditandatangani oleh penanggung jawab Evaluasi AKIP. (5) Rencana kegiatan Evaluasi AKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam program kerja pengawasan tahunan.

Inspektur Jenderal menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi AKIP kepada Pimpinan Instansi yang dievaluasi dengan tembusan kepada Menteri Kehutanan.

(1) Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi AKIP, Inspektur Jenderal menyusun ikhtisar hasil Evaluasi AKIP. (2) Inspektur Jenderal menyampaikan ikhtisar hasil Evaluasi AKIP kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat tanggal 31 Oktober, dengan tembusan Menteri Kehutanan dan Sekretaris Jenderal.

(1) Evaluasi AKIP sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) meliputi: a. metodologi evaluasi; b. teknik evaluasi dan teknik analisis data; c. kertas kerja evaluasi; dan d. pelaksanaan evaluasi. (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi AKIP diatur dengan Peraturan Inspektur Jenderal.

(1) Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi AKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, semua unit kerja wajib menindaklanjuti rekomendasi LHE. (2) Inspektorat Jenderal memantau tindak lanjut rekomendasi LHE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2014 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ZULKIFLI HASAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Mei 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN