Peraturan Menteri Nomor pm55 Tahun 2013 tentang PEDOMAN DAN STANDAR DOKUMEN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kementerian adalah Kementerian Perhubungan;

2. Menteri adalah Menteri Perhubungan;

3. Pejabat Eselon I adalah Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal dan Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

4. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi yang telah mendapatkan persetujuan kode satuan kerja sementara dari Menteri Keuangan;

5. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/jasa; www.djpp.kemenkumham.go.id

6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian;

7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) untuk menggunakan APBN;

8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

9. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa;

10. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa;

11. Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai resiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai di atas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);

12. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya;

13. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

Maksud dan tujuan dari Peraturan Menteri ini, sebagai pedoman dan standar dokumen pengadaan pekerjaan konstruksi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Ruang lingkup berlakunya Peraturan Menteri ini, dibatasi untuk pengadaan pekerjaan konstruksi melalui pelelangan umum, pelelangan terbatas dan pemilihan langsung yang sumber dananya sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Kelompok Kerja ULP menyusun dan MENETAPKAN metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi. (2) Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan : a. Pelelangan Umum; b. Pelelangan Terbatas; c. Pemilihan Langsung; d. Penunjukan Langsung; atau e. Pengadaan Langsung.

(1) Kelompok Kerja ULP menyusun dan MENETAPKAN metode pemasukan Dokumen Penawaran. (2) Metode pemasukan Dokumen Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas : a. metode satu sampul; b. metode dua sampul; atau c. metode dua tahap. (3) Metode satu sampul digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, dimana evaluasi teknis tidak dipengaruhi oleh harga dan memiliki karakteristik sebagai berikut : a. Pekerjaan yang bersifat sederhana dengan standar harga yang telah ditetapkan Pemerintah; atau b. Pekerjaan Konstruksi yang spesifikasi teknis atau volumenya dapat dinyatakan secara jelas dalam Dokumen Pengadaan. (4) Metode dua sampul digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa dimana evaluasi teknis dipengaruhi oleh penawaran harga, dan digunakan untuk Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan evaluasi sistem nilai atau sistem biaya selama umur ekonomis.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(5) Metode dua tahap digunakan untuk Pekerjaan Konstruksi yang memiliki karakteristik sebagai berikut : a. pekerjaan bersifat kompleks; b. memenuhi kriteria kinerja tertentu dari keseluruhan sistem, termasuk pertimbangan kemudahan atau efisiensi pengoperasian dan pemeliharaan peralatannya; c. mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain penerapan teknologi yang berbeda; d. membutuhkan waktu evaluasi teknis yang lama; dan/atau e. membutuhkan penyetaraan teknis.

(1) Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi terdiri atas : a. sistem gugur; b. sistem nilai; dan c. sistem penilaian biaya selama umur ekonomis. (2) Metode evaluasi penawaran untuk Pekerjaan Konstruksi pada prinsipnya menggunakan penilaian sistem gugur. (3) Evaluasi sistem nilai digunakan untuk Pekerjaan Konstruksi yang memperhitungkan keunggulan teknis sepadan dengan harga, Mengingat penawaran harga sangat dipengaruhi oleh kualitas teknis. (4) Evaluasi sistem penilaian biaya selama umur ekonomis digunakan untuk Pekerjaan Konstruksi yang memperhitungkan faktor-faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan dan jangka waktu operasi tertentu. (5) Sistem nilai dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : a. besaran bobot biaya antara 70% (tujuh puluh perseratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh perseratus) dari total bobot keseluruhan; b. unsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif atau yang dapat dikuantifikasikan; dan c. tata cara dan kriteria penilaian harus dicantumkan dengan jelas dan rinci dalam Dokumen Pengadaan; (6) Metode dua tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dapat menggunakan metode evaluasi sistem gugur, sistem nilai atau sistem penilaian biaya selama umur ekonomis. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Kualifikasi merupakan proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia Pekerjaan Konstruksi. (2) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu : a. Prakualifikasi; atau b. Pascakualifikasi. (3) Prakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum pemasukan penawaran. (4) Prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf a, dilaksanakan untuk Pengadaan sebagai berikut : a. Pemilihan Penyedia Pekerjaan Kontruksi yang bersifat kompleks melalui Pelelangan Umum; b. Pemilihan Penyedia Pekerjaan Kontruksi yang menggunakan metode penunjukan langsung, kecuali untuk penanganan darurat; atau c. Pemilihan Penyedia melalui Pengadaan Langsung. (5) Proses prakualifikasi menghasilkan daftar calon Penyedia Pekerjaan Konstruksi. (6) Pascakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf b, merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan setelah pemasukan penawaran. (7) Pascakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan untuk Pengadaan sebagai berikut : a. Pelelangan Umum, kecuali Pelelangan Umum untuk Pekerjaan Kompleks; b. Pemilihan Langsung. (8) Penilaian kualifikasi dilakukan dengan metode sistem gugur, untuk Pekerjaan Konstruksi.

(1) Pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi pada prinsipnya dilakukan melalui Metode Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Untuk pekerjaan kompleks, dapat menggunakan pemilihan metode sebagai berikut: a. pemasukan Dokumen Penawaran menggunakan metode 2 (dua) sampul atau 2 (dua) tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), huruf b dan c; dan b. pemilihan metode evaluasi penawarannya menggunakan sistem nilai atau sistem penilaian biaya selama umur ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), huruf b dan c; serta c. penilaian kualifikasinya menggunakan prakualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), huruf a.

(1) Pekerjaan Konstruksi yang termasuk dalam Pekerjaan Kompleks sebagai berikut : a. pekerjaan pembangunan kapal :

1. kapal penyeberangan dengan ukuran ≥ 100 GT, dengan mesin induk total ≥ 250 HP, dan panjang ≥ 20 meter;

2. kapal perintis dengan ukuran ≥ 200 GT;

3. kapal negara untuk tujuan khusus : a) kapal kenavigasian; b) kapal patroli; c) kapal marine disaster prevention vessel;

4. kapal negara kelas I s.d III. b.pekerjaan pembangunan pelabuhan laut; c. pekerjaan pembangunan bandar udara; d.pekerjaan pembuatan/modifikasi pesawat udara; e. pekerjaan pembuatan simulator. f. pekerjaan pembangunan/ peningkatan/ rehabilitasi, perkeretaapian yang meliputi :

5. pembangunan prasarana perkeretaapian terdiri atas : a) Pembangunan jalan kereta api; b) Pembangunan jembatan kereta api; c) Pembangunan persinyalan; d) Pembangunan elektrifikasi (listrik aliran atas); e) Pembangunan stasiun, depo dan balai yasa; www.djpp.kemenkumham.go.id

6. pembangunan sarana perkeretaapian terdiri atas : a) lokomotif; b) kereta; c) gerbong; d) peralatan khusus; (2) Rincian Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b dan huruf e, ditetapkan lebih lanjut oleh Pejabat Eselon I terkait.

(1) Pedoman dan Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Kementerian, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini. (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. Lampiran I, Pedoman dan Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi terdiri atas : Buku 1 : Pedoman dan Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, metode Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi, Metode Pemasukan Dokumen Penawaran Satu Sampul Sistem Gugur, yang menggunakan Kontrak Lump Sum; Buku 2 : Pedoman dan Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, Metode Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi, Metode Pemasukan Dokumen Penawaran Satu Sampul Sistem Gugur, yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan. b. Lampiran II, Pedoman dan Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi terdiri atas : Buku 1 : Pedoman dan Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode Pelelangan Umum/ www.djpp.kemenkumham.go.id

Pelelangan Terbatas dengan Prakualifikasi, Metode Pemasukan Dokumen Penawaran Dua Sampul, Sistem Nilai/Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis, yang menggunakan Kontrak Lump Sum; Buku 2 : Pedoman dan Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode Pelelangan Umum/ Pelelangan Terbatas dengan Prakualifikasi, Metode Pemasukan Dokumen Penawaran Dua Sampul, Sistem Nilai/Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis, yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan; Buku 3 : Pedoman dan Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode Pelelangan Umum/ Pelelangan Terbatas dengan Prakualifikasi, Metode Pemasukan Dokumen Penawaran Dua Tahap, Sistem Nilai/Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis, yang menggunakan Kontrak Lump Sum; Buku 4 : Pedoman dan Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode Pelelangan Umum/ Pelelangan Terbatas dengan Prakualifikasi, Metode Pemasukan Dokumen Penawaran Dua Tahap, Sistem Nilai/Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis, yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan.

(1) PPK MENETAPKAN Rancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sebelum paket pekerjaan disampaikan kepada ULP untuk dilakukan pelelangan/seleksi. (2) Dalam menyusun Rancangan Kontrak untuk Pekerjaan Kompleks, PPK dapat meminta masukan terlebih dahulu kepada Pejabat Eselon I terkait.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Proses pengadaan yang sedang dilaksanakan selama belum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap dilanjutkan sampai dengan selesainya proses pengadaan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 47 Tahun 1996 tentang Standar Dokumen Lelang Untuk Pelelangan Dalam Negeri di Lingkungan Departemen Perhubungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2013 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

E.E. MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id