Pasal 8

(1) Pemegang izin dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin apabila:

a. menjalankan usaha industri tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;

b. tidak mengajukan izin perluasan, apabila melakukan perluasan produksi melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari kapasitas produksi yang diizinkan;

c. melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam izin;

d. memperluas usaha industri tanpa izin;

e. memindahkan lokasi usaha industri tanpa izin;

f. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan;

g. h.

menadah, menampung, atau mengolah bahan baku hasil hutan yang berasal dari sumber bahan baku yang tidak sah (illegal); atau Melakukan kegiatan Industri Yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan. (2) Pengenaan sanksi pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh pejabat penerbit izin.