Peraturan Menteri Nomor p-17-menhut-ii-2009 Tahun 2009 tentang TATA CARA PENEGANAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pelanggaran administratif adalah perbuatan yang diancam dengan sanksi administratif terhadap pemegang izin usaha industri primer hasil hutan kayu di luar Pasal 78 UNDANG-UNDANG Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

2. Industri Primer Hasil Hutan (IPHH) Kayu adalah industri pengolahan kayu bulat dan atau kayu bulat kecil menjadi barang setengah jadi atau barang jadi berupa kayu gergajian, serpih kayu, veneer, kayu lapis dan Laminated Veneer Lumber (LVL).

3. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) adalah izin untuk mengolah kayu bulat dan/atau kayu bulat kecil menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang.

4. Pemegang Izin adalah pemegang izin usaha industri primer hasil hutan kayu.

5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Bina Produksi Kehutanan.

6. Dinas Provinsi adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah Provinsi.

7. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah Kabupaten/Kota.

8. Balai adalah Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah setempat.

(1) Pemegang izin dikenakan sanksi penghentian sementara pemberian pelayanan apabila :

a. Tidak menyusun dan menyampaikan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) setiap tahun;

b. Tidak menyusun dan menyampaikan laporan bulanan realisasi pemenuhan dan penggunaan bahan baku serta produksi;

c. Tidak membuat atau menyampaikan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB);

d. Tidak membuat dan tidak menyampaikan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan (LMHHO);

e. Tidak melapor secara berkala kegiatan dan hasil industrinya kepada pemberi izin dan instansi yang diberikan kewenangan dalam pembinaan dan pengembangan industri primer hasil hutan.

(2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. Pengangkatan dan penetapan nomor register Penerbit Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) dan penetapan nomor register Penerbit Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) oleh Kepala Balai;

b. Pengangkatan Penerbit Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) oleh Kepala Dinas Provinsi;

c. Penetapan nomor seri blanko Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) oleh Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan atas nama Direktur Jenderal;

d. Rekomendasi penetapan nomor seri blanko Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) oleh Dinas Provinsi.

(1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) didasarkan pada hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota atau Balai dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala Dinas Provinsi. (2) Atas dasar laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Provinsi melakukan koordinasi evaluasi pengecekan ulang dengan para pihak terkait termasuk perusahaan yang bersangkutan dan dalam hal terjadi pelanggaran hasilnya dituangkan dalam Berita Acara. (3) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas Provinsi menerbitkan keputusan tentang Sanksi Penghentian Sementara Pemberian Pelayanan (SPSPP) dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, dan Kepala Balai. (4) Penerbitan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan tanpa diberi peringatan terlebih dahulu dan berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak penerbitan sanksi. (5) Apabila pemegang izin telah memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu sebelum 1 (satu) tahun, Kepala Dinas Provinsi menerbitkan keputusan tentang Pembatalan Sanksi Penghentian Sementara Pemberian Pelayanan

(SPSPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan kepada pemegang izin diberikan pelayanan kembali.

(1) Apabila setelah melewati jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) pemegang izin tidak memenuhi kewajibannya, Kepala Dinas Provinsi menerbitkan Surat Peringatan Pertama (SPPt) kepada pemegang izin. (2) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Peringatan Pertama (SPPt) pemegang izin tidak memberi tanggapan atau memberikan tanggapan tetapi materi tidak dapat diterima, Kepala Dinas Provinsi menerbitkan Surat Peringatan Kedua (SPKd). (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Peringatan Kedua (SPKd) pemegang izin tidak memberi tanggapan atau memberikan tanggapan tetapi materi tidak dapat diterima, Kepala Dinas Provinsi menerbitkan Surat Peringatan Ketiga (SPKt). (4) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diberikan oleh Kepala Dinas Provinsi, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Gubernur, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Balai. (5) Dalam hal materi tanggapan dari masing-masing tingkatan peringatan dapat diterima, Kepala Dinas Provinsi menerbitkan pembatalan SPPt atau SPKd atau SPKt dan apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya materi tanggapan dan tidak terbit pembatalan, SPPt atau SPKd atau SPKt dinyatakan batal demi hukum. (6) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Peringatan Ketiga (SPKt) pemegang izin tidak memberi tanggapan atau memberikan tanggapan tetapi materi tidak dapat diterima, Kepala Dinas Provinsi mengusulkan pencabutan izin kepada : a. Menteri untuk industri dengan kapasitas di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun; b. Gubernur untuk industri dengan kapasitas sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun; c. Bupati/Walikota dalam hal pemberian izin untuk industri dengan kapasitas sampai dengan 2.000 meter kubik per tahun dilimpahkan Gubernur kepada Bupati/Walikota. (7) Atas usulan tersebut Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota menerbitkan Surat Keputusan pencabutan izin usaha industri.

Pemegang izin dikenakan sanksi penghentian sementara usaha industri apabila: a. tidak mempekerjakan atau tidak memiliki tenaga pengukuran dan pengujian hasil hutan yang bersertifikat dalam hal industri dengan kapasitas sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun. b. tidak memiliki tenaga pengukuran dan pengujian hasil hutan yang bersertifikat, dalam hal industri dengan kapasitas lebih dari 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun.

(1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didasarkan pada hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Balai. (2) Balai melaksanakan evaluasi terhadap kewajiban pemegang izin untuk mempekerjakan atau memiliki tenaga pengukuran dan pengujian hasil hutan yang bersertifikat GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat (GANISPHPL-PKB) dan/atau GANISPHPL Pengujian Kayu Gergajian (GANISPHPL-PKG) dan/atau GANISPHPL Pengujian Kayu Lapis (GANISPHPL-PKL) dan/atau GANISPHPL Pengujian Chip (GANISPHPL-PChip) bagi industri dengan kapasitas sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun. (3) Balai melaksanakan evaluasi terhadap kewajiban pemegang izin untuk memiliki tenaga pengukuran dan pengujian hasil hutan yang bersertifikat GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat (GANISPHPL-PKB) dan/atau GANISPHPL Pengujian Kayu Gergajian (GANISPHPL-PKG) dan/atau GANISPHPL Pengujian Kayu Lapis (GANISPHPL-PKL) dan/atau GANISPHPL Pengujian Chip (GANISPHPL-PChip) bagi industri dengan kapasitas lebih dari 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun.

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) dibuat Berita Acara dan disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi. (5) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Dinas Provinsi memberikan Sanksi Penghentian Sementara Usaha Industri (SPSUI) dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, dan Kepala Balai. (6) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan tanpa diberi peringatan terlebih dahulu dan berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak penerbitan sanksi. (7) Jika dalam kurun waktu 1 (satu) tahun pemegang izin telah memenuhi kewajibannya yang dilaporkan kepada Kepala Dinas Provinsi, maka Kepala Dinas Provinsi menerbitkan pembatalan SPSUI dan apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja pembatalan tidak terbit, pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) batal demi hukum.

(1) Apabila setelah melewati jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) pemegang izin tidak memenuhi kewajibannya, Kepala Dinas Provinsi menerbitkan Surat Peringatan Pertama (SPPt) kepada pemegang izin. (2) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Peringatan Pertama (SPPt) pemegang izin tidak memberi tanggapan atau memberikan tanggapan tetapi materi tidak dapat diterima, Kepala Dinas Provinsi menerbitkan Surat Peringatan Kedua (SPKd). (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Peringatan Kedua (SPKd) pemegang izin tidak memberi tanggapan atau memberikan tanggapan tetapi materi tidak dapat diterima, Kepala Dinas Provinsi menerbitkan Surat Peringatan Ketiga (SPKt). (4) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diberikan oleh Kepala Dinas Provinsi, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Gubernur, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Balai. (5) Dalam hal materi tanggapan dari masing-masing tingkatan peringatan dapat diterima, Kepala Dinas menerbitkan pembatalan SPPt atau SPKd atau SPKt dan apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya materi tanggapan dan tidak terbit pembatalan, SPPt atau SPKd atau SPKt dinyatakan batal demi hukum.

(6) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Peringatan Ketiga (SPKt) pemegang izin tidak memberi tanggapan atau memberikan tanggapan tetapi materi tidak dapat diterima, Kepala Dinas Provinsi mengusulkan pencabutan izin kepada : a. Menteri untuk industri dengan kapasitas di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun; b. Gubernur untuk industri dengan kapasitas sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun; c. Bupati/Walikota dalam hal pemberian izin untuk industri dengan kapasitas sampai dengan 2.000 meter kubik per tahun dilimpahkan Gubernur kepada Bupati/Walikota. (7) Atas usulan tersebut Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota menerbitkan Surat Keputusan pencabutan izin usaha industri.

(1) Pemegang izin dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin apabila:

a. menjalankan usaha industri tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;

b. tidak mengajukan izin perluasan, apabila melakukan perluasan produksi melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari kapasitas produksi yang diizinkan;

c. melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam izin;

d. memperluas usaha industri tanpa izin;

e. memindahkan lokasi usaha industri tanpa izin;

f. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan;

g. h.

menadah, menampung, atau mengolah bahan baku hasil hutan yang berasal dari sumber bahan baku yang tidak sah (illegal); atau Melakukan kegiatan Industri Yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan. (2) Pengenaan sanksi pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh pejabat penerbit izin.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, d, dan e tidak berlaku bagi IPHH Kayu apabila berdasarkan audit seluruh bahan bakunya berasal dari hutan hak dan/atau peremajaan tanaman perkebunan.

(1) Pengenaan sanksi pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) pada IPHH Kayu yang berkapasitas diatas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun didasarkan kepada hasil pemeriksaan Tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. (2) Dalam hal hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan terbukti pemegang izin melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f dan h, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Surat Peringatan Pertama (SPPt) secara tertulis. (3) Atas peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang izin dapat memberi tanggapan dengan alasan-alasan sesuai materi peringatan sebelum berakhirnya jangka waktu Surat Peringatan Pertama (SPPt). (4) Dalam hal pemegang izin tidak memberi tanggapan dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan, atau memberi tanggapan dengan mengemukakan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan materi peringatan, maka

diterbitkan Surat Peringatan Kedua (SPKd) dengan selang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. (5) Dalam hal pemegang izin tidak memberi tanggapan dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan, atau memberi tanggapan dengan mengemukakan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan materi peringatan, maka diterbitkan Surat Peringatan Ketiga (SPKt) dengan selang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. (6) Dalam hal materi tanggapan dapat diterima, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan pembatalan SPPt atau SPKd atau SPKt dan apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya materi tanggapan dan tidak terbit pembatalan, SPPt atau SPKd atau SPKt dinyatakan batal demi hukum. (7) Dalam hal pemegang izin tidak memberi tanggapan dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan, atau memberi tanggapan dengan mengemukakan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan materi peringatan, Direktur Jenderal mengusulkan pencabutan izin kepada Menteri, dengan dilengkapi konsep keputusan pencabutan beserta SPPT, SPKd, dan SPKt. (8) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Menteri menerbitkan Keputusan pencabutan izin.

(1) Dalam hal adanya dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g dengan bukti yang cukup, Direktur Jenderal meminta Penyidik dan diutamakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melakukan penyelidikan sesuai ketentuan yang berlaku. (2) Berdasarkan hasil penyelidikan sebagaimana pada ayat (1) dan apabila ditemukan cukup bukti dugaan pelanggaran dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g dilanjutkan dengan penyidikan dan pemberkasan perkara. (3) Dalam masa penyidikan dan pemberkasan, Penyidik mengusulkan kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan Pembekuan Sementara Operasional (PSO). (4) Atas dasar usulan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktur Jenderal menerbitkan Surat Pembekuan Sementara Operasional (PSO) untuk selama-lamanya 40 (empat puluh) hari.

(5) Apabila sebelum 40 (empat puluh) hari Penyidik menyatakan tidak cukup bukti, Penyidik mengusulkan pembatalan PSO kepada Direktur Jenderal, dan Direktur Jenderal menerbitkan surat pembatalan PSO. (6) Pembatalan PSO sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menghentikan proses penyidikan oleh Penyidik. (7) Dalam hal pemegang izin usaha industri dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g yang dibuktikan dengan keputusan pengadilan, maka izin usaha industrinya dicabut oleh Menteri tanpa diberi peringatan terlebih dahulu.

(1) Pengenaan sanksi pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f dan h pada IPHH Kayu yang berkapasitas sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun didasarkan kepada hasil pemeriksaan Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Provinsi dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. (2) Dalam hal hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan terbukti pemegang izin melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f dan h, Kepala Dinas Provinsi menerbitkan Surat Peringatan Pertama (SPPt) secara tertulis. (3) Atas peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang izin dapat memberi tanggapan dengan alasan-alasan sesuai materi peringatan sebelum berakhirnya jangka waktu Surat Peringatan Pertama (SPPt). (4) Dalam hal pemegang izin tidak memberi tanggapan dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan, atau memberi tanggapan dengan mengemukakan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan materi peringatan, maka diterbitkan Surat Peringatan Kedua (SPKd) dengan selang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. (5) Dalam hal pemegang izin tidak memberi tanggapan dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan, atau memberi tanggapan dengan mengemukakan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan materi peringatan, maka diterbitkan Surat Peringatan Ketiga (SPKt) dengan selang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.

(6) Dalam hal materi tanggapan dapat diterima, Kepala Dinas Provinsi menerbitkan pembatalan SPPt atau SPKd atau SPKt dan apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya materi tanggapan dan tidak terbit pembatalan, SPPt atau SPKd atau SPKt dinyatakan batal demi hukum. (7) Dalam hal pemegang izin tidak memberi tanggapan dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan, atau memberi tanggapan dengan mengemukakan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan materi peringatan, Kepala Dinas Provinsi mengusulkan pencabutan izin kepada Gubernur, dengan dilengkapi konsep keputusan pencabutan beserta SPPt, SPKd, dan SPKt. (8) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Gubernur menerbitkan Keputusan pencabutan izin.

(1) Dalam hal adanya dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g, Kepala Dinas Provinsi meminta Penyidik dan diutamakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melakukan penyelidikan sesuai ketentuan yang berlaku. (2) Berdasarkan hasil penyelidikan sebagaimana pada ayat (1) dan apabila ditemukan cukup bukti dugaan pelanggaran dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g dilanjutkan dengan penyidikan dan pemberkasan perkara. (3) Dalam masa penyidikan dan pemberkasan, Penyidik mengusulkan kepada Kepala Dinas Provinsi untuk Pembekuan Sementara Operasional (PSO). (4) Atas dasar usulan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas Provinsi menerbitkan Surat Pembekuan Sementara Operasional (PSO) untuk selama-lamanya 40 (empat puluh) hari. (5) Apabila sebelum 40 (empat puluh) hari Penyidik menyatakan tidak cukup bukti, Penyidik mengusulkan pembatalan PSO kepada Kepala Dinas Provinsi, dan Kepala Dinas Provinsi menerbitkan surat pembatalan PSO. (6) Pembatalan PSO sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menghentikan proses penyidikan oleh Penyidik. (7) Dalam hal pemegang izin usaha industri dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g yang dibuktikan dengan keputusan pengadilan, maka izin usaha industrinya dicabut oleh Gubernur tanpa diberi peringatan terlebih dahulu.

(1) Dalam hal pemberian izin untuk IPHH Kayu dengan kapasitas sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun dilimpahkan kepada Bupati/Walikota, pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f dan h pada IPHH Kayu didasarkan kepada hasil pemeriksaan Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. (2) Dalam hal hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan terbukti pemegang izin melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f dan h, Kepala Dinas Kabupaten/Kota menerbitkan Surat Peringatan Pertama (SPPt) secara tertulis. (3) Atas peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang izin dapat memberi tanggapan dengan alasan-alasan sesuai materi peringatan sebelum berakhirnya jangka waktu Surat Peringatan Pertama (SPPt). (4) Dalam hal pemegang izin tidak memberi tanggapan dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan, atau memberi tanggapan dengan mengemukakan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan materi peringatan, maka diterbitkan Surat Peringatan Kedua (SPKd) dengan selang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. (5) Dalam hal pemegang izin tidak memberi tanggapan dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan, atau memberi tanggapan dengan mengemukakan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan materi peringatan, maka diterbitkan Surat Peringatan Ketiga (SPKt) dengan selang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. (6) Dalam hal materi tanggapan dapat diterima, Kepala Dinas Kabupaten/Kota menerbitkan pembatalan SPPt atau SPKd atau SPKt dan apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya materi tanggapan dan tidak terbit pembatalan, SPPt atau SPKd atau SPKt dinyatakan batal demi hukum.

(7) Dalam hal pemegang izin tidak memberi tanggapan dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan, atau memberi tanggapan dengan mengemukakan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan materi peringatan, Kepala Dinas Kabupaten/Kota mengusulkan pencabutan izin kepada Bupati, dengan dilengkapi konsep keputusan pencabutan beserta SPPt, SPKd, dan SPKt. (8) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bupati menerbitkan Keputusan pencabutan izin.

(1) Dalam hal adanya dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf g, Kepala Dinas Kabupaten/Kota meminta Penyidik dan diutamakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melakukan penyelidikan sesuai ketentuan yang berlaku. (2) Berdasarkan hasil penyelidikan sebagaimana pada ayat (1) dan apabila ditemukan cukup bukti dugaan pelanggaran dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g dilanjutkan dengan penyidikan dan pemberkasan perkara. (3) Dalam masa penyidikan dan pemberkasan, Penyidik mengusulkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk menerbitkan Surat Pembekuan Sementara Operasional (PSO). (4) Atas dasar usulan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Dinas Kabupaten/Kota meneribitkan Surat Pembekuan Sementara Operasional (PSO) untuk selama-lamanya 40 (empat puluh) hari. (5) Apabila sebelum 40 (empat puluh) hari Penyidik menyatakan tidak cukup bukti, Penyidik mengusulkan pembatalan PSO kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota, dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota menerbitkan surat pembatalan PSO. (6) Pembatalan PSO sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menghentikan proses penyidikan oleh Penyidik. (7) Dalam hal pemegang izin usaha industri dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g yang dibuktikan dengan keputusan pengadilan, maka izin usaha industrinya dicabut oleh Bupati/Walikota tanpa diberi peringatan terlebih dahulu.

(1) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 14 ayat (1) dibuat dengan memuat:

a. Judul.

b. Hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya pemeriksaan.

c. Dasar pelaksanaan pemeriksaan (Surat Perintah Tugas dari Pejabat yang berwenang).

d. Nama dan jabatan anggota Tim Pemeriksa.

e. Nama dan jabatan dari pihak pemegang izin yang mendampingi pemeriksaan.

f. Hasil pemeriksaan mencantumkan diantaranya:

1. Obyek pemeriksaan;

2. Lokasi pemeriksaan;

3. Waktu pemeriksaan;

4. Cara pemeriksaan;

5. Jenis perbuatan.

g. Kalimat penutup.

h. Tanda tangan Tim pemeriksa dan tanda tangan dari pihak yang diperiksa/yang mendampingi pemeriksaan. (2) BAP harus berisikan hal-hal yang pasti dan tidak menerangkan dugaan yang sifatnya masih perkiraan atau taksiran; misalnya kira-kira, mungkin, kurang lebih dan lain-lain terhadap hasil hutan kayu hasil dari hasil pelanggaran harus dilakukan pengukuran/pengujian batang per batang atau potong per potong.

(1) Sebelum ditandatangani hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam BAP, kemudian BAP dibacakan kepada pihak yang akan menandatangani pemeriksaan untuk diketahui isinya, dan selanjutnya ditandatangani. Contoh pembuatan BAP sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.

(2) Apabila pihak yang diperiksa menolak untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka dibuat Berita Acara Penutup dengan mencantumkan alasan-alasan penolakan. Contoh pembuatan Berita Acara Penutup sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6887/Kpts-II/2002 jis. Nomor 10031/KPTS-II/2002 dan Nomor 59/Kpts- II/2003 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan, Izin Pemungutan Hasil Hutan dan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan, sepanjang menyangkut sanksi bagi IPHH Kayu dan IUIPHHK dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Maret 2009 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

H. M.S. KABAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA